Pilkada dan Lakon Politisi Musang Berbulu Ayam

AKARPADINEWS.COM | BERAGAM poster, baliho, dan spanduk, dengan gambar wajah yang bersahabat, mereka tebar di pusat-pusat kota hingga permukiman warga nun jauh di sana. Mereka juga menyapa warga, sambil berbusa-busa menebar janji-janji surga. 

Dengan segala retorika, mereka mengklaim paling mumpuni menjadi pemimpin warga. Beragam cara itu dilakoni mereka agar warga memilihnya di ajang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada), 9 Desember mendatang.

Begitulah laku politisi jelang suksesi. Sudah menjadi tradisi politik di negeri ini, setiap menjelang suksesi, politisi berburu simpati. Mereka yang jarang menyapa warga, tiba-tiba berlaga akrab. Mereka pun hadir laksana juru selamat, di tengah kondisi masyarakat yang tengah sekarat.

Warga tentu senang. Lalu, berduyun-duyun menghadiri pertemuan dengan si calon atau tim sukses yang mewakilinya lantaran dijanjikan akan diberikan bahan-bahan kebutuhan pokok, plus uang, berkisar Rp50-100 ribu.

Dengan melakoni peran sebagai penderma, politisi bersama tim suksesnya, berusaha mempengarui persepsi warga agar memilihnya menjadi penguasa di daerahnya. Karenanya, mereka harus menggelontorkan banyak uang. Dengan begitu, mereka yang tidak memiliki basis dukungan politik, dapat mudah menyusup, melakukan penetrasi ke akar rumput (grass rote).

Sementara calon-calon petahana memanfaatkan dana hibah atau dana-dana program sosial untuk kepentingan politiknya jelang suksesi. Persis lakon Robin Hood yang baik hati membagi-bagikan harta hasil rampasan perang kepada kaum papa.

Politisasi dana desa misalnya, Ketua Badan Pengawas Pemilu Muhammad khawatir dilakukan calon petahana. Dia pun meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mengantisipasi dana desa agar tidak menjadi bacakan politik para calon petahana.

Dalam pertarungan politik liberal saat ini, kandidat kepala daerah memang membutuhkan dukungan modal yang besar. Dana itu mereka gelontorkan untuk iklan pencitraan, baik iklan di media massa maupun dalam bentuk spanduk dan baliho yang dipasang di ruang-ruang publik.

Belum lagi biaya dan logistik untuk pengerahan massa, membayar mahar kepada partai politik agar mendukungnya, dan sebagainya. Jarang ada partai politik yang mengusung jagonya berlaga di ajang suksesi, jika tidak memiliki modal yang kuat. Kekuatan uang bisa menggeser keinginan kader partai untuk melaju di ajang suksesi, meski integritas, moralitas, maupun kompetensinya mumpuni.

Pilkada tak akan memberikan harapan besar bagi warga jika diwarnai model kampanye yang hanya mengandalkan kekuatan uang. Suksesi kehilangan esensi karena hanya menjadi ajang pertarungan antara si musang dengan si ayam.

Si ayam, yang diilustrasikan sebagai politisi yang berintegritas dan memiliki kompetensi, dan memiliki basis dukungan masyarakat yang nyata, akan sulit memenangkan pertarungan tatkala menghadapi si musang, politisi dadakan yang meramaikan panggung politik dengan melakoni sosok penderma lantaran memiliki banyak uang.

Politisi musang membangun hubungannya dengan warga layaknya pedagang dan pembeli. Untuk mendapatkan dukungan warga, dia rela mengeluarkan uang atau memberikan sumbangan untuk pembangunan fasilitas umum, sesuai yang diharapkan warga. Dengan uang, mereka dapat mendongkrak popularitas dan meracik citra dalam waktu singkat, tanpa harus melakukan kerja-kerja politik.

Dan, dengan uang, mereka pun menyulap kampanye menjadi pesta rakyat. Rakyat dibuat larut oleh sajian tarian dan atraksi musik sejumlah artis yang dikerahkan kandidat dan para pendukungnya. Dan, tak jarang, hiburan yang disuguhkan bernuasa erotis.

Ironisnya, ada banyak anak-anak yang menyaksikannya. Goyangan erotis yang disuguhkan artis di atas panggung kampanye menghipnotis warga sehingga abai menyimak sosialisasi program para kandidat.

Seharusnya, kampanye menjadi bagian dari pendidikan politik, yang dibanjiri ide cerdas, solutif, dan inspiratif. Momentum kampanye harus dimanfaatkan optimal untuk membangun dialog dengan warga guna membahas berbagai harapan dan masa depan daerahnya agar lebih baik. Dengan begitu, warga makin sadar betapa pentingnya menggunakan hak pilih yang kelak akan menentukan masa depannya.

