Dalam Pusaran Konflik Kepentingan

AKARPADINEWS.COM | SAAT kali pertama berpidato sebagai Presiden Republik Indonesia ke-7 di hadapan anggota DPR/MPR di Jakarta, 20 Oktober 2014 lalu, Joko Widodo (Jokowi) menyerukan, seluruh elemen bangsa bersama-sama melanjutkan ujian sejarah berikutnya yang maha berat, yakni mewujudkan Indonesia yang berdaulat di bidang politik, berdikari di bidang ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan.

Presiden Jokowi menyakini, tugas yang berat itu bisa dipikul bersama dengan persatuan, gotong royong, dan kerja keras. "Persatuan dan gotong royong adalah syarat bagi kita untuk menjadi bangsa besar. Kita tidak akan pernah besar jika terjebak dalam keterbelahan dan keterpecahan. Dan, kita tidak pernah betul-betul merdeka tanpa kerja keras," serunya. Menurut Jokowi, negara ini akan semakin kuat dan berwibawa jika semua lembaga negara bekerja memanggul mandat konstitusi. "Inilah, momen sejarah bagi kita semua untuk bergerak bersama untuk bekerja, bekerja, dan bekerja."

Kutipan pidato Jokowi itu menekankan pentingnya rekonsiliasi, menyatukan lagi kekuatan elemen bangsa yang terpolarisasi akibat perseteruan di ajang Pemilihan Presiden 2014 lalu. Perhelatan politik lima tahun itu memang begitu menguras energi. Hampir di semua elemen, terpolarasi ke dua kubu calon presiden dan calon wakil presiden, Jokowi-JK dan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa.

Kedua kubu saling klaim kemenangan. Masyarakat pun ikut terbelah akibat dijejali informasi yang disebarkan para pendukung dan simpatisan masing-masing kandidat di media massa dan media sosial. Disayangkan pula media massa, baik cetak dan eletronik, tak memainkan peran sebagai mediasi. Beberapa media justru terjebak dalam pertarungan politik lantaran memiliki agenda politik sesuai kepentingan politik pemiliknya.

Untungnya, ketegangan politik tidak memunculkan konflik sosial. Pemilu berakhir damai. Hal itu menunjukan rakyat makin rasional dalam menyikapi perbedaan sebagai dinamika berdemokrasi. Suksesi tidak menjerumuskan bangsa ini ke kubangan konflik berdarah seperti yang dialami Thailand, Mesir, Irak, Libya, Suriah, dan Ukraina.

Rekonsiliasi Mandek

Namun, di tataran elit, pasca Pilpres, dua kubu gagal membangun rekonsiliasi. Kedua kubu sulit bersatu. Kalah di ajang Pilpres, Kubu Prabowo-Hatta yang tergabung dalam Koalisi Merah Putih (KMP), menggalang kekuatan di parlemen. Mereka berhasil menutup celah bagi Koalisi Indonesia Hebat (KIH), pendukung Jokowi JK, untuk menduduki jabatan strategis di DPR. KMP juga merebut seluruh jabatan pimpinan MPR.

Dominasi (Gerindra, PAN, Golkar, PKS, dan PPP), ditambah dengan Demokrat di parlemen, membuat KIH dihantui kekhawatiran tak mampu membendung manuver politik KMP yang dapat menghambat kinerja pemerintah, khususnya terkait pembahasan penganggaran, penyusunan undang-undang, maupun pengawasan jalannya roda pemerintahan. Bahkan, muncul pula isu, KMP bakal menjatuhkan Jokowi dari kursi presiden (impeachment). Kekhawatiran yang terlalu berlebihan.

Perseteruan makin meruncing tatkala pemerintah melakukan upaya pecah belah kekuatan KMP di parlemen. Pemerintah lewat Kementerian Hukum dan HAM terkesan mengintervensi dengan memanfaatkan konflik internal partai yang tergabung dalam KMP, yaitu Golkar dan PPP. Pemerintah terkesan lebih memihak elit partai Golkar dan PPP yang bersedia berpisah dengan KMP. Caranya, merangkul Ketua Umum Partai Golkar Munas Ancol, Agung Laksono maupun Ketua Umum PPP Romahurmuziy.

Tapi, tak dinyana. Jokowi justru merangkul Partai Amanat Nasional (PAN). Partai yang dipimpin Zulkifli Hasan itu merapat ke gerbong pemerintah lantaran berdalih konflik KMP dan KIH, menjadi bagian dari masalah saat ini, khususnya ekonomi yang tengah terpuruk. Sementara di sisi lain, masyarakat menanti kerja nyata pemerintah yang hasilnya dirasakan langsung.

