Setengah Hati Merombak Menteri

AKARPADINEWS.COM | PEROMBAKAN (reshuffle) kabinet akhirnya dilakukan Presiden Joko Widodo. Sejumlah nama baru menggusur menteri lama. Kinerja yang kurang optimal menjadi alasan Presiden melakukan reshuffle. Namun, gonta-ganti menteri dianggap setengah hati dan bercorak kompromistis. Beberapa menteri partai politik yang kinerjanya disorot publik justru aman dari reshuffle.

Rabu (12/8), sekitar pukul 13.30 WIB, enam menteri baru itu dilantik Presiden di Istana Negara, Jakarta. Mereka yang diplot menjadi pembantu presiden itu antara lain Darmin Nasution (Menteri Koordinator Perekonomian menggantikan Sofyan Djalil), Luhut Binsar Pandjaitan (Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan menggantikan Tedjo Edhy Purdijatno), dan Rizal Ramli (Menteri Koordinator Kemaritiman menggantikan Indroyono Soesilo).

Lalu, Pramono Anung (Menteri Sekretaris Kabinet menggantikan Andi Widjajanto), dan Thomas Lembong (Menteri Perdagangan menggantikan Rachmat Gobel). Dari enam menteri yang direshuffle itu, yang selamat hanya Sofyan Djalil. Posisinya hanya digeser menjadi Menteri/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) menggantikan Andrinof Chaniago. 

Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla mengharap, reshuffle kabinet diharapkan kinerja para menteri lebih baik lagi, terkoordinir, dan fokus. "Langkah-langkahnya harus jelas," kata Kalla di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Rabu (12/8). Wapres menambahkan, para menteri yang baru itu dapat membantu memperbaiki kondisi ekonomi Indonesia sedang melambat.

Anggota Tim Komunikasi Kepresidenan Teten Masduki juga menyatakan penggantian beberapa menteri untuk membangun kerja tim yang lebih kuat. Teten menegaskan, presiden memperhitungkan aspek profesionalitas, integritas, dan pengalaman dalam merespon masalah, khususnya di bidang ekonomi seperti yang diharapkan masyarakat. "Saat ini, ekspektasi masyarakat yang terlalu besar dan perlu akselerasi, memerlukan konsolidasi yang kuat," ujar Teten.

Perombakan kabinet memang sejalan dengan ekspektasi masyarakat. Hasil survei Poltracking Indonesia yang dirilis pertengahan April lalu di Jakarta menunjukan 41,8 persen, dari 1.200 total responden yang diwawancarai, mendukung Jokowi merombak kabinetnya. Hanya 28 persen responden yang tidak setuju. Publik mengharap, perombakan itu bisa mendongkrak kinerja kabinet.

Namun, perombakan kali terkesan dibumbui intervensi dari partai politik. Wakil Ketua DPR Fadli Zon menilai, reshuffle yang dilakukan presiden terkesan tambal sulam dan menunjukan adanya backing politik.

Politisi Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) itu juga mengkritik Jokowi yang justru merombak jajaran menteri koordinator, bukan menteri teknis. Padahal, Fadli menilai, kebijakan beberapa menteri teknis yang bermasalah.

Dia mencontohkan kebijakan Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro yang menaikkan pajak sehingga menyulitkan subjek pajak tanpa berhasil memperluas subjek pajak. Demikian pula kinerja Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said yang tidak memperlihatkan prestasi dalam meningkatkan lifting minyak.

Fadli juga mengkritik Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi yang merupakan kader Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang membuat kekisruhan di persepakbolaan nasional. Fadli juga menyesalkan presiden yang mempertahankan Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly, yang diusung Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). Yahonna disebut-sebut sebagai menteri yang turut memperkeruh tubuh di Partai Golkar.

Sekretaris Frasi Partai Golkar di DPR, Bambang Soesatyo juga menilai reshuffle kental dengan nuansa kompromi. Presiden dianggapnya setengah hati melakukan reshuffle lantaran kuatnya desakan yang justru disuarakan para pendukungnya.

