Debat Perdana Anwar Ibrahim vs M. Najib

Kemasan Baru Politik Gagasan Malaysia

| dilihat 424

Catatan N. Syamsuddin Ch. Haésy

Pentas politik Malaysia dipersolek oleh kemasan baru berupa Debat Perdana antara Datuk Seri Anwar Ibrahim (Anwar) versus Dato' Seri Muhammad Najib Tun Razak (Najib), yang digelar Kamis (12/5/22) di Dewan Tunku Abdul Rahman - Pusat Pelancongan Malaysia, Jalan Ampang - Kuala Lumpur, jam 21.00 waktu tempatan. Inilah pentas politik gagasan baru Malaysia yang menarik disimak.

Anwar (76), mantan Menteri Keuangan (1991-1998) dan Wakil Perdana Menteri (1993-1998), kini Presiden Parti Keadilan Rakyat (PKR) sekaligus Ketua Pembangkang (dalam koalisi Pakatan Harapan), anggota parlemen dari Port Dickson, Negeri Sembilan.

Sebelumnya, ayah enam anak (satu lelaki) kelahiran 10 Agustus 1947 di Cherok Tok Kun, Bukit Mertajam, Pulau Pinang, ini anggota parlemen dari Permatang Pauh. Anwar dikenal sebagai tokoh kontroversial Malaysia yang punya pengalaman dramatik dalam kiprah politiknya.

Akan halnya Najib (70), mantan Menteri Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga (1986-1998), Menteri Pertahanan (1990-1995 dan 1999-2004), Menteri Pendidikan (1995-1999), Menteri Keuangan  (2008-2009),  Wakil Perdana Menteri (2008), dan kemudian Perdana Menteri Malaysia ke 6 (2009-2018).

Najib putera sulung PM Malaysia Tun Razak Hussein  kelahiran Kuala Lipis, Pahang (23 Juli 1953). Namun menjadi wakil rakyat di Dewan Rakyat Malaysia dari Pekan, Pahang.

Najib terjun ke dunia politik di Pahang pada usia 23 tahun dan menjadi anggota parlemen termuda. Dua tahun kemudian, ia dilantik sebagai Wakil Menteri Tenaga, Telkom dan Pos (1978). Ia juga pernah dilantik sebagai Menteri Besar Pahang termuda (29 tahun). Dalam karir politiknya di partai UMNO (United Malay National Organization), ia pernah mengisi posisi sebagai Ketua Pemuda UMNO (1988) yang ditinggalkan Anwar Ibrahim.

Debat Perdana Anwar Ibrahim vs M. Najib yang dianjurkan Astro Awani, Malaysia Gazzette, Sin Chew Daily, dan Sinar Harian, serta disiarkan secara langsung dan streaming oleh Astro Awani, menarik perhatian berbagai kalangan akademisi, politisi, dan khalayak ramai. Tak hanya di Malaysia (Semenanjung, Sarawak dan Sabah). Juga pemerhati politik Malaysia di Indonesia, Singapura, Brunei Darussalam, dan Thailand. Desain ala debat politik Amerika Serikat sangat membantu pemirsa dan penikmat untuk mendapatkan atmosfer perdebatan.

Debat Perdana yang dipandu Haslina AR Kamaruddin (Malaysia Gazette), ini membahas secara khas dua topik: Kasus perusahaan global energi Malaysia, Sapura Energy Bhd (SEB) yang sedang sempoyongan, mengalami persoalan berat; dan, Hala Tuju Masa Depan Malaysia.

Kasus SEB memantik pro kontra ketika muncul gagasan penyelamatan - bailout dengan menggunakan belanja negara. Anwar pada posisi mengkritisi gagasan bailout. Akan halnya Hala Tuju Masa Depan Malaysia merupakan isu menarik terkait peluang kebangkitan Malaysia selepas melintasi fase pandemi nanomonster Covid-19.

Debat berlangsung empat pusingan (sesi) - termasuk tanya jawab antar debator dan tanya jawab dengan floor. Besar harapan, debat ini membuka wawasan dan minda baru bagi berbagai hal terkait tata kelola negara Malaysia secara dimensional.

Kala mengikuti debat ini sejak mula, saya berharap, dari debat ini akan memercik gagasan, narasi, dan diksi baru yang terkait dengan wawasan. Percikan pemikiran bernas yang visioner memang diperlukan, mengingat sejak Pilihan Raya Umum (PRU) ke 13 (2013), secara politik Malaysia menghadapi berbagai persoalan pelik.

Pentas politik Malaysia terseret dalam politik bising, yang dalam banyak hal menghadap-hadapkan berbagai pihak dalam 'pertempuran hujah' yang tergelincir menjadi 'hujat,' disertai dengan ujaran kebencian, ghibah, buhtan, bahkan fithan.

