Presiden Park di Ujung Tanduk

SEOUL, AKARPADINEWS.COM | EKSPRESI kegembiraan dilampiaskan para demonstran saat mayoritas anggota Parlemen Korea Selatan menyetujui desakan pemakzulan (impeachment) terhadap Presiden Park Geun-hye, Jum'at (9/12). Sorak-sorai membahana di luar gedung parlemen ketika keputusan politik itu diumumkan. Para demonstran menyebutnya sebagai kemenangan rakyat.

Gerakan anti-Park mulai mengarah pada titik klimaks. Kini, tinggal menunggu putusan Mahkamah Konstitusi yang akan membuktikan secara hukum tuduhan terhadap Park yang tersudutkan lantaran dugaan menyalahgunakan kekuasaan untuk kepentingan pribadi dan kelompoknya.

Demonstran anti-Park sebelumnya bentrok dengan aparat kepolisian ketika mencoba menjebol gerbang utama parlemen dengan menggunakan alat berat. Aksi massa itu merupakan aksi lanjutan setelah beberapa hari lalu demonstran turun ke jalan menyuarakan pemakzulan terhadap Park.

Aksi massa tidak hanya dilakoni kalangan aktivis pro demokrasi. Namun, diikuti lintas profesi dan generasi. Choi Jung-hoon, 46 tahun, guru SMA misalnya. Dia bergabung dengan demonstran untuk menggelar aksi di luar parlemen bersama istri dan anak-anak perempuan, yang berusia tujuh tahun dan 18 bulan. "Saya ingin anak-anak saya berada di sini, membuat sejarah,  menunjukkan kita bisa menang," katanya.

Mayoritas anggota parlemen menyatakan, Park telah memperdagangkan pengaruhnya untuk kepentingan pribadi dan kelompoknya. Karenanya, sebanyak 234 anggota parlemen menyatakan Park layak dimakzulkan. Dukungan mayoritas itu menunjukan, lebih dari 60 anggota parlemen dari Partai Saenuri yang mendukung Park, menyetujui pemakzulan. Konstitusi mengatur, syarat mengajukan impeachment terhadap presiden, membutuhkan minimal dukungan 200 dari 300 anggota parlemen.

Keputusan politik itu nantinya diarahkan ke Mahkamah Konstitusi untuk menggelar persidangan guna membuktikan secara hukum apakah dugaan penyalahgunaan yang dilakukan Park terbukti. Mahkamah akan mengeluarkan keputusan apakah akan memuluskan impeachment atau sebaliknya mengukuhkan lagi posisi Park sebagai Presiden.

Fakta-fakta hukum dijadikan rujukan guna membuktikan dakwaan politik yang diajukan parlemen. Dan, argumen kedua belah pihak akan didengar dalam persidangan. Proses hukum di pengadilan itu bisa memakan waktu hingga 180 hari.

Nasib Park amat tergantung penilaian sembilan hakim Mahkamah Konstitusi. Sejumlah kalangan menilai, para hakim rada konservatif. Namun, beberapa mantan hakim menilai, dalam kasus Park, kemungkinan besar pemakzulan akan disetujui.

Jika lengser dari kekuasaan, maka gagal sudah keinginan Park untuk mengubah konstitusi yang mengizinkan presiden menjabat beberapa kali atau membentuk sistem parlementer. Park sebelumnya mengkritisi masa jabatan presiden yang terbatas yakni lima tahun sesuai amandemen konstitusi 1987. Pembatasan jabatan untuk mengakhiri kediktatoran militer itu dinilai Park menghambat perkembangan negara. Menurut dia, dengan masa jabatan presiden selama lima tahun, akan sulit mempertahankan keberlangsungan kebijakan.