Bambang mencontohkan dipilihnya Pramono Anung menggantikan Andi Widjojanto dan Sofyan Djalil yang digeser posisinya mengantikan Adrinof Chaniago. Bambang mengesankan, Andi dan Adrinof yang dulu merupakan orang kepercayaan Jokowi dipaksa mengalah. "Sepertinya diminta mengalah," katanya.

Sulit dibantah, dipilihnya Pramono tidak terlepas dari tekanan PDIP yang jauh-jauh hari sudah mendesak Jokowi untuk melakukan reshuffle. Beberapa elit PDIP berkali-kali menyebut nama Pramono untuk dijadikan menteri. Bahkan, Wakil Sekretaris Jenderal PDIP Ahmad Basarah pernah menyatakan, sebagai partai pendukung pemerintah, PDIP memberikan masukan nama-nama menteri yang layak diganti.

Pramono dinilai layak menduduki jabatan menteri. Pramono adalah politisi senior PDIP. Dia pernah menjabat sebagai Sekretaris Jenderal PDIP (2005-2010) dan Wakil Ketua DPR periode 2009-2014.

Jokowi nampaknya sulit mengabaikan desakan PDIP demi mengamankan kebijakan pemerintah ketika berhadapan dengan parlemen yang mayoritas suaranya berada di Koalisi Merah Putih (KMP), kubu yang berseberangan dengan pemerintah. Soal dugaan adanya intervensi dari PDIP, Teten Masduki membantahnya. "Tidak ada, kami tahu prosesnya," ujarnya.

Sementara Andi Widjojanto dan Andrinof terdepak dari kabinet lantaran tidak memiliki dukungan politik. Keduanya adalah kalangan profesional. Namun, Jokowi tentu berhutang dengan Andi dan Andrinof yang turut serta memenangkannya di Pemilihan Presiden (Pilpres) 2014 lalu.

Andi pernah ditunjuk sebagai Deputi Tim Transisi oleh Jokowi. Di ajang Pilpres, Andi selalu menempel di dekat Jokowi. Namun, manuver Andi tidak disukai kalangan politisi PDIP. Anggota DPR dari Fraksi PDIP, Effendi Simbolon menudingnya sebagai penghianat.

Sementara Andrinof yang dikenal sebagai pakar kebijakan publik dan anggaran yang mengajar di Universitas Indonesia (UI) merupakan pendiri lembaga survei Cyrus Surveyors Groups yang gencar menggalang dukungan publik untuk Jokowi lewat survei. Dia juga dikenal sebagai konsultan politik Jokowi.

Nama Andrinof sebenarnya tidak begitu senter disebut-sebut layak diberhentikan dari jabatan menteri. Kinerjanya juga tidak begitu buruk dalam memimpin Bappenas. Andrinof menyerahkan jabatannya ke Sofyan Djalil yang disebut-sebut dekat dengan Jusuf Kalla.

Sejak jauh hari, tekanan PDIP terhadap Jokowi terlihat. Partai besutan Megawati Soekarnoputri itu merasa diduakan dalam urusan pembagian kekuasaan di pemerintah. Partai pemenang Pemilihan Umum (Pemilu) Legislatif dengan perolehan 23.681.471 suara atau 18,95 persen itu, hanya diberikan empat jatah kursi di pemerintahan untuk kadernya.

Mereka antara lain: Puan Maharani (Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan), Tjahjo Kumolo (Menteri Dalam Negeri), Yasonna Laoly (Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia), dan AAGN Puspayoga (Menteri Koperasi dan UMKM).

Sementara Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang memperoleh 11.298.950 suara atau 9,04 persen juga mendapatkan empat kursi menteri. Antara lain Hanif Dhakiri (Menteri Tenaga Kerja), Khofifah Indar Parawansa (Menteri Sosial), Imam Nahrawi (Menteri Pemuda dan Olahraga), dan Marwan Jafar (Menteri PDT dan Transmigrasi).

Demikian pula Partai Nasional Demokrat (Nasdem) yang mendapatkan 8.402.812 suara atau 6,72 persen, mendapatkan tiga jatah menteri yakni Siti Nurbaya (Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan), Ferry Mursyidan Baldan (Menteri Agraria dan Tata Ruang), Tedjo Edy Purdjiatno (Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan), dan HM Prasetyo (Jaksa Agung).

