Tantangan Berat Jokowi - JK

Oleh Bang Sem

JOKO Widodo dan Jusuf Kalla memenangkan kompetisi Pemilihan Presiden – Wakil Presiden RI 2014. Keduanya menghadapi tantangan berat, karena hanya memenangkan mayoritas sederhana.

Adalah fakta, jumlah pendukung Jokowi – JK (70.997.883 orang), lebih besar dibandingkan jumlah pendukung Prabowo – Hatta (62.576.444 orang), dari 133.574.377 pengguna hak pilih. Ketua KPU pernah menjelaskan, jumlah pemilih tetap sekitar 190 juta. Artinya, masih lebih dari 49 juta orang lainnya tak memilih Jokowi – JK maupun Prabowo – Hatta.

Survey opini publik yang pernah dilakukan sebelum kampanye, menunjukkan, rata-rata pemilih antusias Jokowi – JK adalah mereka yang berpendidikan dasar dan menengah, sedangkan pemilh antusias Prabowo – Hatta adalah mereka yang berpendidikan menengah dan tinggi. Dalam sistem demokrasi one man one vote, harga semua suara sama, tak peduli di professor atau buta huruf.

Bagi 70.997.883 warga negara Indonesia, Jokowi – JK adalah idola. Mereka adalah follower yang berhasil digerakkan oleh canggihnya telematika dan media prima yang banyak berpihak kepada Jokowi – JK dengan beragam alasan. Apapun yang akan dilakukan Jokowi – JK sebagai Presiden dan Wakil Presiden, boleh jadi akan diikuti secara sami’na wa atha’na – kami dengar dan kami ikuti – oleh konstituennya yang sedang berada di puncak ekspektasi dengan berjuta harapan dan asa.

Tentu tidak demikian dengan 62.576.444 + 49 juta orang yang tidak memilihnya. Bisa jadi, mereka termasuk ke dalam kaum yang bersikap sami’na wa ashoyna – kami dengar dan kami abaikan. 

Dua pertiga pemilih dapat diduga akan bersikap pasif, dengan presumsi negatif tentang Jokowi – JK. Sepertiganya, boleh dikata merupakan rakyat kritis yang berfikir konstruktif dan asumtif.  Bisa mengkritisi pemerintahan Jokowi – JK dengan sudut pandang obyektif.  Tapi, tak mudah bagi seluruh media prima dan media sosial menggiring mereka untuk langsung bersetuju terhadap seluruh kebijakan pemerintahan Jokowi – JK.

Bahkan, ketika Golkar dan satu dua partai yang kini berada dalam koalisi Merah Putih berhasil dirangkul oleh Jokowi – JK. Karena faktanya, memang tidak semua mesin partai Golkar dan PPP (Partai Persatuan Pembangunan) bergerak efektif dan efisien untuk memenangkan Prabowo – Hatta.

Risiko pemerintahan yang mengandalkan mayoritas lemah adalah harus merangkul semua rakyat, termasuk harus melayani lebih dari 100 juta orang yang tidak memilihnya. Terutama, karena Jokowi – JK akan menjadi Presiden – Wakil Presiden seluruh rakyat Indonesia. Bukan Presiden – Wakil Presiden konstituen apalagi sekadar anggota dan simpatisan PDIP, PKB, PARTAI NASDEM, PARTAI HANURA, dan PARTAI PKPI.

Alhasil, begitu dilantik pada 21 Oktober 2014, Jokowi – JK akan menghadapi ekspektasi dari lebih 70 juta pemilihnya, dan resistensi lebih dari 100 juta warga negara yang tidak memilihnya. Inilah yang harus dipikirkan Jokowi – JK ketika harus mempersiapkan diri sampai pelantikan. Termasuk mempersiapkan komposisi kabinet pemerintahannya melalui sistem assesment yang harus matang. Termasuk governance structure organisasi, sistem dan mekanisme manajemen pemerintahannya.

Selepas itu, pada dua setengah bulan pertama pemerintahannya, Jokowi – JK harus menggenjot program populis modes, termasuk merumuskan policy design di seluruh bidang pembangunan dan aspek pemerintahan, serta pemberdayaan masyarakat yang sesuai dengan semua yang pernah disampaikannya selama kampanye.

Agar Jokowi-JK bisa memelihara ‘bulan madu’ sepanjang 2015, sejak kini, seluruh tim ahli di belakangnya,  kudu menyiapkan banyak kerja berat. Mulai menyiapkan revisi APBN 2015 menjadi APBNP 2015, termasuk policy design tentang kenaikan harga BBM, relokasi subsidi, eksekusi bantuan Desa dan pembentukan Badan Usaha Milik Desa, serta kebijakan-kebijakan dasar terkait desentralisasi dan dekonsentrasi.

Setarikan nafas, sangat perlu persiapan matang menyambut Masyarakat Ekonomi ASEAN, strategic view menyikapi tren dinamika ekonomi makro yang menyertai perubahan orientasi ke dekade Asia – Pasifik. Tak terkecuali marine strategic yang terkait geopolitik dan geostrategi, karena Australia mempunyai kebijakan politik anomali untuk memanifestasikan marine strategy mereka. Belum lagi ekspansi politik dagang China, Singapura, Korea, Jepang, Amerika, dan Eropa. Termasuk natural resources handling.

Di sisi lain, dari aspek ketahanan dan pertahanan nasional dan regional, diperlukan strategi cerdas dan cermat mengelola industri pertahanan dalam konteks penguatan posisi TNI (Tentara Nasional Indonesia) sebagai pengelola pertahanan dan keamanan negara.

Akan begitu banyak tekanan (dengan berbagai variannya) dari dalam dan luar negeri.  Boleh jadi, JK dapat lebih difungsikan sebagai ‘menteri senior’ sekaligus mentor. Semoga Jokowi – JK tangguh menghadapi semua hal yang menyertai arus perubahan yang ingin digerakkannya... |