Jalan Terjal Perubahan

Nota Bang Sém

Jalan itu memang terjal. Jalan pendakian. Jalan kemuliaan. Puncaknya adalah nilai kualitas insaniah sebagai insan kamil. Jalan kejujuran, jalan keadilan, jalan cinta, jalan kemanusiaan inklusif dengan cakrawala egaliterian, jalan kosmopolit, yang lantas disebut jalan demokrasi.

Bukan jalan biasa, karena ada jurang dan lembah curam di kiri dan kanan. Ada semak dan belukar rahasia yang masih misteri di luar empirisma. Tapi di dalam misteri itu selalu ada tantangan yang memberi peluang, ada kesadaran untuk senantiasa mengenali diri, mengulik diri untuk menemukan segala kekurangan dan kelemahan, sehingga kelak menemukan kekuatan untuk mencapai puncak.

Di jalan itu, nyali kita dilatih dan ditempa Sang Pemilik Kuasa sesungguhnya, yang teritori kekuasaanNya meliputi langit dan bumi, semesta.

Kita dilatih setiap saat untuk menyadari dan memahami, bahwa Dia - Sang Pemilik Kuasa senantiasa melapangkan dada, mengurangi beban, dan mengingatkan: di balik kesulitan selalu ada inspirasi, di balik kesulitan selalu ada kemudahan.

Kita dilatih untuk menyelesaikan suatu proses ikhtiar, sebelum kelak melanjutkan dengan ikhtiar dan kerja-kerja berikutnya. Karenanya, kita mesti mempunyai kesadaran kreatif dan inovatif dalam memperjuangkan gagasan dan pilihan, memilih jalan tak mudah dalam mewujudkan cita-cita bangsa. Itulah jalan perubahan yang harus mengembalikan tata kelola negara dan pemerintahan kembali ke jalan perjuangan para pendiri bangsa dengan azimuth-nya seperti tegas dinyatakan dalam Pembukaan Undang Undang Dasar 1945 (18 Agustus 1945), yakni :

"... Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia, yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan Rakyat dengan berdasarkan kepada : Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan / perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia."

Negara Hukum Bukan Negara Kekuasaan

Komitmennya jelas dan terang benderang: Persatuan umat dengan realitas keragaman sosiobudayanya yang kita maknai sebagai persatuan seluruh warga negara dan warga bangsa, sehingga mampu memainkan peran strategis sebagai warga dunia.

Landasannya adalah kesadaran insaniah tentang hakikat persaudaraan hakiki. Kesadaran kreatif untuk terus menerus tanpa henti, menghidupkan simpati, empati, apresiasi, respek, dan cinta (tanah air, negara, bangsa).

Kesadaran untuk terus menghidupkan kemerdekaan sejati kebangsaan - kerakyatan (nationale  vrijheid) sebagai suatu realitas asasi. Perubahan harus diserukan terus menerus, karena Tuhan tak pernah menghancurkan sesuatu kaum - bangsa, bila kaum - bangsa itu tidak menghancurkan dirinya sendiri. Karenanya, tak ada toleransi untuk siapa saja yang bergelap-gelap atau berterang-terang bersekongkol melakukan penghancuran atas bangsa.

Demokrasi, meski bukan formula kebangsaan terbaik, kita pilih. Karena inilah formula penyelenggaraan negara dan pemerintahan yang memungkinkan hak rakyat sebagai subyek negara - bangsa dapat diwujudkan. Dengan formula demokrasi ini, pilihan para pendiri bangsa adalah bentuk negara kita adalah negara hukum (staaten administratief recht - al ahkam-us jumhuriyah) bukan negara kekuasaan (machstaat) dalam mewujudkan negara kesejahteraan (welvaartstaat).

Negara hukum berformula demokrasi diatur oleh hukum - peraturan yang menjamin hak-hak dasar rakyat, khasnya hak memilih (actief kiesrecht). Lantaran rakyatlah pemilik kekuasaan dan memberikan amanah - kewenangan melalui pemilihan umum untuk mendapatkan pemimpin yang amanah (dapat dipercaya), shiddiq (berpihak pada kebenaran), fathonah (kompeten dan berkapasitas), tabligh (komunikatif - mempunyai relasi kuat dengan rakyat).

