Sarasehan Kebangsaan 2 Syarikat Islam

Masih Panjang Jalan Menuju Kemerdekaan Sejati

| dilihat 266

Saya tercenung menyimak pidato Presiden Dewan Pimpinan Pusat Lajnah Tanfidziah - Syarikat Islam (SI), Hamdan Zoelva, di tengah Sarasehan Kebangsaan 2, Ahad (14/8/22), di laman Sekretariat Jendral SI - Jalan Taman Amir Hamzah 4, Menteng, Jakarta Pusat.

SI adalah organisasi kemasyarakatan Islam tertua di Indonesia, yang semula bernama Sarekat Dagang Islam (SDI) pada Oktober 1905 didirikan dan dipimpin oleh KH Samanhudi. Lalu berubah menjadi Sarekat Islam ketika dipimpin Yang Utama Haji Omar Said (HOS) Tjokroaminoto.

HOS Tjokroaminoto adalah guru kebangsaan sekaligus mertua Bung Karno yang kelak, bersama Hatta membacakan Proklamasi Kemerdekaan dan Presiden pertama Republik Indonesia.

Pada 16 Juni 2016 di Societat Concordia (Gedung Merdeka, Bandung) HOS Tjokroaminoto menyampaikan pidato bertajuk Zelfbestuur (berpemerintahan sendiri), mengawali NATICO I (Firste National Congress) Sarekat Islam (17-24/6/1916), diikuti ribuan rakyat hingga ke alun-alun Bandung.

Di hadapan Ketua DPD RI - La Nyalla Mahmud Mattalitti, Sekretaris Jendral (Sekjen) SI Ferry Juliantono, Rocky Gerung, Faisal Basri, Refly Harun, serta pimpinan dan kaum SI, Hamdan menyatakan, gagasan dasar perjuangan kemerdekaan Indonesia adalah mencapai kemerdekaan sejati.

Kesadaran kebangsaan yang dialirkan HOS Tjokroaminoto kepada Bung Karno dan para pejuang kemerdekaan Indonesia, menjadi pemantik bara perjuangan mencapai Indonesia Merdeka.

Hamdan mengatakan, kemerdekaan sejati merupakan desain dan konsep asasi tentang kemerdekaan yang dikehendaki rakyat Indonesia (ketika itu bernama Hindia Belanda).

Kemerdekaan sebagai landasan untuk mewujudkan kedaulatan politik, ekonomi, yang bermuara pada pencapaian keadilan sosial berasas kesejahteraan dan kecerdasan kehidupan bangsa.

Menurut Hamdan, HOS Tjokroaminoto mengisyaratkan, kemerdekaan sejati bertumpu pada persatuan umat - rakyat, kemerdekaan rakyat - negara dan pemerintahan, kehidupan ekonomi yang mensejahterakan sesuai dengan prinsip welvaart staten, dan persamaan derajat manusia.

Untuk mewujudkannya diperlukan kemauan dan kekuatan kolektif bangsa, sehingga kemenangan melawan penjajah bukan sekadar kemerdekaan dalam merebut kekuasaan.

Gagasan dan desain dasar ini terus berkembang, ketika Bung Karno dan para pemimpin pergerakan perjuangan mencapai Indonesia merdeka, tanpa henti memformulasi cara mengelola kekuasaan secara cerdas dengan harkat dan marwah sebagai suatu bangsa.

Kemerdekaan sejati itu berakar pada perjuangan yang berlangsung di seluruh Nusantara oleh para Sultan didukunmg kaum pribumi, rakyat yang merasakan pahit dan pedih di bawah penindasan penjajah.

Dalam pandangan SI, ungkap Hamdan, kemerdekaan sejati dalam konteks negara dan pemerintahan adalah penyelenggaraan kekuasaan yang bersandar kepada kehendak (daulat) rakyat, melalui majelis permusyawaratan dan perwakilan betrdasarkan asas demokrasi yang nyata dan seluas-luasnya. Artinya, bukan penyelenggaraan pemerintahan yang bersandar pada kepentingan oligarki.

Hal tersebut tercermin dalam Pidato Zelfbestuur HOS Tjokroaminoto -- yang dijuluki Raja Tanpa Mahkota.

Dalam pidatonya, seperti dicatat Moh Roem -- dalam Bunga Rampai Sejarah (1) -- HOS Tjokroaminoto menegaskan, “Semakin lama, semakin tambah kesadaran orang, baikpun di Nederland maupun di Hindia, bahwa pemerintahan sendiri adalah perlu. Lebih lama lebih dirasakan, bahwa tidak patut lagi Hindia diperintah oleh Nederland, seperti tuan tanah mengurus persil-persilnya."

