Badai Belum Juga Berlalu

AKARPADINEWS.COM | BADAI tak juga berlalu menerpa Partai Golkar. Akar beringin makin tercerabut. Perseteruan di jajaran elit yang tak kunjung selesai, membuat partai yang dibesarkan Orde Baru itu, nyaris tumbang. Bisa-bisa Golkar pun terpecah tiga kongsi.

Pasalnya, dua kubu yang berseteru: Kubu Aburizal Bakrie dan Kubu Agung Laksono, yang tak juga bersatu, memunculkan opsi agar segera dilakukan Musyawarah Nasional (Munas) yang kemungkinan menghasilkan kepengurusan baru. Jika hasil Munas itu tak juga mengakomodasi ambisi elit politik, Golkar kemungkinan makin terbelah.

Perseteruan di internal Golkar mengindikasikan elit Golkar lebih mengutamakan kepentingannya, yang pada akhirnya merontokkan kekuatan Golkar. Golkar benar-benar telah rontok. Indikatornya bisa dilihat dari hasil Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada), 9 Desember 2015 lalu. Jago-jago Golkar tumbang.

Di ajang Pilkada, Golkar yang sebelumnya selalu mendominasi suksesi di daerah, hanya merengkuh kemenangan sekitar 34 persen. Itu pun sebatas menjadi pendukung kandidat yang diusung partai lain. Mesin partai tak mampu bergerak memobilisasi dukungan masyarakat akibat konflik yang menghambat konsolidasi. Dualisme kepengurusan Golkar mengakibatkan jago-jago Golkar gagal bertarung di sekitar 50 daerah.

Di tengah badai yang belum juga berlalu, masing-masing kubu masih saja terus melancarkan berbagai manuver. Kubu Aburizal yang sebelumnya ingin tetap merapat di Koalisi Merah Putih (KMP) kini mulai mengubah arah politiknya. Ical, sapaan Aburizal, mulai mengarahkan gerbongnya untuk merapat ke kubu pemerintah.

Cara itu ditempuh karena khawatir jika melulu berseberangan dengan pemerintah akan makin menyulitkan kubu Ical mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna Hamonangan Laoly, yang merupakan politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuanga (PDIP).

Sejak awal perpecahan membeli Golkar, pemerintah terkesan berpihak ke kubu Agung lantaran cenderung mendukung pemerintah. Itu terlihat dari keputusan Yasonna yang beberapa lalu mengesahkan kepengurusan Partai Golkar versi Munas Ancol yang dipimpin Agung. 

Kubu Ical menuding Menkumham memanfaatkan konflik internal Golkar dengan cara memihak  kubu Agung lantaran ingin Golkar merapat ke pemerintah. Karenanya, kubu Ical pun menempuh cara yang dilakukan Agung.

Setelah dicabutnya Surat Keputusan (SK) Kepengurusan DPP Golkar kubu Agung oleh Kementerian Hukum dan HAM, 31 Desember 2015 lalu, kubu Ical mulai merapat ke pemerintah. Keputusan itu sejalan dengan rekomendasi rapat Konsultasi Nasional yang digelar di Bali, 5 Januari 2016 lalu.

Dan, merasa di atas angin, kubu Ical menolak rekonsiliasi dengan kubu Agung. Sekretaris Jenderal Partai Golkar Idrus Marham menyatakan, tidak perlu Munas maupun islah. Pasalnya, Kemenhumham telah mencabut SK Kepengurusan Agung pasca putusan Pengadilan Jakarta Utara dan memenangkan kubu Aburizal.

"Tidak ada lagi Munas bersama, karena kepengurusan Munas Ancol itu sudah tidak sah, baik secara organisasi secara hukum dan secara politik. Dengan demikian, kepengurusan sekarang ini berdasarkan hukum hasil Munas ke 9 di Bali," tegasnya.

Agung merespon dingin manuver kubu Ical itu. Perubahan arah politik Golkar kubu Ical, dinilai Agung, sebagai upaya agar mendapatkan pengesahan kepengurusan dari pemerintah. "Jangan di-bargain dengan pengesahan SK kepengurusan hasil Munas Bali," ujar Agung di Jakarta, Selasa (5/1) lalu. Menurut Agung, dalam sejarahnya Golkar selalu menjadi partai pendukung pemerintah. Namun, Golkar juga bisa mengkritik kebijakan pemerintah yang tidak sejalan dengan kepentingan rakyat.

Sementara Sekretaris Kabinet Pramono Anung merespon datar rencana kubu Ical yang ingin merapat ke pemeirntah. Namun, Pramono mengingatkan, rencana bergabungnya Golkar kubu Ical, tidak bermotif jabatan menteri. Pemerintah tak ingin, kubu Ical memanfaatkan isu reshuffle untuk merapat ke pemerintah dengan tujuan mendapatkan jatah kursi menteri.

Bagi pemerintahan Jokowi-JK, dukungan Golkar sangat diharapkan. Sementara di bawah kepemimpinan Aburizal, Golkar sebelumnya memilih merapat ke Koalisi Merah Putih (KMP) sebagai kekuatan penyeimbang.

Agaknya, sulit bagi Golkar mendapatkan jatah kursi menteri. Pasalnya, Partai Amanat Nasional (PAN) pun melakukan manuver. Partai yang dipimpin Zulkifli Hasan itu mengingkari komitmen untuk bersama dengan KMP untuk berlaga di luar pemerintahan, dan memilih merapat ke pemerintah.

Jika kubu Ical merapat ke pemerintah, maka akan mengubah konstelasi kekuatan politik di parlemen maupun di internal pemerintahan. Kekuataan penyeimbang di parlemen, benar-benar tidak lagi berdaya.

