Ujian Demokrasi di Myanmar
AKARPADINEWS.COM | SEKITAR 32 juta masyarakat Myanmar menuju ke kotak pemungutan suara pada Minggu (8/11). Suara mereka dalam Pemilihan Umum (Pemilu) bersejarah kali ini akan menentukan perjalanan bangsanya menuju demokrasi, meninggalkan kediktatoran yang diwarisi pemerintahan junta militer.
Jelang pemungutaran suara, masyarakat begitu antusias untuk menggunakan hak suaranya setelah seperempat abad lamanya, hak-hak politiknya dikekang. Mereka berharap Pemilu Parlemen berlangsung demokratis dan damai. "Saya benar-benar ingin perubahan. Saya hidup selama 53 tahun, dan semua yang saya lihat adalah kediktatoran," kata Zobai, warga muslim yang berdagang di kota terbesar kedua, Mandalay, Sabtu (7/11).
Di Mandalay, sarang nasionalisme Buddha, pemimpin oposisi Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD) Aung San Suu Kyi, mendapatkan posisi terhormat dari warga. Namun, warga dihantui kekhawatiran terjadinya intimidasi, termasuk perang saudara usai pemungutan suara. "Saya merasa seperti seorang mahasiswa menunggu hasil ujian. Saya takut, kita mungkin kalah," kata Alaslam, 60 tahun di sebuah halaman mesjid di kota itu.
Zobai menyalahkan pemerintah dan rezim militer yang memicu kebencian anti muslim di negara yang dihuni warga mayoritas Budha itu. Melalui selebaran dan spanduk, oknum tak dikenal menebar kampanye hitam yang menyebut kemenangan NLD akan membuka jalan bagi muslim mengambil kekuasaan di negara itu. Sentimen agama itu memprovokasi nasionalis Buddha dan mengintimidasi minoritas muslim Myanmar. Insiden kekerasan pun terjadi pekan lalu. Pawai kelompok oposisi di Kota Yangon, tiba-tiba diserang kelompok bersenjata tajam.
Thiri Thant Mon, 38 tahun, warga Yangon berharap stabilitas politik terjaga sehingga negaranya dapat membangun kembali institusi ekonomi dan sosial, yang pada akhirnya membebaskan penduduk dari kemiskinan. Menurut dia, selama enam dekade, Myanmar terisolasi dan kurangnya investasi di bidang pendidikan maupun infrastruktur. "Ini adalah saat yang kritis, dan saya takut satu dekade lebih akan mengakibatkan negara tidak dapat pulih sama sekali," ujarnya. Dia mengharap masyarakat internasional terlibat dalam mengawasi proses Pemilu.
Nang Nom Kham, 20 tahun warga Shan State berharap, Pemilu kali akan membawa manfaat bagi semua kelompok etnis di Myanmar. Dia menganggap, sebagian besar warga siap menggunakan suaranya. Namun, sulit bagi mereka yang tinggal di Negara Bagian Shan selatan."Saat ini, ada perang saudara antara pasukan Myanmar dan SSA (Shan State Army) di Shan. Banyak anak telah meninggalkan sekolah karena perang. Saya hanya merasa menyesal dan sedih bagi mereka yang tidak dapat memilih," ujarnya.
Kaungset, 26 tahun, warga Yangon tak peduli siapa yang menang. Dia lebih berharap, Pemilu kali ini memberikan perubahan yang lebih baik. "Pemerintah Myanmar (yang akan datang) harus berkomitmen untuk melakukan perubahan yang lebih baik," katanya seraya berharap warga yang menggunakan hak memilihnya tidak dihantui ketakutan akan kerusuhan pasca Pemilu. "Masyarakat dan pejabat perlu belajar arti sebenarnya dari demokrasi."
Masalah terbesar yang dihadapi negara ini, kata Kaungset adalah intoleransi, kurangnya penghargaan terhadap keragaman dan kepercayaan. Hal yang mengkhawatirkan lainnya adalah potensi kecurangan pemungutan suara, setelah terungkap ada sekitar empat juta orang dapat memberikan suara. Sementara ribuan daftar pemilih hilang, jutaan warga Myanmar di luar negeri gagal untuk mendaftar, dan sebagian besar dari 1,1 juta warga Muslim Rohingya dilarang menggunakan hak suara.
