Oposisi Mati Suri
AKARPADINEWS.COM | KUBU Koalisi Merah Putih (KMP) makin kehilangan taji. Dua partai yang sebelumnya berada di gerbong KMP: Golkar dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP), bakal merapat ke kubu pemerintah. Opsi itu terpaksa ditempuh demi mendapatkan legalitas kepengurusan partai dari pemerintah.
Setelah Ketua Umum Partai Golkar hasil Musyawarah Nasional (Munas) Bali, Aburizal Bakrie menyatakan dukungan tanpa syarat kepada pemerintah, giliran Ketua Umum PPP versi Muktamar Jakarta, Djan Faridz, menyatakan dukungan yang sama. Djan mengikuti jejak Aburizal agar mendapatkan "lisensi" kepengurusan partai yang dipimpinnya.
PPP hingga kini masih terbelah: kubu Djan Faridz dan kubu Romahurmuziy (Romy). Dalam menyikapi konflik PPP, pemerintah terkesan berpihak kepada kubu Romy. Itu terlihat dari keputusan Yasonna Laoly yang baru sehari dilantik sebagai Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham), langsung mengesahkan PPP hasil Muktamar Surabaya yang menunjuk Romy sebagai ketua umum.
Keberpihakan Menkumham itu karena kubu Romy mendukung pemerintah, menolak bergabung dengan KMP. Karenanya, salah satu pentolan PPP kubu Romy, yakni Lukman Hakim Saifuddin, ditunjuk sebagai Menteri Agama.
Konflik di internal PPP, tidak terlepas dari tarik menarik kepentingan saat Pemilihan Presiden (Pilpres) 2014 lalu. Kubu Romi menolak mendukung pasangan calon presiden dan calon wakil presiden, Prabowo Subianto-Hatta Rajasa yang dijagokan Ketum Umum PPP kala itu, Suryadharma Ali.
Bibit perpecahan mengemuka saat beberapa elit PPP menentang Suryadharma yang menghadiri kampanye Prabowo dan Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra). Sampai-sampai, sejumlah elite PPP, di bawah komando Wakil Ketua Umum Emron Pangkapi, menggalang kekuatan, untuk melengserkan Suryadharma.
Kisruh PPP memanas tatkala Suryadharma memecat Suharso Manoarfa dari posisi Wakil Ketua Umum dan empat Ketua DPW PPP yang dianggap aktor yang menggoyang posisinya. Tak hanya itu, Suryadharma juga memecat Rohamurmuziy dari jabatan sekretaris jenderal. Tindakan Suryadharma itu menuai perlawanan. Kubu Emron menggelar Rapimnas dan menonaktifkan Suryadharma.
Hal sama juga dialami Golkar kubu Aburizal. Menkumham mengesahkan kepengurusan Golkar versi Munas Ancol yang dipimpin Agung Laksono. Menkumham pun diperkarakan ke pengadilan. Yasonna yang merupakan politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dituding memanfaatkan konflik di internal Golkar dengan cara memihak kubu Agung lantaran ingin Golkar merapat ke pemerintah.
Manuver Menkumham itu jga dibalas dengan langkah politik. Djan dan Ical seakan kehabisan cara. Di pengadilan, keduanya dimenangkan hakim. Namun, mereka kesulitan mendapatkan SK kepengurusan partai karena berada di luar gerbong pemerintah. Terpaksa, Ical-Djan merapat ke pemerintah. Meski sebenarnya, Djan menegaskan, "Secara prinsip, kita tidak pernah mengubah prinsip kita (mendukung pemerintah."
Djan mengikuti jejak kubu Ical yang dengan tegas, mendukung pemerintah tanpa syarat. Pemerintah memberikan sinyal positif akan mengeluarkan lisensi. Itu terlihat dari kehadiran Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna Laoly, dan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo, dalam Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas), di Jakarta, 25 Januari 2016 lalu.
Karena itu pula, politisi Golkar hasil Munas Ancol yang dipimpin Agung Laksono, mulai menyetujui manuver kubu Ical untuk mengelar Musyawarah Luar Biasa (Munaslub). "Saya menyambut baik perubahan sikap terakhir Pak Aburizal dan saya menaruh hormat kepada keputusan DPD I se-Indonesia dalam Rapimnas tersebut (keputusan munaslub)," kata Priyo di DPR, Jakarta, Selasa (26/1). Rapimnas Golkar kubu Aburizal Bakrie memutuskan penyelenggaraan Munaslub selambatnya Juni 2016.
