Mengelola Kebebasan Menjadi Kemerdekaan Media

Sèm Haèsy

Siang nan terik. Kuala Lumpur terasa panas. Seorang sahabat -- jurnalis, dramawan dan pengusaha terkenal -- di Malaysia datang menjemput saya ke apartemen. Saya panggil dia Tan Sri.

Kami melaju ke sebuah hotel dengan bangunan dan suasana heritage yang nyaman. Sepanjang jalan, pengemudi melintasi jalan, yang boleh saya sebut sebagai 'jalan kenangan.'

Sambil santap tengah hari kami berbincang tentang politik di jiran. "Kami, terutama para jurnalis sekarang menyesal," katanya tiba-tiba.

Apa pasal?

"Bertahun-tahun kami tak menjalankan fungsi kontrol dan kritis media kepada pemerintah. Sekali-sekala saja kami menerbitkan tinjauan dan opini kritis terhadap penyelenggaraan pemerintahan."

"Mengapa menyesal?"

"Kami telah membuat para petinggi negeri ini dan penyelenggara pemerintahan terlena, seolah-olah semua tindakan mereka benar. Tak hanya itu, kemajuan teknologi informasi memungkinkan rakyat memilih medianya sendiri," ungkapnya, sambil menunjuk media sosial.

"Pemerintah mengatur dan membatasi pendapat orang-orang kritis dengan beragam undang-undang dan peraturan. Bahkan, komunikasi via messanger WA - whatsapp -- juga dikontrol. Pemerintah yang terbiasa dininabobokan oleh media arus utama lalu salah berfikir, dan berpandangan, dengan membatasi media dan ancaman hukum, ternyata rakyat tak henti melawan."

Kami saling pandang. Dia mengemukakan, bagaimana massa aksi Bersih1.0 sampai Bersih4.0 berlangsung dengan mengubah socio habitus dan political habitus rakyat.

Pada pemilihan umum - Pilihan Raya Umum  ke 14, 2017 - oposisi yang tergabung dalam Pakatan Harapan menang, dan kemenangan itu tak sungguh membawa harapan sebagaimana diimpikan selama ini. Barisan Nasional -- yang telah berkuasa lebih enam dasawarsa di Malaysia, tumbang dan hanya meninggalkan sedikit saja politisi militan untuk mempertahankan koalisi itu. Terutama partai melayu, UMNO (United Malaysian National Organizations).

"Point-nya adalah pers atau media tidak boleh lari dari kodrat utamanya, mencerdaskan rakyat, menghidupkan konsolidasi demokrasi yang cerdas, dan memedia hubungan rakyat dan negara secara fungsional, proporsional, dan profesional," katanya.

Dia mengulang ingat pandangan saya dalam acara temu bual - talkshow di Radio Talivisyen Malaysia (RTM), tentang hak-hak rakyat atas informasi, edukasi, dan kritik sosial yang melekat pada fungsi pers.

Pers atau media harus berada di tempatnya yang paling pas, berada di luar zona politik praktis. Tentu harus menghindari dirinya dari kemungkinan dimanfaatkan oleh politisi -- baik penguasa maupun pembangkang (oposisi) untuk menabalkan pragmatisme politik. Walaupun hal itu, secara kasad mata, nampak menyenangkan dan memakmurkan. Karena arus belanja iklan negara, perusahaan milik negara, dan perusahaan swasta yang karib dengan penguasa, bisa mengalir deras.

Kendati demikian, dampak yang ditimbulkan, sangat merisaukan, bila tak hendak menyatakan, memprihatinkan.

Begitu pusaran arus besar oposisi menguasai media sosial dan serempak menguasai minda (mindset) rakyat, bersamaan dengan berubahnya proses public relations menjadi people relations, ekspresi rakyat tak bisa dikendalikan.

Pemerintah yang kini berkuasa, yang semula adalah kaum pembangkang (oposisi) akan harus mencari jalan paling strategis dan tak mudah untuk menggerakkan pendulum ekstrem dari kebebasan ke kemerdekaan. Terutama, karena belum semua rakyat mempunyai perspektif sama dan setara dalam mengelola kebebasan berekspresi. Apalagi ketika euforia kebebasan tak dapat diprediksi, hingga entah bila akan surut.

Sahabat itu memandangi saya. Ada terasa penyesalan di sorot matanya. Kami sepakat untuk mengatakan, bahwa untuk mengelola kebebasan menjadi kemerdekaan dengan prinsip-prinsip kemandirian, kewajaran, kebertanggungjawaban, dan kejelian dalam mengaktualisasi pandangan kritis, harus dimulai dengan proses peningkatan kecerdasan dan politik akal sehat.

Jalan terbaik yang harus ditempuh adalah menghidupkan literasi. Tak hanya dalam pengertian tekstual, melainkan juga kontekstual. Tak cukup hanya dengan memusatkan perhatian pada penerbitan buku, produksi programa siaran televisi, dan segala bentuk produk literasi secara multi media, multi platform, dan multi format. Karena literasi dalam konteks budaya untuk mengubah socio habitus, justru utama.

Visi banga, visi politik, dan visi akselerasi politik harus selalu dikaji ulang, agar tak berubah menjadi jebakan fantasi (fantacy trap). Ini pekerjaan paling sulit. Terutama, ketika harus membangun kesadaran di kalangan cendekiawan dan alumni pendidikan tinggi, memainkan peran sebagai intelektual berintegritas, sesuai dengan marwahnya.

Makan tengah hari kami usai. Saya pandangi wajah sahabat saya. Kami terbahak. "Kita harus memasuki fase baru perjuangan, mengelola kebebasan media menjadi kemerdekaan pers," katanya.

Saya memberi pandangan sederhana, untuk kepentingan itu, penguasa dan pembangkang (yang sangat lama berkuasa), harus secara sadar membubarkan pasukan 'cyber warrior' yang hanya bertarung pada zona pembenaran dan bukan kebenaran, sedangkan rakyat memerlukan kebenaran. Meniadakan 'cyber warrior' cara tepat mengurangi hoax.

Selepas itu, kami dikunjungi teman-teman jurnalis yang baru saja meninggalkan formalitas, jabatan, dan fasilitas mereka dari perusahaan pers masing-masing dan membentuk media yang sungguh berjarak dengan penguasa dan pembangkang.

"Kita harus terus mendaki, meski terbing sangat terjal dan jurang kian menganga. Persoalan kita, bukan siapa berkuasa, tetapi bagaimana rakyat kian cerdas, dan bangsa menjadi unggul karena akalbudi," kata sahabat saya.

Setarikan nafas, diperlukan kesadaran dan kecerdasan profesional jurnalis untuk mengembalikan media pada posisinya dalam keseluruhan konteks konsolidasi demokrasi. |