Rakyat memilih pemimpin yang mampu menjalankan pemerintahan yang adil - wajar - fairness, jelas - transparan, bertanggung jawab, akuntabel, dan mandiri. Bukan petinggi yang cenderung menggunakan wewenang yang diberikan rakyat kepadanya untuk mereduksi negara hukum menjadi negara kekuasaan. Bukan pula petinggi yang menggunakan kewenangan yang dipinjamkan rakyat kepadanya dengan formula primitif: kaum pemilik kekuasaan - heerchendeklasse - memeras (memerah) - uitbuiten - kaum yang lemah. Kaum yang membiarkan oligark menjadi bagian dari barisannya.

Selamatkan Demokrasi

Dalam konteks itulah kita memaknai Pemilihan Umum (Pemilu) - algemeen kiesrecht -, yang langsung, umum., bebas, rahasia, jujur, dan adil. Diselenggarakan oleh lembaga negara yang harus mandiri dan bernyali menolak campur tangan kekuasaan pemerintah. Lembaga negara yang berani menegakkan prinsip, bahwa Pemilu harus mampu menciptakan kondisi terbentuknya pemerintahan yang menjamin setiap warga negaranya mempunyai hak-hak dasar kemerdekaan memilih (freedom of choice), bersikap (freedom of will), bersuara (freedom of speech), berekspresi (freedom of expression), di atas asas-asas demokrasi - volksinitiatief.

Karena itulah setiap kecurangan dan berbagai tindakan melanggar adab - ethiek schenden, harus ditolak dan pelakunya harus dilawan, dikenakan sanksi sosial yang keras. Karena kecurangan dalam Pemilu merupakan kejahatan budaya yang menghancurkan keadaban, norma, nilai, akal budi, yang bermakna sebagai penghancuran nilai bangsa.

Kecurangan dalam Pemilu berkorelasi langsung dan tak langsung dengan pemerintahan yang koruptif, kolutif, dan nepotis. Kelak berdampak buruk terhadap kehidupan dan penghidupan ekonomi, menimbulkan kepandiran mengurus kekayaan negara (domheid bij het beheer van staatsactiva), menyebabkan binasanya anasir-anasir kemakmuran rakyat. Sekaligus menjauhkan rakyat dari keadilan dan kebahagiaan.

Jalan terjal perubahan (termasuk menolak hasil Pemilu yang curang) harus terus didaki supaya kelak berbagai hal asasi, seperti nilai manfaat negara dan pemerintahan terhadap rakyat terus meningkat. Setarikan nafas, juga untuk mengurangi penghambaan (dienstbaarheid) golongan rakyat terhadap golongan oligark dan penguasa.

Di tengah persimpangan zaman seperti saat ini, demokrasi harus diselamatkan. Baik untuk upaya menciptakan kesejahteraan semesta (universe prosperity), dengan menyelamatkan kekayaan sumberdaya alam, membalik kemiskinan, meningkatkan modal insan dengan gaya hidup berkelanjutan (sustainability life data-style), mencegah friksi dan konflik sosial, menghadapi globalisma secara efektif, mengembangkan kesadaran dan budaya kreatif berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi, menaklukan penyakit, memperluas potensi manusia, mengendalikan singularitas, menghadapi risiko eksistensial, menjelajahi trans humanisma, merencanakan peradaban lanjutan, dan menjembatani keterampilan dengan kearifan. Termasuk mengubah orientasi dari narrow nationalism menjadi global nationalism.

Jalan perubahan memang terjal. Tapi harus ditempuh. Kita harus mengembalikan perjalanan kebangsaan ke garis azimuth-nya dan menolak diseret ke masa lalu. Segala kecurangan yang dinilai berlangsung secara struktural, sistemik, dan masif harus dilawan dengan melakukan aktivasi peran lembaga permusyawaratan dan perwakilan rakyat. Jadikan penggunaan hak angket sebagai pintu masuk yang terdekat.

Dari situ, kita akan ketahui: Siapa yang sungguh berjuang untuk rakyat, siapa pula yang berjuang untuk oligark; Siapa yang berjuang menjadikan rakyat sebagai tuan pemilik kedaulatan, siapa pula yang menjadi bagian dari barisan 'malin kundang' yang derhaka kepada rakyat. Kita dihadapkan oleh pilihan, berubah lebih baik atau bubrah !

***