Kebudayaan Azimuth Kehidupan

AKARPADINEWS.COM | Iwan Abdul Rachman yang karib dipanggil Abah Iwan, mengemukakan, dewan kebudayaan sangat diperlukan untuk memandang seluruh proses pembangunan dari perspektif kebudayaan.

Sarjana pertanian yang juga dikenal sebagai musisi, serta pendaki gunung – penempuh rimba, itu mengemukakan, dewan kebudayaan memainkan peran untuk memfasilitasi berbagai kalangan masyarakat, menunjukkan jalan, back azimuth, ketika proses pembangunan itu melenceng.

Azimuth merupakan sudut antara vektor utara dan proyeksi tegak lurus dari bintang turun ke cakrawala. Azimuth biasanya diukur dalam derajat (°). Konsep ini digunakan dalam navigasi, astronomi, teknik, pemetaan, pertambangan dan artileri.

Abah Iwan menggunakan azimuth sebagai istilah tentang peran dan fungsi dewan kebudayaan, khususnya Dewan Kebudayaan Jawa Barat (DKJB) yang dikukuhkan Gubernur Jawa Barat, Ahmad Heryawan, Kamis (12/3) di Aula Barat – Gedung Sate, Bandung.

Dalam perbincangan khas dengan saya, Abah Iwan mengungkap, perspektif kebudayaan dalam memandang realitas hidup sehari-hari, harus dimulai dari sikap dan perilaku budaya itu sendiri. Kata kuncinya adalah respek sosial yang menyimpan simpati dan empati. Respek sosial, menurutnya akan menggerakkan orang untuk menyadari tentang hakekat fungsinya sebagai pelayan. Karena melayani itu sendiri merupakan suatu kehormatan untuk mencapai kemuliaan kolektif.

“Jangan memahami pelayanan dan melayani secara sederhana. Melayani sebagai suatu kehormatan bersifat dimensional. Seperti ayah dan ibu melayani anaknya atau sebaliknya, sampai akhirnya seperti Tuhan melayani umatnya dengan menciptakan alam semesta yang sedemikian kaya dan indah,”ungkapnya.

Dalam konteks itu, ketika manusia menyadari kewajibannya untuk melayani Tuhan, maka manusia tak akan merusak dalam dan lingkungannya.  Back azimuth (bukan back to azimuth) dalam konteks budaya adalah suatu konsep dasar agar manusia tidak tersesat dalam menjalankan kehidupannya. Termasuk dalam melakukan pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan.

Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan mengamsalkan, perspektif budaya menjadi sangat penting sebagai dasar yang melandasi aksi kehidupan manusia untuk tidak merusak. Dia memberi contoh dalam hal bisnis. Bila bisnis dilandasi dengan perspektif budaya, pelaku ekonomi akan mencegah dirinya merusak alam dan lingkungan. Beda, apabila bisnis hanya bertumpu pada ekonomi semata.

Saat mengukuhkan pengurus dan anggota DKJB 2014-2019, Ahmad Heryawan mengingatkan untuk menerapkan perspektif budaya dalam seluruh aspek kehidupan. Dalam pertanian, misalnya, kita perlu melihat China yang menetapkan prinsip agro culture dan mendorong bangsa Tiongkok itu mempunyai daya tahan pangan yang kuat. “Karena pemerintah China menerapkan prinsip budaya dalam pembangunannya, teori Maltus tak berlaku di China,”tegasnya.

Ahmad Heryawan mengingatkan, sepanjang tidak bertentangan dengan kaidah religius, baik dari ketentuan agama samawi dan agama ardhi, seluruh aspek budaya berlaku dalam kehidupan manusia. Dan satu hal yang harus diingat, meski kebudayaan membentuk peradaban manusia dan perilaku manusia memengaruhi kebudayaan, intinya adalah: manusia merupakan faktor utama kebudayaan itu sendiri.

Dewan Kebudayaan Jawa Barat (DKJB) menurut Wakil Gubernur Jawa Barat H. Deddy Mizwar merupakan lembaga gagasan bersifat indepent. Meskipun pembentukannya diinisiasi oleh pemerintah Jawa Barat, DKJB memainkan fungsinya sebagai mitra pemerintah. Sebagai mitra dengan sendirinya berlangsung proses-proses kritis dalam mencapai pemahaman bersama tentang pembangunan itu sendiri.

Deddy mengingatkan, DKJB bukan Dewan Kesenian, karena itu ruang lingkupnya tidak hanya mengurusi kesenian sebagai salah satu dari produk dan ekspresi budaya. Karena itu, Ketua DKJB Ganjar Kurnia menegaskan fokus DKJB pada dua wilayah pemikiran, meliputi transformasi budaya dan pelestarian budaya. Sebagai institusi gagasan, DKJB bukan lembaga superior yang bisa mengintervensi pemerintah. Tidak.

“Karena itu, kita akan lebih banyak memfasilitasi dialog masyarakat dan pakar terkait berbagai pemikiran dengan perspektif kebudayaan dalam memandang berbagai aspek pembangunan,”ungkap Ganjar.

Bidang-bidang prioritas itu antara lain: pendidikan, pedesaan, hukum, modal insan termasuk manpower plan, pengembangan sains dan teknologi, local wisdom dan local genuine, dan lainnya.  DKJB akan ingatkan pemerintah Jawa Barat dan pemerintah Indonesia untuk back azimuth, ketika kita melihat ada dinamika pembangunan yang melenceng. | sem haesy