Hamdan Zoelva Gugah Kesadaran Kebangsaan

SURABAYA | MAJELIS Tahkim / Kongres Nasional (baca: Kongres) ke 42 Syarikat Islam (SI) di Surabaya (18-20/10/26) yang dibuka Menko Pangan Zulkifli Hasan di Jatim Expo menunjukan 'taring' SI.  Tak kurang dari 150 ribu kaum SI mengisi padat seluruh sudut dan sisi gedung yang biasa dipakai untuk pameran itu. Di hadapan kaum SI dan para petinggi negeri, pidato iftitah Kongres 42 Hamdan, menggugah kesadaran kebangsaan kaum SI mendatang.

Penyelenggaraan Kongres Nasional ke 42 di Surabaya, itu memilih sesanti "Dakwah Ekonomi Menuju Kemerdekaan Sejati." Menurut Hamdan Zoelva (Presiden Lajnah Tanfidzhiah SI -- LTSI Pusat -- 2021-2026) dalam pidato 'iftitah' Kongres tersebut mengemukakan, memilih sesanti tersebut  senafas dengan pertimbangan SI memilih Surabaya sebagai tempat penyelenggaraannya.

"Lima tahun lalu, Kongres ke 41 diselenggarakan di Surakarta, untuk menyegarkan ingatan kesejarahan, bahwa SI adalah perkembangan lanjut dari Serikat Dagang Islam (SDI) yang didirikan oleh Haji Samanhudi dan kawan-kawan, kalangan entrepreneur atau wirausahawan pribumi, terutama industriawan dan pedagang batik di Laweyan, Surakarta.

SDI berdiri karena dipicu oleh sikap dan tidakan pemerintah Hindia Belanda yang tidak adil, yang lebih berat berpihak kepada pengusaha asing dalam menguasai perekonomian. "Ketidak-adilan penjajah, itu dalam banyak hal melemahkan posisi rakyat dan bangsa kita di berbagai bidang: ekonomi, pendidikan, budaya dan agama, dan politik.

Pemerintah Hindia Belanda, ungkap Hamdan, melakukan pemiskinan, yang secara serta merta juga melakukan proses pembodohan. "Mereka sengaja melakukan pemiskinan dan pembodohan sebagai kiat politik untuk merampas nilai dan hak dasar kemanusiaan yang diberikan Tuhan, yaitu hidup merdeka. "Mulai dari merdeka berhimpun dan menyatakan pendapat, sampai merdeka mencapai kebahagiaan hidup dunia dan akhirat, terbebas dari petaka," jelas Hamdan yang sempat mengemban amanah sebagai Ketua (keempat) Mahkamah Konstitusi 2013-2015.

"Dalam situasi dan kondisi demikian, H. Samanhudi mengalihkan kepemimpinan SDI kepada Haji Oemar Said (HOS) Tjokroaminoto menjadi sangat penting.  Apalagi, kala itu HOS Tjokroaminoto terbilang masih sebagai orang muda progresif yang berkomitmen kuat, konsisten, dan konsekuen memperjuangkan kemerdekaan sejati.

HOS Tjokroaminoto memboyong SDI ke Surabaya, dan menjadikan kediamannya di Kampung Penèlèh di Pusat kota Surabaya, sebagai pusat gerakan. "Setelah melihat fenomena situasi dan kondisi bangsa yang ditandai oleh ketidakadilan di mana-mana, seraya memandang tantangan berat yang dihadapi umat atau rakyat bukan hanya persoalan ekonomi dan perdagangan semata. Melainkan persoalan dasar hak manusia merdeka.

Karena itu,  setelah berkonsultasi dengan H. Samanhudi dan beberapa pendiri SDI, HOS Tjokroaminoto mengubah organisasi ini menjadi Serikat Islam (SI). Perubahan yang dilakukan bukan sekadar mengubah nama, melainkan  perubahan revolutif dan transformatif SI sebagai organisasi pergerakan memelopori revolusi kemerdekaan.

