Revolusi Memakan Anak Sendiri

AKARPADINEWS.COM | "Ganyang pemerintahan militer!" Seruan itu disuarakan para pendukung Presiden Mesir yang dikudeta militer, Mohammad Moursi. Dari ruang sidang yang terpisah dari Moursi, para aktivis Ikhwanul Muslimin itu juga melayangkan kode empat jari sebagai simbol perlawanan terhadap arogansi kekuasaan. Kode yang sudah dikenal oleh rakyat Mesir itu mengingatkan akan tragedi berdarah di Lapangan Rabaa al-Adawiya, tempat unjuk rasa pendukung Moursi saat menggulingkan kekuasaan Presiden Hosni Mubarak.

Moursi, sang pemimpin revolusi Mesir itu kini menghabisi sisa hidupnya di penjara. Moursi bersama Mohammad Badie dan 105 pendukungnya itu divonis mati oleh pengadilan, Sabtu (16/5). Jaksa penuntut umum menuduh mereka terlibat dalam serangan di sejumlah penjara di Mesir saat meletusnya revolusi Mesir, 25 Januari 2011 salam, hingga menumbangkan Mubarak. Serangan massa itu mengakibatkan terbunuhnya sejumlah polisi dan rusaknya fasilitas penjara. Usai serangan itu, Moursi bersama tahanan lainnya kabur dari penjara dan melancarkan pemberontakan, melawan Mubarak.

Di pengadilan, Moursi yang mengenakan pakaian penjara berwarna biru terlihat tersenyum dan mengepalkan kedua jempolnya saat hakim membacakan vonis. Dia menganggap, vonis pengadilan itu tidak sah dan menilai jika proses hukum terhadap dirinya sebagai bagian dari upaya kudeta yang dilakukan mantan panglima militer, Jenderal Abdel Fattah al-Sisi tahun 2013 lalu. Ancaman hukuman mati juga membayangi Pemimpin Ikhawanul Muslimin lainnya, Khairat el-Shater dan 15 orang lainnya karena dituduh bersekongkol dengan kelompok militan Hamas dan Hizbullah melawan Pemerintah Mesir.

Vonis mati itu belum final. Moursi dapat mengajukan banding. 12 April lalu, pengadilan juga memvonis Moursi dengan hukuman 20 tahun penjara. Moursi dituduh melakukan pembunuhan terhadap para pengunjuk rasa pada Desember 2012 saat kekuasaannya berada di ujung tanduk. Organisasi hak asasi manusia, Human Rights Watch (HRW) menilai, vonis itu cacat hukum dan bermotif politik. Selain Moursi, Sekretaris Jenderal Ikhwanul Muslim, Mohammed El-Beltagy dan bekas anggota parlemen, Essam El-Erian, juga dijatuhi hukuman yang sama.

Vonis mati itu menuai kecaman internasional. Organisasi hak asasi manusia, Amnesti International menyebut, keputusan pengadilan itu hanya sandiwara dan tidak berdasarkan prosedur hukum yang sah. Vonis itu juga dianggap sebagai cara penguasa menghabisi oposisi politik.

Presiden Turki Reccep Tayyip Erdogan mengecam Pemerintah Mesir dan sekutu Baratnya yang munafik, demikian kantor berita Anatolia milik pemerintah melaporkan. "Sementara Barat menuntut penghapusan hukuman mati, mereka hanya menonton kelanjutan dari hukuman mati di Mesir. Mereka tidak melakukan apa-apa tentang hal itu," tegasnya.

Hubungan antara Mesir dan Turki--sesama negara Muslim Sunni, memburuk sejak Turki menjadi salah satu pengkritik terhadap upaya militer yang menggulingkan Moursi. Ikhwanul Muslimin, pendukung setia Moursi, memiliki hubungan dekat dengan Partai Keadilan dan Pembangunan (AK), partai politik pendukung Erdogan.

Ikhawanul Muslimin, dalam pernyataannya menyerukan kepada rakyat Mesir agar berdiri teguh, mempertahankan demokrasi yang melegitimasi Moursi sebagai Presiden Mesir. Ikhawanul Muslimin yang mengantarkan Moursi menduduki kursi kekuasaan usai memenangkan Pemilihan Umum (Pemilu) 2012 lalu, menyusul penggulingan Mubarak dari kursi presiden. Ikwanul Muslimin kini menjadi musuh utama rezim militer. Tindakan represif militer telah membunuh banyak aktivis Ikhawanul Muslimin. Meski demikian, organisasi itu terus melakukan perlawanan, meski lewat gerakan bawah tanah.

Salah satu tokoh Ikhwanul Muslimin, Amr Darrag mengutuk vonis pengadilan itu. "Ini adalah keputusan politik dan merupakan kejahatan pembunuhan yang hendak dilakukan (rezim militer), dan harus dihentikan oleh masyarakat internasional," tegas pendiri Partai Kebebasan dan Keadilan, sayap politik Ikhwanul Muslimin, kepada Reuters di Istanbul, Minggu (17/5).

