Sepakbola Indonesia

Mengharap Laga Tanpa Cela

| dilihat 1648

AKARPADINEWS.COM | PARA pengurus Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia (PSSI) boleh saja jumawa. Pasalnya, gugatannya terkait surat sanksi pembekuan PSSI bernomor 01307 tertanggal 17 April 2015 yang ditandatangani Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Imam Nahrawi, dikabulkan majelis hakim Pengadilan Tinggi Usaha Negara (PTUN).

Sejenak, induk organisasi sepakbola Indonesia itu melupakan dosa-dosanya. Lantaran merasa di atas angin, PSSI pun berencana menggulirkan kembali kompetisi resmi pada Oktober nanti. 

Berbekal putusan majelis hakim PTUN Jakarta itu, PSSI tidak lagi menganggap sikap pemerintah yang berseberangan dengannya. Meski Kemenpora tidak mengakui seluruh kegiatan yang dilakukannya, PSSI tetap menggelar Rapat Komite Eksekutif (Exco) pada Senin 3 Agustus lalu yang digelar di Ruang Exco PSSI, Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta.

Pertemuan itu menghasilkan keputusan. PSSI akan menggelar kembali kompetisi sepakbola nasional yang sempat dihentikan. Kompetisi resmi itu akan digelar Oktober mendatang. Sementara gelaran Divisi Utama bakal dihelat pekan kedua November.

Untuk mempersiapkan kompetisi, Wakil Ketua Umum PSSI Erwin Dwi Budiawan menegaskan, pihaknya akan mengelar pertemuan dengan seluruh perwakilan klub. "Kami tidak terlalu membahas banding Kemenpora di PTUN. Kami tidak mau terlalu memikirkan itu karena sudah ada putusan hukum," tandasnya.  

Meski demikian, PSSI akan menggugat Kemenpora ke Kepolisian Republik Indonesia (Polri). Alasannya, Kemenpora dianggap menimbulkan kerugian materil dan imateril serta melaporkan seluruh pihak yang menuduh adanya keterlibatan Tim Nasional (Timnas) U-23 dalam skandal pengaturan skor saat bertanding di ajang SEA Games 2015 Singapura Juni lalu.

"PSSI akan berkomunikasi intensif kepada Polri. Bahwa PSSI, menurut putusan PTUN itu sah," kata Wakil Presiden PSSI, Hinca Panjaitan seraya menambahkan akan menghadap Presiden Joko Widodo. Hinca menegaskan, PSSI perlu melaporkan Kemenpora karena putusan akhir yang dikeluarkan PTUN tidak dijalankan Menpora. Padahal, PTUN meminta agar SK Menpora terkait pembekuan PSSI segera dicabut.

Namun, Kemenpora melawan putusan PTUN dengan mengajukan banding. Imam Nahrawi juga menegaskan, akan meminta Komisi Yudisial (KY) meninjau ulang putusan majelis PTUN yang dianggapnya janggal. “Ini penting, karena setiap keputusan PTUN itu apakah betul-betul adil sesuai dengan fakta, saksi, bukti, dan sebagainya,” ungkap Imam.

Langkah balasan Menpora itu tidak membuat PSSI goyah. PSSI juga tidak ambil pusing terkait izin pergelaran kompetisi resmi nanti karena sebelumnya Badan Olahraga Profesional Indonesia (BOPI) di bawah Kemenpora tidak memberikan izin kepada PSSI untuk menggelar pertandingan. PSSI mengacuhkan BOPI dengan mengambil langkah lanjutan ke kepolisian guna mendapatkan izin pertandingan.

PSSI mengklaim inisiatif untuk menggelar kompetisi resmi sesuai dengan Undang Undang Sistem Keolahragaan Nasional (SKN) Nomor 3 tahun 2005. Ketentuan tersebut melindungi keberadaan induk organisasi cabang olahraga untuk mengelola dan membina satu cabang olahraga yang tidak bisa digantikan keberadaan, tugas, fungsi, kewenangan, dan tanggungjawabnya oleh lembaga lain termasuk pemerintah.

Dalam Rapat Exco itu juga sudah membahas format pertandingan hingga biaya yang akan dikeluarkan. PSSI memastikan, izin pertandingan akan segera didapatkan. PSSI juga akan berkoordinasi dengan pihak berwenang sekaligus menyampaikan perkembangan terkini terkait kisruh PSSI dengan Kemenpora.