"Karena itu, orientasi SI menjadi gerakan perubahan. Karenanya, Rumah Penèlèh boleh disebut sebagai rumah gerakan perubahan," ungkap Hamdan lagi.

Atmosfer Rumah Penèlèh pun berubah. Sejumlah pemuda tangkas yang indekos atau mondok di rumah ini, antara lain Soekarno atau Bung Karno, RM Kartosoewirjo, Semaoen dan lain-lain. Mereka mendapat wawasan baru tentang gerakan revolusi kemerdekaan bangsa.

"Bung Karno dan kawan-kawan yang indekos di rumah, itu memanfaatkan waktu untuk berdiskusi dengan HOS Tjokroaminoto pada malam hari. Sekaligus menyimak dengan tekun perangai para HOS Tjokroaminoto dan para tokoh kebangsaan berbincang dan berdebat.

Berbagai topik pemikiran tentang bangsa, agama, dan budaya yang disampaikan langsung dan diungkap melalui artikel di surat kabar Oetoesan Hindia yang dipimpin HOS Tjokroaminoto pun menjadi materi diskusi dan perdebatan yang menyegarkan.

HOS Tjokroaminoto Hidupkan Toleransi dan Demokrasi

Di Rumah Penèlèh, Bung Karno dan rekan-rekannya bersentuhan dengan beragam nilai, norma, sikap dan aksi para pemimpin SI menggerakkan kesadaran berbangsa bagi umat / rakyat. Bung Karno berkesaksian, bagaimana SI tumbuh dan berkembang sebagai organisasi modern yang memelihara dan menghidupkan intelektualisme, aktivisme, dan kepemimpinan yang dihidupkan dengan ruh ke-Islam-an, kebangsaan, dan kerakyatan.

Menurut Bung Karno -- setelah menjadi Presiden Republik Indonesia -- dari percakapan dan perdebatan, itu langsung dan tidak langsung mendidik mereka tentang demokrasi, inklusivitas, toleransi, dan berbagai arus pemikiran politik dan peradaban dunia. Situasi ini memotivasi Bung Karno dan kawan-kawan untuk menjadi bagian dari pergerakan Serikat Islam tersebut.

"Dari Kampung Penèleh Surabaya, itu pula, berbagai pemikiran HOS Tjokroaminoto dan para pemimpin SI tentang persatuan umat, keadilan ekonomi, pendidikan dan politik kenegaraan, serta inti perjuangan multi dimensi untuk mencapai kemerdekaan sejati yang terus bergelora.

SI pun tumbuh dan berkembang sebagai organisasi kader kebangsaan yang membentuk integritas dan jiwa pejuang, sebagai manusia berdaulat. HOS Tjokroaminoto dan kawan-kawan tak hanya mendapatkan wawasan keilmuan dan pengetahuan, jauh dari itu adalah keteladanan.

Ketika Kongres ke 42 di Surabaya kali ini mengusung sesanti "Dakwah  Ekonomi Menuju Kemerdekaan Sejati," maknanya adalah, SI memandang jeli, bahwa ekonomi masih merupakan persoalan utama dan laten dalam memajukan umat/rakyat dalam mencapai kemerdekaan sejati.

Karena itu, ungkap Hamdan, sejak 2016, melalui 'Catur Program' mempertegas Dakwah Ekonomi merupakan program prioritas,. ditunjang atau disangga oleh Pendidikan & Budaya, dan Siyasah - atau politik dalam makna yang luas --, serta konsolidasi organisasi.

Dari Surabaya, HOS Tjokroaminoto dan para pemimpin SI pada masanya, bersepakat menggerakkan aksi perubahan transformatif keumatan - kerakyatan dimulai dari gerakan atau dakwah ekonomi. Secara serius dan bahasa terang, Hamdan mempelajari seluruh jejak laku HOS Tjokroaminoto yang diawalinya dengan mendirikan Koperasi Setia Oesaha,  Seirama dengan dinamika zamannya, Tjokroaminoto dan SI lantas menjadi pemilik saham NV Handel Maatschappij Setia Oesaha. Aksi HOS Tjokroaminoto tersebut ditegaskan juga sebagai wujud nyata perjuangan menguatkan akses kaum kepada modal, pasar dan informasi.

