Reposisi Seni Budaya di Tengah Ketidakpastian
Bang Sém
Tak ada pilu yang teramat pedih, mendapat kabar dan menyaksikan melalui berbagai media, ketika berbagai keindahan sebagai utilititas kota di Jakarta dan Jogjakarta dibelam dengan cara biadab oleh kaki tangan kepandiran yang memanfaatkan aksi demonstrasi buruh dan mahasiswa (Kamis, 8/10/20) sebagai reaksi atas pengesahan Undang Undang Cipta Kerja dalam sidang paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI).
Aksi unjuk rasa dan menyatakan pendapat yang terpicu oleh proses poliitik, termasuk komunikasi politik bisu, yang juga terkesan mengabaikan keindahan budaya khas Indonesia, musyawarah dan mufakat.
Saya tidak tahu persis, apakah semua itu terjadi karena kita begitu jauh dipisahkan oleh jarak budaya, sehingga tidak mampu memelihara keseimbangan nalar, naluri, rasa dan dria, untuk memahami hakekat demokrasi sebagai cara mencapai harmoni kebangsaan.
Suatu realitas sosial yang terjadi, akibat raibnya pemahaman, bahwa ekonomi dan politik hanya bagian kecil saja dari kebudayaan, sehigga tak pernah terpahami, bahwa pembangunan merupakan gerakan kebudayaan. Karenanya, hilang juga dimensi seni dalam kehidupan sosial kita, yakni: kesadaran, antusiasme, simpati, empati, apresiasi, respek dan cinta sebagai jalan budaya.
Boleh jadi benar persepsi yang mengatakan, proses-proses politik selalu cenderung dikelola dengan komunikasi bisu politik yang sedemikian rupa pragmatis, dan terampas oleh transaksionalitas politik praktis.
Boleh jadi juga benar, para penyelenggara negara abai dengan Undang Undang No.5/2017 tentang Pemajuan Kebudayaan, dan Strategi Kebudayaan, yang meski tidak sempurna, tetapi telah memandu semua warga negara Indonesia untuk berkewajiban mewujudkan nilai-nilai demokrasi, pluralitas, multikulturalisme dan menghormat hak-hak dasar manusia Indonesia berkebudayaan. Sama halnya dengan diam dan bisunya para pembuat undang-undang Pemajuan Kebudayaan, ketika manifestasinya meraibkan instansi yang khusus membina kesenian (Direktorat Kesenian) dalam struktur Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
Fakta-fakta brutal yang tampak di kasad mata selama lima dekade terakhir, menunjukkan kebudayaan masih diperlakukan secara parsial, bergantung pada bagaimana persepsi kebudayaan mereka yang berkuasa.
Nasib kebudayaan di dalam negara yang sangat gagap dan lamban memahami esensi kebudayaan sebagai akar peradabannya, memang selalu tertatih-tatih untuk kembali ke garis azimuth peradaban yang susah payah dibangun oleh para perintis dan pendiri negara bangsa berdaulat. Karenanya, selalu terjebak dalam stagnasi pemahaman tentang manusia yang selalu ditempatkan sebagai obyek dan bukan subyek negara dan bangsa. Hanya sebagai 'sumberdaya manusia,' bukan sebagai modal dan investasi insani.
Karenanya, manifestasi atau aktualisasi praktis undang-undang Pemajuan Kebudayaan yang dilakukan secara pragmatis dengan mengenakan pola-pola kemasan dari berbagai negara bangsa lain, masih menempatkan kebudayaan hanya sebagai ibu kandung, yang dianggap sebagai beban, namun berdosa ketika tidak dirawat, meski hanya secara retoris - sebagai pemanis bibir dalam pidato politik.
Arus Utama Kebudayaan
Bagaimanapun saya bersyukur, meski selama 75 tahun merdeka kita belum pernah punya Kementerian Kebudayaan, di berbagai daerah, sudah ada Dinas Kebudayaan yang berdiri sendiri - seperti di Jakarta, Jogjakarta, Bali, dan beberapa provinsi lain.