Bisa jadi, terdepaknya Tedjo karena mempertimbangkan proporsionalitas jatah kursi, meski sebenarnya sering pula membuat Tedjo membuat blunder pemerintah lantaran pernyataannya yang kerap disorot publik. Lantas, bagaimana dengan menteri parpol lainnya? Jika reshuffle berbasis kinerja, maka publik mempertanyakan sejauhmana kinerja para menteri parpol tersebut?

Selama ini, pentolan partai alergi dengan menteri non partai politik. Intervensi politik yang begitu kuat membuat pasrah menteri non parpol. Mereka kemungkinan terdepak lantaran tidak memiliki dukungan politik.

Megawati pernah mengkritik orang-orang antipartai di lingkaran kekuasaan dengan menyebutnya sebagai penumpang gelap. Dia menganggap gerakan antipartai, ditopang kekuataan modal, yang menyusup di lingkaran kekuasaan demi kepentingan tertentu. Megawati menyebut mereka sebagai kelompok oportunis. "Mereka tidak berkerja keras membangun partai, tidak mengorganisir rakyat, kecuali menunggu, menunggu, dan selanjutnya menyalip di tikungan,” tegasnya.

Bagaimana dengan Luhut? Namanya memang pernah disebut-sebut akan menjadi Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan. Namun, Jokowi memutuskan jabatan itu kepada Tedjo dari Nasdem. Tak mendapatkan jatah menteri, Luhut gencar melakukan manuver.

Dia mampu meluluhkan Jokowi hingga diberikan kepercayaan sebagai Kepala Staf Kepresidenan. Lelaki kelahiran Simargala, Huta Namora, Silaen, Toba Samosir, Sumatera Utara, 28 September 1947 itu adalah politisi Golkar yang mendukung Jokowi saat Pilpres 2014, berseberangan dengan titah Ketua Umum Partai Golkar, Aburizal Bakrie.

Di pemerintahan, Luhut pernah menjabat Menteri Perindustrian dan Perdagangan Tahun 2000 - 2001 saat Abdurrahman Wahid menjabat Presiden RI 1999 - 2001. Ia juga pernah menjabat Duta Besar RI untuk Singapura.

Posisi Luhut sebagai Kepala Staf Kepresidenan sangat kuat (powerful). Berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 26 tahun 2015, Luhut bersama anak buahnya, bertugas mengendalikan program-program prioritas nasional guna memastikan program-program tersebut dilaksanakan kementerian sesuai visi dan misi Presiden. Tugasnya lainnya, menyelesaikan masalah secara komprehensif program-program prioritas nasional yang dalam pelaksanaanya mengalami hambatan, dan melakukan percepatan pelaksanaan program-program prioritas nasional.

Luhut dan anak buahnya juga ditugaskan memantau kemajuan terhadap pelaksanaan program-program prioritas nasional dan membentuk tim khusus dan gugus tugas lintas kementerian dan atau lembaga terkait untuk penanganan masalah tertentu. Luhut juga memainkan peran besar membantu Jokowi dalam mengembangkan komunikasi politik. Dia dekat dengan sejumlah pentolan partai politik. Jokowi yang bukan pimpinan partai, tentu butuh Luhut untuk menjaga hubungan dengan para pentolan partai.

Dengan dilantik sebagai "panglima" menteri yang mengurusi masalah politik, hukum, dan keamanan, Luhut akan lebih menancapkan pengaruhnya di bawah kementerian yang berada di bawah kementerian yang dipimpinya. Spekulasi pun beredar jika Jokowi memberikan posisi strategis kepada Luhut untuk menghadapi manuver JK. Saat ini, JK mungkin tak begitu lincah lantaran tidak memiliki kendaraan politik, berbeda saat menjadi Wakil Presiden, mendampingi Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Kala itu, JK bergerak lincah melakukan manuver lantaran memiliki kendaraan politik Partai Golkar yang dipimpinnya. Saat ini, JK tidak memiliki pengaruh yang kuat di tubuh Golkar lantaran dikuasai Aburizal Bakrie.