Tata kelola bisnis koperasi Setia Oesaha dalam berbagai catatan sejarah disebut sebagai cikal bakal manajemen koperasi modern dan Islami. SI menempatkan koperasi sebagai institusi bisnis berdimensi sosial dan berorientasi kesejahteraan kolektif sebagai syirkah ta'awuniyah, konsep ekonomi berasas gotong royong.

Sedangkan asuransi Boemi Poetra 1912 didirikan bersama dengan Boedi Oetomo, sebagai implementasi atau manifesto penguatan akses umat / rakyat terhadap jaminan sosial. Sistem tata kelolanya selaras dengan tata kelola koperasi.

SI tumbuh dan berkembang sebagai organisasi yang berwatak dan disegani oleh pemerintah Hindia Belanda. Karena itu penjajah melakukan berbagai pembatasan dan tekanan dengan berbagai kiat dan muslihat. Apalagi SI terus berkembang ke berbagai wilayah, seperti Sulawesi, Maluku, Kalimantan, Sumatera, dan Nusa Tenggara (Timur dan Barat).

SI terus terus menerus bergerak menuntut Pemerintah Hindia Belanda segera menerbitkan izin permanen yang menegaskan SI sebagai organisasi berskala nasional, bukan lagi lokal. Maknanya, kegiatan di seluruh afdeling (cabang) berada di bawah Central Sarekat Islam (CSI).

SI Memperluas Pandangan

Di bawah kepemimpinan HOS Tjokroaminoto, kiprah SI terus tumbuh dan berkembang sebagai organisasi pergerakan kebangsaan, sekaligus sebagai wadah perjuangan politik berdimensi sosial, pendidikan - pengajaran, persatuan umat dan persamaan derajat manusia, negara dan pemerintahan, sebagai manifestasi kemerdekaan sejati yang tegak di atas kemandirian.    

Sebagai organisasi kebangsaan yang memusatkan diri sebagai solusi bagi tanah air, bangsa, dan negaranya SI memberi pengaruh terhadap aktivitas perjuangan berbagai kaum. Mulai dari kaum buruh, tani, nelayan, guru, santri, dan kaum perempuan.

Famajjah atau Oppu Daeng Risaju, seorang perempuan bangsawan Luwu Bugis, kelahiran Palopo (1880),  lalu tercatat sebagai perempuan pertama yang memimpin langsung perjuangan SI di Pare-pare, Sulawesi Selatan.

Pemerintah Belanda, akhirnya menerbitkan persetujuan atau izin bagi SI sebagai organisasi berskala nasional. HOS Tjokroaminoto dan para pemimpin SI memperluas pandangan dengan merambah informasi dari dunia luar, sehingga mengetahui perkembangan yang terjadi di Eropa, khususnya Belanda dan Inggris.  

Berbagai informasi tentang situasi perkembangan dan perubahan di Eropa tersebut memicu HOS Tjokroaminoto beserta para pemimpin SI dan organisasi kebangsaan lain, seperti Boedi Oetomo lebih fokus membahas tentang praktik kemerdekaan dengan segala yang nyata.

Ketika diselenggarakan musyawarah di Surabaya pada tahun 1913, peserta musyawarah sudah mencapai 17 wilayah se Nusantara. Massa yang hadir dari Jawa Timur dan berbagai kota di Jawa dan kota-kota lainnya sudah mencapai 12.000 anggota.

