Berharap Kepada Suu Kyi

AKARPADINEWS.COM | KEKUASAAN di Myanmar tak lama lagi berada dalam genggaman pemimpin oposisi Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD) Aung San Suu Kyi. Rezim militer yang memegang tampuk kekuasaan sejak tahun 1962, rada melunak, tidak akan memboikot kemenangan NLD di Pemilihan Umum (Pemilu) Parlemen yang dikontrol masyarakat internasional tersebut. 

Dari lebih 80 persen hasil perhitungan resmi, NLD memperoleh lebih dari dua pertiga suara yang dibutuhkan untuk mendominasi parlemen dan memilih presiden. Di ajang suksesi bersejarah itu, sebanyak 6.000 kandidat bersaing memperebutkan 1.171 kursi di parlemen nasional dan maupun lokal.

Presiden Mynamar, Thein Sein membuktikan janjinya. Mantan jenderal itu mengucapkan selamat atas kemenangan Suu Kyi dan NLD. Thein Sein memastikan, pemerintah akan menerima hasil Pemilu dan menyambut baik keinginan Suu Kyi untuk berdialog, mendorong rekonsiliasi, guna mengantisipasi konflik pasca suksesi.

"Selamat kepada Aung San Suu Kyi dan partainya dalam mengumpulkan dukungan rakyat. Pemerintah akan menghormati pilihan dan keputusan rakyat, serta mengalihkan kekuasaan secara damai sesuai jadwal," demikian bunyi pernyataan juru bicara kepresidenan. Thein Sein juga akan bekerjasama dengan sejumlah pihak untuk menjamin stabilitas politik pasca Pemilu.

Partai penguasa yang dibentuk junta militer dan dikendalikan pensiunan jenderal, Union Solidarity and Development Party (USDP) juga mengakui kemenangan NLD. Ketua Umum USDP, Htay Oo menegaskan, pihaknya akan  menerima hasil Pemilu "Kami kalah. Kami harus mencari tahu penyebab kami kalah. Namun, kami menerima hasilnya. Kami masih belum tahu hasil akhir," kata Htay Oo.

Pemilu kali ini menjadi pukulan luar biasa bagi USDP. Pasalnya, NLD mempecundangi USDP di basis-basis utamnya, khususnya di daerah pedesaan. Htay Oo mengatakan, dirinya akan menggelar pertemuan dengan para pentolan USDP guna membahas hasil Pemilu. Ketua Parlemen dari USDP, Shwe Mann juga mengakui kekalahan via akun facebook-nya. Pentolan USDP yang cukup berpengaruh di junta miiter itu sempat disebut-sebut sebagai calon presiden.

Dalam pernyataannya, institusi Angkatan Bersenjata Mynamar (Tatmadaw) juga mengucapkan selamat kepada NLD atas kemenangan telak dalam Pemilu. "Kami ingin mengucapkan selamat kepada NLD," demikian bunyi pernyataan Tatmadaw yang disampaikan via facebook resminya.

Bahkan, Tatmadaw akan bergabung dengan NLD, dan Presiden Thein Sein serta tokoh-tokoh lainnya untuk membicarakan rekonsiliasi nasional yang rencananya digelar minggu depan. Tatmadaw juga mengapresiasi rakyat Myanmar yang memberikan suaranya dengan tertib dan teratur.

Tatmadaw telah berkuasa selama 28 tahun (1958-1960, 1962-1988). Di tahun 1988, Tatmadaw terlibat kudeta dengan tujuan mengukuhkan kekuasaan rezim militer. Namun, tuntutan demoratisasi rakyat Myanmar mampu menggerus dominasi rezim militer hingga tahun 2011. Dalam menancapkan pengaruh politiknya, Tatmadaw melakukan kontrol yang kuat, menguasai sektor-sektor publik, mengekang kebebasan pers, dan mengisolasi rakyat Myanmar dari pengaruh asing. Panglima Tertinggi Min Aung Hlaing juga menunjukan apresiasi atas kemenangan NLD. Lewat rilisnya, dia mengucapkan selamat kepada NLD yang mendapatkan mayoritas kursi di parlemen.