Langkah besar PSSI untuk menggulirkan kompetisi nanti juga dirancang dengan banyak agenda. Seperti, memulihkan kembali posisi PSSI di hadapan FIFA, menugaskan auditor internal PSSI untuk melakukan audit (cut off) untuk memberi jawaban, dan memangkas tuduhan persoalan keuangan PSSI, hingga mendesak penegak hukum untuk menuntaskan segala bentuk tuduhan yang dialamatkan kepada PSSI.

Agenda yang dihasilkan pada rapat Exco itu merupakan upaya PSSI untuk memulihkan citra buruknya di hadapan publik. Selama ini, Kemenpora dan publik terus menyerang dan menghakimi PSSI sebagai aktor di balik kemunduran prestasi persepakbolaan Indonesia, baik lingkup domestik maupun internasional.

Dengan bermodal putusan PTUN itu, PSSI seolah-olah ingin meyakinkan publik. PSSI yang selama ini bersalah ternyata sah secara hukum, kemudian menjadi pahlawan karena menyelamatkan nasib insan pesepakbola Indonesia. Namun, tidak berarti publik melupakan praktik “kotor” di tubuh PSSI.

Pasalnya, telah banyak bukti yang dibeberkan publik, baik yang sifatnya politisasi hingga korupsi di tubuh PSSI. Sebut saja, pengaturan skor yang baru-baru ini ramai diperbincangkan, jual beli pertandingan, judi sepakbola, korupsi dana bantuan sosial APBN, hingga kepemilikan hutang PSSI kepada seorang pengusaha.

Para suporter maupun aktivis sepakbola pernah melaporkan dan membawa bukti-bukti tersebut untuk diproses secara hukum. Tapi, hingga kini, laporan itu tidak pernah berujung pada kepastian. PSSI juga pernah melapor ke Kejaksaan Agung, kepolisian dan menggandeng Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) serta Ombudsman. Tujuannya, untuk memoles citra yang terpuruk di hadapan publik.

Inisiatif PSSI untuk membangkitkan lagi geliat sepakbola Indonesia perlu diapresiasi. Tapi, bagaimana dengan dosa-dosanya? PSSI tidak bisa menampiknya. Publik juga tidak bisa membiarkan dosa-dosa itu dipetieskan.

PSSI boleh saja beritikad baik dengan menghidupkan lagi persepakbolaan di Indonesia. Namun, PSSI wajib membuka ruang kepada publik untuk melakukan pengawasan serta membantu aparat penegak hukum mengamputasi penyakit di tubuhnya. Tuduhan korupsi atau tindak penyelewengan yang dilakukan oknum PSSI harus dapat dipertanggungjawabkan. Dengan demikian, pergelaran kompetisi resmi Oktober akan berjalan tanpa cela.

Publik juga dapat menikmati pertandingan tim kesayangannya sehingga eforia terhadap sepakbola dapat kembali bergairah. Jika PSSI masih menyimpan tabir gelapnya, bukan mustahil kekacauan akan kembali terjadi. Iming-iming prestasi yang dihasilkan tapi justru kemalangan yang didapat.

Inisiatif Kemenpora membekukan PSSI juga bukan solusi tepat. Pasalnya, publik, khususnya pencinta bola, kehilangan tontonannya. Nasib para pemain juga terlantar. Karena mereka tidak bisa bertanding, maka sumber-sumber nafkahnya pun lenyap. Tak hanya itu, Timnas juga tidak dapat berlaga di kompetisi internasional. Realitas itu merupakan kemunduran bagi sepakbola Indonesia.

Karenanya, wajar jika Kemenpora didesak turut bertanggungjawab atas carut marut persepakbolaan di Indonesia. Banyak elemen masyarakat dan suporter menyalahkan Menpora atas tindakannya membekukan PSSI. Mereka kecewa dan marah karena tidak bisa melihat tim dan pemain kesayangannya bertanding. Fanatisme dan antusiasme mereka terhadap sepakbola akhirnya harus berbuah kekecewaan, bukan justru menjadi energi bagi sepakbola Indonesia dalam meraih prestasi.

