Wabah Mengganas Politisi Berebut Kuasa

Sultan Johor Murka Melihat Perilaku Politisi Malaysia

| dilihat 195

bang sèm

Sultan Negeri Johor - Ibrahim Iskandar meluahkan murka dan kekecewaannya kepada politisi, yang sibuk berebut kekuasaan di tengah rakyat sedang mendetita menghadapi Coronastrope, petaka yang ditimbulkan Covid 19.

Tak masuk akalnya, ketika rakyat sedang terhuyung-huyung mengatasi masalah - krisis kesehatan, ekonomi, dan sosial - pra politisi sibuk bertelingkah, bergaduh, mengganggu jalannya pemerintahan.

Pernyataan itu mengemuka dalam dua kali kesempatan. Masing-masing, saat menyambut Tahun Baru Hijriah 1 Muharram 1443 (10 Agustus 2021), dan saat membuka masa persidangan ke 4 yang ke 14 DUN - Dewan Undangan Negeri (di Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah)  Negeri Johor pada Kamis, 12 Agustus 2021.

Sultan menyatakan, persidangan itu berlangsung pada tahun kedua masa pandemi Covid 19, bahkan dalam keadaan yang lebih parah dengan ancaman yang semakin tinggi.

Kala menyambut Tahun Baru 1 Muharram, Sultan menyatakan, semua petinggi Muslim di negara itu harus merenungkan hakikat yang diajarkan Rasulullah Muhammad SAW, bahwa kekuasaan untuk memerintah terletak pada Tuhan.

Oleh karena itu, menurut Sultan, semua petinggi harus bermartabat dan amanah dalam menjalankan tugasnya, dengan mengutamakan rakyat dan persatuan masyarakat, bukan kepentingan diri sendiri yang merugikan kerukunan dan keseimbangan politik bangsa.

Menurutnya, kini momen yang sangat tepat bagi seluruh politisi sebagai petinggi negara dan negeri, untuk bekerjasama  membantu rakyat, bukan waktunya beramai-ramai untuk  berebut kekuasaan dan pengaruh.

Sidang paripurna DUN Johor, itu -- sesuai kelaziman --  juga dihadiri oleh Perdana Menteri Malaysia Muhyiddin -- dengan nama lahir Mahiadin -- Yasin, wakil rakyat Pagoh, Johor di  Dewan Rakyat (DPR) Malaysia.

Di hadapa para wakil rakyat Negeri Johor, itu Sultan Ibrahim berbicara tegas, persidangan itu hanya diperuntukkan bagi penyusunan rencana dan program aksi penyelamatan rakyat dari wabah yang terus menjangkiti dan menewaskan banyak rakyat

Dia meminta kepada speaker - ketua - DUN untuk memusatkan perhatian pada agenda tersebut. Bukan untuk bergaduh dan bertikai terkait dengan upaya para petinggi politik, seperti Anwar Ibrahim - Ketua Pembangkang / Presiden Partai Keadilan Rakyat (bersama Lim Guan Eng - Partai Aksi Demokratik dan Mat Sabu - Partai Amanah ) dalam koalisi Pakatan Harapan, Zahid Hamidi - Presiden Partai UMNO - United Malay Nation Association dan Najib Tun Razak - Penasihat Majelis Tinggi UMNO, serta sejumlah petinggi partai dan wakil rakyat lainnya di Dewan Rakyat, yang mendesak Muhyiddin dari koalisi Perikatan Nasional / Presiden Partai Pribumi Bersatu Malaysia, meletakkan jabatan Perdana Menteri, karena tidak lagi mendapatkan dukungan mayoritas anggota parlemen. Khasnya, ketika dua menteri dan beberapa wakil rakyat dari UMNO, mundur dari pemerintahannya mengikuti kebijakan pimpinan partai.