Saat rapat kabinet, Park menerima putusan parlemen yang menyetujui impeachment. Dia pun berharap, dapat segera memecahkan kebingungan atas masalah yang dihadapi. Dia berjanji akan mematuhi keputusan pengadilan dan menghormati proses penyelidikan yang dilakukan tim jaksa khusus. Sebelumnya, Park yang popularitasnya kian anjlok, menolak desakan untuk segera mundur dari kursi presiden.

Ketika menjalani proses persidangan politik, sesuai konstitusi, tugas-tugas kepresidenan untuk sementara dialihkan ke Perdana Menteri Hwang Kyo-ahn hingga ada putusan pengadilan. Hwang dalam pidatonya di hadapan televisi mengaku prihatin dengan masalah yang dihadapi saat ini. "Saya berdiri di sini dengan kesedihan dan berat hati," katanya. "Sebagai seorang pembantu presiden, saya merasa bertanggung jawab."

Hwang khawatir ketegangan politik ini akan memicu provokasi dari Pyongyang, Korea Utara, musuh bebuyutan Korea Selatan. Karenanya, Hwang memerintahkan militer untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap ancaman atau upaya provokasi yang dilakukan Korea Utara.

Prospek ekonomi Korea Selatan juga dikhawatirkan kian memburuk akibat terkena dampak ketidakpastian politik dalam negeri. Guna meminimalisir dampak politik terhadap pertumbuhan ekonomi, Menteri Keuangan Korea Selatan pada Sabtu (10/12), menyatakan akan lebih agresif menggunakan anggaran pemerintah. Menteri Keuangan Yoo Il-ho telah bertemu dengan sejumlah pejabat senior dan memerintahkan untuk membuat persiapan guna memastikan efektifitas eksekusi anggaran di awal tahun 2017. Dia juga menjamin investasi dan menjaga konsumsi di tengah kekhawatiran ketidakpastian politik saat ini. Yoo juga menggelar pertemuan dengan lima pemimpin perusahaan bisnis terkemuka. Dia meminta para pengusaha tetap membuka kesempatan kerja bagi karyawan baru sesuai rencana investasi tahun depan.

Wakil Menteri Keuangan Choi Sang-mok juga mengadakan pertemuan darurat dengan para pejabat terkait rencana pemerintah yang akan mengambil langkah-langkah pre-emptive terhadap faktor-faktor yang dapat menggoyahkan pasar.

Hwang telah memerintahkan para pejabat untuk memantau pasar keuangan dan memastikan ketidakstabilan internal dan eksternal, tidak akan mempengaruhi daya beli konsumen dan sentimen investor. Hingga Jum'at lalu, pasar saham dan valuta asing Korea Selatan tidak begitu menunjukkan pergerakan fluktuatif. Bank Korea juga menyatakan, impeachment berdampak terbatas bagi perekonomian.

Perekonomian Korea Selatan lebih dipengaruhi oleh faktor eksternal, bukan keputusan impeachment. "Sampai sekarang, pasar mata uang tetap relatif stabil," kata Hwang. Won Korea memang sedikit jatuh ke 1,168.8 terhadap dolar AS pada Jumat lalu. Namun, Bank Korea mengingatkan, kekosongan kekuasaan yang berkepanjangan, dapat meningkatkan risiko penurunan pertumbuhan perekonomian.

Jika Park meninggalkan kursi Presiden lebih awal, maka pemilihan umum harus diadakan dalam waktu 60 hari ke depan. Beberapa kandidat presiden telah bermunculan. Di antaranya Ban Ki-moon yang kini menjabat Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (Sekjen PBB) dan mantan anggota parlemen Moon Jae-in, yang pernah menjadi pemimpin oposisi utama Partai Demokrat, yang kalah dalam Pemilu 2012 oleh Park.

"Sekjen yakin masyarakat Korea Selatan akan mengatasi kesulitan ini melalui persatuan dan komitmen yang kuat untuk lembaga-lembaga dan prinsip demokrasi," kata juru bicara Ban Stephane Dujarric dalam sebuah pernyataan. Ban Ki-moon hingga kini belum menyatakan kesiapannya bertarung di ajang suksesi ketika masa jabatannya akan berakhir tahun ini.

