Tsai Membuyarkan Ambisi Tiongkok

TAIPEI, AKARPADINEWS.COM | TAIWAN kini dipimpin seorang perempuan bernama Tsai Ing Wen. Inilah kali pertama perempuan mencatatkan sejarah dalam kepemimpinan di negara itu. Di ajang Pemilihan Presiden, Sabtu, 16 Januari 2016 lalu, Tsai meraih kemenangan, dengan berhasil mengumpulkan dukungan suara 56,12 persen dari lebih 12 juta masyarakat Taiwan yang berhak menggunakan hak pilihnya.

Ketua Democratic Progressive Party (DPP) itu mengalahkan Eric Chu yang dijagokan Partai Kuomintang (KMT) dan James Soong dari Partai Rakyat Pertama. Tsai berhasil merengkuh dukungan dari mayoritas masyarakat Taiwan karena menjanji akan mempertahankan kedaulatan bangsanya, khususnya terkait dengan keinginan rezim sebelumnya yang ingin Taiwan berada dalam genggaman Tiongkok.

Sebelumnya, 7 November 2015 lalu, dua pemimpin negeri serumpun itu sepakat mengakhiri perseteruan yang sudah berlangsung sejak tahun 1949. Kesepakatan damai itu dikukuhkan Presiden Tiongkok, Xi Jinping dan Presiden Taiwan, Ma Ying-jeou. Xi menyebut pertemuan yang digelar di Singapura itu sebagai peristiwa bersejarah. Xi menekankan pentingnya kedua pihak melaksanakan "Konsensus 1992" yang menjadi prinsip penyatuan Tiongkok-Taiwan dan menentang gerakan separatisme Taiwan.

Konsensus 1992 sebelumnya diklaim Tiongkok sebagai kesepakatan politik yang mengukuhkan penyatuan Tiongkok. Sementara Taiwan menentang klaim itu.

Ma pun menganggap pertemuannya dengan Xi sebagai awalan yang baik bagi masa depan Taiwan-Tiongkok. Dia menegaskan, Taiwan menaruh harapan besar terhadap kebangkitan Tiongkok.  Tsai dikenal sebagai pemikir ulung dan negosiator yang menentang intervensi Tiongkok. Tsai bersama DPP ingin Taiwan menjadi negara merdeka. Berbeda dengan lawan politiknya yang didukung Partai Kuomintang, yang bersahabat dengan Tiongkok.

Karenanya, kemenangan Tsai itu akan meregangkan kembali hubungan Taiwan dan Tiongkok. Negeri Tirai Bambu mengklaim Pulau Taiwan sebagai wilayahnya dan sering mengancam akan menggunakan kekuatannya apabila Taiwan menyatakan kemerdekaan.

"Jika tidak ada perdamaian dan stabilitas di Selat Taiwan, otoritas baru Taiwan akan menemukan penderitaan rakyat," ungkap Pemerintah Tiongkok. "Taiwan harus meninggalkan halusinasi mendorong kemerdekaan. Itu akan menjadi racun," tulis media pemerintah Tiongkok. Meski bernada ancaman, Tiongkok menegaskan, akan tetap menjaga perdamaian di Selat Taiwan.

Para pengamat mengkhawatirkan kemungkinan Tiongkok menggunakan tekanan diplomatik dan ekonomi apabila Tsai mengabaikan agenda unifikasi. Status politik dan pemerintahan Taiwan memang masih dipertentangkan. Jenderal Chiang Kai-shek, bapak bangsa Taiwan, yang juga murid tokoh revolusi Tiongkok, Sun Yat Sen, merupakan salah satu pendiri PBB. Namun,  pada tahun 1971, keanggotaan Taiwan dihapuskan oleh PBB dan digantikan oleh Tiongkok. Secara de facto, Taiwan adalah sebuah negara. Namun, Tiongok dan PBB menganggap Taiwan adalah bagian dari Tiongkok. Artinya, secara de jure, Taiwan tidak mempunyai kedaulatan sebagai sebuah negara.

