Calderon Desak Pemimpin Dunia Akui Negara Palestina

NEW YORK, PBB | Juan Manuel Santos Calderon, peraih Nobel Perdamaian 2016 mendesak seluruh pemimpin dunia mengakui Negara Palestina dan menolak ekspansionisma zionis Israel. Lakukan demiliterisasi, berikan keamanan bersama, dan kembalikan kedaulatan penuh Palestina sebagai negara.

Presiden Kolombia (2010-2018), itu mengemukakan pendapat kritisnya yang menggugah, itu ketika menjadi pembicara utama pada Konferensi Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) yang digelar Saudi Arabia dan Prancis di Ruang Sidang Utama Markas Besar PBB di New York City, Amerika Serikat (AS), Senin  (28/7/25).

Forum tersebut dipimpin Menteri Luar Negeri (Menlu) Saudi Arabia, Pangeran Faisal bin Farhan Al-Saud dan Menlu Prancis Jean-Noël Barrot, dihadiri Sekretaris Jendral Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) Antoniö Guterres, Presiden Majelis Umum PBB Philemon Yang, Perdana Menteri Palestina Mohammed Mustafa, dan peserta dari negara-negara anggota.

Forum tersebut mengusung tema, "Solusi Dua Negara Satu jalan Perdamaian." Pada forum tersebut berbagai gagasan yang dihimpun pada beberapa kelompok kerja mengemuka. Selain tentang Peta jalan solusi, genjatan senjata permanen di Gaza, pengembalian hak kedaulatan Palestina, Rekonstruksi Gaza, dibahas juga masalah ekonomi Palestina, dan lain-lain.

Menurut Calderon -- yang juga didapuk sebagai Ketua 'para tetua' pemimpin dunia --  pengakuan atas negara Palestina dapat menjadi langkah transformatif menuju perdamaian di saat kawasan ini dilanda perang yang mengerikan.

"Saya mendorong negara-negara anggota PBB yang belum melakukannya untuk mengambil langkah ini sekarang. Saya memuji Presiden Macron yang mengumumkan, bahwa Prancis mengakui Palestina," ungkap Calderon.

Beberapa waktu berselang, Presiden Macron memaklumkan Prancis secara resmi akan menyatakan pengakuannya dalam Majelis Umum PBB, September 2025. Sebagaimana dilakukan Presiden Macron, Calderon pun mendesak Inggris Raya, memberikan pengakuan resmi atas Palestina.

Calderon menyatakan, Inggris Raya, negara yang sangat dia syukuri karena dukungannya terhadap perjanjian damai Kolombia dan sebagai pemegang pena di Dewan Keamanan, untuk bergabung dengan Prancis dalam memimpin.

Rakyat Palestina Berhak Merdeka

Dikatakan oleh Calderon, "Saya mengambil keputusan ini -- mengakui Palestina sebagai negara -- pada tahun 2018 sebagai presiden Kolombia. Saya melakukannya bukan untuk memihak satu pihak, tetapi untuk membantu menciptakan kesetaraan, dengan keyakinan saat itu -- seperti saya sekarang, pengakuan tersebut merupakan yang terbaik dalam jangka panjang.

Calderon mengatakan, dirinya menghormati orang-orang Yahudi. "Sayangnya, saya tidak bisa mengatakan hal yang sama untuk pemerintah Israel saat ini," tegasnya.

Dalam pandangan Calderon, rakyat Palestina memiliki hak untuk membangun negara merdeka, seperti rakyat Israel juga memiliki hak untuk hidup damai berdampingan dengan tetangga mereka.

"Kini, hal ini menjadi lebih penting dari sebelumnya, menyusul serangan Hamas terhadap warga sipil Israel pada 7 Oktober 2023 dan kejahatan brutal pemerintah Israel saat ini terhadap warga Palestina di Gaza yang kita saksikan bersama hari ini," ungkapnya.

"Dalam kata-kata dan perbuatan, pemerintahan Perdana Menteri Netanyahu secara terbuka menyatakan niatnya untuk mencegah berdirinya negara Palestina," lanjut Calderon.

Menurut Calderion, Netanyahu dan pemerintah zionis Israel -- secara ambisius -- mengejar wilayah Israel yang lebih luas dan besar melalui penghancuran Gaza, perluasan permukiman ilegal, aneksasi Tepi Barat dan Yerusalem Timur yang diduduki.

"Pada momen krusial ini, pengakuan negara Palestina oleh lebih banyak negara akan mengirimkan sinyal yang jelas kepada rakyat Israel bahwa agenda ekspansionis ini tidak akan pernah diterima oleh komunitas internasional, dan tidak melayani kepentingan sejati mereka," ujarnya.

Pengakuan atas Negara Palestina Mendesak

Calderon mendesak negara-negara anggota PBB mendukung warga Israel yang banyak sekali menolak jalan berbahaya -- yang ditempuh Netanyahu dan pemerintahannya.

Mereka adalah warga Israel yang memahami bahwa keamanan mereka sendiri sangat bergantung pada keamanan dan hak menentukan nasib sendiri rakyat Palestina.

Calderon menyatakan, sebagian orang akan selalu berargumen bahwa waktunya belum tepat (untuk mengakui Negara Palestina). Kepada mereka dan semua kalangan di dunia internasional, Calderon berseru,  "Pada titik kritis ini, tuntutan pengakuan Palestina sebagai negara, menjadi semakin mendesak. Sekaranglah waktunya."

Mengakui Palestina sesuai garis masa pra 1967 merupakan tindakan katalis menuju visi dua negara dengan masa depan bersama, jika ada komitmen politik yang berkelanjutan untuk menindaklanjuti implementasinya.

