Dalam Pusaran Ironi dan Tragedi Kebangsaan

bang sém

Sapanjang néangan kidul, kalér deui kalér deui,

sapanjang néangan wétan, kulon deui kulon deui,

sapanjang néangan aya, euweuh deui euweuh deui

(Dangding Haji Hasan Mustopa)

Dangding karya Haji Hasan Mustopa, puisi berbahasa Sunda yang saya kutip di awal artikel ini, bisa juga disebut sebagai guguritan. Yakni, puisi yang digubah untuk dibaca dengan bersenandung. Pilihan katanya mengandung anasir bunyi, melodi.  

Saya kutip lebih dalam konteks esensi makna yang tersimpan di balik kata pada setiap lariknya. Meski dangding ini sudah ditulis beberapa dekade lampau, isyarat di dalamnya, masih relevan dengan realitas kehidupan mutakhir.

Secara bebas, dangding itu bisa diterjemahkan sebagai berikut: sepanjang mencari selatan, utara lagi utara lagi; sepanjang mencari timur, barat lagi barat lagi, sepanjang mencarI (sesuatu yang) ada, tiada lagi tiada lagi.

Dalam konteks perjalanan kebangsaan mutakhir, makna dalam dangding ini, sangat relevan. Khasnya, bila kita melihat fenomena -- khususnya sosio politik -- sepanjang tahun 2020.

Dengan meminjam dangding ini sebagai perspektif, saya sebagai bangsa, kita sedang melakukan pencarian atas ke-Indonesia-an kita yang tak lagi utuh dan dimensional.

Pencarian a la para pencari 'ketiak ular' dan penelusur katastrop yang selalu cenderung menghadapi jalan buntu. Pencarian nilai yang sia-sia di tengah realitas politik Indonesia dengan segala fakta brutal yang menyertainya :  kapitalisme global dan sosialisme mondial yang rapuh, fundamental ketahanan ekonomi domestik yang loyo, politik pragmatis - transaksional, polarisasi politik kelontong (kitsch politic) versus politik ideologi, oligarki politik dan oligopoli ekonomi, ketimpangan sosial, kemiskinan struktural - kultural - persisten, dan beragam serpihan persoalan yang berlomba dengan timbunan aneka retorika yang diproduksi dan diucapkan berjuta kali dan rupa setiap hari. Belum lagi perilaku kriminal, mulai dari tingkat paling biasa (pencurian kendaraan bermotor sampai pencurian kehormatan oleh predator seks) sampai yang paling luar biasa hina, busuk, dan pandir yang dilakukan oleh petinggi koruptor (dari tingkat pengelola proyek, kepala daerah sampai menteri).

Bangsa ini lantas terasa dan terkesan menjadi bangsa yang ambivalen, terbelah dalam banyak hal, terutama terkait dengan orientasi kebangsaan.

Para petinggi yang tertasbih melalui ritual-ritual demokrasi (Pemilihan Umum, Pemilihan Kepala Daerah, Pemilihan Kepala Negara), akibat politik pragmatis dan politik transaksional, tak banyak yang mau dan mampu menunjukkan eksistensinya sebagai pemimpin - sekaligus pelayan rakyat, karena mereka tak cukup pandai untuk memahami esensi 'melayani itu, mulia.'

Para akademisi yang tertasbih melalui ritual-ritual akademik (misalnya, pengukuhan guru besar), tak banyak yang mampu menunjukkan eksistensinya sebagai cendekiawan, intelektual, ulul albab, hanyut diseret arus pencarian atribusi sosial dan formalisme struktural. Akibatnya, ketika bangsa sedang dilambung hempasan ancaman - tantangan besar berskala global -- seperti pandemi nanomonster Covid-19, tak mampu memberikan cara mendapatkan solusi tepat - cepat, sehingga bangsa terombang-ambing oleh ketidakpastian.

Celakanya dalam situasi semacam itu, akademisi (saya tak ingin menggunakan istilah teknokrat) yang beroleh kepercayaan menjadi petinggi pemerintahan, lebih sibuk bermain-main dengan intuitive reason, lantas tergelincir dengan berbagai pikiran dan pernyataan (Ingat, pernyataan tentang "Agama sebagai ancaman Pancasila," "Dalam berbangsa, Geser Kitab Suci ke Konstitusi," "Pelanggaran HAM bukan Pelanggaran HAM," dan lain-lain). Menggeser posisi mereka dari pemberi solusi menjadi pemasok masalah. Karena tak cukup cerdas menempatkan diri, termasuk pandir dalam memposisikan teks dengan konteks.

Demikian juga halnya dengan kalangan lain yang lebih kuat menggunakan otoritas sebagai alat pemukul katimbang instrumen merangkul. Setarikan nafas, kita saksikan melalui berbagai media, bagaimana ulah polah wakil rakyat lebih menampakkan dirinya sebagai wali rakyat.

Dalam situasi demikian, apa yang kemudian dilambungkan sebagai visi tergelincir begitu rupa menjadi jebakan fantasi. Akibat ketidakmampuan memaknai inspirasi dan aspirasi dalam satu tarikan nafas.

Secara pribadi saya merasa, sekurang-kurangnya, selama tahun 2020, apalagi sejak pandemi nano monster Covid-19 menggocoh kemanusiaan kita, yang nampak adalah sikap kegamangan menghadapi perubahan cepat kebudayaan dan peradaban yang menyertainya. Karena lama mengabaikan akal budi, maka kita tak sanggup menghidupkan virus memetik (akalbudi) untuk menyatukan pandangan dan sikap melawan ancaman secara bersama dan terpadu. Terkesan para petinggi lebih suka sama-sama bekerja katimbang bekerja sama.

Mungkin karena terlalu lama memandang beragam fenomena dari perspektif korporasi yang berorientasi laba dan rugi, selalu terlupakan cara hidup kolaborasi (sinergi, koordinasi) yang menghasilkan manfaat (benefit) kolektif.

Dalam situasi demikian, terjadi pembiaran gaya hidup kaum pandir: menebar cerca, wadul (hoax), insinuasi, provokasi, sambil membiarkan jalan perubahan reformasi menuju deformasi, sekaligus terlambat memilih transformasi sebagai jalan perubahan dramatik dengan scenario plan dan para meter kinerja ( performa dan akselerasi visi) yang jelas.

Tahun 2020 memadupadan pandemi nanomonster Covid-19 dengan infodemi gigamonster Cyberwar-21, mengeksplotasi singularitas khalayak menjadi konsumen provokasi, yang kelak, bisa diprediksi akan melemahkan ketahanan bangsa.

Akankah ini terus dibiarkan, lalu tahun 2021 kita terus terjebak dalam pusaran ironi dan tragedi?

Tidak cukupkah korban kekerasan kemanusiaan - againstcrime humanity dan cybercrime humanity -- yang berjatuhan menyadarkan kita untuk kembali ke garis perjuangan kebangsaan untuk mencerdaskan dan menyejahterakan sebagai bagian dari ikhtiar melindungi seluruh rakyat dan tumpah darah Indonesia?

Masihkah kita bersukacita dengan pameo, "tak ada lawan dan kawan abadi dalam politik?" Dan, kita terus bersukacita dalam lingkar katastrop, untuk dan atas nama pencarian yang sia-sia di belantara perubahan zaman yang kian sungsang? | 

Jakarta, 30.12.20