Cie.. Cie.. Miryam Minta Jonan Diganti
AKAREPADINEWS.COM | SEKONYONG-KONYONG, Anggota DPR RI Fraksi Hanura dari jalur pantura (pantai utara) Jawa, Miryam S. Haryani, Minggu (4/10/2015) melayangkan pesan tertulis ke sejumlah juruwarta. Isinya, meinta Presiden Jokowi memecat alias mengganti Menteri Perhubungan – Ignasius Jonan. Alasannya? Sudah tiga kali terjadi kecelakaan pesawat selama hampir setahun masa jabatannya.
Logika anggota parlemen itu sederhana sekali. Boleh jadi mewakili sebagian besar anggota parlemen lainnya. Logika linear, spontan, tanpa intuitive reason untuk melihat dimensi lain dari suatu peristiwa. Menarik memang.
Jeblakannya mirip dengan jemblakan pengamat politik warung kopi: “karena terjadi ini dan itu, begini dan begitu, menteri tidak becus, dan harus dipecat.”
Dengan logika semacam itu, Anggota DPR RI Komisi V itu, menilai : Ignasius Jonan tidak dapat bekerja dengan baik. Ia juga menilai, proses penanganan peristiwa kecelakaan pesawat, juga sangat lambat. Dan ini, kesimpulan Miryam: “Hal ini menandakan ada yang tidak beres dari Menteri (Ignasius Jonan) ini. Paling tidak menunjukkan kapasitasnya, bahwa dia tidak dapat menjalankan tugas dalam posisi ini dengan baik," tulis anggota Miryam S. Haryani, di Jakarta.
Selanjutnya dia menulis, evaluasi Kementerian Perhubungan, tidak lagi menjadi urusan Komisi V sebagai mitra kerja. Presiden Jokowi kudu turun tangan mengevaluasi kinerja Kementerian Perhubungan.
"Kalau tidak, kementerian ini akan terus jatuh ke lubang yang sama karena tidak pernah benar-benar berbuat sesuatu untuk pembenahan. Ujungnya, masyarakat banyak jadi korban."
Miryam juga menilai, Kementerian Perhubungan belum mempunyai langkah antisipasi permasalahan transportasi udara. Dan ia bertanya, "Berapa banyak nyawa lagi yang akan jadi korban agar Kementerian Perhubungan segera bergerak membenahi masalah transportasi udara ini?"
Pernyataan Miryam kali ini, berbeda dengan pernyataannya di awal tahun (28/12015) ketika berlangsung rapat dengar pendapat (RDP) Komisi V dengan Menteri Perhubungan, yang njonan (cool, spontan, tanpa basa-basi) itu.
Kala itu, Miryam membuat Ignasius Jonan tersipu, disertai tawa dan celoteh: "Ciee...ciee pak Jonan...." dari peserta rapat, sehingga suasana RDP di kompleks Parlemen – Senayan, yang serius itu jadi gayeng dan cair.
JONAN - KETIKA DIRUT KAI SEDANG BERBINCANG DENGAN PENUMPANG DI PALEMBANG | foto : KALOGPALEMBANG
Apa pasal? Miryam menyebut Menteri Perhubungan yang mantan Direktur Utama Kereta Api Indonesia (KAI) itu, menilai, secara pribadi, Jonan itu cool, tenang. Jonan di mata Miryam, senantiasa menatap tajam lawan bicaranya saat menyampaikan paparan dan menjawab pertanyaan.
"Saya suka dengan gaya pak menteri. Dari pagi saya lihat dan mendengar paparannya, dia selalu face to face dan memperhatikan lawan bicaranya satu persatu dan cool," tukas Miryam. Lantas, Miryam juga mengaku senang dengan sikap Jonan, dan memintanya tidak risih dengan semua masukkan anggota Komisi V DPR. "Kita disini hanya mewakili dapil kita pak menteri, agar transportasi udara, laut dan darat bisa lebih baik ke depan," ujar Miryam.
Dalam konteks komunikasi politik, gaya Miryam ini, boleh disebut “mestik” – gemes menggelitik. Dalam konteks logika, bila hendak diterapkan secara menyeluruh terhadap seluruh pembantu Presiden Jokowi dalam Kabinet Kerja-nya, juga menarik.
Siapa saja Menteri yang terkena persoalan, khasnya musibah dan penanganannya lambat, kudu dipecat dan diberhentikan. Apalagi merugikan rakyat. Maka catat saja, berapa banyak Menteri yang kudu dipecat dan diganti oleh Jokowi lantaran hal sedemikian.
Seperti kita mafhum, kini Indonesia sedang memasuki masa krisis ekonomi. Kebijakan moneter yang ditempuh Bank Indonesia untuk menjaga kehormatan dan martabat Rupiah, sebagai simbol kedaulatan monetasi Republik Indonesia, tak diimbangi oleh kebijakan fiskal dan kebijakan atau aksi governansi ekonomi makro dan mikro yang kongkret. Dan, jelas, hal ini akan menjadikan rakyat sebagai korban dari lack of policy.
Demikian juga halnya dengan kasus pembakaran hutan yang menyebabkan terjadinya bencana asap, yang sudah merampas hak rakyat untuk menghirup udara segar dan sehat. Begitu juga dengan belum jelasnya strategi pembangunan manusia berdimensi kebudayaan.
Pelanggaran izin meninggalkan rumah tahanan yang dilakukan para narapidana kasus korupsi. Tak terkecuali, kasus-kasus terkait dengan kegaduhan dunia olah raga. Tak terkecuali, kasus pemutusan hubungan kerja (PHK), sampai Presiden tak memperoleh data (mungkin karena nanya ke BKPM – Badan Koordinasi Penanaman Modal – bukan kepada menteri teknisnya).
Hal lain, tak sedikit juga kasus-kasus penambangan liar, termasuk kasus yang merampas nyawa Salim Kancil di dusun Selok Awar Awar – Lumajang yang kebetlan menyeruak ke permukaan. Kasus premanisme semacam itu juga ada di tempat lain, seperti situs penambangan liar pasir besi Jawa Barat Selatan. Pun di Marissa – Gorontalo.
Alhasil, bila logika Miryam, wakil rakyat dari daerah pemilihan Pantura, itu dijadikan rujukan dan dikabulkan oleh Jokowi, hitunglah berapa banyak Menteri yang kudu dipecat, diganti, dan meninggalkan kabinet kerja.
Kalau banyak Menteri dipecat dan diganti hanya karena logika semacam itu, boleh pakai pertanyaan sederhana : menterinya yang gagal paham atau pemberi tugas yang gagal perintah?
Logika Miryam sebagai wakil rakyat, menarik dipelajari, karena persoalan mendasar bangsa ini, bersumber dari logika! Misalnya, ketika rakyat memerlukan cara penyelesaian masalah, yang dikemukakan menteri dan petinggi negeri, termasuk Presiden dan Wakil Presiden, justru alasan..
Menteri Ristek&Dikti perlu duduk bareng dengan para rektor ini, untuk secara spesifik memasukkah ilmu logika sebagai mata kuliah utama seluruh perguruan tinggi.. Ciee.. cie, Miryam minta Jonan diganti..| Bang Sem