"Ini tentang prinsip-prinsip penentuan nasib sendiri dan inti keadilan. Pengakuan tidak boleh dikaitkan dengan negosiasi antara pihak-pihak yang berkonflik. Israel tidak memiliki hak veto atas penentuan nasib sendiri atau kenegaraan Palestina," katanya, tegas.

Dikemukakannya, pengakuan juga tidak boleh dikaitkan dengan reformasi pemerintahan atau bentuk negara Palestina yang berdaulat dan bersatu. "Ini adalah isu yang terpisah dari kenegaraan itu sendiri," ujarnya.

Ihwal pertanyaan tentang kapan dan bagaimana Hamas melucuti senjatanya tanpa diragukan lagi merupakan hal yang krusial. "Saya tahu dari pengalaman saya sendiri mengakhiri perang yang telah berlangsung lebih dari 50 tahun di Kolombia.

"Betapa rumit, memang, namun secara esensial, proses semacam itu akan berlangsung dan perlu ditangani secara integral sebagai bagian dari proses menuju penyelesaian politik yang langgeng, yang mengakhiri pendudukan, dan menjamin keamanan bagi kedua belah pihak," jelasnya.

Pendudukan Lebih Diutamakan Israel

Seperti negara lain, kata Calderon, negara Palestina harus memiliki kendali penuh atas perbatasan, wilayah, dan pengaturan keamanannya sendiri.

Ia berpendapat, "Solusi dua negara tidak akan layak atau berkelanjutan, jika Palestina ditawari bentuk kenegaraan yang lebih kecil, yang tidak mencapai kedaulatan penuh."

Dikemukakannya, sudah terlalu lama, pendudukan Israel dengan kekuatan, diprioritaskan daripada keamanan warga Palestina. "Hal ini terlihat jelas dari aliran senjata yang terus-menerus ke Israel, sedangkan penduduk sipil Gaza menderita oleh pemboman tanpa henti,  dan pengepungan yang telah menyebabkan kelaparan," paparnya.

Merujuk pengalamannya, ia mengungkapkan, berperang mungkin terasa lebih mudah daripada berdamai.  "Namun, konflik yang seperti itu, sulit diatasi, dan tidak akan pernah bisa diselesaikan hanya dengan cara militer," tegasnya.

Calderon mendesak semua pemimpin dunia dari negara-negara anggota PBB untuk mengambil sikap yang lebih tegas terhadap agresi militer zionis israel di Gaza dan Tepi Barat, serta di kawasan lainnya.

Diterangkannya, situasi masih sangat rapuh setelah serangan militer terhadap Israel dan Iran oleh zionis Israel dan Amerika Serikat. Serangan ini, kata Calderon,  sengaja dilakukan untuk menggagalkan kemajuan menuju solusi politik atas ancaman nuklir Iran dan menyebabkan eskalasi yang berbahaya. "Sangat penting untuk menyediakan ruang bagi dialog politik mengenai isu ini," kata Calderon.

Calderon menyatakan, "Dalam kata-kata dan perbuatan, pemerintahan PM Netanyahu secara terbuka menyatakan niatnya untuk mencegah berdirinya negara Palestina."

Eksopansionisma Tak Bakal Diterima

Mereka mengejar Israel yang lebih besar melalui penghancuran Gaza, perluasan permukiman ilegal, dan aneksasi Tepi Barat dan Yerusalem Timur yang diduduki. Pada momen krusial ini, pengakuan atas Negara Palestina oleh lebih banyak negara akan mengirimkan sinyal yang jelas kepada Israel dan pendukungnya, bahwa agenda ekspansionis tidak akan pernah diterima oleh komunitas internasional.

Kata Calderon, "Ini tentang prinsip-prinsip inti keadilan dan penentuan nasib sendiri. Pengakuan tidak boleh dikaitkan dengan negosiasi antara pihak-pihak yang berkonflik. Israel tidak memiliki hak veto atas penentuan nasib sendiri atau kenegaraan Palestina."

Lebih lanjut Calderon menyatakan, "Saya tahu dari pengalaman saya sendiri mengakhiri perang yang telah berlangsung lebih dari 50 tahun di Kolombia, betapa rumit namun esensialnya proses semacam itu."  

Di sisi lain, Calderon menilai, aksi militer zionis Israel di Suriah -- sejak jatuhnya Assad -- juga merusak stabilitas regional. Penggunaan kekuatan untuk menegaskan dominasi zionis Israel di kawasan, katanya lagi, berisiko, mengarah pada akhir yang berbahaya."

Menurut Calderon, pengakuan negara Palestina oleh negara-negara anggota dapat bersifat transformatif , jika disertai dengan langkah-langkah praktis untuk mewujudkan kenegaraan tersebut.

Ini mencakup dukungan bagi kedaulatan, kemakmuran ekonomi Palestina, mengakhiri pembatasan pergerakan dan akses yang menghambat pembangunan ekonomi, serta mengatasi tantangan bersama seperti kesehatan masyarakat, sumber daya air, dan krisis iklim.

Mengakhiri paparannya, Calderon  mengenang dan mengutip kata-kata Nelson Mandela hampir 30 tahun yang lalu -- ketika Calderon -- memberikannya kesempatan untuk memimpin konferensi kesembilan.

"Beliau mengatakan kepada saya bahwa tanpa perdamaian, Kolombia tidak akan pernah maju. Kata-katanya menginspirasi saya untuk berkomitmen mewujudkan perdamaian di negara saya dan di dunia, dan masih menginspirasi saya hingga saat ini. Itulah alasan saya berada di sini," ungkap Calderon memungkas pidatonya. | jeanny