Fantasia Politik Lumer di Lidah

Haedar

Bila ingin bermain-main dengan fantasia politik yang berangkat dari realitas politik, bolehjadi sebagian terbesar partai politik yang ikut dalam Pemilihan Umum serentak 2019 adalah partai-partai politik Orde Baru, sejak Pemilihan Umum 1971. Persisnya, ketika Pemilihan Umum untuk memilih anggota legislatif diikuti oleh partai-partai hasil fusi dan Golongan Karya.

Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Demokrasi Indonesia (PDI) yang kemudian menjadi PDI Perjuangan (PDIP), dan Partai Golongan Karya. PPP pada masanya memainkan peran yang sungguh-sungguh sebagai partai yang mewadahi suara umat Islam. PDI (PDIP) mewadahi kaum nasional (plus suara non muslim). Golkar, senafas dengan PDI plus birokrat dan tentara (via dwi fungsi ABRI).

Gerakan Reformasi memungkinkan terjadi perubahan mozaik partai politik di Indonesia, karena terbukanya ruang masyarakat untuk berpartai. Anasir-anasir dalam dalam fusi berpencaran, kemudian melahirkan begitu banyak partai politik, seperti Partai Massa Marhaen, Partai Front Marhaenis, Partai Katolik, Partai Damai Kasih Bangsa, Partai Bhinneka Tungga Ika, Partai Karya Peduli Bangsa, Partai Republik, Partai Syarikat Islam Indonesia (reinkarnasi), Partai Persatuan, Partai Amanat Nasional, Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Bulan Bintang, Partai Keadilan, Partai Keadilan dan Persatuan, Partai Daulat Rakyat, Partai Matahari, Partai Pemuda Indonesia, Partai Pembaharuan Indonesia dan Partai Bintang Reformasi, dan lain-lain.

Selepas Pemilu 1999, Partai Keadilan berubah menjadi Partai Keadilan Sejahtera, dan Partai Demokrat terbentuk, sejumlah partai berkolaborasi menjadi Partai Sarikat Indonesia (PSI). Koalisi Partai Demokrat (PD), Partai Bulan Bintang (PBB), dan Partai Keadilan dan Persatuan (PKP) berhasil mengusung memenangkan pasangan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan M. Jusuf Kalla (JK) sebagai Presiden dan Wakil Presiden.

Karena merupakan koalisi partai-partai kecil, SBY - JK berpijak di bumi, dengan mengajak masuk ke dalam koalisi pemerintahan masing-masing PPP, PKS, dan Golkar. Koalisi itu diharapkan akan menciptakan stabilisasi pemerintahan karena terjadi keseimbangan antara eksekutif dan legislatif. Untuk kepentingan itu, bahkan Partai Demokrat hanya mengambil porsi jabatan menteri yang sedikit.

Tapi, karena bukan koalisi permanen, tetap saja terjadi ketidak-selarasan antara eksekutif dan legislatif. Dalam beberapa kasus untuk isu-isu tertentu, suara fraksi dari partai yang berkoalisi, jjuga bersikap kritis dan bahkan oposan terhadap kebijakan pemerintah.

Mosaik partai politik Indonesia kembali berubah, karena pada periode 2004 - 2009, sejumlah partai baru -- pecahan Partai Golkar, terutama -- bertumbuh, yaitu Partai Hanura, Partai Gerindra, dan Partai Nasdem. Partai Bulan Bintang dan Partai Keadilan dan Persatuan tak mampu mempertahankan porsinya di lembaga legislatif. Partai Bulan Bintang terus gigih menjadi partai peserta Pemilu 2009, tetapi gagal. Partai Keadilan dan Persatuan berubah nama menjadi Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia. Partai Patriot lahir. Partai Demokrat tumbuh pesat dan menjadi partai yang diperhitungkan.

SBY mengikuti kontestasi dan berpasangan dengan Budiono yang sebelumnya pernah menjabat Menteri Keuangan dalam pemerintahan Gus Dur dan Megawati, juga dalam Pemerintahan Megawati - Hamzah HAZ. SBY-Budiono mengalahkan pasangan Megawati - Prabowo Subianto dan M. Jusuf Kalla - Salahuddin Wahid.

Pada Pemilu 2014, PDIP seperti pada Pemilu 1999 menjadi pemenang mayoritas, tetapi tidak memperoleh porsi sebagai sebagai Ketua DPR RI. PDIP dengan sejumlah partai koalisinya (Hanura, Nasdem, PKB, PPP) mengusung pasangan Jokowi - Jusuf Kalla berkontestasi dengan Prabowo Subianto - Hatta Radjasa yang diusung oleh Partai Gerindra, Partai Keadilan Sejahtera, Partai Golkar, dan Partai Amanat Nasional). Jokowi - Jusuf Kalla memenangkan kontestasi sebagai Presiden dan Wakil Presiden. Partai Demokrat memilih netral.