Sementara Agung Laksono menegaskan, Munas hanya bisa digelar tim transisi pimpinan Jusuf Kalla karena lebih objektif. Agung tidak mempercayai Munaslub yang diadakan kubu Aburizal. "Kami tidak percaya Munaslub. Kalau tidak ada niat macam-macam, ikut saja tim transisi, sehingga kita menghasilkan keputusan yang berdasarkan AD/ART," ujar Agung seraya menegaskan Jika Munaslub tetap dilaksanakan kubu Aburizal, kubunya tidak akan mengakui.
Kisruh berkepanjangan melilit Golkar dan PPP, selain karena ketidakmampuan elit dalam mengelola konflik, tidak terlepas dari intervensi pemerintah dalam menekan kekuatan penyeimbang di parlemen.
Jika kubu Ical dan Djan merapat ke pemerintah, maka kekuatan penyeimbang atau disebut oposisi, benar-benar rapuh. Kekuatan penyeimbang hanya dilakoni Partai Gerindra, Partai Keadilan Sejahtera, dan Partai Demokrat.
Sejak berakhirnya Pemilihan Presiden (Pilpres) 2014 lalu, konstelasi politik nasional memang sangat panas. Elit politik terbelah. Setelah kalah di Pilpres, partai pendukung Prabowo, membentuk KMP dan berhasil mempecundangi kubu KIH di parlemen.
KMP berhasil menyapu bersih jabatan strategis di DPR dan pimpinan MPR. Dominasi (Gerindra, PAN, Golkar, PKS, PPP), ditambah dengan Demokrat di parlemen, membuat KIH khawatir tak mampu membendung manuver politik KMP yang dapat menghambat kinerja pemerintah.
Melihat manuver tersebut, rezim penguasa pun mengatur celah untuk memperlemah kubu penyeimbang. Caranya, dengan memanfaatkan konflik di internal partai, dengan memanfaatkan kewenangan Menkumham dalam menetapkan legalitas kepengurusan partai. Sementara bagi pemerintah, dukungan politik Golkar dan PPP sangat diharapkan untuk mengamankan kebijakan-kebijakan strategis di parlemen.
Memecah Kekuatan
Intervensi pemerintah dalam urusan pecah memecah partai, bukan kali pertama terjadi. Partai Demokrasi Indonesia (PDI) yang kala itu dipimpin Megawati Soekarnoputri juga pernah mengalami pengalaman serupa. Sampai-sampai, PDI terbelah dan memunculkan peristiwa kerusuhan 27 Juli 1996 atau dikenal Kudatuli.
Kala itu, PDI mengalami tekanan politik luar biasa dari rezim Orde Baru (Orba). Rezim penguasa yang ditopang kekuatan politik Golkar dan militer, tidak ingin PDI kubu Megawati tumbuh besar menjadi pesaing politiknya. Sampai-sampai, PDI terbelah. Pemerintah mendukung kubu Soerjadi melawan kubu Megawati.
Peristiwa Kudatuli menunjukan arogansi penguasa Orba terhadap lawan-lawan politiknya. Demi mempertahankan kekuasaan, rezim Orba memukul semua lawan-lawan politiknya. Politik pecah belah pun dilakukan. Penguasa hanya ingin partai politik dikendali oleh orang-orang yang tunduk pada kekuasaannya.
Kala itu, popularitas Megawati tengah moncer. Megawati yang dianggap membahayakan kekuasaan Orba, lalu diadu oleh sesama rekannya yang ingin berebut kuasa di PDI. Kala itu, yang menjadi boneka Orba untuk melawan Megawati adalah Soerjadi.
Rezim Orba alergi terhadap Megawati yang dalam Kongres Luar Biasa PDI di Surabaya 1993, menang secara aklamasi. Dia dipercaya kader dan simpatisan menjadi Ketua Umum PDI. Namun, lantaran tidak direstui penguasa, kekuasaan Megawati di PDI diutak-atik.
