Cara Gubernur Jakarta Anies Baswedan

Berpegang Adab dan Etika Hidupkan Kolaborasi

| dilihat 540

catatan Bang Sém


Kamis, 7 Januari 2021, lewat akun Instagram dan Facebook, Anies Rasyid Baswedan - Gubernur Jakarta, mencarakakan tulisan pendek di akun Instagram dan Facebook-nya, seperti biasa dia lakukan.

Tulisan berisi kabar baik (mungkin kita sudah sama membaca) yang meski pendek, menghadirkan simpati, empati, apresiasi, respek dan cinta dia kepada warga Jakarta yang dia dipimpin dan harus dilayaninya,

Saya baca sepintas tulisan alit itu, lewat bimbit cerdas (smartphone), sambil komunikasi dengan adik perempuan bungsu - yang sekeluarga terpapar nanomonster Covid-19, kecuali dua anaknya -- yang sementara mesti diungsikan sementara.

Anies bercerita, "Beberapa waktu lalu berbincang dengan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin tentang kolaborasi penanganan warga yang terpapar COVID-19. Tak lama kemudian, beliau berkunjung ke RS Fatmawati yang telah membangun fasilitas khusus untuk penanganan Covid. Saya sampaikan, insyaAllah saya juga akan melihatnya."

Untuk menghormati adab dan etika, Kamis pagi, Anies berkabar terlebih dahulu kepada Menkes, bahwa saya akan mengunjungi rumah sakit yang milik Kemenkes, bukan milik DKI.

"Alhamdulillah, tadi berkesempatan bersapa dengan pimpinan dan para tenaga kesehatan di sana. Dalam penanganan pandemi COVID-19, RS Fatmawati dikhususkan untuk merawat pasien dengan gejala sedang dan berat, dan telah dilengkapi dengan fasilitas HCU dan ICU terbaik. Fasilitas baru sengaja dibangun secara cepat dengan tekonologi baru untuk bisa menangani kasus-kasus Covid-19," tulisnya kemudian. Lantas ie mengingatkan, "Situasi pandemi saat ini sedang darurat. Mari bantu ringankan kerja para tenaga kesehatan sebagai garda terakhir yang menyelamatkan nyawa masyarakat. Tegakkan terus protokol kesehatan," dan seterusnya.

Saya baca ulang tulisan alit itu beberapa kali. Anies, tanpa pretensi menghadirkan nilai keteladanan yang mulai diabaikan oleh banyak petinggi negeri ini. Khasnya terkait dengan adab dan etika.

Dua kosakata yang sederhana, namun menjadi 'jendela' penting untuk melihat seberapa jauh seorang pemimpin mau dan mampu melaksanakan kepemimpinannya secara berbudaya. Tidak mentang-mentang.

Adab dan etika menjadi sesuatu yang tiba-tiba terindukan, ketika akal budi sudah digusur oleh akal-akalan, ketika nalar, naluri, rasa dan dria tak lagi hadir dalam keseimbangan dalam banyak hal, di tengah berbagai fakta brutal kehidupan sosial sehari-hari (polarisasi, pro-kontra, ironi, dan bahkan tragedi). Salah satu yang mencolok mata adalah kasus korupsi bantuan sosial untuk rakyat korban Covid-19 yang dilakukan Menteri Sosial (2019-2020) Juliari Batubara.

Tidak hanya karena kasus korupsi itu telah mengiris rasa kemanusiaan, kasus itu juga menunjukkan ada sesuatu yang sakit di kementerian yang mengurusi kesejahteraan sosial, dan karenanya perlu "intensive care."

Kasus korupsi bantuan paket sembako, itu tidak main-main. Bukan karena tertelingkahnya dana APBN (Anggaran Pendapatan Belanja Negara) yang masih dibiayai, antara lain oleh utang luar negeri dan pajak rakyat.

Lebih jauh dari itu, kasus korupsi tersebut, sebagaimana halnya kasus korupsi di Kementerian Kelautan dan Perikanan dan di lingkungan pemerintah daerah -- yang ditandai dengan terciduknya sejumlah Bupati, Walikota, dan anggota DPRD, menunjukkan cleptodemi yang parah.

Cleptodemi alias pandemi maling disebabkan oleh virus crime genetic yang tunduk pada kuatnya pusaran pragmatisme politik dengan benih politik transaksional. Virus crime genetic yang bermutasi secara evolutif dengan variasi buta yang berujung pada kemiskinan struktural dan kemiskinan kultural baik secara konsisten maupun persisten.

Cleptodemi meruyak sangat cepat dengan sangat fleksibel dan menghambat gerak vaksin memetic (akalbudi) sebagai bahan yang memperkuat imunitas sosio-budaya dengan anasir kuat sikap anti fraud, anti bully, anti hoax (anti buhtan), dan anti fithan di tengah ketidakpastian post trust era.