Taiwan hanya dianggap sebagai sebuah provinsi di Tiongkok daratan, tidak memiliki kedaulatan internasional, tidak merdeka. Namun, rakyat Taiwan selalu menyerukan, “Taiwan is not part of China”.

Kemenangan Tsai merefleksikan jika rakyat Taiwan merasa terancam oleh Tiongkok. Sima Ting Kuan Wu, aktivis sosial dan mahasiswa Antropologi yang berdomisili di Taiwan ketika dihubungi Akarpadi News mengungkapkan, bila situasi politik di Taiwan saat pemilihan presiden dihadapkan pada ketidakpercayaan rakyat pada Partai Kuomintang (KMT).

Namun, DPP dianggapnya tidak menganut sosialisme sejak tahun 1989. “KMT sudah terlalu dekat dengan Tiongkok sekarang. Memang mereka (KMT) ingin bersatu dengan Tiongkok. Jadi, banyak pemuda yang benci dengan Partai Koumintang,” tutur mahasiswa Magister Antropologi dari National Chengci University. Sima menambahkan, kebanyakan rakyat memilih Tsai karena sudah tidak percaya lagi dengan KMT.

Sima juga mengapresiasi Tsai yang mengangkat isu keberpihakan pada lesbian, gay, biseksual, dan transgende (LGBT) dan masyarakat adat di Taiwan. “Dia stand for (berdiri untuk) hak-hak LGBT dan dia pernah berkata akan meminta maaf untuk masyarakat adat atas aturan-aturan (rules) yang diberlakukan sebelum masa pemerintahannya. Semoga dia tidak bohong,” harap Sima.

Sosok Tsai yang dikenal sebagai pro kemerdekaan Taiwan muncul ketika Presiden Lee Teng-hu mengangkat Tsai menjadi kepala ahli hukum untuk melakukan penelitian, bahwa Taiwan bukan bagian dari Tiongkok. Dalam penelitiannya, Tsai merumuskan teori tentang dua negara.

Meski mayoritas rakyat Taiwan berharap Tsai mempertahankan kedaulatan dan kemerdekaan Taiwan, namun Tsai memilih cara hati-hati dalam politiknya untuk memenangkan pertarungan pemilihan presiden. Buktinya, meski DPP menang, namun Tsai ingin mempertahankan status quo dengan Tiongkok. Tsai mengatakan, Taiwan dan Tiongkok memiliki tanggung jawab untuk menemukan cara yang dapat diterima, sambil memperhatikan hak-hak Taiwan yang harus dihormati.

Tsai lahir di Zhongsan, Taipei, Taiwan, pada 31 Oktober 1965. Dia adalah anak bungsu dari sembilan bersaudara. Tsai mendapat gelar sarjana hukum dari Universitas Nasional Taiwan, Universitas Cornell, dan dari London School of Economics and Political Science. Wanita lajang yang tinggal bersama dua kucingnya Think Think dan Ah Tsia ini dikenal sebagai pekerja keras. Selain menguasai hukum dan politik, Tsai juga menyukai sejarah dan arkeologi.

Setelah belajar di Inggris pada 1980-an, Tsai mengagumi "Iron Lady" mantan Perdana Menteri Inggris, Margaret Thatcher dan Kanselir Jerman, Angela Merkel. Sebagai politikus, karakter Tsai yang tenang, terlihat berbeda dengan politikus Taiwan lainnya yang agresif dalam berbicara. Dilansir dari The Straits Time,  Tsai tidak dilihat sebagai tokoh karismatik atau pembicara yang hebat. Namun, dia memiliki ketulusan, kecerdasan, dan keuletan.

Tiongkok-Taiwan berseteru sejak 66 tahun lalu. Hubungan Tiongkok-Taiwan sempat terputus ketika Partai Kuomintang, yang dipimpin Chiang Kai-shek berseberangan dengan Mao Tse-tung yang memproklamasikan berdirinya Republik Rakyat Tiongkok menggantikan Republik Tiongkok yang dibentuk pada tahun 1912.