Di paruh pertama pemerintahan Jokowi - JK, Partai Golkar bergabung dalam koalisi pemerintah, meninggalkan partai-partai pendukung Prabowo - Hatta Radjasa. Belakangan hari, bahkan Partai Golkar menjadi partai perdana yang sejak awal sudah menyatakan mengusung pasangan Jokowi (dengan siapapun) untuk maju dalam kontestasi Pemilihan Presiden 2019 dalam Pemilu serentak.

Setelah melalui proses berliku dengan beragam peristiwa yang mempengaruhinya, akhirnya Jokowi maju dalam kontestasi Pilpres 2019 bersama KH Ma'ruf Amin - mantan Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI).

Secara kalkulatif dalam fantasia politik, tak terbantah, Jokowi - Ma'ruf Amin didukung oleh partai-partai politik -- dengan melihat hasil Pilkada Serentak 2018 -- memperoleh dukungan partai mayoritas. Termasuk dukungan partai-partai non legislatif (Partai Solidaritas Indonesia, Perindo, Partai Bulan Bintang). Prabowo Subianto, rivalnya dalam fantasia politik, hanya didukung Gerindra dengan Partai Keadilan Sosial, Partai Amanat Nasional, dan Partai Demokrat.

Ada sesuatu yang sebelumnya luput dari perhatian -- sejak Prabowo Subianto mengumumkan Sandiaga Uno sebagai calon wakil Presiden -- fantasia politik terganggu dengan beragam gerakan massif rakyat.

Tiga kekuatan invisible hand bergerak mendukung pasangan Prabowo - Sandi.

Pertama, arus kesadaran umat Islam proporsional kelanjutan aksi Gerakan 212 dalam pengaruh Habib Riziq Shihab - yang hijrah ke Makkah al Mukarramah namun masih mampu memelihara intuitive and political sense, lewat aksi Alumni 212. Ditetapkannya KH Ma'ruf Amin sebagai cawapres mendampingi Jokowi, tak sedikitpun menyurutkan pengaruh ini.

Kedua, gerakan emak-emak yang tak mampu dipengaruhi dengan beragam cara, termasuk dengan menggunakan bingkisan door to door, bahkan dengan beragam cara lain. Neno Warisman, yang tak berpartai menjadi energi besar, ikon perlawanan emak-emak terhadap rezim yang berkuasa dan berada dalam barisan Prabowo - Sandi.

Ketiga, gerakan kaum milenial yang melakukan perubahan orientasi tidak lagi sebagai pemburu kerja, melainkan sebagai entrepreneur baru.

Keempat, gerakan intelektual versus intelektualisme, dengan kehadiran Rocky Gerung yang kemudian menjadi ikon perjuangan akal sehat.

Kelima, gerakan entertainer, seperti Sang Alang dan Ahmad Dhani. Ahmad Dhani, musisi asal Surabaya itu semakin kuat menjadi simbol perlawanan rakyat untuk menegakkan demokrasi, justru ketika dia dicokok dan diadili dengan menggunakan haatzai artikelen dalam Undang Undang Informasi dan Transaksi Ekonomi (ITE) yang memberi peluang delik aduan oleh siapa saja untuk menghukum siapa saja.

Semua aksi itu memang tak serta-merta memperbaiki hasil survey yang dilakukan berbagai lembaga survey, tetapi hasil survey Polmark - memberikan gambaran yang menarik, yaitu merosotnya elektabilitas Jokowi - Ma'ruf - pada posisi 40 persen. Situasi ini mengubah fantasia politik yang tertampak pada klaim-klaim: 'menang telak,' 'dukungan penuh umat,' 'dukungan kyai,' dan beragam klaim lainnya yang kerap meluncur dalam pernyataan para petinggi politik dalam barisan pemenangan Jokowi - Ma'ruf.

Isu-isu, seperti kelompok Islam garis keras dan HTI berada di balik pasangan Prabowo - Sandi, lumer dilidah, karena faktanya, para pembela mereka yang selama ini dituding sebagai 'islam garis keras' dan HTI justru bergabung di barisan pemenangan Jokowi - Ma'ruf Amin.

Dalam fantasia politik, boleh jadi Pemilu serentak 2019 masih menjadi dreamland bagi pasangan Jokowi - Ma'ruf. Secara de facto di lapangan, situasi berubah. Dukungan kepada Prabowo - Sandi kian merangkak naik. Yang juga ikutan naik adalah jumlah rakyat yang memilih jalannya sendiri, karena aspirasi mereka tak terakomodasi dalam platform perjuangan Jokowi - Ma'ruf dan Prabowo - Sandi.

Militansi riil pendukung Prabowo - Sandi jauh lebih nampak di lapangan, katimbang militansi fantasia pendukung Jokowi - Ma'ruf Amin di jagad maya. Boleh jadi karena itu, kini muncul aksi 'perang total' dan 'perang darat.' Entah siapa yang hendak diperangi |