Pembangkang Tak Ambil Bagian Mosi Percaya kepada Pemerintahan Gabungan Anwar Ibrahim

Meski pada pembukaan sidang Dewan Rakyat (Parlimen Malaysia) yang gaduh dan riuh, Ketua Pembangkang (oposisi) Datuk Seri Hamzah mengucapkan selamat atas pelantikan Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri X Malaysia, meka tak ambil bagian dalam mosi percaya kepada pemimpin Parti Keadilan Rakyat / Pakatan Harapan tersebut dan pemerintahan gabungan yang dibentuknya.

Senin (19/12/22) juru bicara pihak pembangkang, Datuk Seri Takiyuddin Hassan dalam konferensi pers di Gedung Parlimen - Kuala Lumpur, menyatakan, pihak pembangkang tidak ingin mengambil bagian dalam mosi percaya kepada Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim sebagai perdana menteri di Dewan Rakyat.

Mereka tak ingin dilihat sebagai pendukung perjanjian "ilegal" para pemimpin partai dan kalangan pemerintah gabungan, yang mewakili Pakatan Harapan (PH), Barisan Nasional (BN), Gabungan Parti Serawak (GPS), dan Gabungan Rakyat Sabah (GRS).

Takiyuddin Hassan juga menjelaskan, kalangan pembangkang yang terdiri dari para wakil rakyat dari koalisi Perikatan Nasional (Partai Bersatu dan Partai Al-Islam Se-Malaysia - PAS), itu juga menegaskan kembali, bahwa kesepakatan antara partai koalisi dalam pemerintah gabungan adalah ilegal dan telah membatasi demokrasi parlementer.

“Kami yakin tidak semua anggota yang menandatangani dokumen setuju dengan keputusan pemerintah. Tapi mereka tidak punya pilihan,” tegas Takiyuddin.

Dia menyatakan, “Adalah pendirian kami tidak memilih atau menyuarakan persetujuan kami selama pemungutan suara pada mosi percaya sebelumnya, karena kami tidak ingin berpartisipasi dalam pemungutan suara untuk dokumen ilegal dan inkonstitusional."

Wakil Rakyat dari Kota Baru - Kelantan, itu juga mengklaim bahwa Perikatan Nasional khawatir, beberapa anggota mungkin terpaksa mendukung mosi tersebut di bawah tekanan atas dasar kesepakatan tersebut. Pernyataan ini mengacu kepada sikap dan tindakan Presiden Barisan Nasional / UMNO Zahid Hamidi, yang sebelumnya 'mengancam' akan memecat dan mengosongkan kursi parlemen anggota terpilih yang dalam Pilihan Raya Umum (PRU) 15, Nopember 2022 lalu beontestasi untuk dan atas nama BN.

Zahid Hamidi yang selama kampanye meneriakkan jargon BN/UMNO, "No Anwar, No DAP," membuat kesepakatan dengan Anwar, dan kini menjabat Timbalan Perdana Menteri. Zahid yang sedang menghadapi dakwaan mahkaham atas kasus rasuah (korupsi dan salahguna kuasa).

Takiyuddin juga mempertanyakan perlunya mosi percaya untuk pemerintahan  Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim ketika dia sudah ditunjuk oleh Yang di-Pertuan Agong, kecuali jika Perdana Menteri ingin membuktikan dukungan atas dirinya, memang mencapai mayoritas kecil, dari jumlah 222 anggota parlemen. Mengingat, dalam PRU 15 yang lalu, tidak ada koalisi partai yang berhasil mencapai mayoritas sederhana.

Usai pengumuman perolehan suara, pemerintahan mesti menunggu beberapa waktu, sehingga Yang di-Pertuan Agung dan Musyawarah Para Raja, menganjurkan partai-partai yang anggotanya memperoleh kursi di parlemen bergabung, dan membentuk pemerintahan.