Manuver ala PAN, bukan sesuatu yang aneh. Politik dua kaki kerap dilakoni politisi demi kepentingan. PAN memang berhak mengubah haluan politiknya menjadi pendukung pemerintah, apalagi mengatasnamakan kepentingan rakyat. Masalahnya, apa benar perubahan haluan politik itu untuk kepentingan rakyat, bukan bermotif mendapatkan jatah kekuasaan di pemerintahan?

Ketua Dewan Kehormatan PAN, Amien Rais pernah membantah jika partainya membelot karena kursi menteri. Dia mengklaim adalah hal yang remeh temeh jika membujuk PAN masuk ke pemerintahan agar jumlah dukungan pemerintah di parlemen menjadi lebih besar dari oposisi dan PAN dikasih imbalan dua atau tiga kursi kabinet. 

Menurut dia, jika demikian yang terjadi, maka ada usaha pecah belah kekuatan politik yang membuat panggung politik lebih runyam dan gaduh. Nyatanya, partai besutan Amien Rais terang-terangan mengusulkan menteri. Wakil Ketua Umum PAN Totok Daryanto mengatakan, partainya mengusulkan lima nama calon menteri kepada Jokowi.

Rezim berkuasa saat ini, berupaya melemahkan kekuataan penyeimbang di parlemen. Kekhawatiran berlebihan jika dominasi KMP akan menghambat laju kinerja pemerintahan. Padahal, dalam berdemokrasi, sebagai kekuatan penyeimbang, KMP memiliki peran yang sama pentingnya dengan pemerintah.

Tanpa kekuatan penyeimbang, maka kekuasaan akan rawan disalahgunakan. Rezim yang berkuasa saat ini, perlu menempatkan kekuatan penyeimbang sebagai bagian penting dalam proses demokratisasi. Mereka yang berada di luar struktur kekuasaan harus memastikan arah kekuasaan tidak menyimpang dari konstitusi. Oposisi juga tidak selamanya berperan sebagai "musuh" pemerintah. Jangan dipandang oposisi sebagai setan (devil) yang selalu menganggu pemerintahan.

Namun, pahami peran oposisi sebagai malaikat yang selalu mengingatkan penguasa agar melaksanakan mandat kekuasaan secara bertanggungjawab (accountability). Negara yang sangat luas dengan kompleksitas masalah yang dihadapi, tidak cukup diselesaikan hanya mengandalkan pemerintah. Karenanya, oposisi yang baik adalah melakukan pengawasan, kritik, sekaligus memberikan rekomendasi yang cerdas kepada pemerintah.

Tekanan Partai Politik

Tarik menarik kepentingan juga nampak dalam urusan penempatan jatah kursi menteri. Tekanan partai politik begitu kuat mempengarui Jokowi dalam menentukan para pembantunya. Jokowi bukan petinggi partai. Dia bukan orang nomor satu di PDIP yang menjadi kendaraan politik utamanya.

Dalam kondisi demikian, Jokowi rentan ditunggangi para pentolan partai. Inilah dilema Jokowi. Jika pecah kongsi dengan Megawati Soekarnoputri, Ketua Umum PDIP, makin sulit bagi Jokowi mengendalikan kekuatan politik.

Namun, sebagai seorang Kepala Negara, Jokowi seharusnya tidak bisa tunduk dengan politisi lain. Dia hanya tunduk kepada rakyat yang memberikan mandat kekuasaan kepadanya. Jokowi adalah pelayan rakyat, bukan pelayan bos-bos partai.

Tatkala menjadi presiden, loyalitas Jokowi kepada partai harusnya berhenti. Seperti dinyatakan Presiden ke-35 Amerika Serikat John F Kennedy, "My loyalty to my party ends where my loyalty to my country begins."

Namun, Jokowi naga-naganya kewalahan menghadapi manuver parai politik, yang justru dilakoni partai pendukung utamanya: PDIP. Baru menjalankan mandat kekuasaan selama enam bulan, beberapa pentolan PDIP gencar mendesak Jokowi agar merombak kabinet (reshuffle).

Melorotnya kinerja Kabinet Kerja dijadikan amunisi untuk menekan Jokowi mengganti menteri. Mereka menggoreng isu reshuffle, meski secara lisan ditegaskan, pergantian para menteri merupakan hak prerogatif Presiden. PDIP ngotot menambah kadernya di pemerintahan.

