Bui Menanti Yingluck
BANGKOK, AKARPADINEWS.COM| Ancaman pidana 10 tahun penjara membayangi mantan Perdana Menteri Thailand Yingluck Shinawatra. Kejaksaan Agung mendakwa Yingluck bertanggungjawab atas kelalaiannya dalam skandal subsidi beras yang telah merugikan keuangan negara.
Dakwaan jaksa itu diperkuat hasil penyelidikan Komisi Anti Korupsi Nasional (NACC). Menteri Keuangan Sommai Phasee mengaku telah menerima surat dari NACC agar segera mengusut Yingluck atas kerugiaan negara yang mencapai 600 miliar baht dalam kasus tersebut.
Kubu anti Yingluck menuding pengucuran uang itu hanya untuk petani yang menjadi pendukung Yingluck. Namun, Yingluck mengklaim, kebijakan itu ditujukan untuk membantu petani. Dia juga membantah terlibat dalam pelaksanaannya. Nasib adik mantan Perdana Menteri Thaksin Shinawatra yang kini menjadi taipan telekomunikasi itu, tergantung Mahkamah Agung yang akan memutuskan perkaranya pada 19 Maret mendatang.
Perjalanan kekuasaan Yingluck berakhir antiklimaks. Dia dipaksa lengser dari kekuasaannya pada Mei tahun lalu oleh oposisi. Konflik berdarah antara pendukung Yingluck dan oposisi yang sulit diakhiri, menjadi dalih militer melakukan kudeta.
Yingluck harus menghadapi proses hukum. Namun, menurut pengacaranya, Norawit Laleng, Yingluck tidak wajib untuk hadir di persidangan. Sementara pemerintah membantah telah mengizinkan Yingluck melakukan perjalanan ke Hong Kong bulan ini. Penolakan izin itu untuk memastikan Yingluck berada di negaranya guna menghadapi tuntutan jaksa.
Dalam persidangan, Kamis (19/2), wakil juru bicara Kejaksaan Agung Kosonwat Inthujanyong mengatakan, ada sekitar 20 kotak dokumen data yang berkaitan dengan kasus yang menyeret Yingluck.
Karir politik Yingluck serupa dengan perjalanan politik Thaksin. Tuduhan suap dan korupsi yang membelit Thaksin, memaksa dirinya lengser dari kursi perdana menteri tahun 2006 lalu lewat kudeta militer. Thaksin kini berada di luar negeri sejak tahun 2008 guna menghindari penjara. Dia bersama sekutunya, termasuk Yingluck, menuding jika tuduhan suap dan korupsi, bermotif politik yang dilancarkan lawan politiknya dan militer.
Rezim Thaksin memang menjadi hantu bagi lawan politiknya. Pasalnya, Thaksin selalu memenangkan setiap pemilihan umum sejak tahun 2001 lalu. Kemenangan itu diraih lantaran rezim Thaksin mampu meraih dukungan masyarakat perdesaan lewat kebijakan-kebijakan populisnya. Dalam kasus korupsi skema subsidi beras, Yingluck dituding memanfaatkan anggaran negara untuk membeli beras petani di atas harga pasar agar mendapatkan suara rakyat.
Karenanya, beberapa opsi yang ditawarkan, di antaranya menggelar pemilihan umum (Pemilu) pada Juli lalu, di tentang oposisi. Mereka yakin Partai Puea Thai, pendukung Yingluck yang akan memenangkan pertarungan.
Reuters/BBC
