Refleksi Proklamasi Kemerdekaan

Lancang Kuning Menuju Kemerdekaan Sejati

| dilihat 486

bang sém

Sejak dilahirkan, bekal hidup yang diberikan Al Khaliq, Maha Pencipta kepada manusia adalah kemerdekaan.

Merdeka dan kemerdekaan adalah hak dasar yang melekat pada watak setiap manusia, seperti kemedekaan berkehendak (freedom of will), kemerdekaan berekspresi (freedom of expression), kemerdekaan memilih (freedom of choice).

Karena keberadaannya sebagai makhluk sosial (homo socius), manusia mengatur tata kehidupannya sebagai makhluk merdeka dengan berbagai aturan kesepahaman kehidupan bersama, sehingga dalam menggunakan hak dasarnya, tidak merampas hak orang lain. Itulah yang kita kenal dengan tata krama dan atau etika, sebagai bagian dari akhlak.

Dalam mengelola kemerdekaan sejatinya, lantas, manusia mengatur kesadaran individual dan kolektif dalam dua dimensi hidupnya, yaitu kemanusiaan dan persatuan, sesuai dengan perkembangan zaman dan peradaban yang menyertainya.

Perkembangan, itu sekaligus menegaskan posisi manusia sebagai makhluk ko eksistensi terhadap eksistensi Allah yang absolut, distinct, dan unique Allah dengan dimensi khuluqiyah (penciptaan) dan rububiyah (pemeliharaan).  Inilah yang dipahami sebagai tauhid, yang diperkuat dengan aturan-aturan - hukum (syariat), dalam menjalani tata kehidupan (muamalah) secara berkeadaban (akhlaq).

Penguasaan atas ilmu pengetahuan dan keterampilan dalam memilih cara (siyasah) untuk sungguh menjadi manusia merdeka yang sejati, diperkuat dengan kematangan nalar, naluri, nurani dan rasa, memelihara simpati, empati, apresiasi, respek dan cinta.

Beranjak dari pemahaman inilah, manusia dengan kemerdekaan sejati memberi batas atas penguasaan (termasuk kepemilikan) antara manusia satu dengan manusia lain, antara bangsa yang satu dengan bangsa yang lain.

Dalam konteks ini, beragam bentuk penjajahan, dari yang paling primitif berupa perbudakan sampai yang paling modern, pengendalian politik yang mengancam dan merampas kedaulatan manusia, masyarakat, dan bangsa lain, merupakan tindakan yang bertentangan dengan prinsip dasar hidup: kemanusiaan dan persatuan.

Melalui kemerdekaan, Allah memperlakukan manusia secara adil dan setara secara proporsional (dibedakan oleh tingkat atau derajat ketaqwaannya kepada Allah).

Dalam Islam, tidak dikenal kelas dalam manusia, karena Allah memberikan hak hidup kepada seluruh manusia, sesuai dengan prinsip rububiyah-Nya. Ketaqwaan sebagai pembeda antara manusia yang satu dengan lainnya, berkaitan dengan reward dan punishment, setelah Allah menugaskan para Nabi dan Rasul (dengan berbagai petunjuk dalam kitab suci) untuk memandu manusia beribadah kepadanya, sebagai cara mencapai kebahagiaan dan kedamaian di dunia dan akhirat.

Para nabi dan rasul memandu manusia mengelola hak merdeka yang dimilikinya, terutama dalam mewujudkan keadilan dan kemanusiaan.

Rasulullah Muhammad SAW sebagai 'sayyidal mursalin' atau pamungkas risalah kerasulan, melakukan transformasi dari praktik penegakan hukum di era Musa alaihissalam menjadi keadilan; memungkas estetika yang diajarkan Daud alaihissalam menjadi peradaban; dan memungkas esensi cinta kasih dalam kehidupan menjadi kemanusiaan.

Kemerdekaan manusia yang memadupadan kebebasan dengan tanggungjawab, hak dasar dengan kewajiban dasar manusia, merupakan tema besar peradaban manusia. Namun sejarah peradaban manusia dengan motif-motif penguasaan yang jahat, menggunakan kemerdekaannya untuk merampas kemerdekaan orang lain.

