Buktikan Kemampuan dan Kinerja
JAKARTA, AKARPADINEWS.COM | SELASA, 20 OKTOBER 2015 pemerintahan Jokowi – JK genap setahun. Apa yang terjadi sepanjang masa itu dan bagaimana pemerintahan Jokowi – JK menunjukkan cara mengatasi masalah. Ini yang menarik, apapun cara yang dilakukan Jokowi – JK, ternyata respon publik tak begitu bagus.
Survey Nasional yang dilakukan Indo Barometer pimpinan Qodari menunjukkan, kepuasan publik terhadap kepemimpinan Jokowi – JK merosot. Dalam hasil survey yang dilansir awal bulan Oktober (Kamis, 8/10), tingkat kepuasan publik terhadap kepemimpinan Jokowi berada di angka 46 persen sedangkan yang tidak puas berjumlah 51,1 persen.
Jika dibandingkan dengan survei yang dilakukan enam bulan lalu, kepuasan publik terhadap kepemimpinan Jokowi menurun cukup drastis. Menurut Qodari, 6 bulan lalu, tingkat kepuasan publik terhadap Presiden Jokowi adalah 57,5 persen. Itu artinya kepuasan publik terhadap Jokowi menurun 11,5 persen dalam enam bulan. Di berbagai media sosial berkembang celoteh, dari sample yang disurvey dan masih menaruh harapan kepada Jokowi – JK, hanyalah para pemuja fanatis yang sangat subyektif. Artinya, pendukung yang berpandangan, “Pokoke Jokowi hebat.” Jadi, apapun yang dilakukan Jokowi, meski menyengsarakan rakyat, tetap oke dan hebat.
Selaras dengan hasil survey Indo Barometer, itu hasil survei yang dilakukan Alvara Research Center menyebut tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Jokowi-JK buruk. Penurunan itu kian dipicu oleh kemerosotan kinerja pemerintahan tiga bulan terakhir, terutama untuk sektor ekonomi dan hukum.
CEO dari Alvara Research Center, Hasanuddin Ali menjelaskan survei yang dilakukan untuk periode Maret-April 2015 terkait dengan kepuasan publik menurun sampai 12,7 persen. Hasan mengatakan, bila dilihat lebih detail dalam tiga bulan terakhir yang menjawab ‘tidak puas’ naik 50 persen dan yang menjawab ‘sangat puas’ dan ‘sangat puas sekali’ menurun lebih dari 70 persen.
Banyak faktor yang menyebabkan penilaian terhadap kinerja Jokowi – JK seburuk itu. Terutama karena faktor ekonomi dan meningkatnya angka kemiskinan. Jokowi dinilai memulai aksi governansi pemerintahannya dengan kebijakan yang keliru. Yakni lebih memburu popularitas katimbang kepentingan rakyat. Yaitu dengan menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM), dan kemudian menaik-turunkan harga itu sesuai dengan perkembangan pasar.
MASUKNYA LUHUT B PANJAITAN SEBAGAI MENKO POLHUKAM, DARMIN NASUTION SEBAGAI MENKO PEREKONOMIAN, RIZAL RAMLI SEBAGAI MENKO MARITIM & SUMBERDAYA, DAN PRAMONO ANUNG SEBAGAI SESKAB MEMPERBAIKI KINERJA KABINET DAN MEMBERI HARAPAN KINERJA LEBIH BAIK.
Jokowi dianggap belum mampu memainkan peran kepemimpinan sebagai seorang Presiden, dan menghadapi hambatan dalam menjalan fungsi direksionalnya. Hal itu tampak pada arah kebijakan ekonomi makro yang berdampak pada ekonomi mikro. Naiknya jumlah orang miskin menjadi 28.59 juta pada Maret 2015, baik kemiskinan kota dan desa, disebabkan oleh ketidak-mampuan mengelola momentum. Efeknya, dalam survey Alvara, ketidakmampuan itu mendorong tingkat kepuasan paling rendah terjadi untuk bidang penanggulangan kemiskinan yaitu 3,32.
