Raja Salman Wajib Jelaskan Tragedi Maut Mina

Catatan Haedar

KEMARAHAN meletup dari berbagai negara Islam yang jamaah hajinya menjadi korban tragedi Mina, Kamis (24/9). Bencana paling anyar yang menewaskan tak kurang dari 720 jiwa, itu menimbulkan pertanyaan: seberapa serius dan profesional pemerintah Kerajaan Saudi Arabia mengelola dan melayani jamaah haji dari seluruh dunia?

Pertanyaan tersebut, setidaknya tertuju pada tiga hal: manajemen pelayanan, jaminan keamanan, dan tingkat kompetensi pemerintah kerajaan dalam melayani jamaah, sebagai pelayan dua kota suci Makkah dan Madinah (khadimul haramain). Terutama, karena selama tiga dasawarsa terakhir, pemerintah Saudi Arabia tidak mampu mencegah terjadinya kecelakaan yang rata-rata memakan ratusan korban jamaah haji.

Dari peristiwa robohnya mobile crane di Masjid al Haram (yang dijelaskan pemerintah Saudi merupakan tanggungjawab kontraktor Bin Ladin), tampak jelas, pemerintah Kerajaan Saudi Arabia tidak memprioritaskan kenyamanan dan keselamatan ibadah. Padahal, sebagai penyelenggara ibadah haji yang rutin setiap tahun, mestinya faktor ini yang utama.

Pemerintah lebih fokus dan memprioritaskan upaya pembangunan memperluas Masjid al Haram di Makkah seolah sedang membangun Makkahattan (laiknya kawasan Manhattan di New York) untuk mewujudkan ambisi prestisius "Saudia Dreamland." Artinya, pemerintah Saudi Arabia lebih memprioritaskan aspek ekonomi bisnis daripada pelayanan ibadah. Cara merespon kecelakaan yang terjadi pun standar dari tahun ke tahun, menggunakan siasat relijius untuk meredam kemarahan. Bukan memberikan solusi permanen. Umpamanya, secara cepat menyatakan bahwa peristiwa kecelakaan itu merupakan musibah dan semata-mata takdir Allah, sehingga yang mengalaminya harus bersabar.

Karena pemerintah dari negara asal jamaah haji, juga manggut-manggut saja dengan alasan itu, maka alasan yang sama terus berulang. Negara-negara asal jamaah haji yang melakukan protes dan meletupkan kemarahan, tidak mereka dengarkan. Bahkan dengan mudah mereka lontar dengan beragam stigma terkait mazhab dan lain-lain.

Sebagai penyelenggara haji utama, mestinya pemerintah Saudi Arabia mafhum, setiap tahun mereka akan mendapat lonjakan jumlah jamaah haji. Karenanya, apapun yang dilakukannya sudah harus siaga merespon sejak dini. Mulai dari merespon risiko ketika alat-alat berat beroperasi dan lainnya.  Apalagi, setiap tahun sudah bisa diprediksi, tak kurang dari dua juta jamaah haji dari seluruh dunia bertumpu di Masjid al Haram, Arafah, Musdhalifah, akhirnya Mina. Jamaah haji berkumpul di satu tempat dengan batas waktu yang ditetapkan secara syar’i oleh ketentuan agama (apapun mazhab-nya), sehingga sudah dapat diprediksi terjadinya penumpukan jutaan orang, dan memprediksi perbandingannya dengan kapasitas infrastruktur dan suprastruktur yang tersedia. Paling tidak menghitung perbandingan kapasitas ruang dalam 1 meter square dengan jumlah orang.

JUMLAH JAMAAH HAJI  YANG AKAN MELAKUKAN RITUAL MELONTAR JAMARAT MELEBIHI KAPASITAS INFRASTRUKTUR | FOTO : ISTIMEWA

Kapasitas ruang berbanding orang, di Masjid al Haram - Makkah, misalnya. Kendati seluruh infrastruktur di Masjid al Haram selesai diperluas sesuai rencana, kemungkinan terjadinya kecelakaan dan bencana kemanusiaan juga masih tetap terbuka akibat ketidak-seimbangan ruang dan orang. Belum lagi perhitungan tentang konstruksi yang menyangga infrastruktur untuk ritual utama seperti tawaf. Terutama, karena terjadinya peningkatan beban pada satu momen secara bersamaan.