HOS Tjokroaminoto dan para pemimpin SI pun menyiapkan forum musyawarah berskala nasional bagi seluruh pimpinan dan pengurus di tingkat cabang, serta berbagai anasir kaum dengan semangat persatuan ummah: "menghimpun yang terserak, mendekatkan yang jauh, mengkaribkan yang dekat, untuk bersatu dan berkomitmen mewujudkan kemerdekaan Indonesia. Maka pengurus menyelenggarakan kongres nasional SI pertama yang dikenal dengan NATICO I (Nationaal Indische Congres I) Sarekat Islam di Societat Concorde (kini Gedung Merdeka) di Bandung pada 17–24 Juni 1916.

"Pada ketika itu baru nampak jelas, ternyata perkembangan SI sudah menjadi organisasi pergerakan kebangsaan yang besar, ribuan orang. Selain bermusyawarah membahas gerakan perjuangan rakyat, NATICO I memberi peluang bagi SI untuk menggelar aktivitas ekonomi rakyat. Semacam bazaar besar, di alun-alun kota Bandung," ungkap Hamdan..

Pidato Zelfbestuur yang Bersejarah

Pada NATICO I itulah HOS Tjokroaminoto menyampaikan Pidato tentang Zelf Bestuur - berpemerintahan sendiri.  Pidato yang sangat bersejarah, karena disimak oleh ribuan orang dan berdampak baik bagi gagasan kemandirian. Pada ketika itulah, untuk pertama kalinya gagasan untuk tidak lagi dalam kendali pemerintah Hindia Belanda disampaikan.

HOS Tjokroaminoto berseru,  ".... kita diperintah tanpa kita, tanpa kerja sama apa pun dari pihak kita. Walaupun pikiran kita diliputi harapan dan keinginan yang besar, kita tidak pernah membayangkan akan datangnya seorang “Ratoe Adil.,” atau keadaan mustahil lainnya yang tidak mungkin ada. Namun dengan ikhlas dan jujur ??kita akan terus mewujudkan harapan terwujudnya pemerintahan sendiri bagi Hindia Belanda atau setidak-tidaknya lahirnya Dewan Kolonial, agar kita dapat ikut serta dalam urusan pemerintahan."

Lantang dan tegas HOS Tjokroaminoto menyatakan, "... jangan takut. Kita berani mengucapkan kata “pemerintahan sendiri” pada pertemuan ini. Tentu saja kita tidak takut menggunakan kata ini, karena ada undang-undang yang juga menggunakan kata "pemerintahan sendiri"."

Di bagian pidatonya itu HOS Tjokroaminoto menyatakan, "....Tuhan maha adil, Tuhan mendengar keinginan makhluk-Nya.... Sekarang, akankah terjadi perubahan besar? ...  Mereka sekarang kembali ke 'perubahan besar,'  yang baru saja kita bicarakan. Meskipun hal-hal mustahil sering terdengar tentang SI. asosiasi SI lokal dan induknya, CSI, sebagai badan hukum yang diakui. Dengan pengakuan ini, sebagai badan hukum mempunyai nilai dan arti yang besar, seperti yang telah kita nyatakan di hampir semua pertemuan perkumpulan SI lokal."

Bila kita mendalami isi pidato Zelf Bestuur tersebut, kita mendapatkan berbagai inspirasi penting tentang praktik pemerintahan yang secara esensial membedakan penguasa dan penindas.. Pemerintahan  perlu mendengarkan kritik dan opini publik tersebut, karena ini kepentingan Pemerintah sendiri untuk melindungi hak-hak rakyat,, HOS menjelaskan hakikat kata “zelf bestuur,” “self-governance” ini.

Dalam pidatonya tersebut, HOS Tjokroaminoto menguraikan pandangan SI, tentang  Zelf Bestuur - berpemerintahan sendiri bagi Hindia Belanda, sebagai kedaulatan dalam tata kelola penyelenggaraan negara. Bukan hanya dalam konteks pusat, melainkan juga tentang desentralisasi dan otonomi daerah.

Desentralisasi merupakan hak dan kewajiban bagI membantu kekuasaan yang lebih tinggi melaksanakan tugasnya. HOS Tjokroaminoto juga menguraikan hakikat  Otonomi dalam arti mengurus kepentingan diri sendiri dan rumah tangga sendiri. Desentralisasi dan otonomi dapat dan harus berjalan bersamaan...

