Perlu Kesadaran Kolektif untuk Efisiensi Energi

AKARPADINEWS.COM | PEMERINTAH bertekad melakukan efisiensi di sektor energi, migas, dan sumberdaya mineral. Ketika memberikan sambutan pada acara Pertamina Award 2016, di Jakarta (Jum’at: 16/12) Menteri Energi Sumberdaya Mineral (ESDM) – Ignasius Jonan menyatakan, “Yang penting itu efisiensi.”

Kita harus bisa membuat industri di oil and gas, industry energy semuanya itu makin lama makin efisien karena kita tidak bisa memutuskan selling price-nya, kata Jonan.

Karenanya, Jonan meminta Satuan Kerja Khusus (SKK) Migas dan PT Pertamina (Persero) lebih efisien dalam bekerja. Diingatkannya, peningkatan efisiensi juga merupakan perintah langsung Bapak Presiden Republik Indonesia kepada PT Pertamina (Persero) sebagai badan usaha yang berbisnis di bidang energi.

Pertamina sebagai leading operator milik nasional diharapkan dapat memberikan contoh langkah-langkah efisiensi dalam menjalankan industrinya.

“Saya minta Pertamina juga semangat untuk melakukan langkah-langkah efisiensi dan  menurut saya juga amat sangat penting, kalau engga, yang lain gak ada, wong Bapak gak menentukan harga jual, ” ungkap Jonan.

Jonan menambahkan, “efisiensi perlu dilakukan karena tidak banyak produk dari sektor ini yang dimana para produsennya itu bisa menentukan harga sendiri, jadi harga crude oil terus harga fuel harga gasoline harga semua produk tambang juga harga listrik itu ditentukan oleh pasar ditentukan oleh global market.”

Tantangan yang paling penting itu menurut Jonan adalah cost efisiency atau cost management. “Itu penting sekali, kalau gak, kerjaannya gak ada, samasekali gak ada,” ujar Jonan.

Ia memberi menyebut Iran dan Uni Emirates Arab (UEA) sebagai contoh dua contoh negera yang telah menjalankan langkah-langkah efisiensi, termasuk dalam pengelolaan energinya.

“Iran itu semangat untuk mandiri dan semangat untuk efisiensi, itu luar biasa besar sekali,” Jonan.

Di Uni Emirates Arab lanjut Jonan, akan dibangun dua pembangkit listrik, satu 150 MW dan yang kedua 200 MW yang energi dasarnya adalah sinar matahari.

Pembangkit pertama itu tarifnya 2,99 sen per Kwh sedangkan di Indonesia yang membangun bisnis energi baru terbarukan termasuk Pertamina mintanya itu 14 sen.

Pembangkit kedua itu harganya 2, 42 sen per Kwh. Sekarang UEA sedang membangun pembangkit listrik tenaga surya dengan kapasitas 5.000 MW dan mereka yakin jika sudah jadi, tarifnya sekitar 2,25 sen per Kwh.

Jonan menegaskan, UEA dan Iran, meski tergolong negara kaya (energi – migas), terus berjuang bagaimana negaranya bisa mendapat energi dengan harga yang paling kompetitif di dunia.

Apa yang diungkapkan Jonan adalah keniscayaan. Berbagai negara di berbagai belahan dunia, memang terus berjuang melakukan efisiensi dalam tata kelola energinya. Antara lain dengan mengenali hambatan dalam pengendalian efisiensi energi. Termasuk kebijakan negara yang terkait dengan hal tersebut.

Indonesia sejak beberapa waktu lalu sudah berusaha merumuskan dan mengambilkira landskap kebijakan terkait efisiensi energi. Berbagai wacana telah berkembang, tinggal lagi melakukan eksekusi secara tepat dan cepat. Termasuk mendorong kesadaran kolektif masyarakat luas untuk untuk mengembangkan tata kelola efisiensi energi yang efektif.

Dari berbagai diskusi yang berlangsung di berbagai negara, termasuk di Indonesia sendiri, mengemuka pandangan, salah satu persoalan yang dihadapi adalah menemukenali kekuatan pendorong kebijakan efisiensi energi, yang memang bervariasi antara satu negara dengan negara lain.

Kendati demikian, penelitian menemukan kenyataan, bahwa banyak negara memiliki model kendali yang sama untuk mengejar efisiensi energi, karena menghadapi hambatan yang mirip dalam pelaksanaan efisiensi energi.

Berbagai pemerintah merumuskan desain kebijakan pengendalian efisiensi energi dengan dua tujuan utama, yaitu: ketahanan energi dan penguatan pengaruh atas kebijakan pasar global. Antara lain dengan kebijakan-kebijakan ketat.

Antara lain berupa kebijakan mengurangi energi impor dan permintaan domestik untuk memaksimalkan ekspor, meningkatkan keandalan negara dalam meningkatkan kualitas energi yang dieskplorasi – diekspolitasi dan diproduksinya, kontrol pertumbuhan permintaan, pengurangan intensitas energi, dan kontribusi langsung terhadap pertumbuhan ekonomi dan daya saing energi.

Sejumlah negara mengurangi intensitas energi dan meningkatkan daya saing industri, mengurangi biaya produksi, dan tarif konsumsi energi yang lebih terjangkau oleh masyarakat.

Secara internasional, efisiensi energi juga dikaitkan dengan perubahan iklim dan perlindungan lingkungan. Antara lain dengan melihat kaitan langsung efisiensi energi dengan upaya-upaya adaptasi yang meningkatkan kontribusi untuk mitigasi global. Termasuk memenuhi kewajiban-kewajiban internasional yang disepakati melalui berbagai badan di bawah Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB).

