Episode Baru Pertarungan Dua Kubu

AKARPADINEWS.COM | ABURIZAL Bakrie tak mau kalah menghadapi manuver rival politiknya di Partai Golkar. Dia bersiasat saat perahu yang dinahkodainya digoyang. Kala kubu seberang mengusulkan terlaksananya Musyawarah Nasional (Munas), Ketua Umum Partai Golkar hasil Munas Bali itu justru menawarkan Musyawarah Luar Biasa (Munaslub).

Dia pun menyatakan, tak akan bertarung di laga itu untuk mempertahankan posisi puncak di partai beringin. "Tidak maju lagi. Ngapain?" kata Ical, di Jakarta, Sabtu malam (23/1). Pernyataan itu, seakan dirinya ingin mengakhiri perseteruannya dengan Agung Laksono, dalam perebutan pucuk pimpinan Golkar.

Untuk menghadang manuver politik lawannya, Ical bersama pendukungnya, menggelar rapat pimpinan nasional (Rapimnas) di Jakarta, 23-24 Januari 2016. Dalam Rapimnas itu, Ical mengusulkan agar Munaslub digelar sebelum Ramadhan tahun ini. Dia menyatakan, Golkar memiliki banyak kader potensial yang layak menjadi ketua umum melalui Munaslub. Semuanya, kata dia, bergantung pada peserta Munaslub sebagai pemilik hak suara.

Ical tentu sudah berhitung. Meski tak bertarung, dia ingin agar tetap menancapkan pengaruhnya di Golkar. Terselenggaranya Munaslub tentu menguntungkan Ical dan pendukungnya. Jika jagonya menang, setidaknya, dia dapat menduduki jabatan sebagai ketua dewan pertimbangan.

Karenanya, Jusuf Kalla, ketua tim transisi yang dibentuk Mahkamah Partai Golkar pimpinan Muladi, tak berkenan menghadiri Rapimnas Golkar kubu Ical.

Pada Jum'at malam (22/1), Jusuf Kalla bersama para anggota tim transisi berkumpul di kediamannya, menggelar rapat perdana. Anggota tim transisi yang hadir itu antara lain: Soemarsono, Siswono Yudhohusodo, Abdul Latief, Akbar Tandjung, Ginandjar Kartasasmita, Emil Salim, dan Agung Laksono. Ical sebagai anggota tim transisi tidak hadir dalam pertemuan itu.

Menurut Ical, Jusuf Kalla, Agung Laksono, dan lainnya, sudah diundang untuk menjadi peserta Rapimnas. "Kalau tidak datang, barangkali berhalangan. Saya tidak tahu," katanya. Sehari jelang pelaksanaan Rapimnas Golkar kubu Ical, Jusuf Kalla menyatakan, Rapimnas harusnya mengarah pada persatuan dan kesatuan Partai Golkar. Hal itu, kata dia, dapat terwujud jika digelar Munas secara demokratis, yang didahului dengan rekonsiliasi.

Namun, Sekretaris Jenderal Partai Golkar kubu Ical, Idrus Marham menegaskan, untuk menentukan masa depan Partai Golkar, harus melalui Rapimnas. Menurut dia, Rapimnas merupakan momentum untuk melakukan rekonsiliasi menyeluruh keluarga Besar Partai Golkar.

Jusuf Kalla yang juga menjabat sebagai Wakil Presiden memang berada di posisi yang berseberangan dengan kubu Ical. Jusuf Kalla tentu punya kepentingan untuk menancapkan pengaruhnya di Golkar agar dapat memback-up kepentingan politiknya di pusaran kekuasaan Presiden Jokowi.

Dalam lingkaran istana, Jusuf Kalla seakan tidak memiliki daya politik untuk melakukan manuver politik di istana. Berbeda, seperti saat dirinya menjadi Wakil Presiden, sekaligus merangkap Ketua Umum Partai Golkar (2004-2009). Jusuf Kalla begitu lincah memainkan pengaruh politiknya di hadapan Presiden kala itu, Susilo Bambang Yudhoyono.

Tentu, manuver Jusuf Kalla itu dicermati Presiden Jokowi. Diutusnya Menkumham Yasonna Laoly dan Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Luhut Binsar Panjaitan di Rapimnas Golkar kubu Ical, menunjukan isyarat, keberpihakan Jokowi.

Atas dasar kepentingan politik itulah, di Rapimnas, Ical pun kembali menegaskan, Golkar di bawah kepemimpinannya, mendukung pemerintah, tanpa syarat. Perubahan arah politik Golkar itu sudah dibicarakannya dengan pimpinan partai di Koalisi Merah Putih (KMP) pada Desember 2015 lalu.

Ical membelokkan arah politik Golkar yang sebelumnya berada di kubu oposisi di KMP karena memiliki kepentingan: mendapatkan pengakuan legalitas kepengurusan Partai Golkar dari pemerintah.

Karenanya, kedatangan Luhut dan Yasonna disambut sumringah oleh Ical dan pendukungnya. "Yang jelas pemerintah secara resmi, Pak Luhut (Luhut Binsar Panjaitan, Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan) mengatakan, saya (Luhut) diperintahkan oleh Bapak Presiden, untuk hadir bersama Pak Laoly, sebagai wakil dari pemerintah. Jadi jelas ya," kata Ical menirukan pernyataan Luhut yang seakan ingin menunjukan dukungan pemerintah terhadap Golkar yang dipimpinnya.