Melihat tren perhitungan suara, kemenangan Suu Kyi akan menyapu dominasi para mantan jenderal di parlemen. Suu Kyi nampaknya harus memikirkan cara agar kemenangannya tidak dirampas oleh militer seperti yang terjadi pada Pemilu 1990 lalu. Kemenangan Suu Kyi justru berakhir derita. Dia menjalani hidupnya sebagai tahanan rumah sebelum pembebasannya pada tahun 2010. Tak sedikit pendukungnya yang terbunuh dan dijebloskan ke penjara.

Pemilu yang digelar 27 Mei 1990 itu diikuti sekitar 200 partai politik. NLD meraih 82 persen suara pemilih atau 392 kursi dari 492 kursi yang ada di parlemen. Sementara National Unity Party (NUP) yang didukung junta militer hanya memperoleh tiga persen atau 10 kursi parlemen. Penolakan junta militer atas kemenangan NLD itu memicu demontrasi massa yang kemudian dibalas tindakan represif.

Untuk mencegah kesewenangan militer itu, Suu Kyi lewat surat, mengundang para jenderal senior untuk membicarakan rekonsiliasi. "Ini (rekonsiliasi) sangat penting bagi martabat negara dan membawa ketenangan pikiran rakyat," kata Suu Kyi dalam surat tersebut.

Hubungan antara Suu Kyi dan petinggi militer retak sejak konstitusi yang didesain militer menutup celah bagi Suu Kyi menjadi presiden. Salah satu klausul konstitusi menyebut, Presiden Myanmar dilarang bersuami dan memiliki warga negara asing. Sementara Suu Kyi menikah dengan Micheal Vaillancourt Aris, warga Inggris yang menulis tentang kebudayaan Bhutan, Tibet, dan Himalayan. Lelaki kelahiran 27 Maret 1946 dan meninggal dunia pada 27 Maret 1999 itu juga menulis tentang Buddhisme di negara itu. Dari pernikahan itu, Suu Kyi memiliki dua putra yang juga kewarganegaraan Inggris. Ketentuan konstitusi itu yang menyebabkan Suu Kyi sulit menjadi presiden.

Suu Kyi berkali-kali mendesak amandemen konstitusi tersebut. Namun, tidak direspons rezim militer. Meski konstitusi menjegalnya menjadi presiden, Suu Kyi menyatakan, akan menemukan seseorang yang akan dipilihnya menjadi presiden. Dia pun menegaskan, akan memegang tampuk kekuasaan "di atas presiden".

Untuk dapat membentuk pemerintah dan memilih presiden, NLD harus menang lebih dari dua pertiga semua kursi parlemen yang diperebutkan. Pasalnya, dalam konstitusi dinyatakan, 25 persen dari seluruh kursi parlemen masih akan diberikan kepada militer dalam pemilu kali ini.

Era Baru Menuju Perubahan

Pemilu Myanmar kali ini patut diapresiasi karena berlangsung demokratis, aman, dan damai. U Nyan Min Htut, Managing Director Green Vision Group of Companies, mengaku terkesan dengan Pemilu kali ini. "Sangat mengesankan dan sangat emosional," ucapnya. Dia menyimak, tingginya pastisipasi rakyat untuk menggunakan suaranya, termasuk peran pengamat dan relawan Pemilu yang berkerja keras untuk memastikan Pemilu berlangsung bebas dan adil.

Min Htut menyambut baik kemenangan NLD. "Saya percaya ini adalah salah satu langkah maju, ada banyak hal yang dapat dilakukan di negeri ini, bahkan setelah NLD membentuk pemerintahan. Ini awal dari sebuah era baru."

U Aung Thura, Founder Thura Swiss juga melihat masyarakat begitu semangat menggunakan hak pilihnya. "Tampaknya, orang-orang sangat termotivasi dan bangun lebih awal (untuk memilih). Saya senang Pemilu berlangsung damai." katanya. Dia pun berharap agar pemerintahan baru segera menggelar dialog yang konstruktif dengan para pihak yang berkepentingan. "Pemerintah baru akan memiliki banyak pekerjaan yang harus dilakukan."

Dia mengkritik jika selama proses Pemilu, tidak melihat banyak program ekonomi atau politik yang disajikan peserta Pemilu. Karenanya, dia berharap, pemerintahan yang baru mengembangkan agenda yang jelas untuk lima tahun mendatang. "Saya berharap keberuntungan untuk negara, rakyat dan pemerintahan baru."

