Irman Gusman : Ubah Sistem Pemberantasan Korupsi
JAKARTA, AKARPADINEWS.COM | ADA yang aneh dalam paparan bakal Capres dalam Konvensi Capres Partai Demokrat, Rabu (8/1). Salah satu dari 11 peserta konvensi, Irman Gusman yang juga Ketua DPD RI menyebut, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang semula diharapkan mendorong pembangunan malah jadi sedikit menghambat.
Dalam paparan yang disampaikan di Sekretariat Konvensi (Kebayoran Baru, Jakarta Selatan) itu, Irman mengemukakan, banyak pihak yang menolak menangani proyek pembangunan lantaran takut diciduk KPK.
Menurut Irman, tak semua penyelewengan masuk dalam kategori korupsi. Ia menyebut, penegakan hukum di negara lain, seperti Amerika Serikat, penyelewengan dapat diartikan sebagai kelalaian administrasi dan sanksi hukumnya hanya denda, bukan penjara.
Di bagian lain paparannya, Irman mengemukakan, KPK didirikan cita-cita besarnya adalah untuk memberi shock therapy pada koruptor. Namun dalam perjalanannya, KPK dianggap tak berbeda dengan lembaga hukum lain. “KPK itu hanya nangkap yang siap saja. Untung-untungan.”
Apa yang dikemukakan Irman Gusman di babak lanjut proses konvensi yang berlangsung 6-9 Januari 2014 itu mendapat reaksi di jejaring sosial. “Aneh,” tulis Muhammad Said Didu, mantan Sekretaris Menteri BUMN dalam ‘ocehan’-nya di Twitter.
Di sisi lain, Irman mengemukakan, KPK belum maksimal dalam menangani korupsi. Dalam sejumlah kasus, katanya, masih tebang pilih. “Kalau saya diberi kesempatan menjadi Presiden saya akan ubah sistem penanganan kasus korupsi ini.”
Dikatakannya, orang yang lebih hebat dari Abraham Samad pun tak akan bisa berantas korupsi, bila sistemnya masih begini. Harus dengan pembuktian terbalik, menurutnya.
Tapi, katanya, apapun hukumannya, bila sistemnya masih seperti sekarang, mau dihukum mati atau dimiskinkan, tidak akan bisa. Harus dengan sistem baru yang lebih tepat.
Menurut Irman Gusman, dalam jangka panjang, pemberantasan korupsi harus dilakukan dengan membangun kejujuran dan karakter . Harus pula diteladani melalui proses pendidikan untuk membentuk budaya malu.
Tanpa budaya malu, pemberantasan korupsi tak akan penting. Itulah sebabnya ke depan pendidikan kebudayaan itu penting, katanya.
Maritim dan Kerukunan Umat
DI tempat yang sama, Bakal Calon Presiden peserta Konvensi, Sinyo Sarundayang mengambil visi tentang Indonesia sebagai negara kepulauan yang tangguh. Tujuan akhirnya kesejahteraan rakyat Indonesia.
Sinyo memperjuangkan kekuatan maritim, karena menurutnya, masa depan Indonesia adalah di laut. Bukan di darat. Ia mengemukakan, Indonesia merupakan negara kepulauan yang luasnya sektar 7,7 km persegi dan luas daratan 1,9 kilometer persegi yang dihuni 24o juta penduduk berlatar belakang berbeda.
Dengan memusatkan perhatian pada kemaritiman, meski tetap berimbang dalam pembangunan darat, ia berpandangan, perekonomian daerah pesisir akan terangkat. Tidak lagi miskin dan terpinggirkan. Oleh karena itu, menurutnya, program pembangunan sandang, pangan, dan papan harus diarahkan kepada masyarakat miskin yang terpinggirkan itu.
Sinyo yang juga Gubernur Sulawesi Utara itu, juga memberi perhatian pada kerukunan sosial, mengerahkan upaya mengatasi konflik horisontal. Khasnya di berbagai daerah rawan konflik. Antara lain dengan memperkuat toleransi. “Kita gagal merawat kerukunan,” cetusnya. Oleh karena itu, menurutnya, Indonesia ke depan adalah Indonesia yang mampu menjaga kerukunan sebagai warisan leluhur. | noora