Motif jahat inilah yang merusak tatanan dasar. Tidak hanya dalam bentuk dehumanisasi melalui pembedaan manusia berdasar kelas, juga mendominasi hubungan antar manusia dengan penguasaan, termasuk penguasaan atas sumberdaya alam.

Dengan segala kerumitannya berfikir yang digerakkan oleh nafsu penguasaan dan keberkuasaan, berkembang berbagai pemikiran dan perdebatan, antara lain, tentang asal usul hak.

Apa yang dilakukan oleh berbagai bangsa Eropa di masanya, sejak abad ke 12 melalui ekspedisi - penjelajahan ke Timur, yang kemudian berkembang menjadi penjajahan, kolonisasi , sekaligus menunjukkan bagaimana motif jahat dari kelompok manusia yang satu (bangsa, etnis, ras) kepada kelompok manusia lainnya terlihat di balik tirai samar laku politik, seperti politik etik dan devide et impera (politik pecah belah).

Dalam konteks Nusantara, keberbagaian etnis dengan berbagai latar (pluralisme) asal usul -- proto melayu, austronesia dan melanesia -- dan orientasi kuasa secara inward, menjadi pemangkin penting bagi para penjelajah untuk melakukan aksi kolonisasi, penjajahan.

Kebijakan politik pecah belah, politik etik, dan beragam taktik penjajah, itu dilakukan oleh bangsa-bangsa penjelajah --yang kemudian menjadi penjajah -- di seluruh aspek kehidupan masyarakat, mengikuti perkembangan peradaban. Setidaknya dari era agraris dulu sampai era digital kelak.

Kesadaran tentang persatuan (unity) untuk menyatukan perbedaan (diversity) dalam suatu integralitas, mengemuka di abad ke 14, ketika Mpu Tantular dalam kakawin Sutasoma menemukan platform sekaligus sesanti bhinneka tunggal ika, yang digubah pada masa kepemimpinan Hayam Wuruk, Raja Rajasanagara Majapahit.

Mohammad Yamin, untuk pertama kali mengusulkan Bhinneka Tunggal Ika sebagai semboyan negara dalam sidang BPUPKI (Badan Persiapan Usaha-usaha Kemerdekaan Indonesia). Ir. Soekarni atau Bung Karno, mengusulkan sesanti (semboyan) tersebut ke dalam lambang negara, yang dirancang oleh Syarif Abdul Hamid Alkadrie yang juga dikenal sebagai Habib Sultan Hamid II, putra sulung Sultan Pontianak ke 6, Sultan Syarief Muhammad Al Kadrie Garuda Pancasila sebagai suatu kesatuan identitas kebangsaaan.

Titik beratnya adalah kesatuan (integralitas) yang memberi bobot pada persatuan (unity), yang kemudian mengemuka dalam mosi integral Mohammad Natsir - pada 3 April 1950 dalam Sidang Parlemen - DPR RIS (Dewan Perwakilan Rakyat - Republik Indonesia Serikat).

Mosi Integral Mohammad Natsir ini bertolak dari kejelian melihat aksi Belanda mengeksplorasi 'bhinneka' yang melandasi terbentuknya Republik Indonesia Serikat - format negara federal, untuk menguasai Indonesia, sebagaimana mereka menguasai dan menakluka kekuasaan para raja dan sultan di masa-masa sebelumnya.

Mosi Integral ini juga yang merunut kembali esensi manifestasi spirit kemerdekaan dalam aksi perjuangan. Mulai dari gagasan tentang Zelfbestuur (berpemerintahan sendiri) yang terbetik dalam pidato HOS Tjokroaminoto - Pemimpin Utama Syarikat Islam (guru dan pendidik Bung Karno, RM Karto Suwiryo dan Semaun) - 16 Juni 1916 di Societat Concorde (Gedung Merdeka Bandung), dalam pembukaan Natico (National Indische Congres) Syarikat Islam pertama. Kemudian Sumpah Pemuda 18 Oktober 1928. Lalu, Proklamasi Kemerdekaan dan pengibaran Merah Putih, yang dipimpin Nani Wartabone, 23 Januari 1942 setelah pasukannya menaklukkan (dan menangkapi petinggi Belanda) di Gorontalo. Lantas, Proklamasi Kemerdekaan RI 17 Agustus 1945 di Pegangsaan Timur 56, Jakarta.