Para diplomat Barat menyebut jika ada kehawatiran para pejabat Mesir jika eksekusi mati terhadap Moursi merupakan tindakan politik bunuh diri dan beresiko lahirnya martil-martil perlawanan. Apalagi, Ikhawanul Muslimin merupakan organisasi Islam tertua di Timur Tengah, yang telah puluhan tahun lalu melakukan perlawanan terhadap kekuasaan yang menindas rakyat Mesir.

Namun, pihak layanan informasi Pemerintah Mesir menganggap para pihak yang menentang vonis pengadilan, miskin data dan fakta serta merupakan pelanggaran terhadap independensi peradilan. Jaksa penuntut umum menuding Ikwanul Muslimin merencanakan akan mengirim pasukan ke Jalur Gaza yang dikuasai Hamas, mengikuti pelatihan militer Hizbullah Lebanon dan kelompok Garda Revolusi Iran. Jaksa juga menuduh mereka akan bergabung dengan kelompok-kelompok militan di Semenanjung Sinai, wilayah Mesir yang berbatasan dengan Israel. Tuduhan itu dibantah. Ikhwanul Muslimin yang mengklaim sebagai organisasi yang menginginkan perdamaian dan tidak memiliki jaringan dengan kelompok-kelompok militan Islam garis keras.

Juru bicara Hamas, Fawzi Barhoum juga mengecam vonis pengadilan itu, termasuk vonis atas puluhan warga Palestina. Dia menyebutnya sebagai kejahatan terhadap rakyat Palestina. Hamas disebut-sebut sebagai cabang dari gerakan Ikhwanul Muslimin internasional. Kelompok militan itu dituding melakukan serangkaian aksi pengeboman dan penembakan terhadap pasukan keamanan setelah Moursi tumbang dari kekuasaan. Pada Sabtu (16/5) lalu, empat orang, termasuk tiga hakim, tewas di Kota Sinai bagian utara, al-Arish lantaran diberondong tembakan oleh militan tersebut, kata sumber-sumber keamanan. Kementerian Dalam Negeri Mesir juga mengabarkan seorang polisi tewas akibat serangan bersanjata di dekat Kairo. Sementara organisasi HAM menyebut pasukan keamanan telah menewaskan ribuan pendukung Ikhwanul Muslimin di jalan-jalan dan memenjarakan ribuan pendukungnya.

Beberapa warga Mesir menilai prokontra atas vonis pengadilan terhadap Morusi. Mereka ada yang menganggap Moursi menyalahgunakan kekuasaannya. Di sebuah kedai kopi di Kairo, beberapa warga juga menunjukan tanda-tanda apatis terhadap politik setelah sekian lama terlibat dalam konflik. "Moursi layak dihukum mati," kata karyawan kafe, Mahmoud Osman. Seorang pelanggan, Ali Hussein mengatakan, Moursi pantas dihukum karena melarikan diri dari penjara. Namun, Hussein meragukan pengadilan dan mempertanyakan ketidakjelasan transisi politik Mesir dibawah rezim militer. "Terus terang, saya tidak percaya hakim," katanya.

Amerika Serikat (AS) juga merasa prihatin atas vonis pengadilan Mesir itu. "Kami sangat prihatin dengan hukuman mati massal yang dijatuhkan pengadilan Mesir untuk lebih dari 100 terdakwa, termasuk mantan Presiden Moursi," kata seorang pejabat Departemen Luar Negeri AS, Minggu (17/5). Meski menentang vonis pengadilan, Washington nampaknya tak melakukan daya upaya untuk menekan Mesir agar menganulir vonis mati. Mesir merupakan sekutu AS. Di akhir Maret 2015 lalu, Presiden AS Barack Obama mengirim pasokan senjata ke Kairo senilai lebih dari US$1,3 miliar.

Moursi dikudeta militer pada Juli 2013 lalu. Militer mengambil alih kekuasaan lantaran Mesir dilanda demonstrasi besar-besaran kelompok liberal-sekuler yang menentang kebijakan Moursi. Dari waktu ke waktu, gelombang unjuk rasa makin besar. Moursi dikenal sebagai pemimpin revolusi. Dia menentang Israel dan ingin menegakkan Syariat Islam. Keinginannya itulah yang ditentang kelompok sekuler, liberal, dan Kristen di Mesir.

Moursi, lahir di Desa Adwah, Provinsi Syarqiyah, bagian timur Mesir, 20 Agustus 1951. Lulusan doktor teknik dari University of Southern California, AS  pada 1982 itu merupakan pemimpin Partai Kebebasan dan Keadilan atau Hizbul Hurriyah wal'Adalah, sayap politik Ikhwanul Muslimin.

