Beras Impor Vietnam Meruyak Pasar
AKARPADINEWS.COM. SWASEMBADA beras Indonesia yang terjadi di jaman era Presiden Soeharto membuat Indonesia beroleh penghargaan organisasi pangan sedunia FAO (Food and Agriculture Organization). Kondisi itu belum bisa dicapai lagi. Banyak faktor yang menyebabkannya. Antara lain, alih fungsi lahan besar-besaran, sejak dekade 70-an.
Di masa kepemimpinan Presiden Abdurrahman Wahid dan Megawati, ketika konsumsi beras meningkat dan produksi menurun, para mafia beras impor beraksi. Impor beras adalah pilihan yang tak bisa dihindari. Tinggal pilihannya: beras Thailand atau beras Vietnam. Para user di lingkungan pemerintah bagai terkepung mafia yang mangkal di Singapura. Beras Vietnam menjadi pilihan, meski kualitasnya di bawah beras Thailand. Belum lagi ekstensi pertanian, mandeg sepanjang 1999 – 2003.
Ketika Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Wakil Presiden Yusuf Kalla mengendalikan pemerintahan (2004-2009) semangat swasembada mencuat kembali. Menteri Pertanian Anton Apriantono, akhirnya menyatakan, Indonesia tak akan impor beras lagi (1/10/2005). Strategi intensifikasi produksi pertanian berbasis teknologi pertanian pun diterapkan. Terutama, karena alih fungsi lahan yang berlangsung sejak dekade 70-an sulit diubah-suai, sehingga tak mungkin lagi dilakukan ekstensifikasi.
Ketika Presiden SBY dan Wakil Presiden Boediono membentuk Kabinet Indonesia Bersatu (II), Anton dipertimbangkan untuk meneruskan programnya. Sayang, petinggi PKS (Partai Keadilan Sejahtera) tidak memasukkan lagi namanya ke dalam daftar usulan calon Menteri yang harus dipertimbangkan Presiden. Ia digantikan oleh Suswono. Impor dari Vietnam pun masih terus berlangsung. Bahkan sampai hari-hari terakhir pergantian tahun 2013.
Menteri Negara BUMN Dahlan Iskan lumayan prihatin dengan kondisi ini. Menggerakkan PKBL (program kemitraan bina lingkungan) BUMN, ia mencoba mencetak sawah baru di Tarakan – Kalimantan. Menko Perekonomian Hatta Rajasa, pun memanggil sejumlah Kepala Daerah dari beberapa provinsi yang pernah menjadi lumbung beras nasional, seperti Jawa Timur, Jawa Barat, Sulawesi Selatan, dan lainnya. Tapi, semangatnya bukan intensifikasi produksi berbasis teknologi pertanian, melainkan ekstensifikasi, melalui pencetakan sawah baru.
Presiden SBY memang concern dan tak henti menggerakkan pemerintah untuk mencapai kembali swasembada pangan. Tapi kenyataan di lapangan berbeda. Untuk menggenjot produksi, pemerintah menghadapi tantangan besar: keterbatasan lahan dan anomali iklim. Walaupun berbagai varian ketahanan pangan digenjot melalui pertanian sorgum berbasis teknologi nuklir yang dilakukan Batan di Nusa Tenggara Timur (NTT) dan jagung, pola konsumsi masyarakat Indonesia kadung sudah diseragamkan. Tak ayal, impor beras masih menjadi pilihan untuk memenuhi konsumsi yang tak pernah menurun jumlahnya.
Menteri Pertanian Suswono mengaku hanya memberi izin terhadap impor beras kualitas premium, jadi dia tak mafhum, apa hal yang menyebabkan di pasar beredar beras impor Vietnam kualitas medium.
Izin yang dikeluarkannya memang untuk impor beras kualitas premium. Tapi, di pasar justru beredar beras Vietnam kualitas medium. Menteri Pertanian Suswono akhirnya mengakui, sepanjang 2013, kementeriannya merealisasikan surat rekomendasi untuk beras premium sebanyak 417.000 ton.
Soal beras impor Vietnam kualitas medium, pihaknya kembali menegaskan: tak tahu menahu. Maka, terjadilah ‘lempar kambing’ ke Kementerian Perdagangan yang dipimpin Gita Wirjawan. Dan, ketika para petinggi sibuk mencari ‘ketiak ular,’ beras impor Vietnam itu sudah meruyak ke pasar. | noora