Sejumlah pengamat memprediksi partai oposisi, NLD akan menang pada Pemilu kali ini. Kemenangan itu diyakini menjadi awalan penting bagi Myanmar yang terisolasi sejak dikuasai rezim militer. Kemenangan NLD menjadi momen bersejarah bagi proses demokrasi di Myanmar.
Meski demikian, demokrasi di Myanmar masih tersandera konstitusi yang didesain junta militer. Suu Kyi yang diprediksi akan meraup suara mayoritas, diperkirakan tidak bisa menjadi presiden, meski partainya menang telak. Meski kekuasaan telah dikendalikan sipil, di bawah kepemimpinan Presiden Thein Sein, militer nampaknya belum rela melepaskan pengaruhnya dalam tampuk kekuasaan.
Untuk dapat membentuk pemerintah dan memilih presiden, NLD bersama sekutunya harus menang lebih dari dua pertiga semua kursi parlemen yang diperebutkan. Pasalnya, dalam konstitusi dinyatakan, 25 persen dari seluruh kursi parlemen masih akan diberikan kepada militer dalam pemilu kali ini. Karena itu, NLD harus meraih suara 67 persen dari seluruh kursi yang diperebutkan untuk mendapatkan suara mayoritas.
Konstitusi juga menyatakan Presiden Myanmar tidak boleh bersuami atau beristeri dan memiliki anak yang berkewarganegaraan asing. Suu Kyi menikah dengan Micheal Vaillancourt Aris, warga Inggris yang menulis tentang kebudayaan Bhutan, Tibet, dan Himalayan. Lelaki kelahiran 27 Maret 1946 dan meninggal dunia pada 27 Maret 1999 itu juga menulis tentang Buddhisme di negara itu. Suu Kyi memiliki dua putra yang juga kewarganegaraan Inggris. Suu Kyi berkali-kali mendesak amandemen konstitusi tersebut.
Peraih Nobel Perdamaian itu pernah meraup suara mayoritas pada Pemilu tahun 1990. Namun, kemenangannya tidak diakui rezim militer. Suu Kyi justru menjalani hidupnya sebagai tahanan rumah sebelum pembebasannya pada tahun 2010. Sementara pendukungnya banyak yang terbunuh dan dijebloskan ke penjara.
Pemilu yang digelar 27 Mei 1990 itu diikuti sekitar 200 partai politik. NLD meraih 82 persen suara pemilih atau 392 kursi dari 492 kursi yang ada di parlemen. Sementara National Unity Party (NUP) yang didukung junta militer hanya memperoleh 3 persen atau 10 kursi parlemen. Junta militer menolak kemenangan NLD. Penolakan itu menuai demontrasi massa NLD yang kemudian dibalas tindakan represif oleh militer. Ratusan aktivis dan politisi NLD ditangkap, puluhan orang anggota partai NLD pun dibunuh. Kebebasan pers, berserikat dan berkumpul juga dibatasi.
Meski konstitusi melarang, Suu Kyi menegaskan, jika NLD memenangi Pemilu, dirinya akan menduduki kekuasaan di atas presiden. "Saya akan berada di atas presiden. Saya sudah membuat rencana," katanya. Jabatan di atas presiden, dinilai Suu Kyi, tidak dilarang dalam konstitusi. Suu Kyi pun berjanji, akan mengubah konstitusi agar lebih demokratis dan mendorong perdamaian, khususnya mengakomodir kepentingan kelompok minoritas. Suu Kyi yang menjadi ikon penegakan HAM sempat menuai kritik lantaran diam menyikapi pelanggaran HAM yang dialami muslim Rohingya.