Ahmad Zahid Hamidi, yang sedang menghadapi kasus korupsi di Mahkamah,  pada 3 Agustus 2021, mengklaim bahwa dia telah mengumpulkan cukup banyak pernyataan resmi dari anggota parlemen partainya, yang menarik dukungan mereka terhadap Muhyiddin. Dengan demikian, Muhyiddin telah kehilangan mayoritasnya, katanya. Tapi, Muhyiddin dalam pidato yang disiarkan televisi, berkeras menyatakan, bahwa dia masih memimpin mayoritas parlemen.

Untuk membuktikan pernyataan tentang legitimasinya sebagai Perdana Menteri, Muhyiddin siap menggelar sesi pemilihan mosi percaya dalam pertemuan parlemen pada bulan September. Muhyiddin nampak percaya diri, bahkan ketika speaker (ketua) Dewan Rakyat Malaysia, Datuk Azhar Azizan Harun, melalui surat resminya kepada Yang Dipertuan Agung Malaysia - Sultan Abdullah, bahwa dukungan anggota parlemen kepada Muhyiddin, tinggal 100 dari 106 dukungan.

Anwar Ibrahim yang tak pernah lelah berjuang menjadi Perdana Menteri Malaysia, mengambil manfaat situasi. Dia meyakini, tanpa dukungan wakil rakyat dari UMNO-pun, kini dia satu-satunya wakil rakyat yang beroleh dukungan mayoritas. Dengan gaya retorikanya -- berbasis klaim dan selalu 'menjual' kepentingan rakyat, Anwar memastikan, bila dia diangkat sebagai Perdana Menteri, pemerintahannya lebih piawai membawa rakyat Malaysia keluar dari masalah yang kian membuat rakyat sengsara.

Sejak dilantik Sultan Abdullah untuk memangku jabatan sebagai Perdana Menteri, Muhyiddin dan pemerintahan Periktan Nasional yang dipimpinnya, tak pernah usai dirundung tekanan dan gempuran dari Pakatan Harapan dan UMNO - khasnya Zahid Hamidi dan Najib Tun Razak, meskipun di dalam kabinetnya, para petinggi UMNO menjabat sebagai Timbalan Perdana Menteri, Menteri Kanan dan Menteri yang secara khusus bertugas mengatasi masalah Covid 19, termasuk vaksinasi.

Sultan Ibrahim tak ingin pertelingkahan para petinggi partai di tingkat pusat, itu ditiru oleh para wakil rakyat di Negeri Johor. Sultan Ibrahim yang wilayah kesultanannya berbatasan langsung dengan Kepulauan Riau - Indonesia dan dengan Singapura, itu tak ingin perseteruan politik menambah parah kondisi.

Dia mengingatkan, pertikaian politik hanya akan membuat rakyat kian sengsara karena kehilangan pekerjaan sebagai akibat menurunnya aktivitas ekonomi. Karenanya, dia berpesan agar seluruh wakil rakyat di Negeri Johor berkonsentrasi memikirkan solusi-solusi mengatasi masalah. Termasuk menciptakan kondisi yang aman dan nyaman bagi berlangsungnya investasi ke negeri di Selatan Semenanjung Malaysia, itu.

Kakak dari Permaisuri Agung Tunku Azizah Aminah Maimunah Iskandariah, itu tegas meminta speaker DUN Johor, bila para politisi wakil rakyat bergaduh dan ada yang terpapar Covid 19 - seperti yang dialami Dewan Rakyat Malaysia, segera persidangan dihentikan.

Bila para wakil rakyat terbawa arus petinggi politik partai yang masih terus berebut kuasa dan jabatan, Sultan Ibrahim mengancam, akan membubarkan DUN.  Sultan Johor juga menyatakan DUN adalah tempat mulia bagi wakil rakyat berkhidmat kepada rakyat. Bukan sebagai 'sangkar beruk' - baca: kandang monyet.