Sementara terkait dengan diplotnya Darwin Nasution sebagai Menteri Koordinator Perekonomian, sejumlah kalangan merespons positif. Rekam jejak Darwin yang sudah sekian lama bercengkrama dengan kebijakan ekonomi makro, diharapkan dapat mendongkrak pertumbuhan ekonomi. Kinerja beberapa menteri Kabinet Kerja di bidang ekonomi memang tengah disorot publik. Pasalnya, pertumbuhan ekonomi melambat, yang pada triwulan I-2015  berkisar hanya 4,71 persen, turun dibandingkan triwulan IV-2014 sebesar 5,02 persen. Melemahnya pertumbuhan ekonomi ini tentu berdampak meningkatnya pengangguran dan kemiskinan.

Belum lagi persoalan anjloknya nilai tukar rupiah tehadap dolar Amerika Serikat (AS). Jelang kabar perombakan kabinet, pada Rabu (12/8), posisi mata uang Paman Sam itu makin menguat hingga menembus Rp13.825 per dolar AS. Selama ini, pemerintah selalu berdalih faktor eksternal yang menyebabkan rupiah tidak berdaya. Dolar AS menguat lantaran kebijakan stimulus The Fed, Bank Sentral AS, yang berdampak turunnya mata uang negara lain, termasuk rupiah. Tak hanya itu, Wapres JK menilai, melemahnya nilai tukar rupiah akibat pengaruh devaluasi atau diturunkannya nilai tukar Yuan, mata uang Tiongkok terhadap dolar AS. Argumentasi itu seakan pemerintah tak ingin disalahkan.

Pelbagai jurus yang diterapkan pemerintah nyatanya tidak dapat mendongkrak nilai tukar rupiah. Artinya, investor maupun pasar kurang percaya terhadap pemerintah. Karenanya, Darwin dituntut mampu mendorong para menteri ekonomi untuk "total football" menghalau liarnya pergerakan dolar dengan melakukan pelbagai akselerasi kebijakan. Jika tidak, liarnya dolar AS terus memukul perekonomian negara. Pada akhirnya, rakyat pun yang kena getahnya lantaran harus mengkonsumsi produk impor, khususnya komoditas utama yang harganya melonjak.

Saat ini, sejumlah harga komoditas bergerak naik. Harga daging sapi misalnya, di pasar Tulang Bawang, Lampung, menembus Rp130 ribu per kilogram, melonjak tajam dari sebelumnya yang berkisar Rp90 ribu per kilogram. Akibatnya, pedagang pun tekor sehingga enggan berjualan. Harga sembako lainnya juga mengalami kenaikan seperti telur ayam kampung, gula pasir, minyak goreng, dan komoditas lainnya.

Sebenarnya, ada momentum politik yang dapat dimanfaatkan pemerintah untuk mendongkrak kepercayaan pasar maupun investor. Misalnya, tatkala Jokowi dinyatakan menang dan Pilpres 2014 berlangsung aman, ekspektasi pasar luar biasa kepada pemerintah. Buktinya, awal Juli 2014 lalu, rupiah menguat hingga Rp11.500 per dolar AS. IHSG juga terkerek 73,298 poin (1,46%) ke level 5.098,010. Sementara Indeks LQ45 ditutup melesat 16,347 poin (1,89%) ke level 875,659. Investor asing memborong saham hingga Rp9,865 triliun, dengan transaksi jual sebesar Rp 5,667 triliun.

Namun, kepercayaan pasar itu luluh tatkala kemenangan Jokowi di Pilpres 2014 yang tidak signifikan menyebabkan Jokowi memilih kompromistis dengan para pentolan partai dalam menyusun kabinetnya. Padahal, ekspektasi pasar kala itu mengharap Jokowi membentuk kabinet yang didominasi para profesional sesuai janji kampanyenya. Kekecewan pasar dan investor itu turut mengakibatkan rupiah bergerak stagnan dan dolar AS merangkak naik.

Pasar pun bergerak fluktuatif tatkala pemerintah menerapkan "kebijakan yoyo" terkait penentuan harga bahan bakar minyak (BBM) yang turut mendongkrak harga-harga komoditas lainnya. Pemerintah memang rada repot dengan masalah subsidi BBM yang menekan anggaran negara. Jika subsidi BBM terus digelontorkan, anggaran negara makin tertekan. Karenanya, di APBN Perubahan tahun 2015, subsidi BBM dipangkas menjadi Rp81 triliun, jauh lebih rendah dibandingkan periode sebelumnya yang mencapai Rp276 triliun.

