Abdul Buthun versus Insaniadiy Menghadapi Petaka

| dilihat 720

Bang Sèm

Mencermati perkembangan mutakhir kasus petaka pandemi Covid-19 pasca PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) di Jakarta dan Jawa Barat (Bogor, Depok, Bekasi, saya melihat sedang terjadi 'pertarungan' antara abdul buthun (hamba perut) versus insani'adiy alias ahsanittaqwim (manusia sebagai makhluk terbaik, yang diberikan nalar - naluri - rasa dan dria lengkap).

Abdul buthun mengabaikan akalnya karena lebih suka akal-akalan, dan karenanya tak mampu menggunakan naluri, rasa, dan drianya secara harmonis untuk melihat persoalan pandemi Covid-19 secara jernih. Orientasinya hanya satu saja: perut, ekonomi, tak lebih. Baginya, urusan perut harus diutamakan, keselamatan jiwa manusia, boleh dibelakangkan. Protokol Covid-19 mereka terapkan, sekadar untuk justifikasi, dan tak peduli, apakah protokol itu mau dilaksanakan atau tidak.

Sebaliknya, kaum ahsanittaqwim menggunakan nalar, naluri, rasa, dan dria dengan cermat. Mereka melakukan relaksasi PSBB secara proporsional, karena mengutamakan dan mendahulukan keselamatan jiwa manusia. Bagi mereka, satu saja korban dalam kasus pandemi Covid-19 mati, sama halnya dengan kemanusiaan yang mati.

Mereka sanghat paham, bahwa pandemi Covid-19 terkait erat dengan kerumunan orang, dan sangat bergantung pada tingkat kesungguhan dan keberanian memutus mata rantai penyebaran Covid-19. Karenanya, relaksasi atau pelonggaran aturan dilakukan secara gradual. Sikap mereka jelas, pandemi Covid-19 adalah krisis kesehatan yang berdampak pada krisis ekonomi dan multi krisis, bahkan bisa berakibat pada krisis politik, dan akhirnya krisis kemanusiaan.

Data mutakhir (Rabu, 10/06/20) kasus pandemi Covid-19 Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19, menunjukkan jumlah kasus terkonfirmasi bertambah 1.241 (34.316), dalam perawatan bertambah 490 (20.228), sembuh bertambah 715 (12.129), dan mati bertambah 36 (1.959). Jakarta (8.355) masih menjadi episenter, disusul oleh Jawa Timur (6.533).

Di Jakarta terjadi penambahan kasus dengan ditemukan 239 orang yang positif terpapar COVID-19, padahal sebelumnya kurva jumlah orang yang terpapar mengalami penurunan, setelah PSBB diperpanjang sampai 4 Juni 2020. Itu sebabnya, relaksasi PSBB dilakukan dengan sangat berhati-hati. Antara lain dengan kendali ketat rumah ibadah, perkantoran, pusat perdagangan, dan transportasi umum yang hanya boleh 56 persen dari kapasitas.

Kebijakan Pemerintah Provinsi Jakarta diikuti jadi rujukan Pemerintah Kabupaten Kota di sekitarnya (bedetabog : Bekasi, Depok, Tangerang, Bogor). Apa lacur, aturan Pemprov Jakarta di sektor transportasi umum, yang terkait dengan mobilitas penduduk, diabaikan oleh revisi Peraturan Menteri Perhubungan No. 41 Tahun 2020 yang mengabaikan tes Polymerase Chain Reaction (PCR), tetapi cukup rapid test.

Berbagai kritik dan keberatan yang disampaikan anggota DPR RI, Majelis Ulama Indonesia, bahkan permintaan para Kepala Daerah di Bogor, Depok, dan Bekasi untuk membatasi pengoperasian kereta rel listrik (KRL), pun diabaikan. Tentu dengan beragam kilah, yang intinya ada pada satu kilah: ekonomi alias perut.