Republik Tiongkok berdiri, dengan ibu kota Nanjing, menyusul pecahnya Revolusi Tiongkok yang dilancarkan Sun Yat-sen dan Kuomintang yang menjatuhkan kekuasaan Dinasti Qing yang berkuasa (1644-1911). Dinasti itu didirikan orang Manchuria dari klan Aisin Gioro, yang mempertahankan tata cara pemerintahan dinasti sebelumnya serta meleburkan diri ke dalam entitas Tiongkok.

Wilayah kekuasaan Republik Tiongkok meliputi Taiwan, Kepulauan Pescadores, Quemoy, dan Kepulauan Matsu, Tiongkok Daratan, Hong Kong dan Makau. Awalnya, Republik Tiongkok hanya Tiongkok Daratan.

Namun, pemerintahannya di daratan Tiongkok berakhir pada tahun 1949 saat Partai Komunis Tiongkok menggulingkan rezim Kuomintang.  Kemudian, 1 Oktober 1949, Mao Tse-tung memproklamasikan berdirinya Republik Rakyat Tiongkok (RRC) menggantikan Republik China dan menyatakan Taiwan merupakan propinsi ke-23 RRC.

Chiang menentang keputusan Mao itu. Kemudian, terjadilah perang saudara selama 1945-1949 di daratan Tiongkok. Kaum nasionalis kalah dalam peperangan itu yang kemudian memaksa mereka menyeberang ke Pulau Formosa yang kini dikenal Taiwan untuk berlindung. Sejak itulah, Pemerintah Republik Tiongkok pindah ke Taiwan. Kaum nasionalis lalu mengklaim paling sah sebagai penguasa seluruh Tiongkok, termasuk wilayah daratan.

Konflik bersaudara usai Perang Dunia II itu memancing Amerika Serikat (AS) untuk turut campur. AS berkepentingan menancapkan pengaruhnya di daratan Tiongkok. Namun, AS yang seakan-akan menjadi juru damai, nyatanya lebih memihak ke Taiwan karena bisa diajak kompromi. Tatkala peperangan terjadi, AS lalu mengirim bantuan senjata, uang dan sebagainya, untuk memperkuat armada tempur pasukan Kuomintang.

AS juga gencar membangun kampanye antikomunis yang turut memperkuat posisi Taiwan di dunia internasional. AS berkepentingan terhadap Taiwan guna memastikan keamanan transportasi dan perdagangannya, termasuk hak-hak lainnya.

Namun, upaya mengalahkan kekuatan komunis tidak mudah. Pasalnya, Mao berhasil melakukan penetrasi dengan sehingga mampu menggalang kekuatan rakyat untuk menghadapi peperangan. Mao berhasil mengerahkan kaum tani karena menjanjikan penguasaan terhadap tanah-tanah kepada petani.

Propaganda itu membuat kekuatan komunis mengakar di desa-desa yang menjadi basis kekuatan Tentara Pembebasan Rakyat (People’s Liberation Army).

Kekuatan komunis begitu luar biasa, melancarkan serangan ke Kuomintang yang dianggap penghianat. Sebelum perang saudara pecah, Mao dan Chiang sebenarnya berinisiatif untuk menyelesaikan perseteruan. Keduanya sempat bertemu di kota bagian barat daya China, Chongqing pada tahun 1945. Namun, gagal mencegah terjadinya perang sipil.

Xi mengakui kawasan di Selat Taiwan sering dibayangi konfrontasi militer. Namun, dia menegaskan, persaudaraan antara warga tidak terputus sejak negaranya terisolasi di tahun 1980-an.

Kebijakan Pemerintah Taiwan yang merapat ke Tiongkok tidak terlepas dari arah politik pemerintahan yang dipimpin Ma. Selama kampanye Pemilihan Presiden tahun 2008 lalu, Ma gencar menekankan pentingnya harmonisasi hubungan Taiwan-Tiongkok. Ma menyakini, Taiwan-Tiongkok adalah satu leluhur, yang diwarisi nilai, tradisi, dan budaya yang sama.

