Negeri Serumpun Kembali Rukun

AKARPADINEWS.COM | PERTEMUAN yang berlangsung di Hotel Shangri La, Singapura, 7 November 2015, menggoreskan sejarah bagi masa depan Tiongkok dan Taiwan. Dua negeri serumpun itu sepakat mengakhiri perseteruan yang sudah berlangsung sejak tahun 1949. Kesepakatan damai itu dikukuhkan Presiden Tiongkok, Xi Jinping dan Presiden Taiwan, Ma Ying-jeou.

Xi yang mengenakan setelan jas gelap, dengan dasi berwarna merah dan Ma yang menggunakan dasi biru, terlihat begitu bersahabat. Di hadapan kamera, kedua pemimpin itu saling berjabat tangan sekitar satu menit lamanya. Mereka juga saling menebar senyum, seraya meladeni permintaan wartawan yang mengabadikan momen tersebut. Setelah itu, keduanya meninggalkan wartawan untuk menggelar pertemuan tertutup yang berlangsung sekitar satu jam di hotel itu.

"Hari ini akan dikenang dalam sejarah," ujar Xi yang juga menjabat Sekretaris Jenderal Komite Sentral Partai Komunis Tiongkok (CPC) saat memberikan sambutannya. Ma pun menganggap pertemuannya dengan Xi sebagai awalan yang baik bagi masa depan Taiwan-Tiongkok. Dia menegaskan, Taiwan menaruh harapan besar terhadap kebangkitan Tiongkok.

Xi menekankan pentingnya kedua pihak melaksanakan "Konsensus 1992" yang menjadi prinsip penyatuan Tiongkok-Taiwan dan menentang gerakan separatisme Taiwan. Konsensus 1992 sebelumnya diklaim Tiongkok sebagai kesepakatan politik yang mengukuhkan penyatuan Tiongkok. Sementara Taiwan menentang klaim itu.

"Kedua belah pihak (Tiongkok-Taiwan) satu negara. Itu fakta dan hukum dasar yang tidak pernah berubah dan tidak akan pernah berubah," tegas Xi. Dia menyerukan, kedua belah pihak meningkatkan kerjasama demi meningkatkan kesejahteraan rakyat serta bersama-sama mendorong kebangkitan Tiongkok. Ma juga menegaskan, "Kami duduk bersama untuk mencegah terulangnya tragedi masa lalu, mencegah hilangnya perdamaian, dan memungkinkan generasi akan datang meraih masa depan yang cerah."

Pertemuan itu bersejarah karena merupakan kali pertama para pemimpin Tiongkok-Taiwan berjabat tangan dan saling berhadapan di seberang meja setelah 66 tahun lamanya berseteru. Hubungan Tiongkok-Taiwan terputus ketika Partai Nasionalis Tiongkok (Kuomintang/KMT), yang dipimpin Chiang Kai-shek berseberangan dengan Mao Tse-tung yang memproklamasikan berdirinya Republik Rakyat Tiongkok menggantikan Republik Tiongkok yang dibentuk pada tahun 1912.

Republik Tiongkok berdiri, dengan ibu kota Nanjing, menyusul pecahnya Revolusi Tiongkok yang dilancarkan Sun Yat-sen dan Kuomintang yang menjatuhkan kekuasaan Dinasti Qing yang berkuasa (1644-1911). Dinasti itu didirikan orang Manchuria dari klan Aisin Gioro, yang mempertahankan tata cara pemerintahan dinasti sebelumnya serta meleburkan diri ke dalam entitas Tiongkok.

Wilayah kekuasaan Republik Tiongkok meliputi Taiwan, Kepulauan Pescadores, Quemoy, dan Kepulauan Matsu, Tiongkok Daratan, Hong Kong dan Makau. Awalnya, Republik Tiongkok hanya Tiongkok Daratan. Namun,

pemerintahannya di daratan Tiongkok berakhir pada tahun 1949 saat Partai Komunis Tiongkok menggulingkan rezim Kuomintang.  Kemudian, 1 Oktober 1949, Mao Tse-tung memproklamasikan berdirinya Republik Rakyat Tiongkok (RRC) menggantikan Republik China dan menyatakan Taiwan merupakan propinsi ke-23 RRC.

