Membayangkan Peran DPD RI untuk Masa Depan Indonesia

| dilihat 282

Bang Sém

Ketika berlangsung sarasehan tentang Jakarta terkait pengesahan Undang Undang Ibu Kota Negara yang digelar Kaukus Muda Betawi, di Jakarta (Selasa, 1 Februari 2022) saya agak masygul.

Saya membayangkan, bagaimana para anggota DPD (Dewan Perwakilan Daerah) Republik Indonesia, gemes dan geregetan melihat proses cepat pembahasan dan pengesahan Undang Undang IKN (Selasa, 18 Januari 2022) yang menguatkan mimpi memindahkan Ibu Kota Negara sebagai bagian dari politik monumentasi.

Di luar forum, ketika jumpa dengan sejumlah mantan anggota DPD RI perwakilan dari daerah di luar Jakarta, saya menangkap kemasygulan yang sama.

Gairah kebangsaan yang menggelora di dalam diri mereka, hanya berakhir dengan kerisauan membayangkan masa depan. Tapi tidak bisa berbuat banyak.

Ibu Kota Negara tak hanya terkait dengan masyarakat Jakarta, kaum Betawi, atau masyarakat Banua Etam dan Kalimantan keseluruhan. Melainkan, terkait dengan seluruh anak bangsa dan tanah air Indonesia. Karena hingga kini, Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 masih utuh sebagai kristalisasi nilai dimensional Bhinneka Tunggal Ika (dalam satu tarikan nafas) tan hana dharma mangrwa dari kakawin Sutasoma, karya besar begawan Mpu Tantular. Begitu juga dengan butir-butir Pancasila yang melekat pada UUD 1945 (18 Agustus 1945).

Proses pengesahan Undang Undang Ibukota Negara, segera menyadarkan kita, betapa pembentukan lembaga negara Dewan Perwakilan Rakyat (DPD) Republik Indonesia, tidak dilakukan dengan sepenuh hati.

Khasnya dalam menempatkan DPD sebagai institusi penting dalam sistem permusyawaratan dan perwakilan negara dan bangsa kita. Masih sangat kuat pengaruh pragmatisme politik dan politik pragmatis. Meskipun, proses dan prosedur pemilihan yang harus dilalui seseorang untuk menjadi anggota DPD RI relatif rumit --  dalam banyak hal mirip dengan proses pemilihan Kepala Daerah dan Kepala Negara / Presiden dan para wakilnya.

Memang, proses pemilihan anggota DPD RI, berbeda dengan anggota Senat di Amerika Serikat yang terikat kuat oleh relasi antara senator dengan lembaga perwakilan rakyat di negara bagian. Juga berbeda dengan keberadaan anggota Dewan Negara di Malaysia, yang masih dipengaruhi oleh kuasa partai politik dan penguasa.

Proses pemilihan anggota DPD RI, lebih mirip dengan proses pemilihan anggota Senat di Filipina. Namun, kewenangan yang tak sama persis.

Konstitusi Republik Indonesia, membatasi tugas, fungsi dan kewenangan anggota DPD RI. Narasinya normatif. Dalam hal menyuarakan aspirasi rakyat dari tingkat daerah ke tingkat nasional, misalnya, diawali dengan kata membantu.

 

Dalam banyak hal, Pasal 22D UUD 1945 - hasil amandemen, membatasi tugas pokok, peran dan kewenangan DPD, dengan pemilihan sejumlah kosa kata dan kalimat yang menempatkan DPD RI sebagai lembaga negara, tidak ekuit dan ekual dengan DPR RI.

Antara lain, kosa kata: membantu; ikut; memberikan pertimbangan kepada DPR;  ...bahan membuat pertimbangan kepada DPR,  Pengajuan Rancangan Undang-undang... kepada DPR; dan banyak lagi.

Kosa kata dan kalimat-kalimat demikian dalam frasa ayat dan pasal konstiutusi, secara tersirat menempatkan posisi DPD RI lebih rendah katimbang DPR RI, meski setara kedudukannya sebagai anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Republik Indonesia.

Tahun 2013 saya menulis, sangat perlunya penguatan tugas, fungsi, dan kewenangan anggota dan lembaga DPD RI. Khasnya, ketika pemahaman tentang realitas Indonesia sebagai negara pluralis sekaligus integralis, dilihat dalam keseluruhan konteks kesejarahan.

Kala itu saya mengusulkan amandemen kelima UUD 1945, untuk mengembalikan berbagai hal substantif dan asasi dalam konstitusi, tanpa kecuali, menguatkan peran DPD RI, ketika utusan golongan dalam MPR RI ditiadakan.