Kongres I SI, melalui pidato HOS Tjokroaminoto dan diskusi yang menyertainya bahkan sudah berfikir lebih operasional, meliputi pemerintahan Desa, Dewan Kota, Dewan Daerah, dan Dewan Kolonial yang dikelola oleh kaum pribumi.

Selaras dengan itu untuk memenuhi keanggotaan dewan-dewan tersebut, HOS Tjokroaminoto mengingatkan SI mesti menyelenggarakan Sekolah Politik - semacam pendidikan dan pelatihan bagi pengurus dan anggotanya.

"Berbekal pandangan dan pemikiran asasi tentang berpemerintahan sendiri sebagai manifesto kemerdekaan sejati, SI berinteraksi dengan para anggotanya beserta keluarga yang berdampak luas," ungkap Hamdan.

Pada perkembangan lanjut, HOS Tjokroaminoto dan para pemimpin SI memberikan dukungan terhadap gerakan keadilan gender kepada Sarekat Siti Fatimah di Garut (1918), Sarekat Putri Wanodya di Surakarta (1923), sehingga terbentuk Serikat Puteri Islam / Sarekat Perempuan Islam Indonesia (SPII) yang kemudian menjadi Wanita Sarekat Islam (WSI).

Menjelang Kongres Pemuda II (28 Oktober 1928) Sarekat Islam memberikan dukungan kuat kepada pembentukan Jong Islamiten Bond (JIB) yang digerakkan Haji Agus Salim, mewadahi kaum muda yang berdimensi nasional di antara organisasi kepemudaan berasas etnis.  Komitmen semacam ini, dilakukan para pemimpin SI bagi tumbuh kembangnya organisasi serumpun kini.

Selaras dengan pidato iftitahnya, Hamdan menguak tirai, bahwa berbeda dengan organisasi kebangsaan lain, SI selalu menghadirkan gagasan konseptual siap operasional di setiap kongresnya. Ide-ide yang berdampak luas bagi pergerakan.

Momentum Strategis Menyegarkan Organisasi

Gagasan tentang Zelf Bestuur, misalnya, memotivasi dan menginspirasi Sarekat islam afdeling Sumatera Utara yang dipimpin Tengku Sabaroedin menerbitkan surat kabar "Benih Merdeka," surat kabar pertama yang menggunakan kata 'Merdeka.' Tengku Sabaroedin juga menerbitkan surat kabar "Setia Bangsa" yang banyak membahas masalah ekonomi, terinspirasi. HOS Tjokroaminoto mendirikan koperasi "Setia Oesaha"

Beranjak dari perkembangan empiris dan dinamika tersebut, Hamdan berharap penyelenggaraan Kongres Syarikat Islam ke 42 di Surabaya, ini kita harapkan menjadi momentum strategis untuk terus menyegarkan organisasi, termasuk perubahan transformatif, reaktualisasi nilai asasi SI dalam menempatkan dirinya sebagai organisasi kebangsaan yang memberi perhatian khusus pada kaderisasi dan gerakan dakwah ekonomi sebagai salah satu solusi bagi Indonesia.

Sejak 1973, SI meneguhkan pendiriannya sebagai organisasi kebangsaan nonpartai politik yang mandiri dan mengambil jarak dengan seluruh partai politik. Anggota dan kader Syarikat Islam, merdeka dalam memilih partai politik sebagai saluran aspirasi politik praktisnya masing-masing.

HOS Tjokroaminoto dan para pemimpin Syarikat Islam meletakkan pendidikan dan budaya sebagai penunjang utama gagasan-gagasan tentang kemerdekaan sejati dan dakwah ekonomi. Pemikiran dan konsep asasi pendidikan Muslim Nationale Onderweijs (1925) memadukan orientasi sains, teknologi, engineering, matematik - aritmatik dan ajaran agama Islam.

