Melangkah Tanpa Selipar di Jalan Berduri
Nota Bang Sém
Pilihan Raya Negeri (PRN) untuk memilih anggota Dewan Undangan Negeri (DUN) -- di Indonesia dikenal dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah -- pada 6 Negeri (Selangor, Negeri Sembilan, Penang, Kedah, Terengganu, dan Kedah) akan berlangsung 12 Agustus 2023 mendatang.
Di Jakarta, banyak teman yang bertanya: "Seberapa besar dampak hasil PRN tersebut terhadap pemerintahan Anwar Ibrahim?"
Akan tambah menguat atau sebaliknya. Terutama, karena pemerintahan yang dipimpin Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri X (PMX) dari Pakatan Harapan (PH) kini bersekutu dengan lawan tandingnya, Barisan Nasional yang dimotori Partai UMNO (United Malay Nation Organization).
Akankah BN/UMNO menjadi faktor penguat bagi pemerintahan Anwar Ibrahim di tapak Negeri Sembilan? Pada PRU 14 dan PRU 15 mereka 'kuasai.' Di Negeri Selangor dan Penang, PH memang kuat. Tapi di Terengganu, Kedah, dan Kelantan (TKK) mereka sangat lemah. Tiga negeri TKK, Perikatan Nasional - PN (koalisi PAS dan Bersatu) sangat kuat.
BN/UMNO hilang kursi di TKK, direbut oleh PN yang dipimpin Muhyiddin Yasin - PM8. Koalisi ini, bahkan sempat mengambil kursi BN di Selangor dan Penang. Karenanya, tak mustahil, PN akan mempertahankan dominasinya di TKK dan menambah kursi mereka di Selangor, Penang, dan Negeri Sembilan. Mengingat dalam PRN 2023 ini, Parti Gerakan yang menjadi anggota koalisi BN telah menyeberang ke PN dan MIC (Malaysia Indian Congress) yang juga anggota koalisi BN menampakkan kearahan dan akan memberikan dukungan kepada PN di Selangor.
Kepemimpinan Zahid Hamidi - Presiden BN/UMNO yang kini menjabat Timbalan Perdana Menteri / Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah juga bermasalah. Menimbulkan pelemahan di dalam UMNO. Sejumlah mantan petinggi UMNO, seperti Annuar Musa (Ketereh - Kelantan) dan Noh Omar (Tanjong Karang - Selangor) aktif 'turun padang' dan ikut berkampanye untuk para calon dari PN. Annuar Musa yang kini anggota PAS, sebagaimana halnya Sahidan Kassim (Arau - Perlis). Tun Mahathir - mantan PM4 dan PM7 Malaysia pun turun padang, berkampanye untuk PN.
Pasal Zahid dan UMNO
Faktor lain yang disebut sebagai penyebab menguatnya PN dan melemahnya persekutuan PH - BN adalah situasi mutakhir perekonomian Malaysia yang terus mengalami penurunan. Berbagai isu yang menggambarkan kelemahan dan pelemahan pemerintahan Anwar Ibrahim mengemuka. Mulai dari soal biaya hidup (kos sara hidup) rakyat, KWSP (kumpulan wang simpanan pekerja) yang tak bisa dicairkan, fluktuasi mata uang RM (Ringgit Malaysia), janji kampanye belum terpenuhi, banyaknya formula ekonomi, rangkap jabatan PM dan TPM, serta berbagai kebijakan terkait isu perkauman yang kian memuncak.
Selain itu, juga isu tentang penegakan hukum tanpa pandang bulu yang disuarakan Anwar, mengingat Zahid Hamidi yang masih menghadapi berbagai kasus hukum di mahkamah seolah menjadi paradoks janji kampanye Anwar Ibrahim dan PH. Tanpa kecuali perangai para anggota parlemen dari PH yang belum lepas dari watak mereka sebagai penggaduh yang selalu offensive acap menghadapi kritik dari pembangkang.
Rakyat juga menilai sikap (termasuk retorika dan performa) Anwar yang belum mencerminkan watak seorang PM yang masih gemar melakukan image engineering untuk mempertahankan popularitas sebagai 'tokoh reformasi.' Termasuk dalam melakukan serangan politik yang menggunakan institusi penegak hukum.