Mosi integral ini, sekaligus merupakan titik balik, setelah Konferensi Meja Bundar (KMB) masih meninggalkan dua masalah besar, yakni masih eksisnya 15 negara bagian dalam RIS, seperti Negara Dayak Besar, Negara indonesia Timur, Negara Borneo Tenggara, Negara Borneo Timur, Negara Borneo Barat, Negara Bengklulu, Negara Biliton, Negara Riau, Negara Sumtera Timur, Negara Banjar, Negara Madura, Negara Pasundan, Negara Sumatera Selatan, Negara Jawa Timur, dan Negara Jawa Tengah.

Mosi integral berhasil membujuk para pemimpin negara-negara bagian itu untuk membubarkan diri dan kembali terintegrasi, dan akhirnya berhasil memulihkan negara integralisma yang dikenal sebagai NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia). Pada 17 Agustus 1950, kembali Bung Karno dalam Pidato Kenegaraan 'memproklamasikan' Negara Kesatuan Republik Indonesia.  Pidato itu mengakhiri secara resmi RIS yang digagas oleh Van Mook.

Kebinekaan atau keberbagaian merupakan kekuatan yang sekaligus merupakan kelemahan bagi Indonesia sebagai suatu bangsa yang berakar pada pluralitas dan multikulturalitas. Karenanya, tidak mudah mengurus dan mengelola NKRI bila miskin pengetahuan dan pemahaman tentang realitasnya. Sesanti Bhinneka Tunggal Ika merupakan jiwa yang mengikat dan mempersatukan keberbagaian, berpangkal pada asas musyawarah dan mufakat sebagai manifestasi dari prinsip 'permusyawaratan / perwakilan.'

Ketidakmampuan mengelola sesanti Bhinneka Tunggal Ika dalam satu tarikan nafas dan tak terpisahkan, akan amat sangat berbahaya.

Karenanya, spirit otonomi daerah yang luas, nyata, dan bertanggungjawab seperti tercermin dalam Undang Undang No.5/74 tentang Pemerintahan di Daerah, yang berubah menjadi UU No. 22 Tahun 1999, Undang Undang No. 32/2004 dan Undang Undang No. 12 Tahun 2008 tentang Pemerintah Daerah, serta Undang Undang No. 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Aceh dan Undang Undang Nomor No 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua, mesti dibarengi dengan pemahaman cerdas dan bijak tentang dimensi integralitas kebangsaan dan ke-Indonesia-an.

Maknanya, tak berhenti hanya pada apa yang tersirat dalam Undang-Undang atau rumusan formal tentang otonomi sebagai pola pemerintahan sendiri yang terbatas dalam konteks atau bagian dari prinsip zelfbestuur untuk keseluruhan bangsa dan negara secara nasional.

Dengan demikian, maka pemahaman  otonomi daerah sebagai hak, wewenang, dan kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, mesti dipahami secara jelas dan jernih.

Pun, demikian halnya dengan pemahaman, bahwa otonomi daerah merupakan hak penduduk yang tinggal dalam suatu daerah untuk mengatur, mengurus, mengendalikan dan mengembangkan urusannya sendiri dengan menghormati peraturan perundangan yang berlaku, mesti selalu dipahami konteksnya dengan kebangsaan dan ke-Indonesia-an yang utuh.

 Keliru dalam pemahaman dan praktik tentang otonomi daerah akan mengundang berbagai pihak dengan segala motifnya, memanfaatkan realitas kebinekaan dengan memantik motif jahat penjajahan baru atau kolonisasi baru. Terutama, ketika kemiskinan, ketimpangan antar wilayah, cepatnya perkembangan singularitas dan lemahnya kemampuan melayari transhumanisma, masih menjadi persoalan besar.