Jadi, tak mustahil, isyarat World Health Organization (WHO) tentang gelombang kedua serbuan nanomonster Covid-19 akan terjadi, dan lebih dahsyat lagi. Pada serbuan kedua yang lebih dahsyat seperti yang dialami berbagai negara (termasuk negara dengan sistem kesehatan nasional yang baik, boleh diduga akan terjadi di Indonesia. Jakarta, Jawa Timur, Jawa Barat, dan Sulawesi Selatan, misalnya, kudu siap-siap menghadapi serangan kedua itu. Terutama karena pelonggaran di sektor transportasi umum, yang menjadi faktor pendorong mobilitas dan kerumunan orang.

Kasus yang dialami Indonesia berbanding diametral, bahkan dengan Malaysia, yang melakukan relaksasi terkendali pembatasan sosial. Di negeri jiran, itu data mutakhir menunjukkan, total kasus terkonfirmasi sebesar 8.329, jumlah kasus aktif 1.518 dengan tambahan 7 kasus baru (5 lokal, 2 dari luar), jumlah kasus sembuh 6.694 (tambahan 20 kasus), dan kematian 117 (tanpa kasus tambah - 0). Negeri jiran ini yang merupakan negfara federal (persekutuan) mampu melakukan ini, karena arah penanganan kasus yang fokus dan jelas.

Kita mengelus dada, ketika Majalah Forbes (5/06/20) menurunkan laporan survey yang dilakukan oleh Deep Knowledge Group - konsorsium perusahaan dan organisasi nirlaba milik perusahaan investasi Deep Knowledge Ventures, yang didirikan pada 2014 di Hong Kong, memasukkan Indonesia pada urutan 97 (di atas Kamboja, Laos, dan Bahama) dari 100 Negara Teraman di Dunia untuk kasus Covid-19.

Artinya, menurut survey, itu Indonesia termasuk 5 negara paling tidak aman dan parah dalam menangani kasus pandemi Covid-19, yang disigi dengan 130 parameter kuantitatif dan kualitatif di lebih dari 11.400 titik data. Meliputi kategori, seperti, efisiensi karantina, pemantauan dan deteksi, kesiapan kesehatan, dan efisiensi pemerintah.

Akankah posisi Indonesia menjadi lebih baik sebagai negara yang efektif dan efisien mengatasi pandemi Covid-19? Akan! Bila keseriusan menghadapi kasus krisis kesehatan ini, seperti yang dilakukan para Kepala Daerah, yang dicontohkan oleh Gubernur Jakarta - Ketua Asosiasi Pemerintah Provinsi seluruh Indonesia, beroleh dukungan yang kuat dari seluruh kalangan. Terutama dari pemerintah pusat.

Tidak perlu dukungan berlebihan, cukup memberikan dukungan yang mempercepat proses pemutusan penyebaran Covid-19 dengan kebijakan-kebijakan yang dapat menimbulkan kesan menjegal upaya kepala daerah memerangi petaka di wilayah otoritasnya masing-masing. Setarikan nafas, memberikan kontribusi nyata, terutama tidak memperkeruh arus informasi yang simpangsiur dan membingungkan rakyat. Berhenti melakukan epideformasi (epidemi informasi) melalui media, khususnya media sosial yang tak terverifikasi dan tak terkonfirmasi.

Jadilah insani'adiy, manusia yang mampu mengelola secara harmonis nalar, naluri, rasa dan indria untuk membangun suasana 'kemanusiaan yang adil dan beradab,' guna mewujudkan 'keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia,' dengan menyelesaikan lebih awal krisis kesehatan yang menjadi masalah utama.

Krisis ekonomi tak kan terelakkan dan akan kian menjadi, angka kemiskinan akan meningkat bersamaan dengan meningkatnya pengangguran, bila krisis kesehatan sebagai masalah utama tidak terselesaikan.

Gagasan bersahabat dengan Covid-19 boleh saja ditularkan, tren artifisial 'new normal,' boleh saja dipopulerkan, tapi, semua akan sia-sia, ketika masalah utamanya tidak selesai.