Kebijakan politik luar negeri Ma itu ditentang oposisi, DPP. Alasannya, penyatuan Taiwan-China hanya menguntungkan Tiongkok. Namun, Ma menegaskan, masyarakat Taiwan juga diuntungkan daripada terus-terus melakukan konfrontasi. Setelah terpilih sebagai presiden, Ma pun mendorong interaksi antar masyarakat Taiwan-Tiongkok dengan membuka rute Taiwan-Tiongkok.

Di era kepemimpinan Ma, Taiwan-Tiongkok telah menandatangani 23 perjanjian. Lebih dari 40.000 pelajar Taiwa juga ikut program pertukaran pelajar dengan Tiongkok. Saat ini, lebih dari 8 juta wisatawan melakukan perjalanan Taiwan-Tiongkok setiap tahun. Neraca perdagangan kedua negara setiap tahun juga mencapai lebih dari US$170 miliar.

Dunia internasional memang kurang mengakui Taiwan sebagai sebuah negara. Namun, Taiwan didukung AS mampu layaknya negara yang berdaulat, yang dijalankan pemerintahan, memiliki wilayah, dan penduduk. Perekonomian Taiwan juga berkembang pesat. Pada tahun 1990-an, Taiwan disebut-sebut sebagai New Industrialies Countries (NICs). Taiwan juga aktif dalam forum Kerja Sama Asia Pasifik (APEC), Bank Pembangunan Asia (ADB). Kamar Dagang Internasional (ICC), dan anggota Organisasi Perdagangan Dunia (WTO), dan sebagainya.

Sementara Tiongkok tak suka dengan klaim-klaim Taiwan sebagai negara tersendiri. Karenanya, militer Tiongkok seringkali bermanuver untuk mengintimidasi Taiwan. Di bawah kekuasaan Xi, Tiongkok menyadari jika cara-cara mengedepankan kekuatan bersenjata tidak ampuh untuk mengajak Taiwan bersatu. Tiongkok pun menawarkan kepada Taiwan untuk menjadi daerah khusus dengan sistem pemerintahan sendiri yang demokratis. Kebijakan yang cenderung akomodatif itu juga dilakukan Tiongkok untuk memperoleh kembali Hongkong tahun 1997 dan Makau tahun 1998, yang pernah dikuasai Inggris dan Portugis.

Namun, tidak semudah itu bagi Tiongkok meluluhkan Taiwan. Manuver Tiongkok direspons dengan upaya diplomatik Taiwan yang gencar menggalang dukungan internasional, khususnya AS. Di tahun 1995, tatkala hubungan dengan Tiongkok memanas, Presiden Taiwan, Lee Teng Hui, menggalang dukungan AS. Lee menemui Presiden AS, Bill Clinton untuk memberikan dukungan militer menghadapi Tiongkok. Upaya itu berhasil. AS menjadi benteng bagi Taiwan. Tatkala Tiongkok melakukan uji coba rudalnya di Selat Taiwan pada Maret 1996 lalu, AS mengerahkan armada Angkatan Laut.

Kemarahan Tiongkok pernah memuncak tatkala Partai Demokratik Progresif menyuarakan kemerdekaan Taiwan. Tiongkok menebar ancaman untuk berperang, dengan menggelar latihan militer di Selat Taiwan. Moncong rudal pun diarahkan ke Taiwan. Militer Taiwan rupanya melakukan langkah serupa dengan menggelar latihan militer besar-besaran yang dilengkapi senjata modern.

Rukunnya Tiongkok dan Taiwan tentu membuyarkan kepentingan AS yang telah lama membangun kerjasama dengan Taiwan guna menangkal ekspansi kebangkitan Tiongkok dengan komunismenya di Asia Pasifik, yang menjadi kawasan strategis bagi sejumlah negara.

Ratu Selvi Agnesia/M. Yamin Panca Setia