Gaza Kuburan Ribuan Nyawa Tak Berdosa

NEWYORK | Wakil Perdana Menteri ke 6 / Menteri Luar Negeri ke 38 Pakistan, Muhammad Ishaq Dar (75) menyampaikan pernyataan lantang tentang tanggung jawab Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) merespon kondisi mutakhir di Gaza, Palestina. Pernyataan tersebut disampaikannya pada sidang yang dipimpinnya, Rabu (23/7/25).

"Krisis kelaparan di Gaza telah mencapai tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya dan sangat mengkhawatirkan. Menurut Program Pangan Dunia (WFP) PBB, sepertiga penduduknya tidak makan selama beberapa hari berturut-turut, suatu indikator tingkat kerawanan pangan yang sangat parah," ungkapnya.

Masalah Palestina merupakan ujian berat bagi kredibilitas PBB, Dewan Keamanan, dan integritas hukum internasiona, tegasnya. "Kegagalan dalam menegakkan hak-hak rakyat Palestina akan memperkuat impunitas dan melemahkan legitimasi tatanan internasional yang kita bela dan tegakkan," lanjutnya. .

Lantas, ia menyatakan, Dewan Keamanan harus memenuhi tanggung jawabnya dan memastikan kepatuhan terhadap keputusannya sendiri.

"Pakistan menegaskan kembali dukungan dan solidaritasnya yang teguh dan berprinsip kepada rakyat Palestina dan hak atas negara Palestina yang layak, berdaulat, dan berdampingan dengan al-Quds al-Sharif sebagai ibu kotanya," ungkapnya tegas.

"Saya sekarang akan menyampaikan pernyataan dalam kapasitas saya sebagai Wakil Perdana Menteri dan Menteri Luar Negeri Republik Islam Pakistan," ujarnya selepas mengucapkan basmallah.

Dikemukakannya, sesuai standar etika protokoler, ia mengemukakan, "Saya merasa terhormat memimpin debat terbuka penting tentang Timur Tengah, ini termasuk masalah Palestina. Saya berterima kasih kepada Asisten Sekretaris Jenderal Khaled Kayari atas pengarahannya yang komprehensif."

Lantas ia menyampaikan pernyataan yang mencengangkan wakil zionis Israel dan Duta Besar Amerika Serikat (AS). "Selama beberapa dekade, rakyat Palestina telah mengalami bentuk pendudukan dan apartheid terburuk. Hak-hak fundamental mereka telah dirampas,  tetapi tidak tercabut, termasuk hak untuk menentukan nasib sendiri dan bernegara." ucapnya.

Ia melanjutkan, "Apa yang kita saksikan di Gaza selama 22 bulan terakhir bukan hanya bencana kemanusiaan, tetapi juga keruntuhan kemanusiaan itu sendiri."

"Gaza telah menjadi kuburan bagi nyawa-nyawa tak berdosa serta bagi hukum internasional, khususnya hukum humaniter internasional," tegasnya kemudian, serayakan melanjutkan penyampaian pendapat atas nama negaranya.

Tewas Karena Serang Militer Brutal Israel

Dikemukakannya, lebih dari 58.000 warga Palestina, kebanyakan perempuan dan anak-anak, telah tewas dalam serangan militer brutal Israel. Penargetan sistematis terhadap rumah sakit, sekolah, fasilitas PBB, konvoi bantuan, dan kamp-kamp pengungsi bukanlah insiden.

"Ini adalah tindakan hukuman kolektif yang disengaja dan merupakan pelanggaran nyata terhadap Hukum Humaniter Internasional (HHI), berbagai resolusi Dewan Keamanan dan Majelis Umum, serta langkah-langkah sementara yang mengikat yang diperintahkan oleh Mahkamah Internasional," ucapnya.

Menurutnya, satu-satunya solusi yang adil dan berkelanjutan adalah menyatakan dalam resolusi Dewan Keamanan dan Majelis Umum, Inisiatif Perdamaian Arab, dan posisi konsensus Dewan Keamanan.

"Kami mendesak Dewan Keamanan untuk mengupayakan langkah-langkah konkret berikut dengan persatuan dan urgensi. Gencatan senjata segera, permanen, dan tanpa syarat di Gaza dan di seluruh wilayah Palestina yang diduduki, " ujarnya, termasuk implementasi penuh Resolusi Dewan 2735.

Pakistan menghargai upaya diplomatik yang sedang berlangsung yang bertujuan untuk mengamankan gencatan senjata di Gaza dan berharap upaya ini akan membuahkan hasil yang nyata dan bermakna, termasuk berakhirnya perang secara permanen.

"Kami menghargai peran yang dimainkan oleh Mesir, Qatar, dan Amerika Serikat dalam hal ini. Kedua, akses kemanusiaan yang bebas, berkelanjutan, dan aman bagi seluruh warga sipil yang membutuhkan serta perlindungan bagi pekerja bantuan, tim medis, dan personel PBB," lanjutmya.