Namun idealnya, jauh-jauh hari, politisi yang berencana bertarung di laga Pilkada, sudah mensosialisasikan diri di hadapan warga. Bukan dengan cara "menebar pesona" lewat atribut kampanye saja. Namun, lewat aksi-aksi sosial, pemberdayaan masyarakat, atau melakukan advokasi guna memecahkan persoalan yang dihadapi warga.

Kiprah mereka memperjuangkan kepentingan warga, tentu menjadi ingatan warga yang kelak memilihnya menjadi pemimpin. Dan, dengan berinteraksi secara langsung dan berkelanjutan, politisi mengetahui preferensi pemilih dalam menentukan pilihannya, baik dari aspek sosiologis, psikologis, dan rasionalitas pemilih.

Dalam kondisi saat ini, di kala uang menjadi senjata utama, orientasi politik hanya akan untuk kepentingan jangka pendek. Setelah suksesi berakhir, politisi yang sebelumnya menjadi penderma menjadi musang berbulu ayam, yang piawai memoles wajah kekuasaan sehingga tampil merakyat, sederhana dan bijaksana, meski sebenarnya kekuasaan dijalankan dengan kepemimpinan yang tamak harta, licik, dan menghalalkan segala cara.

Mereka berselingkuh dengan pengusaha atau kelompok tertentu untuk menggasak proyek-proyek yang dibiayai negara di wilayahnya. Perselingkuhan itu terjadi karena ada setoran yang mengalir ke kepala daerah. Laku culas itu yang kemudian memicu pengelola proyek melakukan penggelembungan harga barang (mark up).

Bisa juga dengan merakayasa tender yang pemenangnya adalah kroninya yang miskin kompetensi. Kepala daerah juga bisa meraup upeti dari pengusaha yang meminta perlindungan atau ingin lebih ekspansif mengembangkan bisnis di daerahnya. Hubungan patron klien dengan motif memburu rente (rent seeking) itu pada akhirnya menyebabkan penyalahgunaan kekuasaan (abuse of power).

Inilah yang menurut Thomas Ferguson dalam Investment Theory of Party Competition (1995) sebagai fenomena sistem politik yang dikendalikan oleh uang (money driven political system). Dalam kondisi demikian, sulit diharapkan kepala daerah konsisten melaksanakan janji-janji politiknya dalam memperjuangkan kepentingan rakyat.

Begitulah jika kekuasaan dikendalikan politisi musang berbulu ayam. Mereka menjalankan mandat kekuasaan tanpa berbasis nilai, etika, moral, dan menghalalkan segala cara. Mereka adalah Machiavellistik, yang memanfaatkan kekuasaan untuk mengejar kekayaan dan kejayaan dengan melakukan segala cara, meski melabrak etika dan moral.

Dalam bukunya, The Prince (Sang Pangeran), Machievielli mengajarkan seorang pangeran untuk tidak berbuat baik demi mempertahankan kekuasaannya. “Seorang penguasa yang cerdik tak harus menepati kata-katanya. Seorang pangeran jangan kehabisan alasan baik untuk memanis-maniskan pelanggaran janjinya,” pesan Machiavelli.

Tatkala kekuasaannya terancam, Machiavelli menilai, penguasa dapat berbuat yang tidak menyenangkan warganya, termasuk melakukan kekerasan sehingga memunculkan ketakutan warganya. “Orang selayaknya bisa ditakuti dan dicintai sekaligus. Tetapi, lebih aman ditakuti daripada dicintai."

Politisi berwatak musang, menjelma buas dalam menjalankan kekuasaan. Politik dan etika, sejatinya tidak dapat dipisahkan. Etika mengajar penguasa untuk mengaktualisasikan sikap baik, jujur, integritas, sense of crisis, dan tidak mementingkan golongan tertentu. Etika menyangkut tanggungjawab (ethic of responsibilty). Dalam kekuasaan, etika politik dipahami sebagai tanggungjawab (politic of responsibility).

Bagi politisi musang berbulu ayam, etika justru menjadi penghalang, meski secara lisan, mereka selalu mengklaim, menjalankan mandat kekuasaan dengan etika. Namun, etika diaktualisasikan dengan kepura-puraan, menjungkir balikkan nilai-nilai, norma sosial, dan ajaran agama.

Politisi musang piawai menyembunyikan perilaku busuknya. Di hadapan warga, mereka menekankan pentingnya kejujuran. Namun, perilaku mereka justru penuh cela.

Mereka melakoni politik pragmatis, yang berorientasi jangka pendek, yang lebih mementingkan tujuan untuk berkuasa, ketimbang apa yang akan dilakukan saat berkuasa.

Baginya, berkuasa adalah tujuan akhir, bukan melakukan pembaharuan kebijakan publik sebagai hasil dari berkuasa. Implikasinya, mereka melabrak etika, aturan main, mengabaikan moralitas, dan mengikari janji politik. Karenanya, waspadalah dengan lakon politisi musang berbulu ayam.