Alih Fungsi Lahan

Tata Ruang dan Pertanahan Masih Jadi Masalah

| dilihat 1449

TATA Ruang dan Pertanahan masih jadi masalah. Sejumlah gubernur menyoroti lemahnya koordinasi antara Pemerintah dengan DPR RI di tingkat nasional, yang berdampak ke daerah. Terutama dalam hal mengatur Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi. Meski sudah ada UU No. 26/2007 tentang Tata Ruang, pelaksanaannya di lapangan tetap saja masih inkonsisten. Terutama, ketika disandingkan dengan program Reforma Agraria dan ambisi besar pemerintah melakukan ekstensifikasi pertanian untuk kepentingan ketahanan pangan..

Koordinasi merupakan problem utama, baik di tingkat Pusat, Provinsi, Kabupaten dan Kota. Salah satu masalahnya adalah, masih berkembangnya pemikiran spasial dalam menegakkan prinsip tata ruang yang aman, nyaman, dan berkelanjutan. Termasuk egoisme sektoral.

Selaras dengan itu, alih fungsi lahan terus berlangsung dan dalam banyak hal tidak selaras dengan rencana tata tuang wilayah provinsi (RTRWP). Berbagai kasus sengketa tanah secara nasional masih berlangsung. Kasus-kasus yang terjadi di Rumpin, Labuhan Batu (Sumatera Utara), Kalimantan Tengah, dan berbagai daerah lainnya di Indonesia antara pemerintah, BUMN, sektor swasta, dengan rakyat nyaris tak pernah surut. Padahal, kejelasan tata ruang dan pelayanan hak atas tanah berkaitan langsung dengan proses percepatan peningkatan kesejahteraan rakyat.

Tata Ruang dan Pertanahan, terkait langsung dengan proses penanaman modal,  sebagaimana tersurat dan tersirat di dalam UU No. 25/2007 tentang Penanaman Modal. Dalam banyak hal, tentu terkait langsung dengan priogram reforma agraria. Terutama karena di dalam UU ini, pertanahan sesuai dengan tata ruang wilayah, merupakan fasilitas pelayanan kepada investor. Pasal 21 huruf (a) UU ini secara eksplisit memasukkan hak atas tanah sebagai salah satu fasilitas  yang diberikan kepada penanam modal. Pasal ini menyebutkan: Pemerintah memberikan kemudahan pelayanan dan atau perizinan kepada perusahaan penanaman modal untuk memperolehnya.

Kompatibilitas UU No. 25/2007, UU No. 26/2007, ketika dihubungan dengan program reforma agraria, sering menimbulkan beragam tafsir. Banyak kalangan, misalnya, mempersoalkan Pasal 22, Ayat (1) UU No. 25: “Kemudahan pelayanan dan/atau perizinan hak atas tanah dapat diberikan dan diperpanjang di muka sekaligus dan dapat diperbarui kembali atas permohonan penanam modal. Meliputi Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, dan Hak Pakai.

Memang, untuk memperoleh fasilitas itu, UU ini mengatur persyaratan yang tidak mudah. Antara lain, investor harus memenuhi sejumlah persyaratan. Antara lain : Penanaman modal jangka panjang dan terkait dengan perubahan struktur perekonomian Indonesia yang lebih berdaya saing; Tingkat risiko penanaman modal memerlukan pengembalian modal jangka panjang, sesuai dengan jenis kegiatan penanaman modal yang dilakukan dan tidak memerlukan area yang luas, serta menggunakan hak atas tanah negara. Dan, tentu harus tidak mengganggu rasa keadilan masyarakat, dan tidak merugikan kepentingan umum.

Ketimpangan antar wilayah: desa – kota, Jawa – Luar Jawa, dan ketimpangan sosial masyarakat di sekitar hutan, pertambangan, dan perkebunan, mengisyaratkan penting dan strategisnya koordinasi dan sinergi positif seluruh stakes holder yang terkait dengan tata ruang dan pertanahan. Tanpa demikian, akan selalu terjadi friksi dan konflik sosial di kemudian hari.  Dalam konteks inilah, kita ingatkan seluruh petinggi yang bertanggung jawab terhadap tata ruang dan pertanahan, konsisten dan patuh terhadap amanat undang-undang. Baik yang tersurat maupun yang tersirat. | N. Syamsuddin Ch. HAESY

 

Editor : Web Administrator
 
Seni & Hiburan
06 Sep 19, 22:46 WIB | Dilihat : 269
Puisi Puisi N. Syamsuddin Ch Haesy
18 Agt 19, 21:05 WIB | Dilihat : 1077
Kemerdekaan Adalah Jiwa Raga Sehat Tegakkan Keadilan
13 Agt 19, 20:56 WIB | Dilihat : 793
Gubernur Anies Undang Warga Jakarta Nonton JMF2019
Selanjutnya
Ekonomi & Bisnis
09 Okt 19, 08:57 WIB | Dilihat : 441
Langkah HK Membentang Masa Depan di Sumatera
04 Okt 19, 22:49 WIB | Dilihat : 183
Suap Menyuap Direksi BUMN
10 Sep 19, 14:32 WIB | Dilihat : 373
Atmosfir Pelayanan di Hutama Karya
08 Sep 19, 20:57 WIB | Dilihat : 225
Perkuat Nilai Tukar Rupiah, BI Akselerasi Pasar Keuangan
Selanjutnya