Berdasarkan hitungan di atas kertas, masuknya PAN ke kubu pemerintahan, membuat kekuatan KIH di DPR lebih kuat dibandingkan KMP di parlemen. Kekuatan KIH mencapai 256 kursi di DPR, terdiri PDIP (109 kursi), PKB (47 kursi), Partai Nasdem (35 kursi) dan Hanura (16 kursi) dan PAN (49 kursi). Kekuatan pendukung pemerintah akan makin kuat jika ditambah dengan Golkar.

Kekuatan penyeimbang hanya dilakoni Partai Gerindra, Demokrat, Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Lemahnya kekuatan penyeimbang tersebut tentu tidak menyehatkan demokrasi. Kubu di luar kekuasaan harusnya memiliki kekuatan sehingga dapat memastikan arah kekuasaan tidak menyimpang dari konstitusi.

Oposisi juga tidak selamanya berperan sebagai "musuh" pemerintah. Namun, oposisi yang baik adalah melakukan pengawasan, kritik, sekaligus memberikan rekomendasi yang cerdas kepada pemerintah. Oposisi bukan setan (devil) yang selalu menganggu pemerintahan. Namun, oposisi juga menjadi malaikat yang selalu mengingatkan penguasa agar melaksanakan mandat kekuasaan secara bertanggungjawab (accountability).   

Dan, koalisi pemerintah kemungkinan rapuh jika Jokowi tidak mampu mengakomodasi kepentingan partai politik pendukungnya. Bergabungnya PAN maupun Golkar tentu mengusik mitra koalisi pendukung pemerintah.

Koalisi rapuh jika dibentuk karena orientasi kekuasaan, bukan berdasarkan cita-cita dan ideologi masing-masing partai politik di Indonesia. Belum lagi jika orientasi kepentingan politik masing-masing partai di pemerintahan berbeda satu dengan yang lainnya.

Sementara Wakil Presiden Jusuf Kalla mengharapkan agar Golkar bersatu dan menyusun tata tertib untuk menggelar Musyawarah Nasional (Munas). Kalla mengingatkan, jika Golkar tidak bersatu, maka kemungkinan akan mendapat permasalahan lagi pada masa mendatang.

Kubu Agung juga menilai, dicabutnya SK kepengurusan DPP Golkar hasil Munas Ancol, mengakibatkan Golkar mengalami kekosongan kepemimpinan. SK itu menunjukan Menkumham tidak mengesahkan SK kepengurusan DPP Golkar Munas Bali yang dipimpin Ical.

Karenanya, Agung mengambil jalur kompromistis, dengan mendorong pross rekonsiliasi yang adil dengan kubu Ical. Menurut Agung, cara rekonsiliasi yang paling baik ialah dengan mengadakan Munas untuk memilih kembali pimpinan Partai Golkar yang baru.

Tokoh senior Partai Golkar seperti Akbar Tandjung dan BJ Habibie pun terpaksa turun tangan menghadapi polemik berkepanjangan di tubuh Golkar. Akbar yang merupakan Ketua Dewan Pertimbangan Golkar Munas Riau bersama Habibie ingin bertemu dengan Agung dan Ical untuk membicarakan penyelenggaraan Munas demi penyelamatan partai beringin. "Beliau (Habibie) concern (perhatian) soal penyelenggaraan Munas untuk menyelesaikan masalah Golkar," kata Akbar kepada pers di Akbar Tandjung Institute, Jakarta, (5/1).

Perseteruan di internal Golkar dipastikan akan terus berlanjut jika dua kubu tak juga menyatu. Polarisasi kepentingan pragmatis para elit menggiring Golkar terjebak dalam pusaran konflik berkepanjangan. Ketidakmampuan mengelola konflik mengakibatkan partai politik terpecah belah.

Pragmatisme politik elit membentuk perilaku politik patron and client yang memicu kubu-kubu di internal partai. Realitas demikian, memaksa masing-masing kubu "mati-matian" memperjuangkan kepentingannya. Jika tidak, mereka akan terdegradasi dari struktur kekuasaan partai sehingga mengancam karir politiknya. Agar tidak tersingkir, mereka lalu membuat struktur kepengurusan tandingan, dengan tujuan sebagai alat posisi tawar (bargaining position).

Para pentolan Golkar harusnya meredam ambisi pribadi. Mereka harus segera mengakhiri konflik sehingga tidak menganggu proses konsolidasi. Perseteruan dua kubu telah menyebabkan Golkar sulit bergerak secara dinamis karena konflik merembes ke kader Golkar di daerah. Konsolidasi internal partai Golkar menjadi cara bijak dengan saling mengakomodasi kepentingan masing-masing. Konsolidasi akan terwujud jika masing-masing kubu tidak membawa kepentingan masing-masing.

Sebagai partai politik tertua di Indonesia, Golkar sudah beberapa kali diterpa konflik hingga mengakibatkan elit-elit yang kalah, memilih membentuk partai baru. Misalnya, Mbak Tutut yang membentuk Partai Karya Peduli Bangsa (PKPB), Edi Sudrajat membentuk Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI), Prabowo dan Wiranto mendirikan Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) dan Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura).

Lalu, Surya Paloh membentuk Partai Nasional Demokrat (Nasdem) lantaran kalah dengan Aburizal Bakrie dalam pertarungan merebut kursi ketua umum Partai Golkar. Akankah pengalaman serupa itu akan berlanjut di tubuh Golkar? Tunggu saja episode berikutnya.

M. Yamin Panca Setia