Semestinya mereka yang beroleh amanah sebagai petinggi atau pejabat negara yang mengemban amanah mengurusi kebudayaan, yang berkaitan dengan seni dan seniman, menyadari perlunya melakukan perubahan minda. Melakukan reposisi seni dan seniman sebagai solusi bangsa, secara proporsional dalam keadaan apapun.
Republik Indonesia, sejak proklamasi kemerdekaan 75 tahun lalu, memang masih dipengaruhi oleh haru biru politik dan ekonomi, kendati seluruh Presiden yang pernah memimpin bangsa ini, lewat pidato politik selalu memandang penting pengurusan kebudayaan. Namun belum satupun yang berani memanifestasikan prinsip arus utama kebudayaan melalui Kementerian Kebudayaan yang mandiri.
Sepanjang sejarah, urusan Kebudayaan seperti bergerak bagai dimainkan oleh gelombang politik. Ada masanya 'dikawinkan' dengan Pendidikan, di lain waktu dikawinkan dengan 'Pariwisata,' dan kini 'dikawinkan' balik dengan Pendidikan.
Kita belum melihat ada petinggi negeri ini, yang sungguh menerapkan mainstream de la culture - arus utama kebudayaan, secara gamblang dalam mengelola relasi korelasi negara dengan rakyat, yang dalam kehidupan sehari-harinya tak pernah bisa dilepaskan hubungannya dengan budaya. Lebih spesifik, dengan kesenian dan senimannya.
Belum ada kebijakan budaya yang ambisius untuk melayani semua warga negara dan warga bangsa supaya mempunyai aksesibilitas kuat dengan kesenian dan seniman, atau sebaliknya.
Akibatnya kesenian masih merupakan bagian dari puzzle yang sering membingungkan, dan semua orang menikmatinya, terutama karena pengaruh seniman dan kesenian terhadap kehidupan sosial politik, juga pasang surut.
Di masa revolusi merebut kemerdekaan, seniman memainkan peran dan pengaruh strategis dan memelihara semangat perjuangan. Sebutlah bagaimana peran-peran strategis yang dimainkan oleh pelukis S. Sudjojono, Affandi, Raden Saleh, Basuki Abdullah, musisi WR Supratman, Ismail Marzuki, sastrawan Abdul Muis, Marah Rusli, Nur Sutan Iskandar, Sutan Takdir Alisjahbana, Sanusi Pane, Hamka, penyair Chairil Anwar, dan lain-lain, yang bergerak bersama dengan para penulis pemikir kebangsaan mulai dari Yang Oetama Haji Omar Said Tjokroaminoto, Agus Salim, Moh Natsir.
Pada dekade-dekade kemudian peran-peran strategis dimainkan oleh jurnalis sastrawan Mochtar Lubis, Rosihan Anwar, dilanjutkan oleh Ajip Rosidi, Taufiq Ismail, Rendra, Arifin C. Noer, Putu Wijaya, Sutardji Calzoum Bachri, Abdul Hadi WM, Sapardi Djoko Damono, Toto Sudarto Bachtiar, dan lain-lain. Mereka adalah para seniman, sastrawan dan jurnalis yang mempunyai komitmen kebudayaan dan perjuangan seni yang berada di tengah realitas sosial.
Peran yang mereka mainkan (katakanlah dari generasi Pujangga Baru) tentu berbeda dengan pujangga Hamzah Fansuri, Amir Hamzah, Abdullah bin Abdulkadir Munsyi, Raja Ali Haji, dan lainnya pada generasinya.
Dalam konteks itu, belum adanya keberanian membentuk Kementerian Kebudayaan mandiri yang memainkan peran fungsional negara, sebagai pemelihara kreativitas, kreator, dan inovator karya-karya seni sebagai wujud karya besar kemanusiaan yang dapat diakses oleh sebanyak mungkin rakyat. Sekaligus untuk memastikan sebanyak mungkin apresiator dan penikmat warisan budaya, sebagai bagian dari upaya terciptanya karya seni dan semangat hidup yang memperkaya batin warga negara dan warga bangsa.