Anwar dan Najib boleh diamsalkan sebagai dua politisi yang terperosok ke dalam jebakan fantasi (fantacy trap) politik yang fokus hanya pada perebutan kekuasaan dan saling menjatuhkan satu dengan lain. Meskipun, keduanya sebagaimana kebanyakan politisi lain (termasuk Tun Mahathir) datang dari 'rumah politik' yang sama: UMNO.

Gelombang politik bising yang dihembus dan dihempaskan oleh orientasi politik lama, termasuk 'dendam politik,' menyebabkan anomali politik yang merugikan rakyat. Termasuk politik perkauman yang amat berpotensi memecah belah rakyat, sekaligus mengancam Malaysia dalam perpecahan.

PRU 12 menjadi titik kritis bagi Barisan Nasional (UMNO, MCA - Malaysia China Association, MIC - Malaysia India Congress, Gerakan), ketika Pakatan Rakyat (Parti Keadilan Rakyat - PKR,  Democratic Action Party - DAP, Parti Al-Islam Sa-Malaysia - PAS) menang di 5 (lima) Negeri.

PRU 13 situasi nyaris tidak berubah. Najib (dengan sendirinya Barisan Nasional) terus terguncang dan tak sepenuhnya mampu merebut kembali kepercayaan rakyat.

Sebaliknya, Anwar naik pamor dan muru'ah dengan koalisi baru Pakatan Harapan -- masuknya Amanah - Mat Sabu - dan Bersatu - Tun Mahathir memperkuat PKR dan DAP, keluarnya PAS -- akhirnya berhasil menumbangkan BN pada PRU 14, yang menciptakan sejarah politik Malaysia.

Tapi, selepas Tun Mahathir mengundurkan diri dari posisinya sebagai Perdana Menteri ke 7 (kali kedua) akibat 'tikaman siyasah' Muhyiddin Yassin dan Partai Bersatu, Anwar yang digadang-gadang akan menerima posisi sebagai Perdana Menteri ke 8, pun mendapat 'tikaman siyasah' dari Azmin Ali. Selepas itu, pentas politik Malaysia semakin bising, politisi dan wakil rakyat bergaduh di parlemen.

Debat Perdana Anwar vs Najib, meski tak sepenuhnya 'membayar lunas' ekspektasi khalayak yang menanti minda baru dalam tata kelola negara, boleh dikata menjanjikan harapan sebagai pintu masuk ke dalam wawasan baru perpolitikan Malaysia. 

Anwar maupun Najib mampu mengendalikan diri, sehingga terasa, hujah-hujah (argumentasi) yang dikemukakan,  meski tetap pada polarisasi minda, memberi pilihan bagi upaya menemukan cara (way and strategy) - solusi atas masalah yang diperdebatkan.

Dalam konteks kasus Sapura, perbedaan hujah antara Anwar dan Najib sama memberikan solusi. Najib memandang bailout sebagai cara yang dapat ditempuh untuk penyelamatan korporasi, dengan membuka ruang bagi Petronas untuk mengatasi masalah. Atau via pinjaman bank dengan jaminan pemerintah. Namun, seperti hujah Anwar, pengelola Sapura harus menyampaikan rancangan penyelamatan korporasi yang dapat dibentangkan secara telus (transparan). Cara ini, relevan, karena dapat melindungi Sapura dari intervensi non korporasi.

Dalam konteks hala tuju negara, pilihan model perubahan: transformasi (perubahan dramatik) dan reformasi (perubahan formasi yang melelahkan), mesti dilakukan secara konsisten dengan tujuan yang sama: politik stabil, ekonomi kukuh, rakyat sejahtera. Namun, perubahan harus nyata. Indikatornya: peningkatan tahap yang lebih tinggi sebagai negara maju, pendapatan rakyat tinggi, keadilan dalam mengangkat harkat korporasi pribumi.

Anwar dan Najib, sebenarnya sama memandang, prinsip-prinsip keadilan dengan demokrasi sebagai cara mencapai keseimbangan dalam mencapai tujuan kebangsaan. Setakat dengan itu, institusi-institusi hukum, seperti Peguam Negara, Suruhanjaya Pemberantasan Rasuah Malaysia (SPRM) dan lembaga penegak hukum dan keadilan harus independen. Terbebas dar kepentingan politik dan kronisme. Dengan cara demikian, lembaga-lembaga tersebut tidak lagi digunakan untuk kepentingan mendera lawan politik.

Hujah-hujah Anwar dan Najib, terkesan saling beririsan satu dengan lainnya dalam hal memilih prioritas. Anwar dengan pengalaman politik yang panjang dan kemampuan retorika politik gaya Cicero, berhasil masuk ke dalam minda pemirsa dan penikmat debat ini. Khasnya dalam mengalirkan orientasi politik populis modes-nya. Ia fasih berhujah tentang rakyat, termasuk mencabar ihwal memberi nilai atas persidangan parlemen untuk pembentangan persoalan-persoalan substantif.

