Demokrasi Indonesia Cacat

Demokrasi Indonesia dikategorikan sebagai demokrasi cacat (flawed democracy), berdasarkan laporan The Economist Intelligence Unit (EIU) 2025 ihwal Indeks Demokrasi 2024, di mana Indeks Demokrasi Indonesia mencapai skor 6,44 dari skala tertinggi 10.

Pandangan demikian mengemuka pada pengantar Sarasehan Kebangsaan Gerakan Nurani Bangsa (GNB) yang disampaikan Ibu Shinta Nuriyah Abdurrahman Wahid, Selasa (8/7/25) di Graha Oikumene - PGI, Salemba, Jakarta.

Cacatnya demokrasi kian jelas terbaca dalam diskusi pleno dengan para pemantik: Gubernur Lemhannas Ace Hasan Syadzili, Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto, Moh. Mahfud MD,  Bivitri Susanti, Uni Lubis, Vivi Alatas, dan Suyoto.

Antara lain mengemuka dari paparan Wakil Menteri Dalam Negeri, yang mengemukakan kurang setaranya kualitas para Kepala Daerah, hasil Pemilu 2024. Itu sebabnya, pemerintah melakukan berbagai upaya, seperti retret para Kepala Daerah.

Ia membuka diri atas berbagai kritik atas penyelenggaraan retret yang dianggap militeristik tersebut. Ia mengaku memahami kekuatiran yang melatari kritik tersebut. Akan halnya Bivitri mengemukakan ihwal fenomena autocratic legalism, penggunaan hukum untuk melegitimasi tindakan-tindakan yang tidak demokratis.  

Antara lain dengan melonggarkan batasan konstitusional yang memudahkan penguasa menggunakan instrumen hukum, sehingga seolah-olah tindakan yang dilakukan benar. Padahal, sebenarnya sudah melanggar prinsip negara hukum, bahkan ke arah otoritarianisme.

Moh Mahfud MD mengajak khalayak Sarasehan Kebangsaan, itu membaca buku Prabowo Subianto yang bertajuk Paradoks Indonesia. Buku itu menggambarkan realitas Indonesia.  Sedangkan Gubernur Lemhannas, lebih berbicara tentang sistem pertahanan dan keamanan negara. Terutama kini ketika kita memasuki perubahan era.

Sedangkan Uni Lubis dan Komaruddin Hidayat lebih bicara ihwal kondisi obyektif media dan dinamikanya, tak hanya soal jurnalisma.

Nilai-nilai Pancasila

Ketika menyampaikan pengantar sarasehan, Ibu Sinta Nuriyah Abdurrahman Wahid mengemukakan, Indonesia, sebagai negara demokrasi terbesar di Asia Tenggara, telah melalui berbagai tahapan penting dalam perjalanan demokratisasinya. Terbaru adalah Pemilihan umum 2024 yang memilih Presiden dan Wakil Presiden serta Anggota Legislatif di Tingkat Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota periode 2024-2029.

"Demokrasi menjadi pilihan bangsa Indonesia pasca reformasi 1998. Sebuah sistem yang mendasarkan prinsip daulat tertinggi di tangan rakyat sebagai jalan menuju Indonesia maju," ungkapnya.

"Pemerintah ditupang kekuasaan legislatif dan yudikatif mendapat amanat rakyat untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, memajukan kesejahteraan umum dan melindungi segenap bangsa Indonesia," tambahnya.

Menurutnya, titik tolak bangsa Indonesia untuk terus membangun adalah nilai – nilai yang terkandung dalam Pancasila serta konstitusi yang berfungsi sebagai pondasi dan panduan arah masa depan Indonesia yang harus dicapai.

"Pemerintahan dan pembangunan sosial, ekonomi, politik serta kemajuan teknologi bangsa harus bisa merefleksikan sila – sila Pancasila sekaligus mewujudkan cita – cita bersama bangsa yaitu negara Indonesia yang adil, makmur sentosa dan bermartabat," paparnya.

"Selain kemajuan, pembangunan dan demokratisasi Indonesia juga menampilkan sisi gelapnya. Ketimpangan semakin lebar, tahun 2004 Gini ratio Indonesia 0,32 sementara tahun 2024 mencapai 0,387. Menurut World Bank, 60 persen warga Indonesia pada tahun 2024 dikategorikan miskin,"ujarnya.