Sunil Seth, Myanmar country head Tata Group mengatakan, Pemilu kali ini bersejarah karena digelar di sebuah negara yang tengah mengalami transisi menuju demokrasi. Dia pun senang karena fakta menunjukan, seluruh proses Pemilu berlangsung secara teratur dan terorganisir. Dia menyakini akan ada peningkatan investasi asing yang masuk ke Myanmar setelah terbentuknya pemerintahan baru. Dia berharap, kepemimpinan politik yang baru fokus membangun listrik, infrastruktur, perbankan, dan sektor pertanian, selain meningkatkan pemenuhan kebutuhan dasar seperti kesehatan dan pendidikan.

Andrew Lee, Chief country representative General Electric, juga menilai Pemilu berlangsung dengan baik. Memang ada beberapa penyimpangan di beberapa tempat. Namun, pemilu yang bebas kali ini sangat diharapkan setelah 25 tahun lamanya. Dia juga memperkirakan, USDP dan militer akan menghormati hasil Pemilu. "Jika tidak, akan terlalu banyak resiko bagi rakyat Myanmar," katanya.

Alex Jaggard, Country Representative Mekong Economics memperkirakan, akan ada implikasi yang menarik bagi ekonomi Myanmar.  Dia menilai, pemerintah yang dipimpin NLD, akan menawarkan peluang dan menyediakan optimisme untuk masa depan melalui beberapa kebijakan ekonomi yang rasional, deregulasi dan pemangkasan birokrasi, privatisasi perusahaan, dan mendorong perdagangan bebas.

Dia pun menilai, dukungan internasional akan membantu pemerintah NLD untuk menghilangkan sanksi, mendorong transaksi perdagangan dan menawarkan paket bantuan pembangunan luar negeri. "Saya yakin mitra multilateral dan bilateral akan meningkat."

Menjelang Pemilu, Suu Kyi dan elit NLD memang menebar harapan perubahan yang lebih baik kepada rakyat Myanmar. "Untuk melaksanakan perubahan, kita perlu menjadi mayoritas di parlemen," ucapnya. Suu Kyi berjanji akan mengamandemen konstitusi yang disusun junta militar karena tidak demokratis, melakukan percepatan reformasi dan mendorong upaya perdamaian dengan kelompok separtis. Kemenangan Pemilu, kata Suu Kyi merupakan awal untuk perdamaian, pembangunan, dan kemakmuran rakyat.

Absennya Minoritas Muslim

Kemenangan Suu Kyi terasa hambar jika dirinya tidak mampu mengatasi pelanggaran hak asasi manusia (HAM) yang dialami etnis minoritas muslim Rohingya. Suu Kyi cenderung diam atas pembantaian dan pengusiran Rohingya dari Myanmar. Dia enggan memperjuangkan nasib Rohingya karena takut kehilangan dukungan dari mayoritas warga Buddha. Organisasi Budha Pelindung Nasional dan Agama (Ma Ba Tha) sebelumnya telah memperingatkan NLD agar tidak bersimpati dengan minoritas muslim. Ma Ba Tha pernah mengkritik NLD yang menentang undang-undang yang mengatur soal ras dan agama yang diusulkan sejumlah tokoh Buddha. Ma Ba Tha akan mendukung pemerintahan Suu Kyi. Namun, jika pemerintah memberi ruang kepada etnis muslim Rohingya, Kaman, dan Burma, Ma Ba Tha akan meminta militer melakukan tindakan.

Tun Khin, aktivis HAM dan Presiden Organisasi Rohingya Birma di Inggris mencatat, sebanyak 800 ribu muslim Myanmar tidak bisa menggunakan hak pilihnya. Kandidat muslim juga tidak bisa dipilih sebagai anggota parlemen yang diusulkan NLD. Sementara warga Rohingya di negara bagian Rakhine tidak dapat menggunakan hak pilihnya sehingga tidak menjadi bidikan kampanye politisi.