Najib yang biasanya tampil dengan retorika gaya Aristopanes, nampak mencoba tampil dengan gaya Cicero: aksentuatif dan 'memekik' dalam memberi aksentuasi gagasannya terkait transformasi minda dan kelembagaan. Nafasnya sama: tinggalkan gaya politik lama dan tata kelola (tabir urus) pemerintahan yang (dalam bahasa Anwar: bobrok !)

DEBAT Perdana ini pun menarik, karena Anwar berhasil 'memainkan' atmosfer di dalam dewan (gedung) yang teresonansi ke depan layar televisi dan saluran media khalayak. Kutipan Anwar tentang komitmen kerakyatan Tun Razak tentang tiga cabaran masa depan Malaysia : communism, communalism (perkauman), dan rasuah bak air ironi yang dipercikkan kepada Najib. Anwar membalik pepatah lama: "air cucuran atap jatuh ke pelimbahan jua" dan "buah jatuh tak jauh dari pokoknya" menjadi "air cucuran atap tak selamanya jatuh ke pelimbahan," "buah jatuh boleh amat jauh dari pokoknya."

Najib berusaha mengambil amsal lain ihwal pembangunan dari Tun Razak, "pembangunan macam cake, bila cake besar boleh dipotong tuk dibagi kepada rakyat." Anwar tangkas dan cerdas mengambil amsal itu, dengan hujah aksentuatif, pasal bila cake telah besar, siapa nak ambil keputusan memotongnya secara adil. "Kalau ada cake jangan kita makan seorang," ungkap Anwar, lalu melontar amsal segar cara pembagian hak a la Musang Berjanggut: satu untuk aku (banyak) dan satu untuk kau (sedikit). Hasilnya? Kesenjangan dan ketidak-adilan.

'Umpan' kail Anwar terkesan 'dimakan' Najib, dengan nada aksentuatif, Najib membandingkan pasal pemerataan dari sudut pandang index gini ratio (untuk mengukur kesenjangan pendapatan) antara masa pentadbirannya selama 9 tahun yang rendah, dan masa PH berkuasa yang tinggi. Namun hujah keduanya mengalir pada satu muara: kesenjangan pendapatan rakyat, terutama di kalangan Melayu dan orang asli yang sering termarginalkan, harus diatasi.

Dalam hal memberi bantuan kepada rakyat, sama ada berbagi cake pembangunan itu, Najib masih memandang prinsip Cash is the King. Bantuan tunai langsung itu adalah 'King' dalam makna, 'King' adalah rakyat. Namun, Anwar mengingatkan. Dalam memberi kepada rakyat, harus dicegah terjadinya dependency syndrom, sindrom ketergantungan rakyat kepada pemberi bantuan. Rakyat harus dibebaskan dari sindroma tersebut.

Najib mengunci pusingan akhir dengan sesanti (tagline) di masanya memerintah, "kita Keluarga Malaysia. Kita Satu Malaysia" yang terkesan menafikan spirit "Malaysia Satu."

Menyimak perdebatan dalam Debat Perdana, ini saya teringat alu-alun masa Najib memerintah: Rakyat Didahulukan, Kemajuan Diutamakan. Saya juga teringat ujaran Anwar, tentang ketelusan, ketulusan, integritas, good governance, equity and equality antara kaum dalam satu nafas inklusi (dalam makna luas). Ujungnya adalah setop politik ganas tanpa kasih sayang dan rahmah ! Caranya? "Perkokoh sistem keadilan. Betul-betul keadilan," kata Najib.

Bila apa yang terasa dalam Debat Perdana yang cerdas sebagai debat intelektual, dengan spirit budaya Melayu, ini menjadi model debat di Dewan Rakyat, harapan Anwar dan Najib akan membolehkan Malaysia menjadi 'tanah air harapan' dan bukan 'tanah air hujatan.' Tanah air persekutuan yang menyatukan dan bukan mencerai beraikan.

Tahniah untuk penganjur debat ini. Kemasan baru politik Malaysia -- yang semestinya juga mengurangi pragmatisme politik dan politik transaksional yang memantik rasuah -- boleh diharap menjadi habitus politik baru, yang mengacu kepada apa yang dikata Perdana Menteri Malaysia, Ismail Sabri Yakoob, "Politik sewajarnya menjadi wadah kepada penyatuan... Perkara ini merupakan suatu cabaran besar yang perlu dihadapi oleh bukan sahaja para pemimpin tetapi juga Keluarga Malaysia bagi memastikan kestabilan negara terus terjamin." Semoga, semua hujah dalam debat ini menjadi pelajaran politik yang penting bagi generasi muda untuk kembali menggunakan hak mereka memilih dalam PRU 15 kelak.|
 

Penulis adalah jurnalis, salah seorang anggota ISWAMI

Editor : delanova | Sumber : AstroAwani, Sinar
 
Seni & Hiburan
31 Jul 21, 04:03 WIB | Dilihat : 369
Mata Maut
Selanjutnya
Polhukam