Masalahnya, kepiawaian pemerintah tidak teruji dalam mengantisipasi dampak inflasi akibat pemangkasan subsidi. Pemerintah kelimpungan mengendalikan pasar. Kondisi pasar yang tak nyaman membuat ragu investor berinvestasi.

Sosok Darwin, yang sudah banyak makan garam dalam mengurusi moneter, perbankan, maupun perpajakan, diharapkan dapat mengatasi perlambatan pertumbuhan ekonomi. Dalam waktu dekat, Darmin menyatakan, akan fokus pada persoalan pangan, fiskal, dan investasi. Menurut dia, persoalan pangan sangat terkait dengan inflasi.

Dia juga akan menggenjot penerimaan pajak dan pengeluaran belanja dalam APBN. Darwin juga akan meningkatkan investasi sektor keuangan karena Indonesia mengalami kekurangan modal langsung (capital inflow) di sektor finansial sehingga menyebabkan rupiah berfluktuasi. "Capital inflow bisa bermacam-macam, bisa dari investasi PMA atau PMDN, atau bisa juga pemerintah terbitkan bond di pasar internasional, atau swasta yang menjadi investornya. Area ini sangat krusial untuk dikerjakan," kata Darmin.

Nama Darwin sebenarnya sudah lama disebut-sebut layak menempatkan posisi Menteri Koordinator Perekonomian. Dia pernah menjabat Gubernur Bank Indonesia (BI) dan Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak. Darwin juga pernah menjabat Direktur Jenderal Lembaga Keuangan, Gubernur OPEC Fund untuk Indonesia, Kepala Bapepam-LK, dan Deputi Gubernur Senior BI.

Namun, arah kebijakan Darwin cenderung neoliberal dengan menerapkan liberalisasi di pasar keuangan, fleksibiltas tenaga kerja, dan pengetatan fiskal di sektor publik. Darmin menyakini, kepemilikan tunggal dalam sebuah bank berpotensi menimbulkan ologopolis sehingga menyulitkan perbankan menurunkan tingkat suku bunga kredit. Indonesia juga tidak bisa membatasi kepemilikan asing di sektor perbankan karena sudah menandatangani kesepakatan dengan WTO.

Liberalisasi diyakini dapat menjadikan pasar modal lebih dinamis. Namun, liberalisasi perbankan dapat meningkatnya beban anggaran pemerintah seiring meningkatnya kewajiban bunga SBI serta kecenderungan terjadinya disintermediasi perbankan. Belum lagi rawannya penetrasi aliran modal asing yang bersumber dari dana panas (hot money) yang mudah dipindahkan ke negara lain.

Dan, belajar dari pengalaman, Kebijakan Paket Oktober 1998 yang diluncurkan BI semasa dipimpin Andrianus Mooy, kebijakan meliberalisasikan sektor perbankan itu berakibat fatal. Kwik Kian Gie pernah menilai, lewat kebijakan liberalisasi perbankan, dengan modal hanya Rp10 miliar, seseorang dapat mendirikan bank sehingga bank tumbuh subur di Indonesia.

Masalahnya, para pemilik bank yang umumnya konglomerat, tidak mengerti fungsi perbankan sebagai lembaga intermediasi yang mengkonversi tabungan menjadi investasi yang produktif. Mereka juga tidak mengerti persyaratan pokok bekerjanya bank yaitu prinsip kehati-hatian (prudential banking), namun lebih pandai dalam marketing. Kemampuan itu yang kemudian menyukseskan mereka menarik uang masyarakat hingga triliunan rupiah. Ironisnya, uang itu justru dipakai untuk memberikan kredit dan membentuk konglomerasi

Bagaimana dengan Rachmat Gobel yang posisinya digantikan Thomas Lembong? Gobel tidak menyangka jika bakal didepak Jokowi. Meski kecewa, dia berusaha legowo menerima keputusan presiden. Bos Panasonic Grup ini enggan berkomentar terkait alasan presiden mencopotnya sebagai Menteri Perdagangan. Dia justru mengungkap rasa syukurnya diberikan kepercayaan oleh presiden mnejadi menteri selama 10 bulan.

