2015 Masih Tahun Fluktuasi

Bang Sem

2015 sebentar tiba. Tahun yang akan diawali dengan banjir di berbagai daerah, menyusul banjir yang sudah terjadi di Aceh dan Bandung, ini merupakan tahun penuh kerja keras. Paling tidak, karena banyak kebijakan-kebijakan yang ditempuh pemerintah Jokowi – JK, secara ekonomi, memberikan beban berat kepada rakyat.

Beragam kartu yang diterbitkan Jokowi (selepas kenaikan harga BBM) dan tumpang tindih dengan program BPJS (Jaminan Sosial) yang memang sudah disiapkan sebelumnya, dalam banyak hal tak berarti apa-apa. Sama seperti kartu sejenis yang pernah diterbitkannya di Jakarta. Begitu pemerintah menunggak pembayaran tagihan, para merkan kartu-kartu akan mengurangi fokus pelayanannya.

Para ibu rumah tangga, terutama keluarga miskin masih akan putar otak untuk mengatur keuangan rumah tangga dari gaji para suami mereka yang habis di tanggal 15-an setiap bulan. Baik karena posisi rupiah atas dollar Amerika Serikat yang masih terus ngambang, maupun karena pengendalian ketat dan efisiensi yang dilakukan pengusaha di seluruh sektor industri.

Kebijakan sektor industri Pemerintah yang belum jelas dan orientasi maritim yang tak dipersiapkan matang, memberi beban terhadap anggaran negara dan tidak berdampak langsung terhadap kehidupan ekonomi masyarakat sehari-hari. Apalagi, pertumbuhan ekonomi masih akan berkisar 5 sampai 5.5 persen.

Di tahun fluktuasi ini, aksi korporasi bank-bank asing ‘berwajah Indonesia’ masih akan agresif, dan ironisnya, bank-bank BUMN terus didorong untuk segera melakukan merger. Gagasan merger yang pernah menghangat pada 2014, akan kembali mencuat. Kali ini, pemerintah akan memaksakan bleid-nya. Celakanya, hal ini tidak dibarengi dengan upaya pemerintah agar terjadi asas resiprokal yang adil di negara-negara ASEAN.

Kehidupan petani, nelayan, dan buruh masih setali tiga uang dengan tahun-tahun sebelumnya. Tak ada perbaikan yang nyata. Aksi alih subsidi dari BBM masih ditujukan kepada produk dan bukan kepada petani, nelayan dan buruh. Selain itu, petani menghadapi persoalan tersendiri, karena benih yang tersedia, masih merupakan benih dari negara lain. Paling tidak benih dengan nutfah negara asing. Upaya untuk melakukan nasionalisme benih melalui pembenihan massal di dalam negeri masih menghadapi berbagai kendala. Menteri Pertanian sendiri, nampaknya belum jelas arah aksinya.

Salah satu cara terbaik yang harus dihadapi rakyat memasuki tahun 2015 adalah melakukan efisiensi dengan mengurangi belanja-belanja yang tidak perlu. Dengan kata lain, mengatur belanja berdasarkan kebutuhan dasar. Tahun 2015, pemerintahan Jokowi masih akan bermain pada wilayah pencitraan yang belum usai, meskipun kini merupakan momen untuk menunjukkan kinerja.. |