Persoalan diatas juga diperparah dengan hilangnya nilai kepatutan dan etik yang ditunjukkan oleh elit penyelenggara negara. Semua elemen bangsa (penyelenggara negara, pemerintah, masyarakat dan pelaku bisnis) perlu menjaga dan merawat nilai-nilai kebangsaan dan kemaslahatan rakyat demi keutuhan dan kesatuan bangsa Indonesia, sebagaimana amanat konstitusi.

Pertanyaan mendasarnya adalah, dengan kondisi dan modal bangsa yang ada saat ini, mampukah Indonesia pada tahun 2045 mencapai Indonesia emas seperti yang dicitakan oleh para pendiri bangsa ?

Sarasehan yang diselenggarakan selama satu hari penuh, itu diawali dengan diskusi pleno sebagai pemantik diskusi, yaitu GNB menyakini perlunya upaya khusus untuk merawat bangsa dan negara Indonesia, utamanya di masa penting transisi kepemimpinan Indonesia seperti Pemilu Raya 2024.

Meningkatkan Kualitas Demokrasi

GNB melibatkan tokoh-tokoh bangsa dan para penggerak dari berbagai latar belakang. Bertekad merangkai semangat dan harapan untuk Indonesia Jaya dengan bertumpu pada nilai-nilai luhur bangsa dan cita-cita kemerdekaan bangsa Indonesia.

Sarasehan Kebangsaan itu sendiri dimaksudkan sebagai ruang bersama para ahli dan tokoh kunci Indonesia untuk merefleksikan kembali dinamika kehidupan berbangsa dan bernegara dalam konteks kekinian.

Selain itu, sarasehan ini digelar dalam mencermati kondisi sosial, ekonomi, politik, pembangunan demokrasi dan hukum saat ini ?serta mengidentifikasi tantangan dalam kehidupan berbangsa bernegara ke depan. ?

Kemudian, mengembangkan alternatif rekomendasi strategis untuk meningkatkan kualitas demokrasi, pembangunan dan partisipasi publik berlandaskan nilai etik, moral serta ?keadaban publik. ?

Sarasehan Kebangsaan diniatkan sebagai platform untuk membahas secara mendalam tentang dinamika demokrasi dan tata kelola pemerintahan, hukum, hak asasi manusia, pemberantasan korupsi, ekonomi dan media serta tantangan bangsa ke depan. Melalui sarasehan ini, diharapkan akan muncul rumusan bersama dan komitmen kolektif untuk memajukan Indonesia berbasis nilai etik bangsa dan keadaban publik.

GNB merupakan gerakan etis dan non-partisan untuk memperkuat ikatan utas cita Indonesia, diprakarsai oleh Ibu Sinta Nuriyah Abdurrahman Wahid, Prof. Dr. M. Quraish Shihab, KH. Ahmad Mustofa Bisri, Mgr. Ignatius Kardinal Suharyo Pr, Romo Frans Magniz-Suseno SJ, Prof. Dr. Amin Abdullah, Alissa Q Wahid, dan Lukman Hakim Saifuddin.

Kegiatan ini bertujuan untuk merefleksikan dan mengkritisi, juga menginspirasi tindakan konkret yang dapat diambil untuk memastikan bahwa Indonesia tidak hanya bertahan dalam menghadapi tantangan, tetapi juga berkembang dan bertumbuh.

Sarasehan ini akan menjadi salah satu inisiatif penting dalam rangka menyatukan kembali potensi bangsa untuk bersama-sama membangun fondasi yang lebih kuat untuk masa depan yang lebih baik berlandaskan cerminan nilai etik, moral bangsa yang beradab.

Dalam aktivitasnya, GNB digerakkan oleh sejumlah tokoh : Alissa Q Wahid, Lukman Hakim Saifuddin, Karlina R. Supelli, Prof. Dr. Siti Ruhaini Dzuhayatin, Pendeta Jacky Manuputty, Pendeta Gomar Gultom, Romo A Setyo Wibowo SJ.

Sejumlah tokoh hadir sebagai peserta aktif, seperti Sudirman Said, Halida Hatta, Errie Hardjapamekas, Titi Anggraini, Saiful Mudjani, Harkristuti Harkrisnowo, Melani Budianta, Budiman Tanuredjo, Okky Madasari, Sujiwo Tejo, Syamsuddin Ch. Haesy, A. Setyo Wibowo, Diah Saminarsih, dan lain-lain. | delanova