Percayalah, bila krisis kesehatan tidak selesaai, krisis multi dimensi akan datang sebagai galodo yang akan menghempaskan semua kerja keras yang sudah dilakukan selama ini.

Tidak keliru pandangan Merike Blofield, Bert Hoffmann, Mariana Llanos yangg menyebut, pandemi COVID-19 sedang menguji seluruh bangsa-bangsa di dunia, dan sedang membuka topeng-topeng kepalsuan di banyak negara, tempat banyak orang bergantung pada pekerjaan informal untuk mata pencaharian mereka.

Merike Blofield (guru besar ilmu politik pada Universitas  Hamburg yang juga direktur GIGA Institute untuk Studi Amerika Latin), Bert Hoffmann (guru besar ilmu politik  - peneliti utama di Freie Universität Berlin - Kepala Kantor GIGA Institute) dan Mariana Llanos (peneliti utama di GIGA Institute untuk Studi Amerika Latin) itu, menyoroti protokol organisasi kesehatan dunia (WHO) terkait jarak fisik dan jarak sosial berpengaruh langsung terhadap mata poencaharian penduduk di berbagai negara.

Intinya ketiga cendekiawan itu sedang mengingatkan semua pemimpin di dunia, untuk fokus menyelesaikan masalah utama krisis dengan mengelola secara harmonis seluruh instrumen yang diberikan Tuhan kepada manusia, yakni nalar, naluri, rasa dan dria.

Tidak keliru pandangan ketiga cendekiawan, itu bahwa krisis ini juga menguji kepemimpinan politik, karena beberapa presiden muncul sebagai pemimpin yang kuat dan menyatukan, sementara yang lain menggelepar, terutama di beberapa negara di dunia yang secara historis kepercayaan terhadap lembaga formal memang rendah.

Sekarang adalah momen paling strategis untuk menunjukkan, bahwa Indonesia sungguh merupakan bangsa yang dipimpin secara kolektif oleh para ahsanittaqwiim. Manusia yang mengenali sosok dan peran dirinya secara fungsional dan proporsional, mengenali dan memenangkan kemanusiaan. Mampu mengelola kesadaran nalar, naluri, rasa, dan dria secara harmonis, yang tercermin dari berbagai kebijakannya, yang mendahulukan pencapaian waras (kualitas kesehatan) yang akan membuat manusia menjadi wasis (cendekia), sehingga mampu mengelola seluruh potensi sumberdaya yang dimilikinya supaya wareg (kenyang).

Sekurang-kurangnya berbagi peran, tidak menghambat proses mencapai kualitas hidup waras, dengan memusatkan perhatian kepada tercapainya ketahanan ekonomi (kepeng, pangan dan sandang). Karenanya kaum wasis (cendekiawan) perlu ambil inisiatif menghentikan ketidak-pastian di tengah perseteruan diam-diam antara abdul buthun dengan insani'adiy. |

Editor : Web Administrator | Sumber : berbagai sumber
 
Sainstek
20 Nov 19, 13:05 WIB | Dilihat : 1278
Rumah Ilmuwan Bukan di Menara Gading
08 Nov 19, 23:07 WIB | Dilihat : 1671
Kebijakan Perikanan Belum Berbasis Sains yang Utuh
26 Agt 19, 10:46 WIB | Dilihat : 848
Daya tarik Magnetis Monza SP2 Ferrari
30 Okt 18, 00:11 WIB | Dilihat : 1271
Menerima Realitas Kecelakaan Lion JT610
Selanjutnya
Lingkungan
21 Jun 20, 12:43 WIB | Dilihat : 195
Jangan Lelah Mewujudkan Jakarta Tangguh
04 Apr 20, 21:16 WIB | Dilihat : 352
Gubernur Anies Serukan Warga Pakai Masker
03 Apr 20, 15:51 WIB | Dilihat : 356
Melawan Virus dengan Lembu Akalang
22 Mar 20, 20:46 WIB | Dilihat : 273
Konferensi Virtual Bahas Covid 19
Selanjutnya