Pasalnya, partai pemenang Pemilihan Umum (Pemilu) Legislatif dengan perolehan 23.681.471 suara atau 18,95 persen itu, hanya diberikan empat jatah kursi di pemerintahan untuk kadernya. Mereka antara lain Puan Maharani (Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan), Tjahjo Kumolo (Menteri Dalam Negeri), Yasonna Laoly (Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia), dan AAGN Puspayoga (Menteri Koperasi dan UMKM).

PDIP pun rada alergi dengan menteri dari kalangan profesional yang diangkat Jokowi. Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri menyebut orang-orang non partai itu sebagai penumpang gelap di pemerintahan. Dia mencermati, gerakan antipartai, yang ditopang kekuataan modal, yang menyusup di lingkaran kekuasaan demi kepentingan tertentu. Megawati menganggapnya sebagai kelompok oportunis. "Mereka tidak berkerja keras membangun partai, tidak mengorganisir rakyat, kecuali menunggu, menunggu, dan selanjutnya menyalip di tikungan,” tegasnya.

Namun, orang-orang nonpartai berhasil menyusup ke Ring 1 Istana karena turut berjuang memenangkan Jokowi. Rini Soemarno misalnya. Dia bukan kader PDIP. Namun, sempat dekat dengan Megawati. Karenanya, dia dipercaya memimpin tim transisi guna mempersiapkan Kabinet Kerja. Manuvernya merapat ke Jokowi, mengantarkan Rini ke kursi Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN).  Belakang, Megawati dan Rini pecah kongsi.

Lalu, Andi Widjanjo. Dia dikenal sebagai tim sukses Jokowi. Dia pernah ditunjuk sebagai Deputi Tim Transisi oleh Jokowi. Andi Widjojanto pernah menjabat Sekretaris Kabinet. Di ajang Pilpres 2014 lalu, Andi selalu menempel di dekat Jokowi. Loyalis Megawati, Effendi Simbolon menuding Rini dan Andi sebagai penghianat. Lalu, Andrinof Chaniago, yang sempat menjabat Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas).

Andrinof dikenal sebagai pakar kebijakan publik dan anggaran yang mengajar di Universitas Indonesia (UI). Jelang Pilpres 2014, Andrinof yang merupakan pendiri lembaga survei Cyrus Surveyors Groups itu gencar menggalang dukungan publik lewat survei. Dia juga dikenal sebagai konsultan politik Jokowi.

Tekanan partai politik mengakibatkan menteri dari kalangan profesional itu tersingkir. Padahal, kinerja mereka tidak begitu mengecewakan. Publik justru menyoroti kinerja menteri dari partai politik, salah satunya kinerja Menteri Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. Jokowi juga pernah berjanji akan lebih dominan menempatkan orang-orang professional untuk menduduki kursi menteri.

12 Agustus lalu, enam menteri baru dilantik Presiden Jokowi. Mereka antara lain: Darmin Nasution (Menteri Koordinator Perekonomian menggantikan Sofyan Djalil), Luhut Binsar Pandjaitan (Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan menggantikan Tedjo Edhy Purdijatno), dan Rizal Ramli (Menteri Koordinator Kemaritiman menggantikan Indroyono Soesilo).

Lalu, Pramono Anung (Menteri Sekretaris Kabinet menggantikan Andi Widjajanto), dan Thomas Lembong (Menteri Perdagangan menggantikan Rachmat Gobel). Dari enam menteri yang direshuffle itu, yang selamat hanya Sofyan Djalil. Posisinya hanya digeser menjadi Menteri/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) menggantikan Andrinof Chaniago.

Perombakan kabinet memang sejalan dengan ekspektasi masyarakat. Hasil survei Poltracking Indonesia yang dirilis pertengahan April lalu di Jakarta menunjukan 41,8 persen, dari 1.200 total responden yang diwawancarai, mendukung Jokowi merombak kabinetnya. Hanya 28 persen responden yang tidak setuju. Publik mengharap, perombakan itu bisa mendongkrak kinerja kabinet.

Namun, perombakan kali terkesan dibumbui intervensi dari partai politik. Sulit dibantah, dipilihnya Pramono tidak terlepas dari tekanan PDIP. Pramono adalah politisi senior PDIP. Dia pernah menjabat sebagai Sekretaris Jenderal PDIP (2005-2010) dan Wakil Ketua DPR periode 2009-2014.

Sementara Andi Widjojanto dan Andrinof terdepak dari kabinet lantaran tidak memiliki dukungan politik. Sementara terdepaknya Tedjo dari jabatan Menteri Koordinator bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) lantaran pertimbangan proporsionalitas jatah menteri dari partai politik.

