Budaya Maritim Menyatukan Indonesia
AKARPADINEWS.COM | Indonesia sebagai poros maritim dunia digagas Presiden Republik Indonesia (RI) Joko Widodo. Menurut Presiden, sudah saatnya dunia melihat Indonesia sebagai negara kelautan. "Sebagai negara yang terdiri dari 17 ribu pulau, kemakmuran, masa depan, dan identitasnya, sangat ditentukan bagaimana RI mengelola samudera," ucap presiden di ajang Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Asia Timur di Nay Pyi Taw, Myanmar, 2014 lalu.
Kepala Negara lalu memaparkan jurus untuk merealisasikan gagasan itu yakni dengan menjaga dan mengelola sumber daya laut, memprioritaskan pengembangan infrastruktur dan konektivitas maritim, memfokuskan sebagai negara maritim, dan membangun kekuatan pertahanan maritim. Termasuk, menggaungkan kembali Hari Maritim Nasional yang diperingati setiap tanggal 21 Agustus, yang belum diketahui banyak oleh masyarakat Indonesia.
Padahal, tanggal 21 Agustus 1945 adalah peristiwa di mana kekuatan Angkatan Laut RI mengambil alih kekuasaan Angkatan Laut Jepang. Dengan kapal dan peralatan perang seadanya, militer Indonesia berhasil mengalahkan Jepang yang menggunakan peralatan tempur yang lebih mutakhir.
Indonesia adalah negara maritim. Dua per tiga wilayah Indonesia adalah lautan. Karenanya, Indonesia pernah dijuluki archipelago state atau laut yang utama. Kemaritiman pun menjadi identitas dan kekuatan bangsa ini.
Perairan Indonesia yang luasnya mencapai 93 ribu kilometer persegi dengan garis pantai terpanjang kedua di dunia, menyimpan kekayaan luar biasa. Keanekaragaman hayati dan sumberdaya mineral yang ada di dalamnya melimpah ruah.
Makna budaya maritim bila merujuk pada kajian antropologi, dipahami sebagai keseluruhan gagasan yang mampu menghasilkan tindakan dan perilaku masyarakat dan menjadi milik kolektif yang tinggal dan hidup di dekat laut. Dengan kata lain, terdapat suatu lanskap masyarakat yang hidup dengan kultur melaut. Misalnya, masyarakat yang tinggal di kawasan pesisir, kesehariannya tentu selalu bersinggungan dengan laut sebagai sumber kehidupannya.
Identitas masyarakat maritim sangat terlihat dari Suku Makassar, Suku Bugis, maupun Suku Mandar. Mereka dikenal sebagai raja di lautan Indonesia. Lalu, ada lagi Suku Bajo yang dikenal sebagai pengembara laut dan mempunyai konsep kehidupan yang erat dengan laut. Suku Bajo memandang laut adalah rumah, saudara, kawan dan singgasana atau kekuasaan. Mereka dikenal sebagai pelaut yang tangguh.
Namun, identitas itu itu mulai luntur. Identitas budaya kemaritiman mulai berubah, menjadi identitas budaya daratan. Sebutan sebagai bangsa maritim pun mulai terlupakan. Padahal, Nusantara ini dihuni oleh berbagai suku dan bangsa yang datang dari berbagai belahan dunia yang saling terkoneksi. Mereka berlayar dari satu pulau ke pulau lain, melalui rute perjalanan budaya maritim.
Karenanya, banyak ditemukan Kampung Bugis, Kampung Jawa atau Kampung Bali di berbagai daerah di Indonesia. Demikian pula banyak ditemukan warga berdarah Tionghoa, Arab, India dan Eropa di Indonesia karena leluhurnya berlayar dari negeri asalnya dan menetap di Indonesia, berakulturasi, dan membentuk kebudayaan yang lebih dinamis. Pertemuan inilah yang mewujudkan Indonesia.
Bukti sejarah jika Indonesia adalah negara maritim nampak terlihat dari warisan Kerajaan Majapahit dan Kerajaan Sriwijaya. Dua kerajaan besar Hindu-Budha itu dikenal memiliki kekuatan maritim yang luar biasa sehingga mampu menguasai laut dan mengontrol seluruh perniagaan di kawasan Asia Tenggara.
Dalam buku Majapahit: Peradaban Maritim (2011), Irawan Djoko Nugroho menjelaskan, betapa besar kekuatan maritim Majapahit kala itu hingga memiliki 2.900 kapal, lebih banyak hampir tiga kalinya kapal milik Kubilai Khan ketika melakukan penyerangan ke Jawa.
Catatan sejarah itu mengingatkan jika bangsa ini pernah berjaya dengan budaya maritimnya. Bangsa Indonesia telah saling terhubung dengan dunia luar dengan menempuh perjalanan laut. Tentu saja, tanpa berlayar dan budaya maritim, tidak mungkin terwujud peradaban Indonesia seperti saat ini.
Namun, sejak datangnya bangsa Eropa di abad 16 untuk mencari rempah-rempah, mulai mengubah identitas kemaritiman. Keberlanjutan jaringan pelayaran yang telah dibangun di jaman Majapahit dan Sriwijaya terputus, apalagi sejak runtuhnya dua kerajaan itu. Memasuki fase kolonialisme, cara pandang masyarakat pun berubah terhadap laut.
Laut tak lagi menjadi prioritas. Kalau pun melaut, sekadar untuk mencari nafkah. Jalur perdagangan laut sudah dikuasai bangsa-bangsa kolonial seiring kian intensifnya perdagangan antarbangsa.
Pemerintah kolonial Belanda menancapkan pemahaman mengenai konsep darat seperti bangsa-bangsa Eropa lainnya yang menjajah negara jajahannya. Misalnya, wilayah selatan Jawa yang pada masa Kerajaan Majapahit menjadi pelabuhan tersibuk. Saat itu tak lagi dimanfaatkan, ditinggal, lalu menjadi daerah miskin hingga saat ini. Begitupun dengan pelabuhan-pelabuhan lainnya di Indonesia yang semakin terbengkalai dan kumuh.
Belajar dari pengalaman masa lalu, bangsa ini mengembalikan identitasnya sebagai bangsa maritim. Laut dengan segala kekayaan yang terkandung di dalamnya harus dikelola secara maksimal dan bekerlajutan untuk kesejahteraan rakyat Indonesia. Dan, laut pulalah yang menghubungkan negeri ini dengan dunia luar, sekaligus menyatuhkan warganya sebagai penghuni Indonesia.
Ratu Selvi Agnesia