Sementara Lee Jae-myeong, Walikota Seongnam menilai kekuatan lilin telah membuat perubahan besar di Korea Selatan, tanpa penangkapan dan jatuhnya korban. Pernyataan itu disampaikannya saat melihat aksi menyalakan lilin yang dilakukan demonstran anti-Park yang berlangsung damai di pusat Kota Seoul selama enam hari berturut-turut. Demonstrasi lanjutan direncanakan akan berlangsung di akhir pekan ini. "Ini telah membuka era baru dalam sejarah Republik demokrasi Korea," kata Lee, yang pernah mengatakan ingin menjadi Bernie Sanders Korea Selatan. Sanders merupakan salah satu calon kandidat Presiden Amerika Serikat yang pernah diusulkan Partai Demokrat.

Sekutu utama Korea Selatan, Amerika Serikat menyatakan sedang memantau dan mengapresiasi aksi yang berlangsung damai, tenang, dan bertanggungjawab di Korea Selatan. Menurut Juru bicara Gedung Putih Emily Horne, aliansi dengan AS-Korea Selatan akan terus berjalan karena sangat penting dalam menjaga stabilitas dan keamanan regional. "Kami berharap dapat bekerja dengan Perdana Menteri Hwang dalam kapasitas barunya sebagai penjabat presiden," katanya seraya berharap konsistensi kebijakan dan kelangsungan kerjasama di berbagai bidang dengan Korea Utara, termasuk menyikapi isu-isu lain lokal, internasional, dan ekonomi perdagangan.

Kang Dong-wan, profesor Universitas Dong-a di Busan mengatakan, impeachment yang juga didukung dari kubu Park, lantaran kian meningkatnya jumlah demonstran yang anti-Park. "Sepertinya (demonstrasi massa) lebih berkuasa dari Partai Saenuri. Mereka memberi dukungan (impeachment) setelah menyadari partai bisa runtuh jika tuntutan tidak disetujui," katanya.

Beberapa anggota Partai Saenuri yang tidak dekat dengan Park sebelumnya lantang mendorong proses impeachment. Mereka juga menuntut agar partai membentuk panel etik untuk mengkaji dugaan kasus Park. Bahkan, mereka mendesak partai untuk memberhentikan Park dari keanggotaan partai.

Park, 64 tahun, kian tersudutkan setelah kejaksaan agung mengumumkan ada bukti dugaan keterlibatannya dalam skandal korupsi yang dilakukan orang-orang terdekatnya. Terseretnya Park menjadikan kasus high-profile itu mengguncang Korea Selatan selama beberapa minggu terakhir. Kantor kepresidenan Korea Selatan (Cheong Wa Dae) menyesalkan langkah kejaksaan yang mengumumkan hasil penyelidikan sementara yang menyebut keterlibatan Park.

20 November lalu, untuk pertama kali, pihak kejaksaan menyebut Park diduga terlibat dalam skandal korupsi yang melibatkan teman dekatnya, Choi Soon-sil, dan dua mantan sekretaris pribadinya, Ahn Chong-bum dan Jeong Ho-seong.

Jaksa menyebut Park berkolusi dengan ketiganya dan menemukan bukti permulaan yang cukup untuk mengusut dugaan tindak pidana. Choi dan Ahn masih disidik terkait kasus penyalahgunaan kekuasaan, penipuan, dan pemaksaan. Choi juga menghadapi tuduhan pembocoran dokumen negara melalui email, telepon dan fax.

Hasil penyelidikan jaksa itu memancing gelombang aksi massa yang menuntut Park mundur dari kekuasaannya. Beberapa hari lalu, ribuan demonstran menggelar aksi di pusat kota Seoul dan sejumlah daerah. Demonstran berserta oposisi juga mewacanakan pemakzulan terhadap Park.