"Tujuan utamanya adalah membentuk persona dengan kepribadian muslim yang kuat. Konsep pendidikan ini memberikan prioritas pada pendidikan mental dan moral. Bertumpu pada pelatihan nalar, benih sikap kemandirian, keberanian patriotik, amal kebajikan dan gaya hidup sederhana. Konsep pendidikan ini tegak lurus dengan Al Qur'an dan Sunnah, tidak mengadopsi model intelektual sekuler yang disemai kolonialis," urai Hamdan.

Konsep perpaduan pendidikan umum dan Islam, ini diterjemahkan dalam kurikulum pendidikan bertingkat, mulai dari Pendidikan dasar (lagger onderweijs),  pendidikan menengah (midlebaar onderweijs), dan pendidikan tinggi (hooger onderwijs). "Konsep ini diadopsi sebagai katalisator sekolah modern, termasuk lembaga pendidikan berasrama, baik yang menjadi bagian dari pendidikan Syarikat Islam atau bukan," ungkap Hamdan.

Dengan demikian dimensi ideologis : Sosialisme ber-Ketuhanan (Sosialisme religius); Sosialisme Kebangsaan; dan Sosialisme Kerakyatan berasas Islam terus bergulir dan diyakini sebagai ideologi yang sesuai dengan Indonesia. Inilah kemudian yang disyiarkan oleh SI melalui para tokohnya, seperti dr. Abdoel Moeis, Haji Agus Salim, Ki Hadjar Dewantara, A.M Sangaji, Arudji Kartawinata, Suryopranoto, R Pandji Sosrokardono, dan para pelanjutnya hingga kini.

Relasi nasionalisme dan agama yang berkembang dan menguat dalam pemikiran para pemimpin SI dan kalangan para pendiri bangsa, ini kemudian tercermin dalam konstitusi, khususnya pada Pemukaan Undang Undang Dasar 1945.

Hal tersebut menunjukkan, kuatnya posisi agama dalam konstitusi serta kuatnya pengaruh nilai-nilai agama dalam bernegara. Dengan dasar itu, segala kebijakan tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai agama. Konsekuensi lain dari pelaksanaan nilai-nilai agama dalam bernegara, maka kehidupan beragama diurus oleh Kementerian Agama.

"Bagi Indonesia, agama berkaitan erat dengan negara. Konstitusi atau UUD kita tidak memisahkan agama dengan negara, kebebasan beragama dijamin oleh negara. Nilai-nilai agama merupakan sumber dari kebijakan-kebijakan negara. Karenanya, segala kebijakan yang bertentangan dengan nilai agama, bertentangan dengan konstitusi," tegas Hamdan.

Reaktualisasi Konsep Pendidikan

Belakangan hari, ketika kehidupan bernegara kita dipengaruhi oleh pragmatisme politik mengemuka kembali upaya-upaya memisahkan agama dengan negara. "Pengembangan sistem pendidikan vokasi yang dikaitkan dengan pasar dan industri mengisyaratkan agar SI kembali harus melakukan reaktualisasi konsep pendidikan Muslim Nationale Onderwijs yang menghormati dan memuliakan peran guru yang harus terus diperjuangkan menjadi bagian dari sistem pendidikan nasional.

"SI mesti mengingatkan, orientasi vokasional yang berlebihan tersebut telah mengikis orientasi spiritualisme dalam pendidikan Islam. Dampaknya adalah krisis moral yang mengarah pada dehumanisasi. Darurat moral mengemuka bersamaan dengan maraknya aksi pelecehan dan kejahatan seksual yang sudah masuk ke berbagai generasi relung kehidupan, bahkan di lingkungan pendidikan," tegas Hamdan.

Penyelenggaraan Majelis tahkim - Kongres ke 42 tahun 2026 di Surabaya ini berada di paruh pertama Abad XXI, suatu era dimana kita hidup dalam ketidak-pastian, kegamangan, kompleksitas, dan ambivalensia. Era yang menghadapkan kita dengan perubahan multi dimensi dan kerap diayun tsunami informasi yang mengacaukan komunikasi dan interaksi sosial kita.