Dia kerap keluar masuk penjara, mulai di era Presiden Anwar Saddat (1970-1981) maupun di era Presiden Husni Mubarak (1981-2011) lantaran dituduh berupaya menggulingkan kekuasaan. Bekas anggota parlemen tahun 2000 dan menjadi juru bicara kubu Ikhwanul Muslimin itu dikenal sebagai pemimpin revolusi.

Dia mengerakan revolusi lantaran kekecewaan rakyat Mesir saat dipimpin Presiden Husni Mubarak--yang gagal memecahkan masalah kemiskinan dan otoritter. Moursi gencar melancarkan protes dan demonstrasi. Gelombang massa yang diorganisirnya, mampu menggulingkan Mubarak dari tampuk kekuasaan di tahun 2011. Dan, saat pemilihan umum presiden digelar, Moursi terpilih secara demokratis lewat pemilihan putaran kedua. Dia menyikirkan lawan politiknya, Ahmad Syafiq. Kemenangan itu melegitimasi Moursi untuk menduduki jabatan Presiden selama lima tahun.

Latarbelakang Moursi sebagai pemimpin Ikhawanul Muslimin, memunculkan spekulasi dari sejumlah kalangan jika dirinya akan mengubah sistem pemerintahan Mesir dengan corak Islam dan menerapkan kebijakan luar negeri yang kontra terhadap Isreael maupun negara-negara Barat.

Namun, spekulasi itu dibantahnya. Saat berpidato di Majelis Umum PBB, 26 September 2012 lalu, Moursi menegaskan, Mesir tidak akan mengubah sistem pemerintahan, termasuk kebijakan politik luar negerinya. Moursi menegaskan komitmennya untuk meningkatkan hubungan dengan negara-negara Barat, khususnya Amerika Serikat. Moursi bahkan pernah bertemu dengan Menteri Luar Negeri AS Hillary Clinton guna membahas kerjasama bilateral. AS menempatkan Mesir sebagai mitra strategis di kawasan Timur Tengah dengan mengirim bantuan ekonomi dan militer. Sikap Moderat Moursi itu sempat menuai resistensi dan menciptakan faksionalisasi di tubuh Ikhawanul Muslimin. Ada yang mendukung sikap moderat Moursi, ada juga yang menentang Mesir bersahabat dengan AS.

Namun, gejolak menggoyang Mesir tatkala Moursi menerbitkan Dekrit Presiden pada 22 November 2012 saat menyusun konstitusi baru Mesir. Ikhwanul Muslimin dan Salafi menjadi pihak yang mendukung konstitusi baru karena bercorak Islam. Sedangkan kelompok sekuler-liberal yang terdiri dari Front Penyelamat Nasional dan para pendukung rezim Mubarak menentang konstitusi. Mesir pun akhirnya terjebak dalam konflik saudara hingga berdarah-darah. Demonstrasi tak henti yang dilancarkan massa kelompok liberal-sekuler akhirnya menjatuhkan Moursi dari kursi presiden.

Moursi sempat bertahan tatkala merangkul militer. Moursi telah memperingatkan militer agar selalu menjadi benteng Mesir dan tidak terpengaruh oleh upaya adu domba. Moursi memperingatkan militer untuk selalu tunduk padanya sebagai presiden sebagai Komandan Tinggi Angkatan Bersenjata.

Kepada oposisi, Moursi menghargai perbedaan pandangan sebagai prinsip berdemokrasi. Namun, dia menyesalkan sikap oposisi yang menolak dialog. Dia menganggap tak wajar sikap oposisi yang meragukan proses Pemilu dan menolak berpartisipasi dalam pemerintahan, namun menuduh hegemoni dan Ikhwanisasi. Dia juga memperingatkan antek Mubarak jika revolusi terjadi untuk menumpas kediktatoran.

Namun, gelombang demonstrasi anti Moursi itu dimanfaatkan militer untuk mengambil alih kekuasaan. Militer yang awalnya merapat di kubu Moursi berkhianat. Jenderal Abdul Fattah al-Sisi memperingatkan Moursi untuk mengamini tuntutan oposisi yang ingin dirinya mundur dari kekuasaan. Akhirnya, 3 Juli 2013, militer Mesir di bawah kendali al-Sisi melakukan kudeta dan menunjuk Adly Mansour sebagai presiden sementara. Lalu, lewat Pemilu, Juni 2014, al Sisi terpilih menjadi Presiden Mesir.

Situasi Mesir makin goyang. Kerusuhan sering terjadi. Stabilitas ekonomi pun terancam. Aksi kudeta militer itu menuai kecaman negara-negara barat, termasuk AS. Paman Sam sempat mengembargo militer terhadap Mesir. Namun, AS tak ingin kepentingannya di Timur Tengah, khususnya di Mesir, terhalang jika berseberangan dengan al Sisi. AS pun memilih untuk merangkul rezim militer Mesir.  

M. Yamin Panca Setia