Belum lagi, Parti Muda (Malaysian United Democratic Alliance) pimpinan Syed Sadiq (pernah menjadi menteri termuda sepanjang sejarah Malaysia) yang 'bergabung' dalam koalisi PH di parlemen, dalam PRN 2023 ini mengambil langkah sendiri, mengusung sejumlah calonnya dari kalangan generasi Z (millenial). Langkah Parti Muda dituding sebagai aksi 'pecah undi' (pemecah suara) yang merugikan gabungan PH dan BN.
Meski demikian, boleh jadi, pemerintahan Anwar Ibrahim akan bertahan sampai ujung penggal (2027), karena jumlah dukungan suara anggota parlemen tidak bisa berkurang, terikat oleh Akta Lompat Parti.
Pemerintahan Anwar Ibrahim, sebagai disebut sebagai 'pemerintahan perpaduan' sesungguhnya masih merupakan partai gabungan. BN/UMNO belum menjadi bagian dari koalisi permanen dalam PH dan masih memposisikan dirinya sebagai 'king maker.' Maklum, hasil Pilihan Raya Umum (PRU) ke 15 - 2022 yang menunjukkan rakyat 'menghukum' seluruh partai, sehingga tak satupun koalisi memenuhi syarat membentuk pemerintahan.
Retorika Lidah Sembilu
Situasi demikian menguntungkan PN sebagai pembangkang. Hempasan 'badai' yang dikirim pemerintahan Anwar Ibrahim atas Muhyiddin Yasin dan Sanusi (Menteri Besar Kedah) diterima rakyat, sebagai bagian dari upaya kriminalisasi. Sekaligus mencederai demokrasi.
Para politisi senior mantan petinggi UMNO yang turun padang berkampanye untuk PN, sebagai vote getter, memanfaatkan berbagai isu terkini kelemahan pemerintahan Anwar Ibrahim sebagai tema utama kampanye yang merasuk dalam sentimentasi rakyat. Termasuk ideologi sosialis demokrat berbasis kebebasan dengan prinsip utama keadilan sosial, serta ekuitas dan ekualitas menjadi 'santapan utama' dalam kampanye PN dengan memantik isu sosialis - liberal.
Pola dan teknik berkampanye masing-masing partai kontestan PRN dalam merebut hati rakyat (konstituen) belum lagi berubah. Masih menggunakan retorika 'lidah sembilu' yang saling tikam. Hanya Parti Muda yang mengambil pendekatan lain, yang lebih edukatif, antara lain tentang perlunya orang muda berjuang dalam jalur politik praktis.
Anwar Ibrahim dengan sejumlah petinggi PH, termasuk Mat Sabu - pemimpin Parti Amanah dan Lim Guan Eng - pemimpin DAP, serta Zahid Hamidi dan sejumlah petinggi BN, masih tampil dengan watak sebelumnya. Kecaman berbalas kecaman, belum memberikan tawaran kesadaran untuk membangun simpati, empati, apresiasi, respek, dan cinta. Hanya Ismail Sabri - PM IX yang turun padang di Senaling - Johol dan Tampin - Negeri Sembilan.
Ismail Sabri hadir dengan tampilannya yang khas. Kalem, karib, hangat, dan mesra dengan rakyat di tiga lokasi tersebut. Kendati menyampaikan pidato, yang dia sampaikan lebih fokus kepada program dan alasan mengapa mengusung calon yang berkontestasi.
Pertarungan kontestasi merebut kursi DUN melalui PRN memang khas. Penyelenggaraan PRN yang terpisah dengan PRU sendiri masih mengundang perdebatan. Kalangan pendukung pemerintahan berpandangan, pemisahan tersebut tidak esfisien (termasuk dari sisi budget), waktu, dan tenaga yang dapat memecah konsentrasi di tengah upaya pemulihan kondisi negara. Bahkan dapat menjadi bara pemantik instabilitas.
