Ketimpangan Utara Selatan Tampak Kasad Mata
Catatan Cingé Zaidan
POSTER dan baliho para kontestan Pilkada Serentak 2024 itu bertebaran di berbagai sudut wilayah Provinsi Banten. Semua menjajakan potret diri yang sudah dikemas dengan aplokasi visual komputer. Beberapa di antaranya sudah koyak dan lusuh.
Beberapa wajah di poster itu saya kenal. Dalam banyak hal, saya tahu kinerjanya ketika mengemban amanah jabatan publik. Saya tersenyum melihatnya. Beberapa dari mereka, relatif berprestasi. Beberapa lainnya tak menunjukkan prestasi yang menonjol.
Meski menurut Badan Pusat Statistik Provinsi Banten, persentase penduduk miskin (per Maret 2024) menurun 0,33 persen, sehingga menjadi 5,84 persen. Dengan data tersebut, menunjukkan 791,61 ribu orang (menurun 34,5 ribu orang) dari 12.431.391,0 orang dengan rata-rata lajku pertumbuhan penduduk sebesar 1,16 per tahun.
Saya mengapresiasi kinerja Pj. Gubernur Banten, Al Muktabar yang sempat menyandang tiga fungsi sekaligus (Pj. Gubernur sekaligus Pj. Wakil Gubernur, dan Sekretaris Daerah).
Kala bertemu dengannya (22 September 2022), anak Tenabang ini menyatakan tekad bersama seluruh penyelenggara pemerintahan sampai tingkat desa, menurunkan populasi penduduk miskin di Provinsi yang terbentuk dan disahkan pada 4 Oktober 2000 tersebut.
Sebaran penduduk, berdasarkan urutan populasi adalah Kabupaten Tangerang (3.400.486 jiwa), Kota Tangerang (1.963.966), Kabupaten Serang (1.701.803), Kabupaten Lebak (1.449.205), Kota Tangerang Selatan (1.399.496), Kabupaten Pandeglang (1.325.952), Kota Serang (734.866), dan Kota Cilegon (455.617).
Luas provinsi di ujung Barat Pulau Jawa tersebut adalah 9,163 Km2. Kabupaten Lebak terbilang wilayah terluas (3.312,18 Km2), disusul Kabupaten Pandeglang (2.771,41 Km2), Kabupaten Serang (1.469,91 Km2), Kabupaten Tangerang (178,35 Km2).
Kesenjangan yang Tampak
Ketimpangan di provinsi yang pernah berjaya sebagai salah satu sentra perdagangan dunia masa lampau, ini ditandai dengan ketimpangan ekonomi yang sangat menyolok, antara wilayah di utara (industri) dan di selatan (pertanian).
Tak salah memang, ketika isu soal keadilan, pencabutan moratorium pemekaran daerah otonomi baru (khasnya untuk Kabupaten Lebak, Pandeglang, Serang dan Tangerang), pendidikan, dan pembangunan infrastruktur lokal, mengemuka dalam Debat Pilkada Banten 2024 (16/10/24).
Sayangnya, dalam debat tersebut, tidak terjadi debat yang seimbang tentang bagaimana mengatasi persoalan asasi yang dihadapi rakyat Banten. Pasangan Andra Soni - Dimyati Natakusumah (bekas Bupati Pandeglang) terseret dalam retorika ihwal keadilan dan penegakan hukum, tanpa mempertimbangkan durasi debat yang terbatas. Bahkan Dimyati terperosok dalam logika bias gender, pasal peran kepemimpinan perempuan.
Pada debat pertama itu, Airin Rachmi Diany - Ade Sumardi terkesan lebih menguasai know how manajemen pemerintahan, tanpa mengumbar retorika, dan mampu memanfaatkan durasi debat secara efektif dan efisien. Bahkan masuk ke rencana program aksi dalam mengatasi masalah.
Selama dua pekan menelusuri wilayah Provinsi Banten (dari Tanjung Kait, Balaraja, Tanara, Tirtayasa, Banten Lama, Kramat Watu, Cilegon, Bojonegara, Citangkil, Anyer, Carita, Labuhan, Tanjung Lesung, Mahendra, Malingping, Saketi, Cikadueun, Pandeglang, Rangkasbitung, Maja, Tigaraksa, Serpong), kesenjangan antar wilayah nampak terlihat dengan mata telanjang. Ini adalah ironi zaman.
Banten Utara berkembang sangat pesat, seiring dengan tumbuh kembangnya industrialisasi sejak dekade 1970-an. Akhir dekade 1980-an kawasan Serpong (bersamaan dengan tumbuhnya kota mandiri Bumi Serpong Damai (BSD) yang diresmikan Menteri Dalam Negeri Rudini, 16 Januari 1989) sudah digadang-gadang sebagai satelit Jakarta, termasuk salah satu sentra industri keuangan.
Ironi
Mendiang Ir. Ciputra yang melakukan inovasi, menggagas dan membangun kawasan yang semula seluas 6.000 hektar, itu sebagai bagian dari perubahan perspektif dalam memandang Tangerang - Banten, tak lagi sebagai hinterland, melainkan bufferzone Jakarta, sebagaimana halnya Bogor dan Bekasi.
Krisis ekonomi 1996-1997 menyebabkan Ciputra melepas sebagian sahamnya yang kemudian dibeli Sinar Mas Grup yang kemudian mengubahnya menjadi BSD City. Pengembang lain membangun Gading Serpong, sehingga terkoneksi wilayah kota baru Bintaro, BSD, Gading Serpong, Karawaci, Tigaraksa dan lain-lain.
