Kabinet Muhyiddin Perlu Paham Anomali Iklim Politik

Catatan Bang Sèm

Jalan ke arah stabilitas politik Malaysia, agaknya masih panjang, meskipun Perdana Menteri ke delapan, Tan Sri Muhyiddin Yasin, sudah melantik kabinetnya (Selasa, 10 Maret 2020).

Ketika mengumumkan kabinetnya, Muhyiddin mengemukakan, para menteri yang menyertai pemerintahannya telah melalui proses seleksi dan terkonfirmasi tidak mempunyai masalah hukum dan rasuah. Dalam proses seleksi itu, Muhyiddin melibatkan dua lembaga hukum Malaysia, yakni: Polis Diraja Malaysia (PDRM) dan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia (SPRM).

Pelibatan dua lembaga hukum Malaysia itu untuk mewujudkan apa yang disebutnya, "Memastikan Kabinet yang baru dibentuk adalah Kabinet dengan integritas."

Muhyiddin menyatakan di Putrajaya (Senin, 9 Maret 2020), "Ini menunjukkan bahwa semua menteri dan wakil menteri yang dipilih saat ini tidak terlibat dalam korupsi atau kasus pidana."

Berbeda dengan kabinet-kabinet dalam pemerintahan Malaysia sebelumnya, Kabinet Muhyiddin yang disebutnya sebagai 'kabinet fungsional' - pemerintahan Perikatan Nasional (PN), tidak menetapkan siapa yang menjadi Timbalan Perdana Menteri (TPM).

Kabinet fungsional yang dimaksudkan Muhyiddin adalah yang sepenuhnya berkhidmat dan fokus pada pelayanan kepada rakyat.

Empat menteri senior yang ditunjuknya akan berfungsi sebagai koordinator urusan-urusan Kabinet terkait dengan masalah-masalah yang berkaitan dengan ekonomi, keamanan, pembangunan infrastruktur, serta pendidikan dan sosial.

“Para menteri senior akan membantu saya dalam melaksanakan tugas sebagai PM termasuk memimpin rapat kabinet selama ketidakhadiran saya. Dengan kehadiran para menteri senior, DPM tidak perlu diangkat pada saat ini, ” ungkap Muhyiddin.

Keempat menteri senior itu adalah Menteri Perdagangan dan Industri Internasional Datuk Seri Mohamed Azmin Ali, Menteri Pertahanan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob, Menteri Pekerjaan Datuk Seri Fadillah Yusof dan Menteri Pendidikan Dr Mohd Radzi Md Jidin.

Muhyiddin yang juga mantan Menteri Pendidikan Malaysia, itu membentuk kembali Kementerian Pengajian Tinggi, untuk memastikan, bahwa pemerintahannya, memberikan prioritas pada pendidikan secara lebih fokus. Menteri Pendidikan dan Menteri Pengajian Tinggi memikul tugas menjawab berbagai tantangan dari pendidikan dari tingkat pendidikan dini sampai ke jenjang pendidikan tinggi.

Kejutan dilakukan Muhyiddin dengan menunjuk Tengku Datuk Seri Zafrul Tengku Abdul Azis sebagai Menteri Keuangan. Tengku Zafrul (46 tahun) adalah bankir yang menjabat CEO (Chief Executive Officer) CIMB Group Holdings Bhd, kelompok perbankan terbesar kedua di Malaysia. Penunjukan Tengku Zafrul merupakan isyarat, bahwa Muhyiddin mengakomodasi kalangan profesional - moderat di Malaysia.

Selain itu, Muhyiddin juga memperkuat perhatian khas pemerintah Malaysia terhadap agama Islam, dengan mengangkat kalangan moderat Datuk Seri Dr. Zulkifli Mohamad Al-Bakri, sebagai menteri portofolio di Kantor Perdana Menteri urusan agama Islam.

Tak terkecuali, Muhyiddin juga memberikan perhatian khas terhadap urusan negara di Sabah dan Serawak. Muhyiddin menyatakan,  “Pemerintah serius menangani masalah-masalah seputar pembangunan dan kemajuan sosial-ekonomi masyarakat di Sabah dan Sarawak. Kabinet saya akan memastikan bahwa semangat Perjanjian Malaysia 1963 akan diterjemahkan dalam bentuk kebijakan dan program yang secara langsung akan bermanfaat bagi masyarakat di Sabah dan Sarawak.”

Dengan 31 menteri dan 38 wakil menteri, yang 14 persen di antaranya kaum perempuan, serta masing-masing satu orang menteri penuh mewakili etnis China dan India, kabinet Muhyiddin terkesan memilih jalan aman untuk menghadapi berbagai persoalan krusial.