Hal itu masih diperkuat dengan penurunan kepuasan rakyat atas ketidak-mampuan mengelola stabilitas harga kebutuhan pokok 3,35, pemberantasan korupsi sebesar 3,44 dan penegakan hukum 3,57. Angka tersebut dengan memakai skala 1 (sangat tidak puas sekali) sampai 6 (sangat puas sekali). Sedang untuk kepuasan tertinggi terjadi pada bidang pemberantasan narkoba 4,01, pendidikan 3,93 dan kesehatan 3,92.
Survey yang dilakukan atas 2000 responden itu juga dipicu oleh merosotnya kepercayaan publik terhadap para menteri dalam Kabinet Kerja yang dipimpin Jokowi. Harapan terhadap pemerintahan baru mengemuka, ketika Jokowi menempatkan Darmin Nasution sebagai Menko Perekonomian, Rizal Ramli sebagai Menko Maritim dan Sumberdaya, dan Luhut B. Panjaitan, yang dipandang sebagai para senior yang berpengalaman untuk menerjemahkan sekaligus memberi impuls kepada Jokowi.
Kendati demikian, sikap kritis Rizal Ramli yang lebih menempatkan diri sebagai ‘selilit’ di dalam kabinet, memberi dinamika baru bagi kerja kabinet. Jokowi memandang melihat sikap Rizal Ramli adalah gaya pribadi yang bersangkutan. Ibarat musisi, Jokowi memandang karakter menterinya ada yang beraliran dangdut, keroncong, dan rock. Dan, dia tak keberatan dengan ekspresi para menterinya itu.
Terbukti, dengan tiga menko berpengalaman, itu dari sisi politik dan ekonomi, terjadi perbaikan kinerja pemerintahan Jokowi, dan akan berlanjut di tahun kedua pemerintahannya. Namun, publik ragu-ragu dengan aspek pembangunan manusia dan kebudayaan, yang berada di bawah koordinasi Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Puan Maharani.
Sejak dilantik, Puan tak menunjukkan kinerja positif dan nyaris tak nampak berbuat apa. Website Revolusi Mental yang baru diluncurkannya, sehari kemudian tak bisa diakses. Padahal, dalam konteks Nawacita dan janji kampanye Revolusi Mental adalah focal concern Jokowi yang cukup menonjol. Ketidakjelasan kinerja Puan, menyebabkan publik kecewa ketika Jokowi tidak melakukan reshuffle terhadap Puan.
Ketidakjelasan kinerja Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan akan menjadi hambatan besar bagi citra dan kinerja Jokowi secara keseluruhan. Terutama, karena bidang pembangunan manusia dan kebudayaan merupakan hal paling esensial dalam keseluruhan proses pembangunan. Khasnya untuk mencapai indeks pembangunan manusia yang berkualitas.
PEMBAKARAN HUTAN DAN ASAP MENJADI TANTANGAN DI DEPAN MATA DAN PERLU AKSI CEPAT JOKOWI UNTUK MENAIKKAN KEPERCAYAAN RAKYAT
Kita belum melihat, apakah melalui Jokowi langsung atau Puan Maharani, apa sesungguhnya konsep dasar dan visioneering pembangunan manusia dan strategi kebudayaan yang akan diusung dalam proses pembangunan lima tahun ke depan. Bila pijakannya, lagi-lagi pada Trisakti yang pernah dicanangkan Bung Karno, tanpa visioneering yang jelas, akan membuat bangsa ini menjadi bangsa yang ambivalen. Hal ini akan membuat daya saing kita justru terhambat di tengah proses perubahan global yang bergerak cepat dari era informasi ke era konseptual.
Dalam konteks itu, Jokowi perlu mengambil prakarsa untuk memberi perhatian khas pada bidang yang fundamental itu. Apalagi, selama masa pemerintahannya, Jokowi – JK menghadapi berbagai realitas brutal terkait dengan pembangunan manusia dan kebudayaan. Mulai dari kasus Tolikara sampai Aceh Singkil, dan kian membaranya potensi konflik perbedaan antar mazhab dan sekte dalam praktik keberagamaan.