Virus crime genetic, secara kongkret menghadapkan kita pada realitas memilukan secara konotatif. Antara lain, gelandangan terdidik berdasi yang gemar menjajakan aneka inisiatif, project proposal, dan keculasan yang menyebabkan terjadinya tindakan korupsi.

Pun, kemiskinan struktural yang terseret oleh gelombang volatility, uncertainty, complexity dan ambiguity (gaya hidup gampangan, ketidakpastian, keribetan, dan kemenduaan). Penyebabnya, menurut Warren Bennis dan Burt Nanus (1987) adalah lack of leadership yang ditandai oleh sikap inkonsisten (pagi delè, sorè tèmpè) tambah kècap pencitraan.

Pangkal musabab mengapa kementerian-kementerian (Sosial, Kelautan Perikanan, Pemuda dan Olah Raga, Agama), sejumlah institusi negara, dan petinggi partai politik petingginya sampai level menteri terciduk lantaran kasus korupsi adalah raibnya akal budi. Raibnya akal budi dimulai dengan hilangnya adab dan etika.

Beranjak dari realits dan fakta-fakta brutal (terutama fraud dan suap) inilah, adab dan etika menjadi penting.

Kemiskinan dan kegelandangan denotatif yang nampak oleh kasad mata, akibat pandemi Covid-19. Bisa ditemukan di seluruh Indonesia, sesuai dengan data mutakhir yang selalu dipublikasi Badan Pusat Statistik.

Sebagai urusan pemerintah, kemiskinan dan kegelandangan denotatif, sudah menjadi tugas dan tanggungjawab otonom pemerintah daerah (sesuai asas desentralisasi). Pemerintah Pusat bertugas melakukan evaluasi, menciptakan ekosistem dengan berbagai kebijakan nasional yang mampu dalam waktu singkat menaklukan pandemi dan epidemi penyakit, membalik kemiskinan, dan menggeliatkan kembali ketahanan ekonomi nasional. Untuk itulah yang diperlukan adalah menteri dengan wawasan dan performa kinerja secara nasional, bukan mantri dengan wawasan performa kinerja lokal.

Kalau ada hal-hal yang nampak belum terselesaikan baik oleh pemerintah daerah, lakukan aksi sinergi bernafas kolaborasi, sehingga tercipta kebersamaan dan kerjasama menemukan cara mengatasi masalah, bukan kilah dan intuitive reason untuk pembenaran aksi yang salah.

Lagi, Anies Rasyid Baswedan, Gubernur Jakarta dengan adab dan etika telah sungguh menghidupkan spirit dan kesadaran nurani pemerintah dan bangsa (nation and state consciences), menghidupkan akal budi. Karena, tanpa akal budi (adab dan etika) dalam berdemokrasi, ujungnya adalah kehancuran, seperti sedang dialami Amerika Serikat di awal tahun ini.

Sebagai pengemban civil servant dan civic mission, Anies telah menampakkan ikhtiar menjalankan prinsip pemerintahan berkebudayaan. Inilah yang membuat warganya bersimpati, berempati, mengapresiasi, respek dan mencintainya. Meski masih banyak orang dalam kegelapan mencerca dan susah payah 'membunuh karakter'-nya.

Tentu, Anies dan wakilnya, A Riza Patria menerima semua itu sebagai pemantik untuk melakukan perbaikan tanpa henti seluruh slagorde dan aparatus di lingkungan Pemerintah Provinsi Jakarta.

anak Betawi panen hujan ngisi padasan

beli nasi uduk buat sarapan pagi

kalau adab dan etika jadi landasan,

kolaborasi akan menguatkan sinergi

***

Editor : Web Administrator
 
Budaya
09 Jan 21, 00:30 WIB | Dilihat : 541
Berpegang Adab dan Etika Hidupkan Kolaborasi
08 Jan 21, 08:45 WIB | Dilihat : 1445
SONGONG
30 Des 20, 05:57 WIB | Dilihat : 294
Dalam Pusaran Ironi dan Tragedi Kebangsaan
28 Des 20, 18:32 WIB | Dilihat : 274
Aceh dalam Sekeping Memori Hidup Saya
Selanjutnya
Sainstek
20 Nov 19, 13:05 WIB | Dilihat : 1622
Rumah Ilmuwan Bukan di Menara Gading
08 Nov 19, 23:07 WIB | Dilihat : 2026
Kebijakan Perikanan Belum Berbasis Sains yang Utuh
26 Agt 19, 10:46 WIB | Dilihat : 1162
Daya tarik Magnetis Monza SP2 Ferrari
Selanjutnya