HOS Tjokroaminoto, lantas menekankan, "Tidak patut lagi untuk memandang Hindia sebagai sapi perasan, yang hanya mendapat makan karena susunya; tidak pantas lagi untuk memandang negeri ini sebagai tempat untuk didatangi dengan maksud mencari untung, dan sekarang juga sudah tidak patut lagi, bahwa penduduknya, terutama putera-buminya, tidak punya hak untuk ikut bicara dalam urusan pemerintahan, yang mengatur nasibnya”

Pada bagian lain pidatonya, HOS Tjokroaminoto menegaskan,“Kita menyadari dan mengerti benar, bahwa mengadakan pemerintahan sendiri, adalah satu hal yang sangat sulit, dan bagi kita hal itu laksana suatu mimpi. Akan tetapi bukan impian dalam waktu tidur, tapi harapan yang tertentu, yang dapat dilaksanakan, jika kita berusaha dengan segala kekuatan yang ada pada kita, dan dengan memakai segala daya upaya melalui jalan yang benar dan menurut hukum.”

“Di bawah Pemerintahan yang tiranik dan dzolim, hak-hak dan kebebasan itu dicapai dengan revolusi,  sedang dari suatu pemerintahan yang bijaksana dengan evolusi."

Pidato itu terus menjadi pegangan oleh kaum SI  dan menjadi Program Asas, yang menegaskan kemerdekaan sejati bertumpu pada persatuan dan kemerdekaan umat (rakyat) - negara dan pemerintahan, kehidupan ekonomi, dan persamaan derajat manusia.

Dalam pandangannya ketika mengawali sarasehan tersebut, Hamdan mengemukakan prinsip-prinsip dasar yang relevan dengan perkembangan mutakhir zaman. Mulai dari kesadaran kolektif untuk berubah, dari kerumunan rakyat yang terserak dalam berbagai kelompok dan golongan, menjadi gerakan perubahan, dengan menghidupkan terus kesadaran mengorganisasikan diri sebagai bangsa yang kokoh dan berdaulat sesuai dengan Bhinneka Tunggal Ika., Pancasila, UUD 45, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Karenanya, pendidikan kebangsaan menjadi penting dan utama untuk terus memelihara jiwa dan tanggungjawab moral manusia merdeka. Di dalamnya harus selalu hidup nyala kesadaran untuk melakukan penguatan rakyat atas seluruh akses ekonomi, politik, pendidikan, dan kemerdekaan dalam menjalankan ibadah.

Kata kuncinya adalah sebersih-bersih tauhid, ilmu pengetahuan, dan siyasah (cara hidup) yang baik dan benar untuk mewujudkan kemakmuran berkeadilan-sosial yang mensejahterakan.

Mengacu kepada apa yang dikemukakan Hamdan, Sekjen SI Ferry Juliantono mengungkapkan, "Masih jauh jalan menuju kemerdekaan sejati, itu."

Karenanya, menurut aktivis demokrasi, ini SI akan secara obyektif, kritis, dan konstruktif mengingatkan terus pemerintah untuk bersama-sama rakyat, bahu membahu, sungguh mewujudkan kedaulatan politik dan ekonomi di atas keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Kesadaran kolektif seluruh eksponen bangsa itu menjadi penting, ketika kini bangsa ini, sedang menghadapi arus besar perubahan dunia yang tidak menentu pasca pandemi nanomonster Covid-19, yang penuh ketidakpastian dan kegamangan, kompleksitas dan kemenduaan.

Kedaulatan paripurna bangsa ini berlandaskan kemerdekaan sejati penting bagi Indonesia untuk menghadapi situasi mutakhir, seperti dampak yang ditimbulkan oleh perang Rusia versus Ukraina. Pun, potensi perang China versus Taiwan yang akan melibatkan Amerika Serikat.

"Pemerintah Indonesia harus sigap merespon dengan upaya menguatkan persatuan bangsa secara nasional. Jangan mengalami stuttering politic (kegagapan politik) melihat dan menghadapi guncangan ekonomi dan politik," tegasnya.

Caranya, berpihaklah kepada rakyat dan bukan kepada oligarki. Berpihak kepada rakyat yang akan mengalami dampak pahit dari krisis ekonomi, krisis politik, dan krisis sosial kemanusiaan, dan krisis akal budi.

Untuk itu, menurut Ferry, pemerintah sudah harus nyata berfikir, bersikap, dan bertindak bersama rakyat, melawan oligarki. Termasuk menghentikan seluruh aspek yang terkait dengan islamphobia dan berfikir sungguh-sungguh dalam menciptakan keadaan yang membuat rakyat kenyang (wareg), sehat (waras), dan cerdas (wasis). |  Bang Sém

Baca artikel terkait : La Nyalla Terus Pelihara Bara Kesadaran Kebangsaan

Editor : delanova
 
Budaya
02 Agt 22, 10:32 WIB | Dilihat : 206
Merawat Negeri Terindah di Dunia
07 Jul 22, 22:03 WIB | Dilihat : 278
Anies Bicara tentang Perpustakaan dan Pustakawan
22 Jun 22, 06:31 WIB | Dilihat : 312
Spirit Sirih Pulang ke Batang Kaum Betawi
Selanjutnya
Sainstek
27 Okt 21, 17:41 WIB | Dilihat : 444
Waspadai Kabar Palsu Artis Meninggal di Media Sosial
20 Nov 19, 13:05 WIB | Dilihat : 2236
Rumah Ilmuwan Bukan di Menara Gading
Selanjutnya