Penumpukan manusia dalam satu ruang pada waktu bersamaan dengan beragam perbedaan polah tingkah budaya, postur dan kemampuan adaptasi dengan alam dan lingkungan, memerlukan penanganan khas, dari berbagai aspek. Pembangunan infrastruktur dan suprastruktur Masjid al Haram dan sentra-sentra ritual haji juga memerlukan kompetensi managerial paling prima, dan mesti melibatkan penyelenggara haji dari negara-negara asal jamaah.

Pemerintah kerajaan Saudi Arabia tak lagi bisa sendiri mengelola penyelenggaraan ibadah haji, dan harus mau berbesar jiwa meminta seluruh anggota OKI (Organisasi Konferensi Islam) memberikan kontribusi dan peran masing-masing. Terutama dalam berbagi fungsi di berbagai fase dan lini seluruh proses ibadah haji.

Pembatasan kuota haji adalah keniscayaan. Pemerintah Saudi Arabia tidak perlu mengumbar janji akan menambah jumlah kuota kepada negara-negara berpenduduk muslim terbesar seperti Indonesia dan Malaysia. Terutama, karena dari aspek budaya dan religi, hasrat dan kehendak menjalankan ibadah haji terus berpacu, bahkan mereka yang sudah berhaji pun masih ingin berulang kali melakukannya.

Peristiwa tragis kemanusiaan yang terjadi di Mina secara berulang-ulang, selain disebabkan oleh tidak terkelolanya arus migrasi besar dengan gelombang manusia teramat dahsyat, itu, juga disebabkan oleh buruknya komunikasi dan perencanaan yang sangat elementer, termasuk dalam membina kesadaran masyarakat dan akuntabilitas resmi penyelenggaraan haji itu.

JALUR MENUJU JAMARAT

Ibadah haji sebagai arkanul Islam adalah sesuatu yang wajib - dengan kualifikasi mampu (istithaá). Sayangnya, selama ini, parameter kemampuan itu lebih dipahami secara fisik - material, bukan secara budaya dan spiritual. Akibatnya, tak sedikit jamaah haji yang datang ke Makkah dan melakukan ritual Islam tidak berbekal pengetahuan yang cukup, akibatnya menggantungkan pelaksanaan seluruh rangkaian praktik peribadatan kepada orang lain (termasuk muthawwif). Padahal, dalam pelaksanaan ibadah haji yang harus sama khusyu’-nya dengan salat, memerlukan pengetahuan yang mumpuni. Dan dari aspek lain harus mempertimbangkan aspek keselamatan jamaah. Salah satu hal kecil yang sangat riskan dengan kecelakaan ketika tawaf, misalnya: mengalungkan buku manasik haji di leher. Padahal, semestinya, ketika tiba di Makkah al Mukarramah tidak boleh ada lagi orang tawaf dengan pecah konsentrasi karena harus membaca buku manasik itu.

Berbeda dengan para jamaah haji di masa lampau yang wafat di tanah suci karena penyakit, kelelahan saat melintasi padang pasir, dan ancaman perompak. Kini dengan berbagai fasilitas yang tersedia, jiwa mereka terampas oleh hal-hal elementer manajemen pengelolaan ibadah, ketidakmampuan siapan diri melaksanakan seluruh rangkaian ibadah haji karena minim pengetahuan, terkena hempasan gelombang manusia, dan hal-hal teknis lainnya. Hal itu terjadi, beriringan dengan tidak berkembangnya sikap dan kualitas pelayanan publik pemerintah kerajaan Saudi dan kurangnya mereka memahami perbedaan budaya jamaah haji yang sangat multikultural itu.

Meski tidak sepenuhnya benar, pandangan Professor Ian Reader dari Lancaster University, perlu ditelaah. Ian mengatakan, ibadah haji merupakan kasus mencolok praktik keagamaan kuno yang diubah oleh modernitas.