Kemajuan di Banten Utara tak segera diimbangi oleh Banten Selatan. Kawasan wisata Tanjung Lesung (Pandeglang) dan kawasan industri Cilegon (berbasis di Cilegon) bergerak tak secepat Kota Tangerang Selatan. Bahkan Kota Tangerang (dengan Modern Land), dan Kabupaten Tangerang (dengan Citra Raya) pun demikian.
Ironi ketimpangan yang tampak kasad mata (setidaknya dari Mauk sampai Tenjo, bahkan Tanara dan Tirtayasa, serta antara Maja, Jawilan, dan Cikande, serta Malingping, Saketi, Mengger, Mandalawangi, dan Ciomas) menunjukkan, perspektif perencanaan pembangunan belum sepenuhnya memusatkan perhatian pada pencapaian ekuitas dan ekualitas antara Banten Utara dan Banten Selatan.
Spirit para tokoh Banten memanifestasikan prinsip zelfbestuur (1916) dalam konteks otonomi daerah yang luas, nyata, dan bertanggung jawab (sejak UU No.5/74 dan UU No.5/79) belum terpahami dan terartikulasikan dengan baik sepanjang Pilkada Banten diselenggarakan sejak pertama kali (26 November 2006).
Yang berulang pada Pilkada Banten 2024 adalah borongan partai. Pada Pilkada 2006 pasangan Atut Chosiyah & Masduki diusung 7 partai (Golkar, PDIP, PBB, PBR, PDS, Pelopor, PPKB), pada Pilkada 2024 pasangan Andra Soni & Dimyati Natakusumah didukung 9 partai (Gerindra, PKS, PAN, Nasdem, Demokrat, PPP, PSI, Garuda dan Prima). Akan halnya Airin & Ade diusung 2 partai (Golkar dan PDIP). Sama seperti pasangan Zulkiflimansyah & Marissa Haque yang pada Pilkada Banten 2006 didukung 2 partai (PKS dan Partai Sarikat Indonesia), seperti pasangan Tryana Sam'un & Benyamin Davnie (diusung PPP dan PAN).
Menyimak Debat Pilkada Banten I, boleh jadi perebutan suara dalam Pilkada Banten 2024, antara Andra Soni & Dimyati vs Airin & Ade akan mengulang pencapaian suara dalam Pilkada Banten 2006. Terutama bila Andra Soni & Dimyati tidak mengubah kualitas pesona personanya dan masih berkutat dengan fantasi. Karena pasangan Airin & Ade justru telah menawarkan imajinasi Banten, dengan focal concern yang jelas.
Berikan Visi Bukan Jebakan Fantasi
Peningkatan IPM (indeks pembangunan manusia) Banten yang berhasil dicapai sejak Gubernur Rano Karno, telah menjadi titik berangkat pasangan Airin & Ade.
Demikian pula halnya dengan green economy dan blue economy, infrastruktur desa, relasi MICE (meetings, incentive, conferences and exhibitions) tourism dengan NICE (nature, intrinsic -- spiritual & religion -- culture & heritage - ecosystem) tourism yang terkait dengan SDG's (sustainable develoment goals). Termasuk perhatian pada gender empower mainstream.
Di dalamnya, tentu sudah termasuk penguatan akses rakyat terhadap ekstensi kesehatan dan pendidikan. Bahkan, pasangan ini sudah bicara basic concept ihwal pemampuan ekonomi dan good government.
Akan halnya pasangan Andra & Dimyati masih berkutat dengan law enforcement, korupsi, kolusi dan nepotisme (yang ini bisa menjadi boomerang bagi Dimyati), sekolah gratis, dan sejenisnya. Selebihnya lebih banyak mengikuti pernyataan-pernyataan Airin & Ade terkait pendidikan, kesehatan, dan aksesibilitas rakyat terkait dengan modal, pasar, dan informasi. Pasangan Andra & Dimyati perlu menunjukan pada Debat II dan III terkait kapasitas, kapabilitas dan kompetensinya dalam penyelenggaraan manajemen pemerintahan, pembangunan dan pemampuan rakyat.
Dari dialog saya dengan berbagai kalangan (dari rakyat kebanyakan, kalangan akademisi dan agamawan) di hampir seluruh Kabupaten dan Kota, menunjukkan, yang prioritas dan mendesak kini adalah menjadikan keadilan, kemanusiaan, kesejahteraan dan kebahagiaan.
Setarikan nafas, panelis juga mesti mengangkat isu-isu mutakhir yang dapat menggali pemikiran dan rencana pasangan calon Pilkada Banten terkait dengan 'perluasan' Program Strategis Nasional (PSN) yang menebar risau dan galau masyarakat sepanjang Tanjung Pasir sampai Pulau Cangkir (dari Kramat sampai Tanara), dan dari Legok sampai Ciodeng.
Diharapkan, debat Pilkada Banten berikutnya, dapat lebih intens berbicara tentang gagasan, program dan rencana aksi yang terkait dengan upaya mengatasi kesenjangan ekonomi, peluang kerja dan usaha, peningkatan status sosial, keseimbangan pembangunan ekologi dan ekonomi yang membentuk ekosistem baru. Juga pengendalian demografi, distribusi dan alokasi dana pembangunan wilayah, dan peningkatan indeks pembangunan kebudayaan. Rakyat ingin mengetahui visi yang sesungguh visi, bukan jebakan fantasi.. |