Rezim Orba mensponsori Kongres PDI di Medan, Sumatera Utara tahun 1996. Kongres itu menjadikan Soerjadi sebagai Ketua Umum PDI. Namun, Megawati beserta pendukungnya menolak.
Pada tanggal 27 Juli 1996, pendukung Soerjadi melakukan upaya paksa, merebut kantor Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia ( DPP PDI) di Jalan Diponegoro 58 Jakarta Pusat yang dikuasai Megawati. Kerusuhan pun sulit dihindari dan meluas.
Amuk massa membakar kendaraan dan beberapa gedung. Rezim penguasa lalu menuduh aktivis Partai Rakyat Demokratik (PRD) sebagai penggerak kerusuhan. Budiman Sudjatmiko, pentolan PRD diciduk dan divonis hukuman 13 tahun penjara. Hasil penyelidikan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia menyebut lima orang meninggal dunia, 149 orang (sipil maupun aparat) luka-luka, 136 orang ditahan.
Dalam sistem pemerintahan presidensial seperti yang diadopsi Indonesia saat ini, memang tidak dikenal adanya kekuataan oposisi. Kubu yang berseberangan dengan pemerintah disebut sebagai kekuataan penyeimbang.
Namun, bukan berarti semua partai harus merapat ke pemerintah sehingga daya kontrolnya mandul. Kondisi itu tentu dapat mengancam demokrasi. Kekuatan penyeimbang yang dibuat "mati kutu" tentu membuka celah penyalahgunaan kekuasaan.
Kekuatan di luar pemerintah sangat penting. Perannya tidak kalah dibandingkan partai yang tengah berkuasa dan mengawal penyelenggara kekuasaan negara agar menjalankan kekuasaan sesuai titah rakyat.
Dan, peran pengontrol itu tidak melulu dengan cara-cara mendeskreditkan pemerintah. Namun, kontrol yang baik adalah yang bersifat konstruktif. Manuver politik yang hanya menjatuhkan lawan politik dengan cara-cara yang tidak sehat, justru menuai respon negatif dari rakyat.
Demokrasi Butuh Kekuatan Penyeimbang
Sejak era reformasi bergulir, demokrasi sudah tumbuh dengan baik. Dinamika politik yang makin konstruktif harus terus dibangun sehingga demokrasi makin mapan. Dalam konteks ini, kekuataan penyeimbang memiliki peran penting, memastikan agar arah kekuasaan tidak melabrak demokrasi, menyimpang dari konstitusi.
Kekuatan penyeimbang bukan merupakan "musuh" pemerintah. Namun, menjadi mitra kerja, yang fungsinya mengawasi, mengkritik, sekaligus memberikan rekomendasi yang cerdas kepada pemerintah.
Karenanya, jangan dipandang kekuatan penyeimbang maupun oposisi sebagai setan yang selalu menganggu pemerintah. Namun, dapat menjadi malaikat yang selalu mengingatkan penguasa agar melaksanakan mandat kekuasaan secara bertanggungjawab. Apakah peran itu sudah dijalankan dengan baik? Apakah yang disuarakan kubu penyeimbang sejalan dengan aspirasi rakyat?
Demokrasi membutuhkan kekuatan penyeimbang, agar kekuasaan yang dijalankan, tidak disalahgunakan. Kekuatan penyeimbang juga dapat menjadi lidah rakyat dalam melawan penyelenggara kekuasaan yang korup dan menerapkan kebijakan yang tidak sejalan dengan aspirasi rakyat. Tanpa kekuatan oposisi, demokrasi mati suri.
Karenanya, KMP harus tetap ada, melakoni peran sebagai oposisi untuk mengawal pemerintah. Jika peran itu dapat dilakoni dengan baik, maka dapat menguntungkan partai-partai di luar kekuasaan pemerintah. Rakyat akan menilai partai-partai di luar pemerintah dalam memperjuangkan kepentingan rakyat yang dapat menjadi investasi politik yang dapat mengantarkannya meraih kekuasaan.
Belajar dari pengalaman PDIP yang sukses menjadi oposisi selama 10 tahun. Kini, PDIP menjadi partai penguasa. Bukan mustahil, periode kekuasaan berikutnya dikendalikan oleh partai-partai di luar pemerintah yang saat ini konsisten melakoni peran oposisi.
M. Yamin Panca Setia
