Bincang Petang dengan Prof. Dr. Zuzy Anna, S.Si.,M.Si.

Rumah Ilmuwan Bukan di Menara Gading

| dilihat 898

N. Syamsuddin Ch. Haesy

Zaman terus berubah dan memberikan tantangan-tantangan baru, karena begitu banyak persoalan baru yang juga muncul ke permukaan sebagai realitas kehidupan yang tak bisa diabaikan begitu saja.

Upaya suatu bangsa menjawab tantangan, memerlukan tak hanya gagasan-gagasan baru dengan beragam inisiatif besar. Pandangan-pandangan baru yang kritis dan berkaitan langsung dengan solusi terkait dengan rancang kebijakan negara, juga sangat diperlukan.

Zaman tak akan berhenti, meski barang sejenak untuk menunggu kita menyampaikan gagasan kritis yang secara praktis bisa diwujudkan. Pandangan ini mengemuka dalam bincang santai senja dengan Prof. Zuzy Anna - Guru Besar Ilmu Kelautan dan Perikanan yang juga Direktur Eksekutif SDG's (Sustainable Development Goals) Center - Universitas Padjadjaran Bandung.

Yang kita perlukan sekarang memang tak hanya mengunyah teori berbagai ilmuwan dan pemikir dunia. Kita harus senantiasa terpanggil melakukan berbagai aksi yang kelak menjadi teori bagi dunia.

Argumen-argumen Prof. Zuzy pas dengan pemikiran saya. Orasi Ilmiah saat pengukuhannya sebagai Guru Besar UNPAD (Jum'at, 8 November 2019), mengemas berbagai hasil penelitian yang rumit dalam bahasa kebijakan yang mudah dipahami semua orang. Terutama untuk mengetahui lebih dalam sumber masalah paradoks dunia kelautan dan perikanan. Negeri yang kaya dengan sumberdaya laut, tetapi nelayannya miskin persisten. Terkepung dutch deseas, yang oleh Prof. Achmad Fauzy (IPB) dinilai sebagai realitas pahit yang tak pernah selesai disoal dan tak tuntas pula.

Nalar kalangan ilmuwan di lingkungan kampus sering tak seirama dengan nalar pengambil kebijakan praktis di pemerintahan, dan jauh dari nalar komunitas utamanya. Akibatnya kebijakan yang terkait dengan perubahan nasib petani dan nelayan, sering tak menyentuh hal asasi. Mengambang di antara gagasan, rumusan kebijakan, dan aksi governansi-nya di lapangan.

Naluri masyarakat, khasnya petani dan nelayan, tak diselami sebagai realitas pertama, yang sungguh bisa dipahami oleh beragam keputusan yang langsung bisa dirasakan manfaatnya. Mulai dari kebijakan tentang tata kelola sumberdaya laut atau sumberdaya pertanian yang berdampak langsung dengan perubahan nasib dan kesejahteraan nelayan dan petani.

Ada hubungan yang terputus. Dalam konteks itu, saya sepaham dengan Prof. Zuzy - orasi ilmiah guru besar dalam bidang ilmu apapun, mestinya bersentuhan langsung dengan transformasi sosial masyarakat. Terutama, karena orasi ilmiah bisa dipahami sebagai suatu pernyataan nilai keilmuan yang tak hanya dipahami di kalangan akademisi belaka.

Yang mesti dipahami bersama adalah, elaborasi pemikiran akademisi dengan praktisi di lapangan perlu selalu dilakukan. Ilmuwan mesti memainkan peran utama sebagai suluh penerang jalan bagi rakyat dalam melintasi perubahan zaman yang kadangkala gelap dan remang.

Etos kerja para ilmuwan dan akademisi di masa lampau, mesti dipelihara. Khasnya dalam mendudukkan fungsi ilmu, pengetahuan, dan teknologi sebagai alat bagi rakyat memperbaiki nasib menjadi lebih baik dan lebih baik lagi, dari masa ke masa.

Rakyat selalu memerlukan cara untuk mengubah nasib menjadi lebih baik dan ilmuwan atau akademisi tak boleh berhenti meneliti berbagai fenomena untuk menemukan solusi-solusi. Paradigma berfikir, termasuk mengharmonisasi realitas pertama dengan segala fakta brutalnya, dan realitas kedua dengan segala idealisasi, mesti melahirkan rancang kebijakan negara yang bertumpu pada kehidupan rakyat secara nyata. Rumah ilmuwan bukan di menara gading, tetapi dalam realitas hidup rakyat.

Regulasi negara melalui berbagai kebijakan pemerintah mesti dilindungi oleh berbagai kepentingan (terutama politkik dan ekonomi) yang mengkontaminasi upaya kolektif menyejahterakan rakyat.

Yojana atau visi negara menjadi penting, yang perumusannya mesti melibatkan rakyat, untuk mempertemukan realitas lapangan dengan gagasan subyektif ilmuwan dan pemerintah. Visi negara dan konsepsi akselerasi pencapaian visi itu sebagai 'misi suci' penyelenggara negara (pemerintah) harus jelas dan bisa dipahami semua kalangan rakyat.  Bukan sebagai 'fantacy trap' alias jebakan fantasi yang indah, tapi kehilangan makna. Dengan begitu, program kerja dan rencana aksi pembangunan sungguh membumi. Wujudnya, antara lain, regulasi yang sungguh berpihak pada rakyat dan dapat diwujudkan secara kongkret. | (Bandung, 10.11.19)

Editor : Web Administrator
 
Polhukam
20 Nov 19, 11:24 WIB | Dilihat : 679
Fokuslah Kepada Nasib Korban
02 Nov 19, 10:19 WIB | Dilihat : 699
Anies Baswedan versus Orang Separo
22 Okt 19, 12:18 WIB | Dilihat : 211
Tetty Paruntu dan Perencanaan Karir Partai Golkar
Selanjutnya
Lingkungan
03 Okt 19, 22:48 WIB | Dilihat : 276
Dengan Glamping Membaca Tapak Kekuasaan Ilahi
13 Sep 19, 23:21 WIB | Dilihat : 1394
Yeo dan Siti Segeralah Bertemu, Halau Asap
Selanjutnya