Mulai dari pemilihan kosa kata Persatuan dalam sila ketiga dalam Pancasila yang sangat cerdas dalam membumikan sesanti Bhinneka Tunggal Ika, sampai Mosi Integral Mohammad Natsir (3 April 1950) dalam parlemen RIS (Republik Indonesia Serikat), sehingga akhirnya Bung Karno menggunakan istilah sekaligus terminologi Negara Kesatuan Republik Indonesia (17 Agustus 1950). Juga frasa, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan / perwakilan (Sila keempat Pancasila), sebagai landasan sistem demokrasi Indonesia.

Dalam frasa itu, saya membayangkan, kesetaraan posisi keanggotaan dan fungsi kelembagaan DPD RI, yang ketika terjadi perbedaan tajam sikap dan pandangan tentang berebagai hal terkait dengan penyusunan undang-undang dan budget, serta kontrol atas penyelenggaraan negara, diambil keputusan finalnya dalam sidang MPR RI.

Melihat berbagai tantangan yang dihadapi dunia, sejalan dengan terjadinya perubahan geopolitik dan geoekonomi dunia, termasuk sempoyongannya kapitalisme global dan sosialisme mondial, dari Eropa - Amerika ke Asia Pasifik, dimensi peran DPD RI menjadi sangat penting.

Terutama, ketika perubahan orientasi itu akan serta merta mengubah visi tentang politik ekonomi berbasis pengelolaan sumber daya alam, kriptografi yang menyertai teknologi blockchain, yang berpengaruh pada perubahan governansi dan kepemerintahan; serta penguatan modal insan.

Apalagi, ketika proses perubahan cepat peradaban (konseptual) manusia di tengah arus besar menuju masyarakat digital - berbasis internet on think, artificial intelligent, sedang mengalir deras di tengah singularitas.

Dan, kita dihadapkan pula oleh tantangan besar, tidak hanya bagaimana merawat dimensi negara kepulauan dengan sebaran kekayaan  sumber daya alam (sekaligus kemiskinan persisten) yang tersebar di berbagai daerah. Tak terkecuali, bagaimana mesti mengelola demografi, agar sungguh menjadi bonus dan bukan petaka.

Pun, demikian halnya dengan eksplorasi kearifan dan kecerdasan lokal dalam merawat secara konsisten melayari transhumanisma untuk menjaga keseimbangan kecerdasan dan kearifan dalam menaklukan berbagai persoalan mutakhir, di antaranya menaklukkan pandemi penyakit, melalui kemampuan menciptakan ekosistem sosio budaya dan menjaga kualitas ekologi.

Anggota dan DPD RI, dalam bayangan saya, memainkan peran strategis dalam membawa spirit pentingnya merancang peradaban baru dari tingat lokal ke tingkat daerah untuk mencapai tawaran strategi baru mencapai universe prosperity - kesejahteraan semesta, ketika daya dukung alam melemah.

Dari cara pandang ini, saya membayangkan, anggota dan lembaga DPD RI, menjadi praercursor - pelopor dalam memainkan peran early warning system negara ke masa depan. Ke masa yang boleh jadi, tak pernah kita kunjungi.

Agak berlebihan memang, kala saya berharap, dari DPD RI tercetus resolusi-resolusi mutakhir, termasuk resolusi paralel dengan apa yang disuarakan rakyat dari berbagai daerah. Termasuk, bagaimana mencegah penghancuran nalar publik, yang diteriakkan Akademi Jakarta (28 Januari 2022) terkait pendidikan, kemanusiaan dan keadilan, ekologi, ekonomi dan politik.

Mesti ada upaya bersama DPD RI dengan berbagai kalangan dari seluruh tanah air untuk, paling tidak menunjukkan jalan kembali ke garis azimut kebangsaan, agar pengelolaan negara bangsa tak semakin jauh melenceng terseret arus besar oligarki dan oligopoli yang tamak.

DPD RI adalah harapan agar kita menemukan jalan kembali ke garis lurus cita perjuangan para pejuang dan pendiri Republik Indonesia, dan tak terperosok dalam jebakan fantasi anak derhaka. |

 

Tulisan ini merupakan pikiran dan pendapat pribadi.

 

Editor : delanova
 
Polhukam
Sainstek
27 Okt 21, 17:41 WIB | Dilihat : 516
Waspadai Kabar Palsu Artis Meninggal di Media Sosial
20 Nov 19, 13:05 WIB | Dilihat : 2338
Rumah Ilmuwan Bukan di Menara Gading
Selanjutnya