Cabe, Inflasi dan Reformasi Struktural

Bang Sem

PERTUMBUHAN ekonomi ideal Indonesia 2015, diperkirakan antara 5,1-5,5 persen di 2014 dan 5,4 – 5,8 persen di 2015 dengan defisit neraca transaksi berjalan yang membaik. Begitu Bank Indonesia menganalisis. Analisis itu disampaikan Gubernur Bank Indonesia, Agus D.W Martowardojo dalam Pertemuan Bank Indonesia 2014, di Jakarta, Kamis: 20 November 2014 lalu. Untuk pertama kalinya, pertemuan itu dihadiri oleh Presiden Jokowi.

Dengan prognosa tersebut diperkirakan kurs nilai tukar secara riil akan cukup stabil. Laju pertumbuhan kredit, sejalan dengan ekspansi perekonomian yang lebih berimbang, diperkirakan dapat mencapai 15-17 persen di 2015 dan dana pihak ketiga sebesar 14-16 persen. Bank Indonesia secara konsisten mengupayakan agar laju inflasi dan ekspektasinya terjangkar pada kisaran sasaran jangka menengah sebesar 4±1%, untuk memastikan, berbagai program reformasi struktural penopang pertumbuhan ekonomi dapat berjalan dalam suatu lingkungan ekonomi-makro yang stabil.

Dengan koordinasi lebih erat antara Bank Indonesia dengan pemerintah (Pusat dan Daerah) diharapkan perekonomian Indonesia yang sejahtera, mandiri, dan berdaya saing.

Merujuk pada analisis Bank Indonesia, optimisme terhadap pertumbuhan ekonomi tahun 2015 akan mampu menggerakkan tingkat kesejahteraan rakyat, memang bisa tumbuh proporsional. Bahkan, dapat dikatakan, pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan rakyat bisa berjalan paralel.

Tapi, dengan lonjakan harga cabe di musim penghujan yang melonjak sampai Rp100 ribu per kilo di Jambi, optimisme tersebut masih harus ditunda. Paling tidak, menunjukkan, pemerintah belum hadir secara nyata di pasar, kendati Menteri Perdagangan Rachmat Gobel telah mengajak serta Menteri Koperasi terjun ke pasar tradisional di beberapa sudut Jakarta. Pemerintah belum mengeluarkan kebijakan cepat untuk menahan kenaikan harga cabe yang bisa berdampak pada dinamika inflasi itu.

Di sisi lain, meski Bank Indonesia sudah berikhtiar sekuat tenaga mempertahankan daya tahan nilai Rupiah atas dolar AS, tetap saja Rupiah terus merosot atas dolar AS dan  dolar Singapura. Terutama karena dua mata uang asing dari negeri goliath dan liliput, itu sangat digemari para pedagang, pengusaha, penguasa pengusaha, dan para pelaku rasuah.

Pengurangan subsidi BBM yang tak disertai dengan pematangan kebijakan tentang upah buruh yang nampak dibiarkan melakukan berbagai aksi demonstrasi, itu tak berdampak sebagaimana diharapkan. Apalagi, konversinya hanya sekadar mengubah kemasan, dan tidak substantif. Ruang fiskal yang cukup bagi pembangunan infrastruktur dan sosial, seperti yang diharapkan, saat menaikkan harga BBM ketika harga minyak mentah dunia sedang merosot, ‘jauh air dari ikan,’ karena terbukti keputusan Jokowi itu menambah berat tekanan inflasi.

Bank Indonesia telah menaikkan suku bunga acuan BI rate ke 7,75 persen. Langkah pre-emptive ini dilakukan untuk memastikan: tekanan inflasi akibat penetapan harga baru BBM hanya bersifat sementara dan laju inflasi serta ekspektasinya ke depan tetap terjangkar pada kisaran sasaran inflasi 4±1 persen. Seperti diwawar para analis ekonomi dan akademisi, Maret 2015 inflasi akan bergerak normal.

Seperti itukah jadinya kelak? Belum tentu. Kebijakan ahead the curve dengan menaikkan BI Rate untuk memastikan bahwa defisit neraca transaksi berjalan tetap terkendali di sekitar 2,5 – 3 persen dari PDB dan tidak membesar. Tapi, kebijakan itu baru akan mendapat dampak positif, terpeliharanya kepercayaan investor tetap kuat untuk mendukung pembiayaan pembangunan, tak cukup dengan fasilitas kebijakan semacam itu.

Banyak faktor yang harus diurus segera Jokowi yang memulai inspeksinya sebagai Presiden ke BKPM, namun tak mengubah banyak kinerja badan yang mengurusi investor itu. Kepala BKPM yang diangkat Jokowi, masih meraba-raba persoalan investasi. Padahal pendahulunya sudah menyiapkan begitu banyak instrumen untuk tetap menjaga kualitas kinerja. Alhasil, banyak faktor dari aspek investasi yang kudu ditingkatkan.

Umpamanya sistem single direct invesment. Artinya investasi yang sudah masuk melalui pasar ke perusahaan-perusahaan yang sudah listing (terutama perusahaan mineral) harus dijamin keamanan dan kenyamanannya. Tidak terganggu oleh para tukang goreng prospektus yang tak terdaftar di pasar modal, mengacak-acak investasi, seperti terjadi di Gorontalo – yang baru dikunjungi Jokowi.

Dalam situasi demikian, Indonesia masih akan repot menghadapi risiko gejolak di pasar keuangan global akibat kenaikan suku bunga di Amerika Serikat. Selain itu, terdapat adanya kerentanan-kerentanan tambahan di tingkat mikro, terutama di dalam negeri. Setarikan nafas, upaya pemerintah juga berhadapan secara diametral dengan utang luar negeri korporasi yang semakin membesar, sekaligus sebagian besarnya belum terlindung dari risiko gejolak kurs.

Di sisi lain, akumulasi modal portofolio investor luar negeri pada obligasi negara sudah sangat besar, dan dapat dengan mudah mengalir keluar serta memicu gejolak kurs. Khasnya, ketika terjadi gejolak dari eksternal. Beberapa kebijakan awal Jokowi selepas ‘berdagang’ Indonesia di Beijing, November lalu tak ada perubahan signifikan terhadap ketahanan investasi. Dari BKPM (Badan Koordinasi Penanaman Modal) bahkan terbersit informasi, arus investasi dalam konteks FDI (Foreign Direct Invesment) akan melemah.

Pasalnya, kelemahan struktur produksi domestik yang merosot sejak akhir Oktober 2014. Di sektor keuangan, Bank Indonesia mencermati kurang tersedianya alternatif pembiayaan dalam perekonomian. Struktur pasar keuangan belum terdiversifikasi, institusi keuangan terkonsentrasi pada sektor perbankan, dan peran pasar modal sebagai sumber pembiayaan investasi belum signifikan.

Bank Indonesia menilai, masih dangkalnya pasar uang dan pasar valuta asing, sebagai penghubung antar segmen pasar keuangan. Hal ini menyebabkan ketidakpastian pasokan likuiditas rupiah dan valuta asing. Hal ini membuat kurs rupiah dan harga aset keuangan mudah berfluktuasi. Karena itu, kita perlu mewanti-wanti, agar Jokowi tidak banyak sesumbar ihwal konstelasi ekonomi global yang belum dipahaminya secara matang.

Selebihnya, fokus dulu pada upaya-upaya mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan. Terutama reformasi struktural yang tegas dalam rangka meningkatkan kapasitas, kapabilitas dan daya saing di sisi produksi. Kalau perlu, mengganti menteri yang tidak kompeten di bidangnya!|