Sultan Johor tidak main-main dengan ucapannya. Sultan Ibrahim dikenal karib dengan rakyat, dan kerap berada di tengah rakyat, sebagaimana Yang Dipertuan Agong - Sultan Abdullah. Sultan Ibrahim juga dikenal bersahaja dan kerap mengunjungi dan menyerap langsung aspirasi rakyat ke lapangan, tak terkecuali di pasar-pasar.

Kesultanan Johor kerap menyebut rakyat Johor sebagai Bangsa Johor, sejak Malaysia Merdeka (31 Agustus 1957) seringkali tak berbanding lurus dengan pemerintahan Malaysia. Paling tidak, sejak Bapak Kemerdekaan Malaysia, Tengku Abdurrahman - yang juga Perdana Menteri Pertama Malaysia, yang berasal dari Johor, melepas Singapura sebagai negara sendiri di bawah kepemimpinan Lee Kwan Yew, yang menguasai pulau yang semula bernama Temasek, itu.

Belakangan hari, Sultan Ibrahim juga mengambil jarak dengan Perdana Menteri Tun M (Mahathir Mohammad) yang berasal dari Kedah. Tun dikenal sebagai negarawan Malaysia yang berhasil 'melucuti' berbagai kekuasaan raja, lewat prinsip pemerintahan, 'Raja berperlembagaan, Kerajaan berparlemen.' Maksudnya, kekuasaan Raja / Sultan diatur oleh konstitusi negara dengan pemerintahan demokrasi parlementer. Sesuatu yang memicu instabilitas pemerintahan.

Stabilitas pemerintahan Malaysia, berlangsung 22 tahun, ketika Tun M menjabat Perdana Menteri (16 Juli 1981 - 31 Oktober 2003). Instabilitas pemerintahan Malaysia, juga berlangsung ketika Tun M memerintah sebagai Perdana Menteri (Mei 2018 -= Februari 2020). Muhyiddin menjbat Perdana Menteri menggantikan Tun karena didukung oleh UMNO dan PAS (Partai Al-Islam Se-Malaysia) yang membentuk koalisi Perikatan Nasional, tapi kemudian diganggu UMNO, karena Mahyuddin tak memenuhi hasrat Zahid Hamidi dan Najib Razak menghentikan pengusutan kasus korupsi yang menyeret mereka ke mahkamah.

Cara Muhyiddin naik kuasa sebagai Perdana Menteri seperti diungkap berbagai kalangan melalui berbagai media, memang tak elok. Karenanya dia dirongrong terus. Bagi Muhyiddin, sikap tegas Sultan Ibrahim merupakan angin segar untuk melanggengkan kuasa dan pemerintahannya, seperti diduga sejumlah pemerhati. Karena, dalam pidatonya, Sultan Ibrahim berterima kasih kepada Perdana Menteri yang telah memberi prioritas vaksinasi bagi rakyat Johor.

Adakah ini sungguh angin segar bagi Mahyuddin? Belum tentu. Kepedulian Sultan Johor tersurat dalam pernyataannya, bila wakil rakyat tak memikirkan rakyat, keberadaan mereka tiodak berguna. Harus diganti melalui proses pemilihan paska pandemi, dan rakyat harus jeli dalam memilih. |

Editor : eCatri | Sumber : Royal Johor
 
Polhukam
13 Jan 22, 09:43 WIB | Dilihat : 96
Demokrasi Palsu dalam Arus Politik Global
11 Jan 22, 09:09 WIB | Dilihat : 107
Politik Suasana Hati Rakyat
Selanjutnya
Ekonomi & Bisnis
31 Agt 21, 19:09 WIB | Dilihat : 443
Pandemi dan Pemulihan Ekonomi Lokal
14 Mar 21, 23:46 WIB | Dilihat : 512
Sindroma Ambivalensia
16 Des 20, 07:56 WIB | Dilihat : 678
Peta Bank Syariah di Indonesia Berubah
Selanjutnya