Sebaliknya bagi kalangan yang berseberangan, termasuk pembangkang, PRN merupakan peristiwa politik yang langsung tak langsung menghidupkan dan dapat mendewasakan demokrasi Malaysia. Termasuk memberi peluang lebih luas bagi Negeri dalam memanifestasikan otonomi lebih luas, nyata, dan bertanggung jawab.
Hoi Hoi Ya Hoi
Kedua pemikiran tersebut dapat dipahami. Bahkan terkesan, pemerintahan Anwar Ibrahim mengambil manfaat PRN untuk aksi unjuk peduli pemerintah federal kepada rakyat di berbagai negeri. Termasuk 'menyudutkan' pihak lawan politik sebagai kalangan yang tak pantas memerintah. Khasnya di kawasan TKK yang pada 2022 produk domestik bruto perkembangan ekonominya jauh lebih rendah dibandingkan Negeri Sembilan, Penang dan Selangor yang berada dalam kendali PH.
Anwar Ibrahim memanfaatkan PRN untuk menunjukan, bahwa pemerintahannya yang dipimpinnya menjanjikan harapan untuk memperbaiki ekonomi Negeri-Negeri yang dikuasai PN / PAS, menggabungkan manajemen ekonomi yang kuat antara pemerintah federal dan pemerintah Negeri. Kamis, 27 Juli 2023 lalu Anwar mengumumkan alokasi keuangan federal yang sangat besar untuk Kelantan melalui proyek mitigasi banjir dan pemberian uang tunai RM100 (US$22) untuk warga Malaysia berpenghasilan rendah dan menengah.
Upaya demikian dapat dipandang sebagai siyasah untuk memberikan tawaran bagi konstituen agar mengalihkan pilihan mereka ke PH. Namun, melihat situasi di lapangan, agaknya di wilayah TKK apa yang dikemukakan Anwar dan petinggi PH, bahkan BN lagi-lagi menunjukkan bukti, bahwa PH memang piawai memberikan janji dan harapan. Realisasinya belum terbukti.
Kemenangan PH pada PRU 14 menjadi tolok ukur, bagaimana PH saat berkuasa tidak lekas memenuhi janji kampanye, pun tidak mampu memanifestasikan manifesto politik mereka. Berbeda dengan apa yang mereka wujudkan di Penang dan Selangor.
Lepas dari apapun yang berkembang selama kampanye menjelang PRN, masing-masing kubu (PH+BN, PN dan Muda) sama berusaha memantik kesadaran rakyat sebagai konstituen untuk menggunakan hak pilih mereka. Bila upaya tersebut berhasil, pada 12 Agustus 2023, sekitar 9,7 juta rakyat Malaysia akan menggunakan hak pilihnya dan menuju tempat-tempat pemungutan suara. Mereka akan memilih 245 anggota DUN sekaligus akan menempatkan 5 Menteri Besar dan 1 Ketua Menteri (di Penang).
Bila koalisi pembangkang (PN) berhasil mempertahankan Negeri-Negeri yang mereka perintah selama ini, serta menambah bilangan kursi di DUN Negeri Sembilan, Penang, dan Selangor yang akan terjadi adalah instabilitas politik berkepanjangan.
Pemerintahan Negeri tak akan sepenuhnya sejalan (apalagi dalam kendali) pemerintah federal. Instabilitas politik ini, bila berlangsung secara berkepanjangan, akan berpengaruh pada PRU ke 16 tahun 2027. Bisa jadi juga akan membuat pemerintahan di bawah kepemimpinan Anwar Ibrahim sebagai PMX jalan terseok-seok. Pemerintah federal di Putrajaya tak akan mulus menjalankan kebijakan-kebijakan yang sudah dirancang dengan berbagai cara. Suara para pembangkang di parlemen Dewan Rakyat beresonansi di DUN.
Dampaknya? Pemerintahan Anwar Ibrahim akan berjalan laksana langkah kaki tanpa selipar atau kasut di atas duri-duri yang tajam. Boleh jadi akan 'berdarah-darah.' Negara akan jauh dari stabil, pelabujran (investasi) akan terganggu. Ujung cerita, lagi-lagi rakyat akan terus menderita, akibat petinggi politik terus hanyut sebagai politisi dan tak naik peringkat menjadi negarawan. Hoi.. hoi.. ya.. hoi !