Tak bisa dipungkiri, berbagai negara mengalami hambatan khas dalam melaksanakan kebijakan efisiensi energinya, terutama hambatan pasar, keuangan, informasi, kelembagaan dan berbagai hambatan teknis.

Dalam konteks pasar, misalnya, hambatan efisiensi, antara lain disebabkan oleh kondisi pasar dan distorsi harga, antara lain dengan membatasi  konsumen ikut menentukan nilai sebenarnya dari efisiensi energi. Di sisi lain, juga terdapat masalah insentif yang dibuat terpisah, ketika investor tidak menangkap manfaat dari peningkatan efisiensi itu sendiri. Terutama, ketika biaya transaksi ( khasnya, biaya pengembangan proyek yang relatif tinggi untuk penghematan energi) dalam banyak hal mempengaruhi persepsi investasi.

Tak sedikit investor yang memandang kebijakan terkait efisiensi energi, rumit dan berisiko, karena biaya transaksi yang tinggi. Tapi, umumnya, hambatan juga ditimbulkan oleh kurangnya kesadaran akan manfaat keuangan (financial benefit) dari lembaga keuangan.

Berbagai hasil kajian dan konferensi internasional juga mencatat, hambatan efisiensi energi bisa disebabkan oleh kurangnya informasi yang cukup dan pemahaman yang merata bagi konsumen.

Akan halnya dari aspek regulasi dan kelembagaan, hambatan efisiensi energi, juga terkait dengan tarif energi yang menghambat investasi, seperti pernurunan harga blok. Juga, struktur Insentif yang mendorong penyedia energi untuk menjual energi, daripada berinvestasi hemat biaya melalui efisiensi energi.

Hambatan lain? Bias kelembagaan terhadap investasi supply-side. Juga, hambatan teknis, kurangnya pemanfaatan teknologi untuk mencapai efisiensi energi yang terjangkau sesuai dengan kondisi setempat berbagai negara. Tak terkecuali, keengganan menerapkan kemampuan dan keahlian mengidentifikasi, mengembangkan, menerapkan dan memelihara efisiensi energi dalam konteks investasi.

Untuk mengatasi berbagai hambatan tersebut, berbagai negara selama bertahun-tahun mengembangkan strategi kebijakan efisiensi energi dengan cara sederhana. Logikanya: hambatan dapat diatasi dengan desain dan implementasi kebijakan efisiensi energi yang ditargetkan. Logika ini, bermain pada pandangan dan sikap: kebijakan yang kuat dan memengaruhi kekuatan pasar akan memastikan tingkat ekonomis efisiensi energi. Artinya, memang harus ada kebijakan pemerintah yang mampu mempengaruhi kondisi pasar.

Antara lain dengan kebijakan berfokus pada menciptakan pasar untuk peralatan hemat energi atau infrastruktur dan kapasitas untuk memberikan barang dan jasa yang berdampak langsung pada efisiensi energi. Namun, seringkali mekanisme kebijakan digabungkan untuk mendapatkan efek yang mampu memberikan dorongan lebih kuat untuk perbaikan efisiensi energi.

Dalam konteks itu, berbagai pemerintah dan berbagai negara menerbitkan kebijakan terkait dengan mekanisme harga, antara lain dengan variabel tarif antara harga satuan yang lebih tinggi di tingkat konsumen.

Setarikan nafas, dilakukan pengaturan dan mekanisme kontrol atas manajemen energi, terutama audit energi. Termasuk di dalamnya, standar kinerja energi minimum, batas pengurangan konsumsi energi, dan kewajiban investasi berbasis efisiensi energi pada perusahaan swasta.

Dalam pelaksanaannya, kebijakan tersebut diimbangi dengan lang-langkah dan insentif fiskal, seperti subsidi dan insentif pajak untuk investasi efisiensi energi; pengadaan langsung barang dan jasa terkait efisiensi energi, mekanisme transformasi promosi dan pasar, serta kampanye kampanye informasi publik. Juga apliansi pelabelan dan sertifikasi bangunan hemat energi.

Beberapa negara menempuh kebijakan mendasar, antara lain dengan memasukkan program studi efisiensi energi dalam kurikulum pendidikan.

Beberapa negara, seperti Malaysia, Iran, dan Jepang, dalam konteks efisiensi energi menerapkan kebijakan remediasi keuangan, antara lain dengan dana bergulir investasi berdampak efisiensi enegeri, fasilitasi persiapan proyek, dan fasilitas pembiayaan kontinjensi. Kesemua itu dipertegas dengan legislasi dan hukum yang mengatur efisiensi energi.

Legislasi dan hukum terkait efisiensi energi menjadi sangat penting, karena memberikan arah kebijakan efisiensi energi, dengan menyatakan tujuan pemerintah keseluruhan strategi untuk mencapainya. Setarikan nafas, memberikan dasar hukum untuk aturan dan peraturan, seperti standar kinerja efisiensi minimum. Juga , menetapkan tanggung jawab untuk mengembangkan aturan atau melaksanakan program-program, yang dalam beberapa kasus melibatkan badan atau lembaga publik. Tidak terkecuali, menentukan dana yang diperlukan dan mekanisme pendanaan untuk kegiatan efisiensi energi.

Di banyak negara, hukum efisiensi energi atau keputusan merupakan bagian penting dari pengaturan tata kelola efisiensi energi. Beberapa tahun terakhir, nampak pertumbuhan yang cepat di sejumlah negara yang telah memberlakukan undang-undang efisiensi energi. Kebijakan efisiensi energi jelas yang paling sukses di seluruh dunia memiliki dasar dan tindakan hukum yang jelas juga. | JM Fadhillah