Terutama berkaitan dengan dengan berbagai persoalan yang mengemuka, yang ditimbulkan dalam pemerintahan Pakatan Harapan yang meletupkan isu tentang perkauman dan ekonomi. Pun yang berkaitan dengan aspirasi Borneo (Sabah dan Serawak).

Dengan memasukkan Azmin Ali dan Zuraida Kamaruddin (bekas petinggi Partai Keadilan Rakyat), Hishamuddin Hussein dan Khairy Jamaluddin (UMNO) dan beberapa petinggi Partai Al-Islam se Malaysia (PAS), terkesan Muhyiddin sudah bersiap diri menghadapi kalangan Pakatan Harapan yang menjadi pembangkang (oposisi) di Parlemen.

Kalangan Pakatan Harapan, seperti disuarakan Tun Dr. Mahathir Mohamad (Tun Dr. M) akan menyampaikan Mosi Tidak Percaya kepada Muhyiddin. Dalam wawancara dengan redaktur senior Sinar Harian (Selasa, 10 Maret 2020), Tun Dr.M mengatakan, pemerintahan Muhyiddin bisa bertahan sampai penyelenggaraan Pilihan Raya Umum (PRU) ke 15.

Tun Dr.M melihat, Muhyiddin melakukan akomodasi bagi-bagi kekuasaan (power share) melalui kabinet, untuk mencapai stabilisasi sementara. Tun mengingatkan, sebaiknya Muhyiddin melanjutkan apa yang baik di masa pemerintahan Pakatan Harapan yang dipimpinnya. Misalnya, Wawasan Kemakmuran Bersama 2030.

Tun Dr. M menyadari, dari 114 pendukungnya di parlemen (Dewan Rakyat), kini kian susut bilangannya. Namun demikian, dia berkeyakinan, masih banyak sisa pendukungnya dari 222 anggota parlemen masih solid.

Merujuk kepada dialog dengan Tun Dr.M, tahun lalu, para pendukung Tun Dr.M, Anwar Ibrahim, dan Lim Kit Siang yang memang 'berwatak' pembangkang, bisa memainkan peran oposisi lebih kuat.

Proyeksi realitas ini sekaligus menggambarkan, bahwa tak mudah bagi Muhyidin dan koalisi PN untuk memerintah dalam jangka waktu lama. Meskipun, menurut pandangan Anwar Ibrahim dalam dialog dengan media, penyelenggaraan PRU ke 15 perlu waktu yang cukup, karena terkait dengan budget yang tidak sedikit. Apalagi, saat ini Malaysia sedang terguncang secara ekonomi, termasuk dalam mengatasi menjalarnya wabah Covid 19 (Virus Corona).

Banyak hal harus dilakukan koalisi PN untuk menghadapi dan memenangkan PRU ke 15. Selain membuktikan kinerja pemerintahannya, PN juga harus gencar melakukan ikhtiar rekonsiliasi nasional dan merebut posisi pemerintahan di negara bagian. Termasuk tidak 'melukai' Tun Dr.M. Antara lain, tidak mengusik posisi Dato Seri Mukhriz Mahathir sebagai Menteri Besar di Kedah.

Stabilitas politik sebagai bagian dari upaya stabilisasi dan pemajuan perekonomian Malaysia menjadi penting. Untuk itu Muhyiddin dengan pengalaman politik di dua karakter (BN dan PH) yang berusaha digabungkannya, mesti pandai 'melangkah di atas gelombang.'

Dalam konteks itu, para petinggi UMNO dan PAS mesti juga melakukan langkah-langkah strategis, mendukung secara penuh pemerintahan Muhyiddin. Tak perlu euforia atau 'senang sesaat' karena 'berhasil' menghentikan langkah Anwar Ibrahim ke Putrajaya sebagai Perdana Menteri.

Lewat Azmin Ali, Hishamuddin, dan Khairy Jamaluddin dan kalangan muda yang masih berada di barisan pembangkang. Muhyiddin yang ibarat sedang mengendalikan 'perahu patah kemudi' dengan 'politik pintu belakang,' memerlukan tidak hanya mualim dan anak buah kapal yang kompeten dan fungsional. Tetapi juga memerlukan navigator yang 'piawai membaca perubahan iklim.'

Dalam konteks ini, seluruh menteri dalam kabinet PN harus sungguh berfikir keras, bekerja cerdas, dan bertindak tuntas dengan keikhlasan berkhidmat kepada rakyat. Tidak mudah tergoda oleh syahwat politik kekuasaan sesaat.

Kabinet Muhyiddin perlu paham perubahan iklim politik yang anomali.|