Menkumham Yasona pun mengimbau Golkar kubu Agung mengikuti Munaslub yang diusulkan kubu Ical. Menurut dia, jika peserta Rapimnas mendorong Munaslub sesuai AD/ART, maka akan menyelesaikan konflik internal Golkar. "Saya mengimbau teman-teman kubu Pak Agung Laksono supaya bersama-sama, mari bersatu kembali," ujarnya. Sementara Luhut menyatakan, dirinya bersama Yasona menghadiri Rapimnas Golkar sesuai arahan Presiden Jokowi. Menurut dia, pemerintah berharap, Rapimnas ini menelurkan langkah-langkah penyelesaian internal Golkar.

Kubu Agung dan pendukung Munas, tentu akan kembali berhitung. Meski tim transisi dipimpin Jusuf Kalla tengah menggodok penyelenggaraan Munas, tetap saja legalitas hasil Munas nantinya akan diperkarakan kubu Ical. Dan, sudah pasti, keputusan mengenai legalitas kepengurusan Partai Golkar yang menentukan adalah pemerintah. Wajar jika kubu Agung mempersoalkan manuver kubu Ical itu.

Wakil Sekretaris Jenderal Golkar kubu Agung, Dave Laksono menegaskan, seharusnya kedua kubu menjadikan hasil kerja tim transisi sebagai rujukan. Putra Agung Laksono itu menilai, Munas bersama yang diinisiasi tim transisi adalah opsi terbaik dalam menyelesaikan kemelut di tubuh Golkar. "Pak Ical bukan Ketua Umum, Pak Agung juga. Dua-duanya tidak memiliki hak. Yang berhak Pak Jusuf Kalla sebagai ketua tim transisi," kata Dave.

Ketua DPP Partai Golkar kubu Agung Laksono, Leo Nababan juga mengatakan, seharusnya Munaslub yang rencananya digelar sebelum Ramadhan 2016, dikoordinasikan dengan tim transisi. Dia tidak mempersoalkan pihak manapun yang menyelenggarakan Munaslub. "Asal peserta Munaslub mencakup seluruh elemen kedua kubu, misalnya DPD tingkat I dan II dari kedua kubu dilebur," jelas dia.

Manuver Ical itu seakan menutup celah tim transisi yang memperkarakan legalitas kepengurusan Partai Golkar Munas Bali. Jika Munas bersama digelar tim transisi, posisi Ical bersama para pendukungnya bisa tergusur. Wajar, karena tokoh senior yang berada di tim transisi kepentingan politiknya rada berbeda dengan kubu Ical. Karenanya, Ical mempersoalkan legalitas Mahkamah Partai Golkar pimpinan Muladi yang membentuk tim transisi.

Ical sendiri telah merombak susunan Mahkamah Partai Golkar. Posisi Muladi diganti Aziz Syamsudin lewat Surat Keputusan (SK) DPP Partai Golkar No 49/DPP/Golkar/VII/2015 tentang susunan dan pengurus Mahkamah Partai Golkar.

Sebelumnya, Muladi menyatakan, tim transisi akan mendorong rekonsiliasi total lewat Munas secara aspiratif, demokratis, terbuka, dan akuntabel serta melibatkan dua kubu yang berseteru. Tim transisi akan menetapkan kepesertaan, panitia penyelenggara, penentuan tanggal, bulan, serta tempat penyelenggaraan Munas. Tim juga akan menetapkan aturan dan ketentuan yang menjamin terlaksananya Munas secara demokratis. Tugas itu diharapkan selesai hingga batas waktu Munas yaitu paling lambat Maret 2016. Tak hanya itu, Muladi mengatakan, untuk mendukung terselenggaranya rekonsiliasi, tim ditugaskan menata kepengurusan dan susunan fraksi di DPR dan MPR selama masa transisi.

Agung tentu menyambut baik penyelenggaraan Munas yang diusulkan tim transisi. Wajar, karena Surat Keputusan (SK) Kepengurusan Partai Golkar hasil Munas Ancol telah dicabut Menkumham. Agung berdalih, pencabutan SK itu mengakibatkan kevakuman kepemimpinan di Golkar. "Munas Ancol (SK kepengurusan) sudah dicabut, Munas Bali tidak disahkan, atau Munas Riau yang sudah habis masa kepengurusannya sehingga vakum," katanya.

Apakah tim transisi itu dapat mendorong rekonsiliasi di tubuh Golkar? Agaknya sulit. Pasalnya, orang-orang yang terlibat dalam tim transisi berseberangan dengan Ical. Sebut saja Jusuf Kalla, yang ditunjuk menjadi ketua tim transisi. Struktur di mahkamah pun lebih mewakili kepentingan kubu pendukung Munas. Djasri Marin dan Andi Mattalatta, lebih condong ke kubu Agung. Andi Mattalata juga dikenal dekat dengan Jusuf Kalla. Sementara hakim mahkamah lainnya, HAS Natabaya dan Aulia Rachman, tidak dilibatkan. Natabaya yang dianggap paling netral karena berasal dari unsur independen.

Jika komposisinya demikian, netralitas mahkamah partai layak dipertanyakan. Toh putusan mahkamah sebelumnya dipersoalkan objektifitasnya, yang mengakibatkan sengketa kepengurusan Partai Golkar, diselesaikan di pengadilan.

Upaya mediasi juga pernah didorong Jusuf Kalla. Namun, sulit diharapkan Jusuf Kalla bisa bersikap netral, melepaskan kepentingan politiknya. Dia tentu akan mendukung kubu yang dapat mengamankan kepentingan politiknya di pemerintahan. Entah manuver apa lagi yang akan terjadi? Atau, bisa jadi, konflik berakhir antiklimaks. Saksikan saja episode pertarungan berikutnya.

M. Yamin Panca Setia