Tedjo merupakan politisi Partai Nasional Demokrat (Nasdem). Di ajang Pemilu Legislatif, partai besutan Surya Paloh itu mendapatkan 8.402.812 suara atau 6,72 persen. Meski demikian, Nasdem mendapatkan tiga jatah menteri dan jaksa agung, yakni Siti Nurbaya (Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan), Ferry Mursyidan Baldan (Menteri Agraria dan Tata Ruang), Tedjo Edy Purdjiatno (Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan) dan menempatkan HM Prasetyo sebagai Jaksa Agung.

Masuknya menteri baru nyatanya sempat memunculkan gaduh di internal pemerintahan. Selang beberapa hari dilantik Presiden, Rizal Ramli, Menteri Koordinator Maritim dan Sumberdaya, mengkritik kebijakan tentang 32.000 MW listrik yang menurutnya tak masuk akal. Dia juga mengkritik tentang pembelian pesawat Airbus 350 oleh Garuda untuk melayani rute Eropa tak lagi menarik. Pernyataan Rizal Ramli itu membuat berang Jusuf Kalla dan Rini Soewandi. 

Kalla memperingatkan Rizal Ramli tidak sembarang berbicara. Namun, Rizal Ramli justru menantang JK berdebat di depan publik. Kritik Rizal Ramli pun memancing sorotan publik. Pasalnya, pembangunan pembangkit listrik 32.000 MW itu bergeser menjadi isu konflik kepentingan kelompok tertentu. Kisruh di internal kabinet itu pun memaksa Jokowi turun tangan. Jangan sampai, para pembantunya hanya ribut, daripada melaksanakan tugasnya sebagai pembantu presiden.

Konflik kepentingan yang membuat Jokowi kewalahan juga terkait polemik penetapan Komisaris Jenderal Polisi Budi Gunawan sebagai calon Kapolri tunggal. Sementara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Budi Gunawan sebagai tersangka tersangka korupsi saat menjabat Kepala Biro Pembinaan Karier Deputi Sumber Daya Manusia Polri periode 2003-2006 dan jabatan lainnya di kepolisian.

Megawati dikabarkan sempat mempertanyakan alasan KPK menetapkan Budi Gunawan sebagai tersangka. Dua politisi PDIP Hasto Kristiyanto dan Sugianto Sabran pun tiba-tiba melancarkan serangan kepada Ketua KPK Abraham Samad dan Wakil Ketua Bambang Widjojanto. Hasto menuding Samad mengantongi dendam dengan Budi Gunawan. Sementara Abraham menegaskan, Budi Gunawan sejak lama mendapatkan catatan merah dari KPK. Hasto, yang kala itu menjabat Pelaksana Tugas Sekretaris Jenderal PDIP lalu mengubar sejumlah bukti keterlibatan Abraham dalam politik praktis.

Dia membeberkan pertemuannya dengan Abraham Samad tahun lalu. Samad disebutnya berupaya melobi agar menjadi calon wakil presiden, mendampingi Jokowi saat Pilpres 2014. Namun, harapan Samad itu kandas. Hasto pun curiga jika langkah KPK menetapkan Budi Gunawan, mantan ajudan Presiden Kelima Megawati itu sebagai tersangka disetir orang yang dendam, karena tidak menjadi wakil presiden berpasangan dengan Jokowi.

Hingga akhirnya, Abraham pun tersingkir dari jabatannya lantaran ditetapkan sebagai tersangka pemalsuan dokumen dan paspor. Status tersangka juga disandang Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto dalam dugaan kasus memerintahkan saksi sengketa Pilkada Kotawaringin Barat bersumpah palsu. Sejak itu, KPK berjalan tanpa kepala. Publik pun marah. Turun ke jalan menentang upaya pelemahan KPK.

Konflik kepentingan juga terungkap saat Bareskrim Polri berupaya mengungkap dugaan korupsi di Pelindo II. Direktur Utama Pelindu II, RJ Lino terkesan mendapat perlindungan Jusuf Kalla. Bahkan, dia mengancam akan mundur dari jabatannya lantaran terusik saat Bareskrim Polri melakukan penggeledahan. Sampai-sampai, Kabareskrim Budi Waseso dimutasi menjadi Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) lantaran menggeledah Pelindo II.

Konflik kepentingan di internal kabinet bisa kian nyata. Pasalnya, Jokowi dikelilingi orang-orang partai politik yang memiliki kepentingan. Tarik menarik kepentingan akan memaksa Jokowi untuk menghitung konsekwensi politik tatkala akan mengutak-atik jajaran menteri partai politik. Sudah menjadi watak politisi di negara ini, jika kepentingannya terusik, mereka akan melakukan perlawanan.