Negara Siap Atasi Gangguan Pilpres 2014
JAKARTA, AKARPADINEWS.COM – Kepolisian RI (Polri) dan Tentara Nasional Indonesia (TNI) diinstruksikan untuk siaga mengamankan Pemilihan Umum Presiden – Wakil Presiden 2014 yang akan berlangsung 9 Juli 2014. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menyampaikan instruksinya itu usai memimpin rapat terbatas bidang politik, hukum dan keamanan di Kantor Presiden Jakarta, Kamis (3/7).
Peningkatan kesiagaan itu diinstruksikan Presiden SBY untuk memastikan pelaksanaan pemilihan presiden dan wakil presiden (Pilpres) berjalan aman. "Sebelum 9 Juli 2014 hingga beberapa hari setelah itu, hingga situasi dinyatakan aman, maka Polri dan TNI siap dan siaga di seluruh Tanah Air, operasi atau kegiatan pengamanan terus dilanjutkan," tegasnya.
Seperti dilansir oleh kantor berita Antara, Presiden SBY juga meminta Polri dan TNI bersama penyelenggara pemilihan umum mencegah dan menindak semua pelanggaran hukum terkait penyelenggaran pemilihan presiden dan wakil presiden.
"Semisal aksi kekerasan, perusakan, pembakaran dari siapapun yang dilakukan pihak manapun. Kita harus adil dan netral tapi tidak berikan toleransi pada perilaku (tersebut)," katanya.
Presiden menegaskan, "Lebih baik siap menghadapi kemungkinan apapun yang bisa terjadi, bahwa dengan izin Allah SWT situasinya akan baik. Kalau ada gangguan tiba-tiba, maka negara siap, Polri dibantu TNI juga siap merespon dan mengatasi masalah itu."
Presiden tidak ingin konflik yang mengganggu keamanan dan ketertiban seperti yang terjadi setelah pemilihan presiden tahun 1999 atau setelah pemilihan kepala daerah terjadi lagi.
"Aturan sudah ada, jalankan dengan tegas tanpa pandang bulu. Intinya negara tidak melakukan pembiaran sehingga itu mencegah masyarakat main hakim sendiri," kata dia.
Presiden SBY juga menekankan, semua anggota Polri dan TNI harus bekerja keras memastikan seluruh rangkaian kegiatan pemilihan presiden dan wakil presiden hingga transisi kepemimpinan nasional berjalan tertib dan aman.
"Saya mendengar kecemasan kalau terjadi gangguan keamanan, ketertiban dan gangguan sosial. Ada juga pandangan kedua capres ini berimbang sehingga bisa terjadi masalah setelah pemungutan suara dilakukan atau jika pihak kalah dan tidak bisa menerima," kata Presiden.
Secara keseluruhan Presiden mengeluarkan tujuh instruksi untuk memastikan pemilu berlangsung demokratis, termasuk meminta Polri dan TNI tidak meremehkan atau menganggap ringan situasi dan siap menghadapi segala kemungkinan selama proses pemungutan suara hingga penghitungan suara.
Selain akan memantau langsung pada proses pemungutan suara dan hari-hari setelahnya, Presiden menugaskan Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Djoko Suyanto memimpin dan mengendalikan langsung semua operasi pengamanan selama proses pemilihan presiden dan wakil presiden berlangsung.
Rapat terbatas bidang politik, hukum dan keamanan tentang pelaksanaan pemilihan presiden juga dihadiri oleh Wakil Presiden Boediono, para menteri koordinator dan menteri-menteri terkait, kepala Polri, Panglima TNI, dan kepala Kepala Badan Intelijen Negara.
Selaras dengan itu, di Palu, Kapolri Jenderal Polisi Sutarman mengemukakan pihaknya mengerahkan sekitar 294 ribu pasukan untuk mengamankan Pemilihan Presiden pada 9 Juli 2014.
"Pasukan Polri akan dibantu aparat TNI dan Linmas," kata Jenderal Polisi Sutarman, di Palu, Rabu (2/7).
Kapolri menyebutkan, pasukan TNI yang diperbantukan kepada Polri untuk mengamankan Pilpres sebanyak 23 ribu personel, sedangkan petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) jumlahnya mencapai 1,3 juta orang yang tersebar di seluruh Tanah Air. Pasukan tambahan tersebut digunakan untuk mempertebal pengamanan dan menambah kekuatan Polri.
Polri juga bekerja sama dengan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan penyelenggara lainnya untuk membantu kelancaran Pilpres 2014.
Sutarman juga mengajak masyarakat untuk menjaga kondisi keamanan di daerahnya agar pilpres yang diikuti dua pasangan itu berjalan aman dan lancar. Ia berharap masyarakat bisa menyalurkan aspirasinya dengan tenang dan nyaman tanpa tekanan dari pihak manapun.
"Jangan sampai ada paksaan, apalagi ada godaan politik uang saat mencoblos," kata mantan Kepala Badan Reserse Kriminal Mabes Polri ini. Posisi Polri sendiri, seperti ditegaskan Kapolri, bersikap netral dalam Pemilihan Umum Presiden RI 2014-2019 mendatang.
Terkait insiden penembakan Polsek Poso Pesisir Utara di Kabupaten Poso, Sutarman berharap kejadian itu tidak mengganggu pelaksanaan Pilpres 2014. "Polda harus melakukan kegiatan preventif agar insiden serupa tidak terjadi," katanya.
Kedatangan Sutarman ke Kota Palu dalam rangka memeriksa persiapan pengamanan Pilpres di Polda Sulawesi Tengah. Sebelumnya, Kapolri Sutarman dan rombongan juga melakukan kunjungan kerja serupa di Gorontalo, Sulawesi Tenggara dan Maluku.
Pemilihan Presiden 9 Juli 2014 diikuti dua pasangan calon yaitu pasangan nomor urut 1, Prabowo Subianto-Hatta Rajasa, dengan nomor urut 2, Joko Widodo-Jusuf Kalla. | Noora