“Tidak diketahui berapa banyak dari 222 anggota parlemen yang mendukung Perdana Menteri,” tambah Takiyuddin, seraya mengutip undang-undang, bahwa pemungutan suara di bawah paksaan tidak sah, sehingga perjanjian kesepakatan membentuk pementahan gabungan, batal demi hukum.

Saat ini, Pakatan Harapan memimpin pemerintahan persatuan dengan 81 kursi, Barisan Nasional  30 kursi, Gabungan Parti Sarawak (23), Gabungan Rakyat Sabah (6), Warisan (3), dua independen dan masing-masing satu dari Parti Bangsa Malaysia, Parti Kesejahteraan Demokratik Malaysia dan Muda.

Jumat (16/12/22) lalu, para petinggi partai-partai tersebut menandatangani kesepakatan untuk berkomitmen pada pemerintah gabungan Malaysia yang diklaim sebagai pemerintahan perpaduan pimpinan Anwar.

Mosi percaya terhadap pemerintahan gabungan pimpinan Anwar diajukan oleh Datuk Seri Fadillah Yusof (GPS) yang kini menjawab Timbalan Perdana Menteri bersama Zahid.

"Lebih banyak suara yang setuju, maka mosi itu disahkan," kata Ketua Dewan Rakyat, Datuk Johari Abdul yang memimpin sidang setelah pemungutan suara. Sebelumnya, 10 pendebat dari kalangan pemerintah dan pembangkang, telah berpartisipasi dalam debat tentang mosi percaya tersebut.

Saat mengajukan mosi percara tersebut dalam persidangan perdana Dewan Rakyat tersebut, Fadillah mengatakan penting bagi pemerintah gabungan untuk mengamankan kepercayaan anggota parlemen, mengingat proyeksi penurunan ekonomi pada tahun 2023.

Dia menyebut, mosi percaya penting dan akan memperkuat kepercayaan investor, dunia usaha, dan masyarakat. Selain itu, dukungan yang diperoleh akan memungkinkan pemerintah gabungan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

Kepemimpinan Perdana Menteri kesepuluh dan gabungannya, dalam penyelenggaraan pemerintahan harus didukung demi kesuksesan negara dan kesejahteraan rakyat.

Agenda mosi percaya dalam sidang perdana parlemen tersebut, terkait pula dengan pernyataan Anwar Ibrahim dalam konferensi pers pertama, sesaat setelah dilantik sebagai Perdana Menteri pemerintah gabungan.  Dalam konferensi pers di lapangan golf Sungai Long, Kamis (24/11) tersebut, Anwar menyebut rivalnya, Tan Sri Muhyiddin Yassin telah menantang dukungan terhadap Anwar. Tidak banyak perdana menteri yang melakukan mosi percaya di DPR kecuali Tun Hussein Onn (ayah Hishamuddin Hussein, wakil rakyat Sembrong).

Tun Hussein Onn menjabat Perdana Menteri dan memimpin pemerintahan melalui mosi percaya selama duduk parlemen darurat pada tahun 1976, beberapa hari setelah menggantikan Tun Abdul Razak (ayah Najib Razak) yang meninggal dunia.

Tun Hussein tidak hanya berperan sebagai Perdana Menteri tetapi juga memegang portofolio Keuangan, Pertahanan, Koordinasi Perusahaan Publik. Wan Ibrahim, Senator Barisan Nasional saat itu, yang mengajukan mosi percaya. Perdana menteri ketiga Malaysia tersebut, kemudian berhasil mengamankan kepercayaan Dewan Rakyat.

Pada tahun 2003, Tun Abdullah Ahmad Badawi juga menghadapi mosi percaya (3/11/2003) setelah dilantik sebagai perdana menteri pada 31 Oktober 2003. Kala itu, mosi percaya diajukan oleh Mohd. Zin Mohamed, anggota parlemen Shah Alam, yang disahkan oleh Dewan Rakyat. | Behar, Sharia, Masybitoch