Meningkatnya secara dramatis jumlah jamaah haji setiap tahun disebabkan banyak hal, mulai dari peningkatan taraf kehidupan ekonomi sejumlah negara berpenduduk muslim, kemudahan untuk datang dan pergi ke Makkah dan Madinah (antara lain karena low cost transportation), juga karena belum proporsionalnya pemahaman tentang ibadah haji dalam konteks yang lebih luas.

Pemerintah kerajaan Arab Saudi sendiri, nampak masih menonjol wataknya sebagai bangsa pedagang (trader nations), yang terus sibuk mengkalkulasi peningkatan jumlah jamaah haji dengan hitungan kapitalisasi di berbagai sektor. 

Apa yang dialami jamaah haji korban kecelakaan -- yang tak mereka kehendaki -- (semoga mereka yang wafat menjadi syuhada dan husnul khatimah dan menjadi penghuni jannah an na’im di akhirat kelak) -- adalah fakta, ada persoalan kritis dalam pelaksanaan ibadah haji. Yaitu, ancaman risiko yang sebenarnua sudah dapat diprediksi sebelumnya (termasuk oleh pembimbing ibadah haji dari negeri mereka masing-masing).

Dengan konstruksi bangunan yang di Masjid al Haram, kini sampai tahun 2020, setiap jamaah haji dihadapkan risiko kecelakaan atau ketidak-nyamanan saat thawaf di track yang baru. Karena kurangnya pemahaman tentang hakekat wukuf di Arafah, pada hari yang menentukan sah tidaknya ibadah haji, risiko yang dihadapi juga tak kecil – berdasar pengalaman – misalnya: kebakaran, terlambatnya pasokan konsumsi, termasuk faktor kesehatan.

JUTAAN ORANG BERGERAK DALAM WAKTU BERSAMAAN MENUJU KE SATU TEMPAT YANG SAMA. PERLUN PERKETAT KUOTA |

Dengan berbagai fasilitas transportasi Makkah, Arafah, Musdhalifah dan Mina (antara lain melalui kereta api) arus mobilitas jamaah bergerak lebih cepat. Peristiwa seperti kasus Terowongan al Muaisim di awal dekade 90-an, bisa diatasi. Tetapi, penumpukan berjuta jamaah di Mina untuk melakukan ritual melontar jamarat menghadapkan mereka dengan berbagai risiko kecelakaan dan kematian. Salah satunya adalah ketika terjadi penyumbatan arus pergerakan massa.

Dari serangkaian kasus kecelakaan selama tiga dasawarsa, pemerintah Saudi Arabia semestinya harus keukeuh bertahan dengan distribusi kuota haji secara proporsional. Pembatasan jumlah jamaah, yang kemudian harus bisa diterjemahkan oleh masing-masing negara sumber, harus dilakukan. Walaupun, katakanlah, ada yang harus menunggu sampai 17 tahun.

Setarikan nafas, pemerintah kerajaan Saudi pun harus meningkatkan kompetensi dan profesionalitas para petugas mereka, terutama dalam mengatur proses dan arus migrasi. Tak terkecuali, mengurangi arogansi mereka dalam meningkatkan kualitas pelayanan.

Artinya, pemerintah kerajaan Saudi Arabia harus melakukan reformasi birokrasi melalui prinsip-prinsip dasar tata kelola penyelenggaraan haji yang baik. Mulai dari transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan tanggungjawab  mereka. Khususnya untuk mengatasi berbagai kemungkinan buruk yang bisa terjadi yang bersifat darurat.

Raja Salman harus menjelaskan semua tragedi kemanusiaan yang terjadi musim haji tahun ini kepada seluruh anggota OKI. Tak perlu melakukan pembelaan, seperti yang dilakukan oleh Juru bicara Kementerian Dalam Negeri Arab Saudi, Mayjen Mansour Al-Turki pada Kamis sore (24/9) pukul 18.30 waktu Makkah, terkait tragedi Mina, dengan mengkambing-hitamkan jamaah dari Afrika.|