Tentu, juga untuk melakukan upaya strategis menafsir ulang pesan-pesan budaya dalam konstitusi negara, dengan perspektif hak budaya, dan implementasinya ke dalam hukum positif.
Tafsir yang mengembalikan 'penyimpangan' praktik penyelenggaraan negara ke garus azimuth kebudayaan Indonesia yang terkait dengan sejarah, hukum, antropologi, ekonomi dan politik.
Aktualisasinya adalah kemauan dan kemampuan negara menguatkan institusi pemerintahan yang mampu berperan memediasi para aktor politik dan budaya, khasnya seniman dan sastrawan untuk merumuskan strategi visioner kebudayaan yang tidak hanya menghubungkan masa lampau (dalam konteks warisan budaya) dan berkembangnya budaya baru yang dipicu oleh perkembangan sains dan teknologi.
Seniman 'Tak Pernah Mati'
Peran kelembagaan negara yang khusus mengurusi kebudayaan yang berdampak langsung pada anggaran negara (bukan hanya anggaran untuk kepentingan program rutin pemerintah). Melainkan fokus pada pengembangan penciptaan karya seni mutakhir, warisan dan tradisi, bahasa dan literasi sebagai instrumen pengembangan wawasan komparatif keragaman budaya Indonesia. Tak terkecuali, fasilitasi penguatan akses bagi semua orang atas seni dan budaya. Termasuk preposisi dan reposisi seniman terhadap berbagai tantangan peradaban abad 21 dan perancangan peradaban baru abad berikutnya.
Saya sepakat dengan pandangan Guru Besar Institut Seni Budaya Indonesia (ISBI) Bandung, Endang Caturwati (Dialog Diplomasi Budaya - Kamis, 8.10.20), bahwa seniman sebagai bagian integral dari kebudayaan merupakan pemeran utama yang perlu melakukan reposisi strategis sebagai kontributor solusi atas berbagai masalah negara dan bangsa hari ini dan hari esok. Khasnya untuk kepentingan mewujudkan emansipasi warga (berbasis ekuitas dan ekualitas) melalui seni dan budaya dan diseminasi informasi seni budaya Indonesia ke mancanegara. (Informasi terkait: Perlu Perubahan Minda Diplomasi Budaya untuk Proyeksikan Citra Indonesia)
Reposisi itu juga penting untuk memanifestasikan keberadaan seni dan budaya sebagai keperluan dasar untuk membangun nilai-nilai kebersamaan dan pendorong yang kuat untuk memperkuat kohesi bangsa di tengah kegamangan dan sikap inkonsistensi dalam menerapkan desentralisasi tatakelola negara dan pemerintahan. Terutama kini, ketika kita sedang melintasi lorong panjang ketidak-pastian menghadapi pandemi.
Serangan nanomonster Covid-19 membuka selubung politik negara yang belum mempunyai politik ekonomi dan budaya, sekaligus memperlihatkan bagaimana kita terjebak oleh pragmatisme politik yang di sana sini diwarnai oleh politik transaksional.
Dalam situasi demikian, terkuak juga realitas pertama kehidupan seni dan seniman tradisi yang tertetak dan terpisahkan dengan khalayaknya.
Meskipun seniman 'tak pernah mati,' dan selalu mampu memaknai hakikat, 'di balik kesulitan ada inspirasi,' dan selalu mampu bertkreasi dan beradaptasi dengan perkembangan sains dan teknologi, termasuk bercumbu dengan media baru, tapi sebagai bagian integral warga negara dan warga bangsa, juga mesti diprioritaskan keberadaannya.
Kita geram melihat kaum pandir merusak karya seni bangunan dalam bentuk utilitas kota, tapi kegeraman itu nyaris tak meneriakkan apapun, karena ada persoalan sosio-humanitas yang menghimpit seniman. |
