Bencana Masih Mengancam

Bang Sem

MESKI kita berharap tahun 2015 merupakan tahun sukacita, tahun keberuntungan bagi siapa saja, tapi bencana belum akan berlalu. Banjir yang di penghujung tahun lalu menyerang Aceh dan beberapa kota di Bandung dan longsor yang menimpa Banjarnegara, di awal tahun ini akan melanda beberapa daerah di Jawa Barat, pesisir Jawa Tengah, dan pesisir Jawa Timur.

Bila cuaca tidak berubah, bencana longsor juga akan terjadi di Gorontalo, terutama di Kabupaten Pohuwato, disertai banjir. Hal yang sama juga terjadi di beberapa bagian Sulawesi Selatan, Kalimantan Timur, dan Sumatera. Di Papua, khususnya di kawasan tambang Freeport, kemungkinan terjadinya longsor juga tinggi. Semua diakibatkan oleh ulah manusia sendiri yang melakukan aksi eksploitasi di wilayah penambangan.

Potensi kecelakaan dalam penerbangan juga masih besar, tetapi dalam bentuk eksiden kecil, seperti pesawat tergelincir dari landasan dan sejenisnya. Sejumlah pesawat udara yang masih bandel, enggan mengambil data ramalan cuaca sebelum terbang, termasuk memberi toleransi bagi pilot untuk mengambil jalur di luar jalur yang seharusnya (untuk kepentingan efisiensi bahan bakar), dalam banyak hal juga akan merugikan masyarakat pengguna jasa penerbangan. Terutama maskapai penerbangan yang paling sering ‘melanggar’ ketentuan yang semestinya. Belum lagi kondisi pilot dan co pilot yang tidak prima saat menerbangkan pesawat.

Tiga bulan pertama tahun 2015, banyak sekali peristiwa terkait alam di darat, laut, dan udara yang akan membuat kita terkejut-kejut. Belum lagi aktivitas gunung berapi di beberapa wilayah Indonesia, rada ngadat pada tahun ini. Gempa bumi juga akan terjadi di beberapa titik di wilayah Indonesia Timur dan Barat, mengikuti isyarat alam, karena pergerakan matahari dan faktor-faktor lain,  seperti pergeseran patahan di dasar bumi. Meski kekuatan gempa berpuncak pada 6.5 skala richter, tapi beberapa daerah, seperti Kepulauan Alor dan sekitarnya akan merasakan guncangan hebat, lantaran pusat gempa terjadi di laut Banda.  Hal itu berpengaruh besar pada produksi potensi laut kita, terutama perikanan tangkap. Diperkirakan produksi ikan tangkap tahun ini menurun dari tahun 2014, karena migrasi ikan permukaan sudah melewati masa puncaknya. Kini, sejumlah jenis ikan, seperti Tuna sedang mulai bertelur di Samudera Indonesia, sebelum enam bulan ke depan bergerak ke arah Australia, untuk kelak selepas Agustus 2015 kembali bergerak ke Utara.

Di kawasan gempa, ikan-ikan dalam dan ikan-ikan sejenis Kerapu amat terganggu perkembangannya. Tetapi di daerah-daerah yang terumbu karangnya masih bagus,  ikan-ikan dalam masih bagus perkembangannya. Pemerintah juga harus lebih serius mengatasi penggunaan yang pertama kali dipergunakan nelayan Filipina oleh Hong Kong untuk memburu ikan-ikan kerapu dan napoleon, karena penggunaan zat kimia itu, merusak terumbu yang merupakan rumah bagi keragaman spesies laut, termasuk 76 persen dari semua karang yang sudah dikenal.

Penggunaan sianida untuk menangkap ikan merupakan cara gampang yang dipakai nelayan untuk memenuhi permintaan pasar global yang kian rakus. Pemerintah tidak hanya harus memperhatikan illegal fishing, melainkan penggunaan zat kimia perusak karang dalam menangkap ikan, meskipun legal.

Tapi, persoalan yang dihadapi tak hanya itu. Pencemaran laut juga terjadi karena aktivitas penambangan di laut lepas, tak terkecuali pengeboran sumur minyak dan gas bumi. Di berbagai wilayah di sekitar Indonesia, penambangan dasar laut terbukti telah merusak habitat laut dan telah membuat ikan paus pingsan kemudian mati dan lumba-lumba perlahan punah. Bila dibiarkan dan tak masuk dalam bagian politik sumberdaya alam nasional, bisa dipastikan hal ini bakal menimbulkan bencana. Demikian juga halnya dengan reklamasi laut yang direncanakan berlangsung di beberapa wilayah Indonesia, terutama Jawa – Sulawesi – Kalimantan dan sekitarnya.

Kecelakaan pesawat AirAsia QZ8501 membawa hikmah. Akibat kecelakaan tersebut, akhirnya diketahui, bahwa laut antara Pulau Belitung dan Kalimantan ternyata menyimpan harta karun dari kapal-kapal yang tenggelam di selat Karimata puluhan tahun yang silam. Dalam konteks ini, agaknya DPR perlu mengatur tentang operasi pendulangan harta karun itu antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Termasuk kewenangan masing-masing sesuai dengan prinsip otonomi nyata, luas, dan bertanggungjawab.

Bencana lain yang bakal menimpa adalah konflik antara masyarakat lokal dengan investor di wilayah-wilayah pertambangan baru. Terutama antara penambang berskala besar dengan para peti (penambang tradisional tanpa izin). Karena itu, pemerintah perlu mengatur lebih rinci dan tegas tata kelola tambang dan perlu mempertimbangkan peninjauan ulang UU No. 4/2009 tentang Minerba (Mineral dan Batubara). Terutama, ketika masa keemasan batubara mulai memasuki masa penurunan. Terutama karena fluktuasi harga batubara di pasar internasional  belum juga stabil.

Tahun 2015 akan berakhir dengan airmata, bila sepanjang tahun, aksi penanaman kembali hutan hujan tropis dan hutan bakau, terutama di pantai-pantai yang mengalami abrasi tidak segera dieksekusi. |