Kemenpora terbukti tidak mampu menggelar kompetisi. Turnamen pra musim yang rencananya digelar Kemenpora akhirnya batal digelar. Karena, Tim Transisi, bentukan Kemenpora yang menambal peran PSSI tidak menemukan operator ulung yang mampu menggelar pertandingan pra musim. Belum agi persoalan lambatnya proses administrasi sehingga menghambat perhelatan tersebut.

BOPI sendiri mengakui sampai saat ini belum memverifikasi data operator yang akan diikutsertakan pada piala pra musim atau yang dikenal dengan nama Piala Kemerdekaan. Karena, masih terkendala proses perjanjian yang belum ditandatangani Tim Transisi maupun operator. Hal ini yang makin membuat publik sanksi terhadap Kemenpora.

Akibatnya, publik yang awalnya percaya terhadap upaya Kemenpora membekukan PSSI,  jusru menjadi pukulan balik, menghakimi Kemenpora lantaran tidak becus merealisasikan komitmennya menggelar turnamen Pra Musim yang sebenarnya telah diundur hingga dua kali periode. Sebelumnya, turnamen ini dimundurkan dari 24 Juli ke 1 Agustus. Kemudian, dimundurkan lagi sehari setelahnya menjadi 2 Agustus ke 15 Agustus 2015.

Tapi di balik itu, langkah Kemenpora juga harus dilihat sebagai upaya untuk kemajuan sepakbola Indonesia. Ibaratnya, mundur selangkah untuk berlari maju ke depan. Kemenpora berniat membersihkan PSSI yang selama ini kotor semata-mata demi menyongsong sepakbola Indonesia yang sportif dan berprestasi.

Karenanya, publik harus melihatnya secara jernih. Publik sudah terlanjur sakit hati karena melihat klub kesayangannya bubar dan pemain idolanya hijrah ke liga lain lantaran pembekuan PSSI.

Seperti yang dialami Viktor Igbonefo. Pemain Arema Cronus itu akhirnya hengkang ke klub Osotspa Thailand untuk menyambung hidup. Pilihan yang tepat karena Arema yang tidak dapat bertanding menyebabkan macetnya pemasukan klub. Victor pun tidak digaji oleh Arema sehingga mencari nafkah di Negeri Gajah Putih itu.

Kemudian, klub dengan sejarah bagus di Indonesia, Persib Bandung juga sempat membubarkan diri akibat ketidakjelasan kompetisi. Padahal, Persib adalah juara Indonesia Super League (ISL) musim lalu. Klub itu tidak mungkin bertahan jika harus terus mengeluarkan gaji yang nilainya miliaran rupiah, sementara tidak ada pemasukan lantaran kompetisi terhenti.

Sepakbola Indonesia telah lama berada di lubang gelap. Minim prestasi dan pertandingan kotor adalah persoalan pelik selama ini. Olahraga paling digemari ini telah dikacaukan pihak yang punya kepentingan.

Perseteruan antara Kemenpora dengan PSSI itu menunjukan kedua lembaga ini tidak mampu bahu-membahu menyelesaikan sejumlah masalah yang sudah sekian lama membelengu persepakbolaan Indonesia. Keduanya mencari solusi sesuai caranya sendiri. Hasilnya, bukannya menyelesaikan masalah, namun justru menambah masalah.

Karenanya, publik harus turut ambil bagian dan tetap mengawal jalannya kompetisi resmi Oktober nanti. Semata-mata untuk mengembalikan dan meningkatkan prestasi persepakbolaan Indonesia, menjauhkan politisasi, dan praktik cela yang merusak citra PSSI.

Adhimas Faisal

Editor : M. Yamin Panca Setia
 
Budaya
28 Okt 22, 07:08 WIB | Dilihat : 186
Demokrasi, Musyawarah dan Mufakat
02 Agt 22, 10:32 WIB | Dilihat : 282
Merawat Negeri Terindah di Dunia
07 Jul 22, 22:03 WIB | Dilihat : 359
Anies Bicara tentang Perpustakaan dan Pustakawan
Selanjutnya
Sainstek
27 Okt 21, 17:41 WIB | Dilihat : 516
Waspadai Kabar Palsu Artis Meninggal di Media Sosial
20 Nov 19, 13:05 WIB | Dilihat : 2338
Rumah Ilmuwan Bukan di Menara Gading
Selanjutnya