Ketidak-jelasan arah dalam menangani masalah tersebut, di banyak sisi, mirip dengan cara Jokowi menangani masalah ekonomi dan membuat kepuasan publik terhadap kepemimpinan dia dan JK merosot tajam. Kemerosotan itu juga dipicu, antara lain oleh kesan yang tercipta dari beberapa kasus yang mengemuka belakangan hari. Khususnya Kasus Pelindo II. Pernyataan-pernyataan Direktur Utama Pelindu II, RJ Lino yang terkesan mendapat back-up luar biasa dari Jokowi – JK, bagai noktah yang dicipratkan ke wajah Jokowi – JK. Terutama, ketika terjadi mutasi Kabareskrim Budi Waseso selepas ramai-ramai pennggeledahan di Pelindo II.
Hal tersebut nampak pada tingkat kepercayaan publik terhadap kinerja Kabinet Kerja, yang hanya mencapai angka 0,8 persen saja yang mengaku sangat puas, dalam survey Indo Barometer. 36,3 persen merasa cukup puas, dan 42,8 persen mengaku kurang puas, serta 3,9 persen tidak puas sama sekali. Padahal, pada Maret 2015, kepuasan itu masih 46,8 persen.
Hasil survey ini selaras dengan berbagai pandangan dan ekspresi ketidak-puasan yang mengemuka di media sosial, baik di twitter maupun facebook. Meski para cyber warrior Jokowi setengah mati melakukan aksi puja puji, intensitas ketidak-puasan semakin menonjol.
Pernyataan-pernyataan bebas rakyat melalui media sosial, mengekspresikan luapan kekecewaan luar biasa. Antara lain dengan menggunakan berbagai sikap, bahwa Jokowi – JK dan pemerintahannya gagal mengelola ekonomi. Termasuk ketidakmampuan mengambil kebijakan yang memperkuat nilai tukar Rupiah yang sempat membuat mata uang Republik Indonesia itu masuk ke dalam 10 mata uang termurah di dunia.
DIREKTUR UTAMA PELINDO II RJ LINO DAN PRESIDEN JOKOWI. KASUS PELINDO II MENJADI NOKTAH.
Responden Indo Barometer menganggap pemerintah gagal menjaga harga bahan pokok (17,3 persen), tak mampu mengatasi masalah ekonomi (13,3 persen), melemahnya nilai tukar rupiah (7,4 persen), dan meningkatnya harga BBM (4,1 persen). Mereka juga mengatakan, program visi dan misi Jokowi-JK belum terbukti, gagal menciptakan lapangan pekerjaan, tak mampu mengontrol kinerja menteri, dan gagal memberantas korupsi.
Walaupun demikian, publik yang puas menganggap pemerintah berhasil dalam beberapa hal, di antaranya program kesehatan, program pendidikan, pemberantasan korupsi, pemberantasan narkoba, dan kedekatan dengan rakyat.
Dalam survey yang dilakukan sepanjang 14-22 September 2015 di 34 provinsi di seluruh Indonesia dengan jumlah responden sebesar 1.200 orang, itu dengan margin of error sebesar lebih kurang 3, dengan tingkat kepercayaan 95 persen. Responden dipilih dengan multistage random sampling, berusia lebih dari 17 tahun atau sudah menikah. Pengumpulan data dengan wawancara tatap muka secara langsung dengan menggunakan kuesioner.
Untuk memperbaiki kinerjanya, Jokowi – JK perlu melakukan evaluasi lanjut terhadap kinerja para menterinya. Terutama yang berkaitan dengan upaya pembangunan manusia dan kebudayaan. Khasnya bidang-bidang yang langsung dan tak langsung berhubungan dengan kesejahteraan rakyat.
Di sisi lain, Jokowi juga harus konsisten dengan omongan yang dikemukakannya dan lebih fokus berkarya dan menciptakan lapangan kerja, bukan sekedar kerja. Termasuk mengurangi aksi rekacitra alias pencitraan. Dalam waktu dekat yang harus dibuktikan Jokowi adalah menghentikan aksi pembakaran hutan, mengatasi masalah asap, dan membuktikan tindakan tegas terhadap para pelanggarnya.
Artinya, Jokowi harus membuktikan dirinya mampu memimpin bangsa yang plural, multikultural, kaya sumberdaya alam dan kaya masalah ini. Salah satu caranya adalah membebaskan diri dari bayang-bayang partai politik pendukung dan pengusungnya. Jokowi harus membuktikan dirinya sebagai Presiden Republik Indonesia penerima amanat dan mandat langsung rakyat, bukan petugas partai.| Bang Sem