Park dinilai melakukan pembiaran terhadap Choi dalam mengakses pidatonya sebagai presiden dan dokumen pemerintah lainnya, yang beberapa di antaranya termasuk informasi rahasia negara. Tuduhan itu bisa jadi akan menyeret Park pada tuntutan pelanggaran hukum yang mengatur mengenai kerahasian negara. Dan, tidak mustahil, Park dimakzulkan jika ditemukan adanya ancaman terhadap keamanan negara.

Park mengakui punya hubungan dengan Choi. Di mengungkap, Choi pernah membantunya ketika mengalami kesulitan di masa lalu. Park juga mengakui jika Choi pernah menawarkan bantuan untuk mengurusi urusan negara, termasuk mempersiapkan pidatonya sebelum pemilihan presiden. 25 Oktober dan 4 November lalu, Park mengaku menyerahkan beberapa draft pidatonya kepada Choi untuk mendapatkan saran.

Dan, Park terkejut jika perbuatannya itu memicu kekhawatiran publik. "Saya telah melakukannya sehingga saya akan meninjau kembali dokumen itu," katanya. Masalah tak sampai di situ, Park diduga memiliki hubungan dekat dengan Choi untuk mendorong para konglomerat menyumbangkan uang dalam jumlah besar untuk dua yayasan nirlaba miliknya. Para ahli hukum menilai, upaya pencarian dana itu merupakan penyalahgunaan kekuasaan. Namun, Park menegaskan, keterlibatannya dalam mencari dana untuk dua yayasannya murni untuk kepentingan negara.

Dalam perkara itu, Choi Soon-sil dan An Chong-bum dituduh bersekongkol dan memeras puluhan konglomerat di Korea Selatan untuk mendapatkan uang sebesar US$65,5 juta atau Rp 851,5 miliar dengan mengatasnamakan dua yayasan non-profit. Choi diduga memanfaatkan kedekatannya dengan Park. Choi telah mengajukan permintaan maaf dan merasa berdosa. "Saya minta maaf kepada publik," katanya.

Pihak Kejaksaan juga sudah memintai keterangan pihak Hyundai Motor, Korean Air Lines, Samsung Group, dan konglomerat lainnya. Tujuannya guna mengetahui apakah Park atau pejabat lainnya terlibat dalam skandal jual beli pengaruh untuk menekan para konglomerat agar memberikan dana dalam jumlah besar untuk yayasan non profit yang dikelola Park.

Dari pemeriksaan yang dilakukan kejaksaaan, Samsung dikabarkan memberikan dana sekitar dua juta euro untuk kepentingan bisnis Choi yang didirikan di Jerman. Seorang juru bicara Samsung menyatakan, pihaknya akan aktif bekerjasama dengan jaksa untuk melakukan penyelidikan.

Media setempat juga melaporkan, Choi memiliki dokumen rahasia tanpa izin pihak keamanan dan terlibat dalam pengambilan keputusan presiden. Choi yang bukan pejabat publik juga mendapatkan perlakuan istimewa dari bank untuk mendapatkan pinjaman.

31 Oktober lalu, Choi ditahan oleh pihak kejaksaaan. Esoknya, otoritas setempat mengamankan informasi seputar transaksi keuangan yang terkait Choi di delapan bank. Choi adalah putri mendiang pemimpin agama Choi Tae-Min, yang menikah enam kali, dan memiliki beberapa nama samaran. Dia mendirikan kelompok sekte yang dikenal sebagai Gereja Kehidupan Kekal. Choi berteman dengan Park setelah pembunuhan ibunya tahun 1974. Park memperlakukan Choi sebagai mentor dan kemudian membentuk ikatan yang erat dengan putrinya.

Ahn Jong juga ditahan lantaran diduga terlibat dalam penggalian dana dari perusahaan-perusahaan. Ahn diduga terlibat dalam upaya mendapatkan dana senilai US$ 70 juta dari sumbangan perusahan. | M. Yamin Panca Setia