Era singularitas, yang mengubah kebiasaan kita dari informasi yang benar dan terverifikasi, menjadi informasi yang tidak jelas nilai kebenarannya, yang ditebar dan viral melalui media sosial dalam format multi media, multi channel, dan multi platform. Era dimana kebenaran dapat didustakan dan dusta dibenarkan. Era dimana ghibah (rumors), buhtan (hoax), fithan (fitnah), dan namimah (adu domba) dianggap wajar. Era dehumanisasi dan menghadapkan kita pada kerancuan berfikir pada saat kita sedang berhadapan dengan berbagai tantangan. Antara lain: Lingkungan hidup (khususnya ekologi dan ekosistem berdampak ekonomi), termasuk pemanasan global yang terasa hingga saat ini.

Pada saat bersamaan, kita juga sedang berhadapan dengan tantangan berbagai krisis: Mulai dari terus menurunnya daya dukung alam yang tampak dan terasa pada krisis Air, Pangan, Energi, Lahan, dan bencana alam. Kita juga sedang menghadapi krisis sumber daya manusia yang terlihat dari kondisi demografis, mobilitas manusia, ancaman akan hilangnya satu generasi akibat stunting, gizi buruk, dan kerusakan lingkungan..

Pada saat bersamaan kita sedang dihadapkan oleh arus besar praktik politik pragmatis yang dipengaruhi oleh politik transaksional dan umat berada dalam dekapan demoralisasi, cedera amanah, nepotisme, kolusi dan korupsi.

Bagi SI, tantangan dan ancaman tersebut bila dilihat dari perspektif lain, merupakan peluang. Terutama ketika SI berani dan mau melakukan perubahan struktural organisasi dan tafsir aktual program asas dan program tandhim sesuai zamannya. Antara lain, mengubah bangun organisasi yang dipengaruhi oleh cara pandang partai politik, menjadi bangun organisasi kebangsaan berorientasi kerakyatan.

Menurut Hamdan, SI merti menjadi organisasi kebangsaan yang berorientasi pada kemuliaan melayani dan bukan berharap dilayani.  " Kita berharap, Majelis Kongres 42 Syarikat Islam ini menjadi perhelatan yang yang mengingatkan kita melakukan muhasabah untuk  terus merawat benih-benih ke-Islam-an, ke-Indonesia-an, ke-Ilmu-an, dan politik yang berbudaya dan berkeadaban yang ditanam para pendiri dan pemimpin SI. Kita harus menunjukkan kepada bangsa dan negara, bahwa SI merupakan mitra utama dan terdepan dalam memajukan ekonomi kerakyatan, dan tidak lagi membiarkan tata perekonomian bangsa ini dikendalikan oleh pasar," urai Hamdan.

Pengembangan Zakat, Infaq, Shadaqah, Wakaf

Pada bagian lain pidato iftitahnya, Hamdan menegaskan, "Kita mesti menjaga konsepsi Sosialisme Islam HOS Tjokroaminoto sebagai solusi untuk mewujudkan tujuan hidup bahagia dan sejahtera. Kita mesti menyampaikan kepada bangsa ini gagasan-gagasan strategis pembangunan dengan kefasihan memilih prioritas."

Hamdan menaskan pula, "Kita memberikan dukungan bagi negara dalam mewujudkan kemandirian ekonomi melalui koperasi sebagaimana HOS Tjokroaminoto selalu peduli. Tanpa kecuali pertanyaan tentang praktik ekonomi Islam, termasuk Ekonomi Syariah di dalamnya, agar kaum, umat, dan rakyat terbebas dari ekonomi riba yang menjerat," tegasnya.