Langkah-langkah segera harus diambil untuk memastikan pengiriman bantuan makanan dan medis yang menyelamatkan jiwa, memulihkan jalur pasokan kemanusiaan, dan mencegah meluasnya kondisi kelaparan.

Cakrawala Politik Keperluan Rakyat Palestina

Dukungan internasional, yang diperbarui dan diperkuat untuk UNRWA (United Nation Relief and Work Agency), menurutnya, tetap sangat diperlukan bagi kelangsungan hidup jutaan warga Palestina.

Ia menegaskan, pengakhiran pemindahan paksa, perluasan permukiman ilegal, dan aneksasi tanah Palestina, khususnya di Tepi Barat dan Yosharam Timur, harus dilakukan.

Pada bagian lain penyataannya, Muhammad Ishaq mengemukakan, implementasi rencana rekonstruksi Arab dan PBB untuk Gaza, merupakan kerangka kerja vital bagi pemulihan, rehabilitasi pasca konflik, pembangunan berkelanjutan, serta pemulihan martabat rakyat Palestina.

Memungkas pernyataannya yang tegas, itu atas nama Pakistan, ia menegaskan, "Cakrawala politik adalah keperluan Rakyat Palestina. Kebangkitan kembali proses politik yang sejati dan berjangka waktu untuk mencapai solusi dua negara yang adil, komprehensif, dan langgeng sesuai dengan hukum internasional dan resolusi PBB yang relevan."

Pakistan menyambut baik momentum internasional yang semakin meningkat dalam mendukung kenegaraan Palestina dan keanggotaan penuh di PBB. "Kami mendesak mereka yang belum mengakui negara Palestina untuk segera mengakuinya," cetusnya.

Lebih jauh dikatakannya, "Kami juga menyambut baik penyelenggaraan konferensi internasional tentang solusi dua negara pada tanggal 28 Juli, yang diketuai bersama oleh Arab Saudi dan Prancis, untuk membantu menciptakan momentum baru dan mengambil tindakan nyata menuju pencapaian solusi dua negara."

Dalam pandangan Pakistan, perdamaian yang komprehensif dan lestari di Timur Tengah memerlukan penanganan semua krisis yang saling terkait di seluruh kawasan melalui multilateralisme yang efektif dan penyelesaian sengketa secara damai.

Israel Harus Segera Menarik Diri

Selain soal Gaza - Palestina, Pakistan mendukung stabilisasi Suriah melalui proses politik yang inklusif. Persatuan, kedaulatan, dan integritas teritorial Suriah harus ditegakkan.

"Israel harus segera menarik diri dari zona pemisahan yang ditetapkan berdasarkan perjanjian pelepasan tahun 1974 dan dari Dataran Tinggi Golan Suriah yang diduduki sesuai dengan resolusi Dewan Keamanan 242, 338, dan 497 di Lebanon," luahnya.

Manurut Pakistan, "Gencatan senjata berdasarkan resolusi 1701 harus dihormati dan kedaulatan serta integritas teritorial Lebanon harus dijaga. Kita harus mendukung proses perdamaian di Yaman yang difasilitasi PBB dan para aktor regional, khususnya Arab Saudi dan Oman," ungkapnya.

Tentang Iran, Wakil Perdana Menteri mantan akuntan profesional, itu menegaskan, "Peningkatan tajam ketegangan dan kekerasan akibat agresi Israel dan serangan militer ilegal di Iran sangat meresahkan. Serangan-serangan ini menjadi preseden berbahaya dan menimbulkan ancaman serius bagi perdamaian regional dan global."

Pakistan menyerukan upaya segera melalui dialog dan diplomasi yang konsisten dengan Piagam PBB untuk menemukan penyelesaian damai dan langgeng atas masalah ini sesuai dengan hak, kewajiban, dan tanggung jawab semua pihak.

Tenang, Muhammad Ishak Dar mengemukakan,  sejarah telah mengajarkan kita bahwa penggunaan kekuatan dan aksi militer sepihak hanya akan memperdalam konflik sekaligus memperkokoh perpecahan dengan konsekuensi kemanusiaan dan kemanusiaan yang tragis.

"Jalan ke depan terletak pada penegakan hukum internasional, mengakhiri pendudukan asing, menolak penggunaan kekuatan, dan mempromosikan solusi melalui dialog dan diplomasi," lanjutnya.

Sikap Pakistan jelas dan tercermin melalui pernyataannya. "Sudah saatnya, memberikan kepada rakyat Palestina apa yang telah lama dirampas dari mereka. Keadilan, kebebasan, martabat, dan negara mereka sendiri. Itulah jalan menuju perdamaian dan stabilitas yang langgeng di Timur Tengah. Saya berterima kasih kepada Anda semua," pungkasnya.

Sebelum menandatangani pernyataannya, itu ia menyatakan, "Sekarang saya kembali menjalankan fungsi saya sebagai presiden dewan dan saya akan memberikan." | jeanny