Sejak tahun 2013 lalu, Suu Kyi enggan berbicara tentang isu Rohingya, meski sejumlah kalangan menekannya untuk melakukan tindakan saat etnis Rohingya mengalami kekerasan oleh kelompok mayoritas Budha. Namun, seorang juru bicara pemimpin oposisi Myanmar, Nyan Win mengatakan, pihaknya telah mendesak Pemerintah Myanmar memberikan status kewarganegaraan pada etnis Rohingya, yang melarikan diri untuk mencari perlindungan di negara-negara lain.
Presiden Thein Sein juga terkesan memihak. Dia menyerukan agar rakyat Myanmar tidak memilih presiden dari partai oposisi. Alasannya, jika presiden dari kelompok presiden, maka akan memicu pertumpahan darah. Thein Sein juga memperingatkan jika perubahan yang terlalu cepat, akan menyebabkan konflik bersaudara di negaranya seperti yang dialami sejumlah negara di kawasan Timur Tengah. Dia ingin perubahan dari rezim militer ke sipil berlangsung teratur tanpa diwarnai kekerasan.
Selama menjabat Presiden pada tanggal 30 Maret 2011 lalu, Thein Sein telah mendorong perubahan di Myanmar. Dia memberlakukan kebebasan pers, membentuk Komisi Hak Asasi Manusia, dan membebaskan ratusan tahanan politik. Dia juga memberikan panggung politik bagi Suu Kyi dengan merevisi UU Partai Politik dan UU Pemilu.
Meski demikian Thein Sein berjanji jika pemerintah dan militer akan menghormati hasil pemilu. Dia juga menghimbau warga Myanmar untuk menggunakan hak pilih sesuai nuraninya. "Saya ingin mengatakan lagi, bahwa pemerintah dan militer akan menghormati dan menerima hasil Pemilu," katanya.
Presiden percaya, dengan pemilihan yang bebas dan adil yang melibatkan semua kekuatan politik, maka Myanmar akan menuju reformasi yang lebih stabil. Dia juga mengatakan siap bertemu dengan para pemimpin dari kekuatan politik untuk memastikan stabilitas keamanan pasca Pemilu sehingga memastikan transisi politik berlangsung mulus. Pemerintah akan mengerahkan sekitar 40.000 polisi untuk mengamankan pemungutan suara di 40.516 tempat pemungutan suara (TPS) dan melibatkan 10.500 pengamat lokal dan internasional untuk mengawasi proses Pemilu. Sebanyak 6.038 calon dari 91 partai dan 310 calon independen akan bersaing untuk mendapatkan 1.000 kursi di tiga tingkat parlemen.
Thein Sein mengakui, penyelenggaraan pemungutan suara adalah tantangan sehingga menuntut komitmen pemerintah untuk memastikan pemungutan suara yang kredibel. Sementara di sisi lain, warga begitu antusias menggunakan hak pilihnya. "Orang-orang benar-benar tertarik dalam pemilu dan bersemangat untuk memilih," kata Hla Myo, seorang relawan di kota terbesar di negara itu, Yangon.
Sudah begitu lama Myanmar dihadapi persoalan domestiknya. Sejak merdeka tahun 1948 dari penjajahan Inggris, situasi sosial politik di negara itu tidak menentu. Myanmar juga dianggap negara yang paling banyak melakukan pelanggaran HAM. Junta militer dituding bertanggungjawab atas pembunuhan ratusan demonstran pro demokrasi yang menuntut junta militer turun dari kekuasaan. Kondisi perekonomian pun tidak begitu mengembirakan akibat embargo. Myanmar pun memilih merapat ke China. Dukungan dari China menjadikan junta militer makin memperkuat kekuasaannya.
Di tahun 1998, terjadi kekacuan di Myanmar. Demonstrasi besar-besaran berlangsung di negara itu yang menuntut rezim militer bertanggungjawab atas ketidakbecusan dalam mengelola negara. Demonstrasi itu disambut dengan tindakan represif militer. Alih-alih merespons perubahan, militer yang membentuk Dewan Restorasi Penegakan Hukum Negara (State Law Order Restoration Council/SLORC) berupaya menutup celah NLD berkuasa.