Dalam konteks ini, ketika kemerdekaan dipahami hanya sebagai kebebasan yang bertumpu pada hak, terlepas dari tanggung jawab dan kewajiban  berkontribusi kepada bangsa dan negara, akan memicu begeraknya spirit perpecahan.

Berdasarkan realitas persoalan yang dihadapi kini secara nasional dan internal, diksi yang bertumpu pada eksplorasi kebinekaan, meski dengan bahasa slogan, sangat berbahaya dan kontra produktif. Karena yang diperlukan kini (baik nasional maupun internasional) adalah persatuan dan kesatuan. Bhinneka dan Tunggal Ika adalah kesatuan utuh yang mendorong pergerakan bersama mewujudkan kemerdekaan sejati. Yakni: daulat rakyat yang nyata dengan sistem demokrasi yang sehat; kemandirian ekonomi yang fleksibel; dan keunggulan peradaban masyarakat berkebudayaan dalam kepribadian yang nyata dan tangguh.

Beranjak dari pandangan inilah diperlukan hijrah minda dari kemerdekaan artifisial menjadi kemerdekaan sejati, dari tahap proklamasi kemerdekaan ke aktualisasi kemerdekaan yang nyata dalam trilogi: kedaulatan, kemandirian dan kepribadian.

Dalam konteks inilah, kolaborasi, sinergi, kontribusi, soliditas dan solidritas mestinya menjadi diksi penting dalam seluruh narasi ke-Indonesia-an di seluruh aspek kehidupan rakyat. Untuk memahami hal ini, ke depan kita perlu pemimpin negarawan memimpin bangsa ini. Pemimpin yang mampu menjadi nahkoda yang sungguh paham, bahwa pasca pandemi Covid 19 bangsa ini, laksana perahu besar yang sedang berlayar menuju lautan dalam di malam kelam.

Untuk itu, boleh direnungkan syair lagu Lancang Kuning: Lancang Kuning berlayar malam / Haluan menuju ke laut dalam / Kalau nahkoda kurang lah paham / Alamatlah kapal akan tenggelam.

Setarikan nafas, siapapun yang berniat memimpin bangsa ini kelak, perlu menyimak pesan syair lagu Budi karya Hussein Bawafie - seniman Betawi asal Tanah Abang.

Seperti ini:  Tegaknya rumah karena sendi / Roboh sendi rumah binasa/ Tegaknya bangsa karena budi / Hilanglah budi, bangsa binasa // Di rimbun runduklah padi /  Dicupak datuk Temenggung / Hidup kalau tidak berbudi / Duduk tegak, berdiri canggung // Turutlah tuan si ilmu padi / Makin runduk makin berisi / Senjata hidup ialah budi / Di mana tinggal orang kasihi // Jangan selalu memandang mega, lembah dan danau lihatlah juga, jangan bandingkan emas tembaga, mas yang baik bersama harga // |

PaDu BonJer, 12.08.21

 

Artikel Terkait : Memaknai Ulang Indonesia
 

Editor : eCatri | Sumber : foto berbagai sumber
 
Budaya
28 Okt 22, 07:08 WIB | Dilihat : 186
Demokrasi, Musyawarah dan Mufakat
02 Agt 22, 10:32 WIB | Dilihat : 282
Merawat Negeri Terindah di Dunia
07 Jul 22, 22:03 WIB | Dilihat : 359
Anies Bicara tentang Perpustakaan dan Pustakawan
Selanjutnya
Energi & Tambang
27 Sep 22, 12:58 WIB | Dilihat : 170
Rachmat Gobel : Indonesia Mesti Bisa Swasembada Aspal
29 Mar 21, 20:15 WIB | Dilihat : 761
Pertamina Jamin Pasokan BBM Aman
28 Jan 20, 13:31 WIB | Dilihat : 1614
Komitmen Budaya pada Reklamasi Pertambangan
22 Okt 19, 12:46 WIB | Dilihat : 1815
Sinergi PHM dengan Elnusa Garap Jasa Cementing di Rawa
Selanjutnya