Jokowi juga memberikan kepercayaan kepada Rizal Ramli sebagai Menteri Koordinator Kemaritiman yang menangungi Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM), Kementerian Perhubungan, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), serta Kementerian Pariwisata.

Namun, publik mempertanyakan jam terbang Rizal Ramli dalam mengurusi urusan kemaritiman. Sementara cita-cita Jokowi sangat besar yakni menjadikan gugusan pulau dan wilayah maritim Indonesia yang begitu luas menjadi salah satu poros utama kemajuan bangsa. "Sejak awal kita sudah terlalu lama memunggungi samudera, tidak pernah memberikan perhatian, padahal dua pertiga wilayah Indonesia adalah air dan itu potensi besar," kata Presiden dalam wawancara khusus dengan LKBN Antara, Televisi Republik Indonesia (TVRI) dan Radio Republik Indonesia (RRI) berkaitan dengan 70 tahun Kemerdekaan RI di Kantor Presiden, Rabu (12/8).

Untuk mewujudkan cita-cita tersebut, Presiden menekankan perlunya perhatian khusus, berupa pembangunan fisik, membangun industri galangan kapal karena koneksi antarpulau sangat penting, dan pendidikan di bidang maritim. Pemerintah, kata Presiden, akan mengembangkan sejumlah pelabuhan sehingga biaya transportasi menjadi murah. Apakah cita-cita itu dapat diwujudkan oleh Menteri Koordinator Kemaritiman, Rizal Ramli?

Rizal optimistis jika kawasan maritim dioptimalisasikan dengan baik, maka akan sangat bermanfaat bagi kepentingan bangsa dan negara. Selama ini, dia menilai, potensi maritim yang luar biasa, belum dimanfaatkan secara maksimal sehingga manfaatnya masih sangat kecil bagi masyarakat. Rizal juga akan menekan inefisiensi dalam sektor yang menyangkut sumber daya alam, termasuk dalam bidang energi. "Kita harus benahi. Jadi banyak hal kita bisa lakukan untuk meningkatkan efisiensi," katanya.

Rizal menambahkan, program yang akan dilakukannya akan sejalan dengan arahan presiden, yaitu fokus pembangunan infrastruktur untuk mendukung sektor maritim sehingga membutuhkan investasi khususnya di luar Jawa. "Ini yang akan kita lakukan untuk perubahan yang lebih baik," ucapnya. Publik menunggu sosok yang dikenal kritis menyoroti kebijakan pemerintah itu.

Rizal selama ini dikenal khalayak sebagai sosok yang lebih menguasai perekonomian. Jabatan kemaritiman merupakan jabatan baru baginya. Namun, Rizal pernah menjabat Menteri Koordinator bidang Perekonomian dan Menteri Keuangan pada Kabinet Persatuan Nasional di masa pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid. Alumni Boston University ini juga dipercaya menjadi penasehat ekonomi PBB. Sebagai politisi, Rizal getol mengkritik pemerintah yang dianggapnya neoliberal.

Berbeda dengan Dwisuryo Indroyono Soesilo. Lelaki kelahiran Bandung, Jawa Barat, 27 Maret 1955 itu cukup berpengalaman di bidang maritim. Dia pernah menjabat sebagai Kepala Badan Riset Kelautan dan Perikanan Departemen Kelautan dan Perikanan dan Direktur Sumber Daya Perikanan dan Aquakultur FAO, PBB. Namun, kinerja sebagai menteri dinilai buruk. Jokowi pernah mengancam akan memecatnya terkait masalah bongkar muat (dwelling time) yang tidak sesuai dengan target pemerintah saat ini.

Saat berkunjung ke pelabuhan Tanjung Priok beberapa lalu, Jokowi kecewa mendapatkan laporan masih ada dwelling time yang mencapai 25 hari. Rizal Ramli harus menunjukan dirinya mampu mendongkrak pendapatan negara dari pemanfaatan sektor maritim yang diperkirakan bisa mencapai mencapai US$ 1.200 miliar per tahun. Kita tunggu saja!

M. Yamin Panca Setia