Chiang menentang keputusan Mao itu. Kemudian, terjadilah perang saudara selama 1945-1949 di daratan Tiongkok. Kaum nasionalis kalah dalam peperangan itu yang kemudian memaksa mereka menyeberang ke Pulau Formosa yang kini dikenal Taiwan untuk berlindung. Sejak itulah, Pemerintah Republik Tiongkok pindah ke Taiwan. Kaum nasionalis lalu mengklaim paling sah sebagai penguasa seluruh Tiongkok, termasuk wilayah daratan.

Konflik bersaudara usai Perang Dunia II itu memancing Amerika Serikat (AS) untuk turut campur. AS berkepentingan menancapkan pengaruhnya di daratan Tiongkok. Namun, AS yang seakan-akan menjadi juru damai, nyatanya lebih memihak ke Taiwan karena bisa diajak kompromi. Tatkala peperangan terjadi, AS lalu mengirim bantuan senjata, uang dan sebagainya, untuk memperkuat armada tempur pasukan Kuomintang.

AS juga gencar membangun kampanye antikomunis yang turut memperkuat posisi Taiwan di dunia internasional. AS berkepentingan terhadap Taiwan guna memastikan keamanan transportasi dan perdagangannya, termasuk hak-hak lainnya.

Namun, upaya mengalahkan kekuatan komunis tidak mudah. Pasalnya, Mao berhasil melakukan penetrasi dengan sehingga mampu menggalang kekuatan rakyat untuk menghadapi peperangan. Mao berhasil mengerahkan kaum tani karena menjanjikan penguasaan terhadap tanah-tanah kepada petani.

Propaganda itu membuat kekuatan komunis mengakar di desa-desa yang menjadi basis kekuatan Tentara Pembebasan Rakyat (People’s Liberation Army).

Kekuatan komunis begitu luar biasa, melancarkan serangan ke Kuomintang yang dianggap penghianat. Sebelum perang saudara pecah, Mao dan Chiang sebenarnya berinisiatif untuk menyelesaikan perseteruan. Keduanya sempat bertemu di kota bagian barat daya China, Chongqing pada tahun 1945. Namun, gagal mencegah terjadinya perang sipil.

Presiden Xi mengakui kawasan di Selat Taiwan sering dibayangi konfrontasi militer. Namun, dia menegaskan, persaudaraan antara warga tidak terputus sejak negaranya terisolasi di tahun 1980-an. "Tidak ada kekuatan yang dapat menarik kita untuk terpisah, karena kita adalah saudara, dihubungkan dengan daging dan tulang kita. Kami adalah satu keluarga yang darahnya lebih tebal dari air," ucap Xi. Ma juga menyatakan, konflik dan konfrontasi antara kedua negara tidak akan ada lagi. Dia mengharap, segala sengketa diselesaikan dengan cara damai.

Cheng You-ping, kepala pusat penelitian politik dan ekonomi Universitas Taipei mengatakan, pertemuan itu menunjukkan kedua belah pihak berbagi keprihatinan. "Kami memang satu keluarga dan komunitas, takdir yang tidak bisa dipisahkan," katanya. "Para pemimpin nyaman satu sama lain. Mereka tidak bertindak seperti orang asing yang belum pernah bertemu sebelumnya. Hal ini sangat menyentuh," imbuhnya.

Zhu Weidong dari Taiwan Research Institute di Akademi Ilmu Sosial China mengatakan, tidak mudah mengajak pemimpin kedua negara untuk duduk bersama, dan bertemu untuk membicarakan masalah yang sangat krusial. "Pertemuan ini akan mengatur masa depan dan tentu memainkan peran yang kuat dalam komunikasi masa depan."

Li Mingjiang, profesor Nanyang Technological University di Singapura menilai, pertemuan itu memberikan arti baru. Selama kedua belah pihak tetap berpegang pada prinsip satu-China, pertemuan Xi-Ma, tidak akan menjadi yang terakhir. "Jika semuanya berjalan dengan baik, ini bisa membantu menyelesaikan banyak masalah antara kedua belah pihak," katanya. "Pertemuan Xi-Ma bukan puncak dari kemajuan dalam hubungan lintas-Selat dalam beberapa tahun terakhir, tapi awal yang baru," kata Li.