Dalam artikelnya berjudul, Myanmar elections: Aung San Suu Kyi must act to stop the Rohingya Muslim genocide di kanal International Business Times (10/11), Tun Khin mengkritik Sun Kyi dan dunia internasional yang diam terhadap genosida (pembantaian massal) yang dialami etnis Rohingya. Berbagai kelompok yang memperjuangkan HAM juga telah mendokumentasikan pelanggaran besar-besaran terhadap warga Muslim yang dianggap pemerintah sebagai imigran Bengali. 

Tun Khin juga mengingatkan persoalan konflik etnis yang menewaskan banyak korban. Menurut dia, Rohingya telah menjadi sasaran kampanye kebencian. Tun Kin telah menghubungi Komite Penyelidikan PBB yang berjanji akan mendukung Aung San Suu Kyi dan membantunya menghentikan genosida terhadap Rohingya. "Namun pembicaraan masyarakat internasional hanya tentang reformasi demokrasi."

Karenanya, Tun Khin pesimistis terhadap kemenangan NLD. Menurut dia, warga Rohingya hanya bisa berharap, Suu Kyi dan NLD, tidak melupakan nasib Rohingya. Dia mendesak partai baru yang berkuasa itu segera memanusiakan kebijakan dan melaksanakannya untuk melindungi 1,3 juta orang Rohingya, melakukan langkah-langkah konkret untuk mengakhiri dekade penindasan sistematis dan mengembalikan kewarganegaraan dan hak-hak etnis Rohingya.

Sejak pecahnya konflik komunal yang terjadi sepanjang tahun 1990, 2001, 2003, hingga terakhir yang terjadi di distrik Rakhine 2012 lalu, lebih dari 100 ribu Muslim Rohingya hidup tanpa status kewarganegaraan. Mereka memutuskan untuk melarikan diri dari kekerasan dan kemiskinan di Myanmar. Negara seperti Malaysia, Thailand, dan Indonesia menjadi tempat bagi mereka untuk menyelamatkan diri. Tak sedikit di antara mereka yang tewas menggenaskan saat berlabuh ke negara lain lantaran kelaparan. Mereka juga terombang-ambing di tengah lautan lantaran perahu ala kadarnya kehabisan bahan bakar.

Etnis Rohingnya sebagian besar menetap di negara bagian Arakan, Myanmar, dekat perbatasan Bangladesh sejak abad 15 SM. Etnis Rohingya merupakan hasil akulturasi dan asimilasi bangsa Indo-Arya di India serta Bangladesh. Namun, peradaban yang muncul akibat peleburan budaya tersebut justru menimbulkan konflik yang dipicu sikap perlawanan mayoritas rakyat Sino-Tibet.

Menurut sejarah, etnis Rohingya adalah warga Muslim pertama yang menginjakkan kaki di Myanmar pada tahun 1430-an. Kala itu, penguasa Arakan yang beragama Buddha, Raja Narameikhla, mempersilakan warga muslim keturunan Bangladesh untuk bermigrasi ke Arakan dan merekrut mereka sebagai penasihat Kerajaan Arakan. Sepeninggal Raja Narameikhla, etnis Rohingya tetap tinggal di Arakan dan mengabdi kepada Kerajaan.

Pada 1785, daerah Arakan ditaklukan oleh warga Burma beragama Budha. Dari wilayah selatan, mereka mengeksekusi seluruh pria muslim Rohingya serta mengusir etnis tersebut dari Arakan. Sekitar 35 ribu warga Arakan terpaksa melarikan diri ke Bengali, kemudian menjadi bagian dari warga koloni Inggris, British Raj di India. Peristiwa penyerangan itu adalah embrio diskriminasi yang diderita etnis Rohingya hingga kini.

Kemudian, semenjak pergantian pemerintahan kolonial dari Inggris ke Jepang, nasib etnis Rohingya tak kunjung cerah. Bahkan, Setelah Perang Dunia II dan kudeta Jenderal Ne Win pada 1962, warga Rohingya mendambakan pembentukan negara sendiri di Arakan. Namun, mereka berhadapan dengan militer.

Rezim militer menuding Rohingya sebagai separatis. Akhirnya, status kewarganegaraan Rohingya tak jelas. Harapan etnis Rohingya untuk mendapatkan kehidupan lebih baik menjadi sia-sia ketika tahun 1982, Pemerintah Myanmar menolak status warga negara bagi mereka.