Rakyat Selalu Menjadi Korban

N. Syamsuddin Ch. Haesy

AMANDEMEN UUD 1945 pun dilakukan hingga melakukan perubahan konstitusi sampai empat kali. Kebebasan politik, kebebasan pers, aktualisasi demokrasi, pun dilakukan. Ambivalensia system suksesi dan seleksi kepemimpinan nasional dan masyarakat diubah, akibatnya PDIP yang menjadi partai yang memperoleh suara terbanyak pada Pemilu 1999 tak bisa memerintah. Beragam aksi gingkang politik dilakukan, sehingga Tuhan memilihkan Abdurrahman Wahid (Gus Dur) untuk memimpin bangsa ini sebagai Presiden/Kepala Negara. Dan Megawati, sebagai Ketua Umum PDI P hanya beroleh posisi sebagai Wakil Presiden.

Tokoh demokrasi dan pluralisme yang kini dielu-elukan itu, pun beramai-ramai didesak turun dari kursi kepemimpinan nasional sebelum tiba waktunya. Megawati naik sebagai Presiden dan MPR memilihkan Hamzah HAZ untuk menjadi wakilnya. Namun, lagi-lagi, aksi seperti yang berlaku dalam games Angry Birds berlaku. Megawati tak henti diganggu. Hanya karena tak hendak konsisten dengan amanat konstitusi dan perjuangan para founding fathers bangsa ini, kekuasaan Presiden dilucuti.

Power sharing antar lembaga-lembaga negara dilakukan begitu rupa, sehingga parlemen menjadi superior. Sejumlah lembaga negara lain dibentuk dan diberikan porsi kekuasaan yang tak bisa diubah, seperti yang dimiliki Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Agung sebagai institusi yudikatif tertinggi, tak bisa melenggang sendiri, dan untuk itu diperlukan lembaga negara lain untuk mengontrolnya.

Sistem demokrasi langsung dalam pemilihan Presiden – Wakil Presiden, Gubernur – Wakil Gubernur, Bupati – Wakil Bupati, Walikota – Wakil Walikota pun berlaku. Pembangunan berlangsung tanpa GBHN yang disahkan oleh MPR (Majelis Permusyawaratan Rakyat). Rakyat pun terjebak oleh fantacy trap figur yang dihasilkan proses demokrasi langsung itu. Terutama, karena panduannya adalah visi misi dan janji kampaye yang sangat formatif. Tak ada visi dan grand strategy bangsa secara nasional, karena setiap orang yang bertandang dan bertanding di panggung demokrasi memperjuangkan janji kampanyenya masing-masing.

Karena tak ada kemenangan dominan, penyelenggaraan negara dan  pemerintahan pun kembali laiknya permainan Angry Birds. Pemerintah sibuk dengan spirit pembangunannya sendiri, sementara partai politik melalui kepanjangan tangannya di parlemen sibuk pula menghancurkan.

Kaum depresan politik bergerak dan menjadi kekuatan dalam civil society yang bersekutu dengan penguasa media dan penguasa modal dengan kepentingan politik dan kepentingan bisnisnya masing-masing.

Dalam situasi semacam itu, berkembanglah politik transaksional yang sangat praktis di tengah penyelenggara pemerintahan yang sebagian besar diisi oleh mereka yang tak berkarakter baik,  centang, mudah ditekuk oleh para pemegang kekuasaan yang nyaris luas terdistribusi.

Korupsi, suap, dan beragam bentuk tindakan raswah terjadi. Institusi penegak hukum dianggap tak mampu menghadapi persoalan. Karenanya perlu lembaga adhoc pemberantasan raswah. Tapi, aksi pemberantasan dan pencegahan korupsi pun tak henti diganggu dengan political appointee yang begitu deras. Terutama, ketika lembaga adhoc pemberantasan korupsi (KPK) dianggap mulai mengancam partai politik.

Nyaris tak ada satu pun partai yang bersih dari tindakan raswah. Sejumlah anggota Parlemen,  sebagian terbesar Gubernur, Bupati, dan Walikota diringkus karena kasus raswah. Bahkan Ketua Mahkamah Konstitusi pun diringkus dan dijebloskan ke rumah prodeo oleh KPK.  Dalam situasi begitu, media menjadi panggung untuk berkicau dan saling sentak sengor (debat kusir) untuk memperjuangkan ‘pembenaran’ dengan mengabaikan kebenaran. Bahkan politik Angry Birds menawarkan virus baru yang disebut ‘polical hoax’ karena media tak terjaga oleh prinsip-prinsip jurnalisme yang benar, yang mengagungkan akurasi melalui proses verifikasi dan konfirmasi. Dan, lagi-lagi, rakyat hanya menjadi korban politik Angry Birds. Entah sampai bila. |