Kebijakan Pemerintah Taiwan yang merapat ke Tiongkok tidak terlepas dari arah politik pemerintahan yang dipimpin Ma. Selama kampanye Pemilihan Presiden tahun 2008 lalu, Ma gencar menekankan pentingnya harmonisasi hubungan Taiwan-Tiongkok. Ma menyakini, Taiwan-Tiongkok adalah satu leluhur, yang diwarisi nilai, tradisi, dan budaya yang sama.

Kebijakan politik luar negeri Ma itu ditentang oposisi, Partai Progresif Demokratik (DPP). Alasannya, penyatuan Taiwan-China hanya menguntungkan Tiongkok. Namun, Ma menegaskan, masyarakat Taiwan juga diuntungkan daripada terus-terus melakukan konfrontasi. Setelah terpilih sebagai presiden, Ma pun mendorong interaksi antar masyarakat Taiwan-Tiongkok dengan membuka rute Taiwan-Tiongkok.

Di era kepemimpinan Ma, Taiwan-Tiongkok telah menandatangani 23 perjanjian. Lebih dari 40.000 pelajar Taiwa juga ikut program pertukaran pelajar dengan Tiongkok. Saat ini, lebih dari 8 juta wisatawan melakukan perjalanan Taiwan-Tiongkok setiap tahun. Neraca perdagangan kedua negara setiap tahun juga mencapai lebih dari US$170 miliar. "Saat ini, kita berada di persimpangan jalan untuk memilih arah dan jalan bagi pembangunan masa depan," ujarnya.

Dunia internasional memang kurang mengakui Taiwan sebagai sebuah negara. Namun, Taiwan didukung AS mampu layaknya negara yang berdaulat, yang dijalankan pemerintahan, memiliki wilayah, dan penduduk. Perekonomian Taiwan juga berkembang pesat. Pada tahun 1990-an, Taiwan disebut-sebut sebagai New Industrialies Countries (NICs). Taiwan juga aktif dalam forum Kerja Sama Asia Pasifik (APEC), Bank Pembangunan Asia (ADB). Kamar Dagang Internasional (ICC), dan anggota Organisasi Perdagangan Dunia (WTO), dan sebagainya.

Sementara Tiongkok tak suka dengan klaim-klaim Taiwan sebagai negara tersendiri. Karenanya, militer Tiongkok seringkali bermanuver untuk mengintimidasi Taiwan. Di bawah kekuasaan Xi, Tiongkok menyadari jika cara-cara mengedepankan kekuatan bersenjata tidak ampuh untuk mengajak Taiwan bersatu. Tiongkok pun menawarkan kepada Taiwan untuk menjadi daerah khusus dengan sistem pemerintahan sendiri yang demokratis. Kebijakan yang cenderung akomodatif itu juga dilakukan Tiongkok untuk memperoleh kembali Hongkong tahun 1997 dan Makau tahun 1998, yang pernah dikuasai Inggris dan Portugis.

Namun, tidak semudah itu bagi Tiongkok meluluhkan Taiwan. Manuver Tiongkok direspons dengan upaya diplomatik Taiwan yang gencar menggalang dukungan internasional, khususnya AS. Di tahun 1995, tatkala hubungan dengan Tiongkok memanas, Presiden Taiwan, Lee Teng Hui, menggalang dukungan AS. Lee menemui Presiden AS, Bill Clinton untuk memberikan dukungan militer menghadapi Tiongkok. Upaya itu berhasil. AS menjadi benteng bagi Taiwan. Tatkala Tiongkok melakukan uji coba rudalnya di Selat Taiwan pada Maret 1996 lalu, AS mengerahkan armada Angkatan Laut.

Kemarahan Tiongkok pernah memuncak tatkala Partai Demokratik Progresif menyuarakan kemerdekaan Taiwan. Tiongkok menebar ancaman untuk berperang, dengan menggelar latihan militer di Selat Taiwan. Moncong rudal pun diarahkan ke Taiwan. Militer Taiwan rupanya melakukan langkah serupa dengan menggelar latihan militer besar-besaran yang dilengkapi senjata modern.