"Melalui Kongres ke 42 ini saya berharap, kita semakin jeli dan tekun menguatkan praktik baik pengembangan zakat, infaq, shadaqah, dan wakaf sebagai manifestasi praktik syariat wal ibadat yang bermuara pada tercapainya kemerdekaan sejati. Karena, hanya insan yang merdeka sejati yang dapat mandiri. Sekaligus layak dan patut mengemban amanah utama insaniah sebagai rahmat atas semesta, rahmatan lil alamin," serunya.

"Amanah yang memberi energi kuat kita mengembangkan tanggung jawab lingkungan. Tanggung jawab lingkungan yang dilandasi oleh kesadaran dan entusiasme dalam menghidupkan simpati, empati, mutual respect, cinta tanah air yang menyejahterakan," tegasnya.

Hamdan mengajak seluruh peserta menjadikan Kongres ke 42 sebagai ajang kolaborasi dan kontribusi gagasan dan pemikiran yang mampu mengambil keputusan strategis bagi pemajuan dan penguatan peran organisasi di tengah masyarakat, negara dan bangsa. Setidak-tidaknya, menyegarkan kembali mendudukan SI sebagai wadah perjuangan keumatan atau kerakyatan ini, Khususnya dalam memahami relasi - korelasi Program Asas dan Program Tandhim dengan kenyataan hidup kemasyarakatan, kebangsaan, dan kenegaraan kita terkini. Sekaligus memahami bahwa kiprah SI kini adalah Kiprah SI di Abad XXI, yang sedang bergerak di tengah era post trust.

"Saya berharap, Kongres ke 42 ini mampu menata organisasi yang dimensional. Dengan konsisten pada prinsip asasi "Sebersih-bersih tauhid, setinggi-tinggi ilmu pengetahuan, dan sepandai-pandai siyasah," kita hadapai beragam tantangan Abad XXI. Tauhid yang murni dan bersih, akan menguatkan kita menjangkau dan membumikan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dengan siyasah dalam makna strategi yang cerdas dan tepat kita berkontribusi dengan menyediakan kader-kader berkualitas untuk memajukan bangsa dan negara, mulai dari tingkat desa," ungkap Hamdan.

Di penghujung Pidato Iftitah Kongres ke 42 ini, seluruh peserta memahami ulang pernyataan HOS Tjokroaminoto pada NATICO I,  "SI menggerakkan ajaran batin Islam yang sebenarnya, agar umat kita yang menganut agama yang dibawa Muhammad Rasulullah yaitu dianut mayoritas penduduk pribumi – mengenal Islam secara mendalam, mampu menyerap bibit-bibit demokrasinya, menghapuskan segala sifat dan adat istiadat yang merendahkan martabat, serta kebiasaan meremehkan dan merendahkan diri sendiri. Agar umat percaya pada dirinya sendiri, mengenal dirinya baik secara lahiriah maupun batiniah... agar umat memiliki keinginan yang kuat untuk memperjuangkan kemajuan, keindahan baik lahiriah maupun batiniah. Apabila batiniah itu mulia, maka lahiriahnya pun harus menjadi mulia. Melalui kekuatan Islam yang sejati kita akan memperoleh kualitas demokrasi terbaik baik secara lahiriah maupun batiniah."

Kita akan siap meningkatkan kebiasaan dan kualitas setiap individu kita. SI sebagai gerakan juga harus bekerja sebisa mungkin menimbulkan mengemukakan sikap kritis yang beradab - dan bila perlu harus tajam.... Pada umumnya masyarakat kita yang tinggal di desa-desa dan di kampung-kampung disebut “si kecil” (wong tjilik)...  Kaoem Sarikat Islam umatku dari ras Pribumi, dengarkan dan pertimbangkan seruanku ini (seroean)!"

Merujuk seruan HOS Tjokroaminoto tersebut, Hamdan menyeru, "Saya mengingatkan agar kita menjaga baik sikap, harkat dan martabat kita sebagai kaum SI.. penggerak perubahan.. Jangan tertambat di hari kemarin dan hari ini, karena hidup terus bergerak ke masa depan. Siapa lena.. akan dihempas oleh perubahan itu sendiri.." | syaf, tian, dins, nur