Rukunnya Tiongkok dan Taiwan tentu membuyarkan kepentingan AS yang telah lama membangun kerjasama dengan Taiwan guna menangkal ekspansi kebangkitan China dengan komunismenya di kawasan Asia Pasifik. Paman Sam pun membidik kawasan Asia Pasifik dan berupaya menyakinkan negara-negara di kawasan itu akan pemerataan kemakmuran.

Kawasan Asia Pasifik memang sangat strategis bagi sejumlah negara, termasuk AS dan Tiongkok, karena telah menjadi poros ekonomi global. AS berupaya mendorong terbentuknya Kerja sama Trans Pasifik untuk kepentingan ekonomi domestiknya. Inisiatif itu didukung Australia, Selandia Baru, Malaysia, Brunei Darussalam, Singapura, Vietnam, Chili, dan Peru. Sembilan negara tersebut sepakat menerapkan perdagangan bebas dengan standar produk yang tinggi. Kesepakatan itu tak lain mengkritik Tiongkok yang memproduksi produk yang berkualitas rendah, dengan harga yang murah. Tiongkok menjadi negara yang produksinya berlebih (over production) yang menggempur pasar-pasar global dengan harga-harga murah. Politik dagang berbau damping itu membuat kalang kabut negara-negara lain yang memproduksi barang sejenis.

AS juga berupaya mendapat simpati dari negara-negara Asia Tenggara seperti Vietnam, Malaysia, Taiwan, Brunei Darusalam dan Filipina, yang renggang hubungannya dengan Tiongkok lantaran sengketa wilayah di Laut Cina Selatan. Di Pulau Spratly, Laut Cina Selatan, AS pernah mengirimkan armada militernya dengan alasan ingin melindungi Taiwan dari ancaman Tiongkok.

AS juga menjadikan Jepang dan Korea Selatan sebagai pangkalan militernya. Langkah militer itu merupakan upaya AS menanggapi kebangkitan militer Tiongkok. Beijing memang meningkatkan biaya dan kemampuan militernya, dan makin agresif di perairan laut yang diklaimnya sebagai kedaulatan negara. Tiongkok berkepentingan menguasai Laut China Selatan karena kabarnya kaya akan minyak dan gas. Sebagai negara industri, Tiongkok membutuhkan suplai bahan bakar. Konsumsi minyak di negara itu mencapai 2,5 miliar barel per kapita per tahun. Hal itu yang membuat Tiongkok sering kali mengarahkan moncong senjatanya ke negara-negara yang berbatasan dengan Laut Cina Selatan.

Upaya AS itu dicermati. Tiongkok memperingatkan AS untuk menghormati hak-haknya di kawasan Asia Pasifik. Tiongkok juga menuding AS memprovokasi dan mencampuri sengketa wilayah di Laut China Selatan. Tiongkok tidak diam dengan upaya yang dilakukan AS itu.

Dalam kesempatan itu, Xi juga menegaskan negaranya bersama negara-negara tetangga bahu membahu menjaga perdamaian dan stabilitas di Asia. Xi menyerukan rakyat negara-negara Asia untuk saling meningkatkan kepercayaan, tidak menganggap satu sama lain sebagai musuh, dan bersama-sama menjaga perdamaian dan stabilitas regional, sehingga menciptakan kondisi yang menguntungkan untuk pengembangan dan kesejahteraan rakyat.

Xi juga menyerukan agar negara-negara Asia mengeksplorasi kekuatannya untuk memetakan arah kerjasama masa depan dan mendorongan masing-masing negara untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Dia meminta masyarakat dari negara-negara Asia untuk mengkoordinasikan upaya-upaya meningkatkan tata kelola keamanan regional.

"Perselisihan harus diselesaikan melalui cara-cara damai dan negosiasi," ucap Xi seraya menekankan pentingnya keterbukaan dan keterlibatan masyarakat di kawasan Asia. Xi juga menyerukan rakyat negara-negara Asia untuk meningkatkan pengakuan kolektif nilai-nilai Asia dan memperluas interaksi antar warga negara (people to people).